Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-08-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 25 Agustus 2015 — PT. BARA PRIMA MANDIRI., suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Rukan Crown Palace Blok B-19 Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 231, Tebet, Jakarta Selatan. 12760, dalam hal ini diwakili oleh ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA, selaku Direktur Utama dan Direktur PT.Bara Prima Mandiri, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : ALDI FIRMANSYAH,SH.MH. ICHSAN PERWIRA KURNIAGUNG, SH.MH. SUGIARTO,SH. GHINA THAHRINA,SH. Para Advokad, pada kantor Hukum Firmansyah & Kurniagung Law Firm, beralamat di Kemang Point, Lantai 1,Unit 104-A & 105, Jl.Kemang Raya No.3 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2015,yang selanjutnya disebut sebagai : P E N G G U G A T.;
223 — 344
  • lingkungan jadi tiga hal besar ini yangmenjadi tiga poin C&C untuk yang usaha jasa sampai saat ini belum,tapi kita pastikan kalau ini menjadi temuan, kalau suka tidak suka inimenjadi mau tidak mau ketika pasal 126 berbunyi tadi itu laranaganafiliasi untuk usaha jasa yang kemudian pasti akan di evaluasi karenabertentangan dengan Undangundang.Bahwa sertifikat yang dikeluarkan dari Dirjen ESDM IUP ini clear andclean dan buktinya sertifikat, bahwa pajaknya oke, lingkungannya okedan dia tidak tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 01-12-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 26/G/2020/PTUN.BJM
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
LILIK LIANA. DR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
1.RISKY BAGUS RISWANTO
2.AGUS WIDODO
3.GATOT HARYANTO
331 — 170
  • Bahwa berdasarkan Bukti T.14 dan T.16, diketahui objek sengketa a quosecara keseluruhan tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:5850/ Landasan Ulin Utara, tanggal 3 September 1990 (vide Bukti P2);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan sebagaimanadisebutkan di atas, diketahui mengenai pendaftaran tanah berdasarkanpemberian hak baru yang berupa hak milik mesti dilakukan dengan setidaktidaknya menempuh prosedur sebagai berikut:a. permohonan diajukan oleh pihak yang berkepentingan;b
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 12/Pdt.Bth/2019/PN Sbw
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat:
SUGIANTI
Tergugat:
1.KODIM SUMBAWABESAR
2.DANREM WIRA BAKTI
3.PANGDAM UDAYANA BALI
4.KASAD TNI AD
5.PANGLIMA TNI RI
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SUMBAWA
Turut Tergugat:
1.M. TAHIR
2.BURHANUDIN
3.NY.WAJAMUDIDI
4.A R S I H
5.BUDI MINARYO
6.WILLY RUDIYANTO
7.SUMARNI
8.VANNY DWIWAHYUNI
9.ERNI
10.SUMARDI
11.SUPARDI
12.IKHSAN KOHAN
13.ABDILLAH
71 — 64
  • Sutomo ; Sebelah Barat : Saluran Air dan Taman ; Sebelah Timur : tanah Rudy Minaryo ; Sebelah Selatan : Sungai;Bahwa berdasarkan Faktafakta Hukum tersebut diatas, maka Kami selakuPelawan Eksekusi patut mensinyalir adanya tumpang tindin dalampembuatan/penyusunan Dokumendokumen Penunjang ( WarkahTanahnya ) dalam proses Pemberian Hak Pakai dan/atau PenerbitanSertifikat Hak Pakai kepada TNI atas bidang tanah seluas 2.532 m2. Atasnama TNI yang terletak di Kel. Pekat. Kec. Sumbawa, Kab.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-12-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 13-03-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 782/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 9 Maret 2017 — TONY ANG >< WIDAJATI CS
63 — 45
  • Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Baratseluas 3.528 M2 atas nama LELIANA WIDJAYA/TERGUGAT;Bahwa dalam hal ini apabila TURUT TERGUGAT Il memangmenjalankan tugas tugasnya dengan cermat, teliti, dan penuhtanggung jawab, maka seharusnya Sertifikat Hak Milik No.3546/Kamalmilik TERGUGAT (yang kini berada ditangan TURUT TERGUGAT 1)tidak mungkin bisa diterbitkan apalagi akhirnya kini sampaioverlap/tumpang tindin dengan sertifikat Hak Guna BangunanNomor:7738/Kamal atas nama PENGGUGAT yang diperoleh dengandasar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-04-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1473 K/PDT/2013
Tanggal 8 April 2014 — PT PERDANA GAPURA PRIMA, Tbk ; TRIA MUTIARI MEILAN, SP
95 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdapat kelalaian Judex Facti karena sudah terbukti apabila MajelisHakim Tingkat Pertama telah "menciptakan penemuan hukum yangtumpang tindin konstruksi hukumnya" padahal sudah jelas apabilaeksepsi obscuur libel c.q. mencampuradukkan gugatan wanprestasidengan gugatan perbuatan melawan hukum adalah syarat formiildalam pembuatan gugatan dan tidak dapat disatukanpertimbangannya dalam pokok perkara karena pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama membiaskan permasalahan dan tidak sesuaidengan hukum
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRWAN SAFRIZAL
2.DRA. NURLINA SYAFIDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PT. FOSSA BARA INDONESIA DIWAKILI OLEH KAHAR CUA
483 — 227
  • (lima ribu seratus duabelas empat meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam SHMNo. 00039 Desa Tanjung Baru tanggal. 20 Juni 2019 SU No.62/TANJUNG BARU/2019 tanggal. 20 Juni 2019;sedangkan selebihnya tidak dapat diberikan dan dilakukan pendaftaranhak atas tanah dikarenakan sisa bidang tanah yang diimohonkan olehPara Penggugat terindikasi tumpang tindin dengan bidang tanah NIB01430 Kel. Keramasan Kec.
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2016 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 06-03-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Sgt
Tanggal 15 Juni 2017 — HASAN SALEH Melawan PT. KALTIM PRIMA COAL
142 — 73
  • KAL TIM PRIMtan etkaDEMEMT OCP: Bahwa kemudian Tergugat perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini bahwa Tergugat sebelum mengkompensasi danmelakukan penambangan pada objek sengketa tersebut telah melibatkanKepala Desa, Camat, Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait yang telahmelakukan pengecekan lapangan (objek sengketa) dan telah memberikanpengumuman di desa agar setiap warga dapat mengajukan keberatanapabila terdapat tumpang tindin atas lahan yang akan dikompensasikantersebut
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 08-08-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 586/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
KHOE YAM KUSUMA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
2.Winata Tjahyadi
3.Sumiaty
4.Ong Tiow King
5.Nyonya Yang Viti
6.Nyonya Kusnawati
7.Nyonya Puspawaty
8.Budiyanto
9.Wiyanto
10.Haiyanto
11.Hariyanto
12.Riyanto
13.Nona Vinti Susanti
55 — 117
  • data yang TergugatI miliki : Sertipikat Hak Milik Nomor :386/Batu Jaya tercatat atas nama Salem Chandra dan Sertipikat Hak MilikNomor : 398/Batu Jaya tercatat atas nama Salim Chandra, Sertipikat HakMilik Nomor : 620/Batu Jaya tercatat atas nama Yang Viti alias Jio Hoei Tiam(pewaris dari Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII) serta SertipikatHak Milik Nomor : 464/Batu Jaya tercatat atas nama Ong Tiauw King(TergugatIV ) dan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah tersebuttidaklah tumpang tindin
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 21-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 48/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 April 2020 — Pembanding/Tergugat X : MUHAMMAD SUGIANTO
Terbanding/Penggugat : JAG DIP SINGH
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ABIDIN S. PANGABEAN, S.H
Turut Terbanding/Tergugat I : GEK HAN
Turut Terbanding/Tergugat II : JULIA
Turut Terbanding/Tergugat III : SILVIA
Turut Terbanding/Tergugat IV : DONI AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat V : ANDY AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : LIM MOEN NIO
Turut Terbanding/Tergugat VII : Y A N T O
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ABDUL HALIM
Turut Terbanding/Tergugat IX : IVANA HALIM
67 — 54
  • danmemutus perkara No. 01PK/TUN/2000 (untuk selanjutnyadisebut Putusan PK TUN 01) kami kutipkan sebagaiberikut: Menyatakan permohonan Peninjauan KembaliPemohon Peninjauan Kembali Jag Dip Singh tidakdapat diterima.23.6 Berdasarkan uraianuraian diatas, maka Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat Vmengambil kesimpulan sebagai berikut:1) Tidak ada Pihak yang dirugikan karena SHGB 40luasnya 195 m2 sedangkan SHGB 49 luasnya tidakberkurang dan tetap seluas 1.106 m2;2) SHGB 40 tidak tumpang tindin
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 100/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
KENY ERVIATI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
812 — 514
  • Penggugat dalam menguraikan dalildalil posita gugatansaling tumpang tindin dan tidak merinci tindakan tergugat yang mana yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atauAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undangundang NomorTahun 1986 tentang PTUN ditentukan tentang syaratsyarat yang harusdipenuhi dalam surat gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara antara lainadalah : 1. ldentitas dari Penggugat dan tergugat; 2.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 21-06-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
JONI FITRI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
RAZALI
170 — 154
  • Akan tetapi kemudian Tergugat telah merusakketeraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut denganmenerbitkan Objek Sengketa aquo, yang mana tindakanTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telahmenyebabkan terjadinya tumpang tindin atas untuk 1 (Satu)areal yang sama;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka jelasTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mengabaikanAUPB yakni asas tertib penyelenggaraan Negara;G.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3487 K/Pdt/2015
Tanggal 29 September 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH DK VS BACKHTIAR SYARBINI DKK
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HakimPengadilan Negeri Banda Aceh telah bertentangan dengan semangatpenegakan Hukum yang dapat berpotensi adanya kerugian Negara yanglebih besar;Bahwa apabila Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III membayarsesuai dengan perintah Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh, makahal ini akan berdampak kepada adanya kerugian kKeuangan negara/daerahdan akan memperkaya orang lain karena pekerjaan tersebut sudah dibayar,dan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 harus dihindariadanya tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 17-05-2018 — Putus : 09-11-2018 — Upload : 24-11-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 9 Nopember 2018 — Penggugat:
PT. ADI SARANA ARMADA,Tbk.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
Intervensi:
1.Anna Trisula
2.Fadjar Alie
3.Sri Sutjiati Alie
4.Sri Lienriati Alie.
220 — 110
  • Jarak dan koordinat melalui peta digitalBahwa sebelum tahun 1997 sudah ada peta digitalBahwa selain memakai peta secara digital juga memakai gambar situasiBahwa mengenai perbedaan KKP dengan Geo KKP , KKP itu administrasinyasedangkan Geo KKP merupakan bidang tanah yang telah diukurBahwa saksi mengatakan Geo KKp sudah ada pada tahun 2010Bahwa Kantor Pertanahan tidak menyiapkan patok tanah tetapi pemilik tanahBahwa dengan dilakukannya pengembalian batas terhadap SHM . 1232 makaada terjadi tumpang tindin
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 24-03-2017 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 166/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 21 April 2017 — ANTON SULEIMAN CS >< PT.BUDIDUTA AGROMAKMUR
119 — 83
  • Tergugat KONPENSI untuk melakukan Akta Jual Beli namuntidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat KONPENSI hingga bataswaktu izin peralihnan hak atas tanah terlewati adalah dalil yang tidak benardan bertolak belakang dengan faktafakta yang ada;Bahwa selain hal tersebut diatas, itikad tidak baik dari PenggugatKONPENSI semakin nyata terlinat dengan tidak adanya pemberitahuanatau informasi kepada Para Tergugat KONPENSI dan Turut TergugatKONPENSI bahwa atas tanah aquo masih terdapat sengketa atautumpang tindin
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 05-03-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgt
Tanggal 6 Desember 2021 — Penggugat:
1.ANDI NURDIN
2.JAMALUDDIN
Tergugat:
1.PT. BUMI MAS AGRO
2.BASO ALI
104 — 53
  • Pada saat rapat, kelompok tani ParaPenggugat sulit untuk dilegalitaskan dan semua bilang tidak ada jalan untuklegalitas karena adanya klaim lahan, tumpeng tindin dengan masyarakatdan lahan masuk wilayah HGU PT.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 120/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.HENDRIK JATMIKO WINANDY
2.MISBAH
3.RUSDI
4.MULYADI
5.MOH. ALI SURYANTO
6.ROBBID DHAMIRI
7.UCIK SEPTEYANA NINGSIH
8.MOH. SAPI’I
Tergugat:
KEPALA DESA AENGTONGTONG
179 — 94
  • Aengtongtongpernah membuat Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Kepada PerangkatDesa Aengtomgtong tertanggal 27 Pebruari 2020 yang ditujukan kepadaTergugat, yang mana isi surat pernyataan tersebut pada pokoknyamenyatakan Perangkat Desa Aengtongtong (Para Penggugat) tidakmenunjukkan sifat sebagai perangkat desa dalam kehidupan bermasyarakatkarena mereka seolaholah sinis dan tidak mau kenal bahkan cemberut yangmemicu permusuhan dan perpecahan di masyarakat Aengtongtong,kemudian juga terjadi tumpang tindin
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 170/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 22 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : PT. KALTIM JAYA MINERAL
Terbanding/Tergugat I : BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat II : PT. SENTIKA MITRA PEERSADA
60 — 38
  • Pasal 7 ayat 2 Kepmen ESDM No.1603/2000 mengatur sebagai berikut:Pelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan system permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Selanjutnya Pasal 10 ayat 2 Kepmen ESDM No.1603/2000 mengatursebagai berikut:Dalam hal terjadi tumpang tindin dalam pencadangan wilayah antaramenteri atau gubenur atau bupati/walikota, pemohon yang paling duluditerima
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-05-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 147/PID.B/2014/PN.SIAK
Tanggal 30 September 2014 — Ir. MUHAMAD DASRIN NASUTION
142 — 163
  • Karya DayunMenimbang bahwa terhadap barang bukti ini Majelis Hakim menilaibahwa substansi dari barang bukti ini merupakan rumusan hasil pertemuanpermasalahan terhadap tumpang tindin lahan antara PI. Karya Dayundengan PT. Duta Swakarya Indah lalu berisi mengenai bentuk polapenyelesaian antara PT. Karya Dayun dengan PT.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 115/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 4 Oktober 2018 — I. Minanto Wiyono alias Ming Hong, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Fajar VI No. 7 RT. 001/008 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, KTP/NIK.: 3171020302620004,yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Abdul Haris Tuasikal, S.H., Didi Sumardi, SE.SH.MH., Ade Susanto, SH. Dan Hawilli Octaris, SH. Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum HRP Law Firm, yang beralamat di Jalan G I (Tali Raya) No.8A, Kel.Slipi, Kec.Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2017 Nomor : 112/HRP-SK/XI/2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I; II. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, berkedudukan di Tangerang Selatan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 No.59-61 BSD Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III sekarang sebagai Pembanding II; Melawan: Sriwitin alias Lee Wie Chen.,beralamat diJl. Danau Sentani No. 01 Lippo Village RT.001/008, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya bernama Robert T. Sirait, Rama Gemingkar Matram, SH., Advokat,Pengacara &Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ROBERT SIRAIT, SH. & Rekan, beralamat di Jl. Raya Kelapa Gading Permai Blok H/I No.9 Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding; D a n 1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, berkedudukan di Tangerang, beralamat di Jl. H. Abdul Hamid, Kav. 8, Tigaraksa, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai Turut Terbanding I; 2. Anton Sugiarto (Anton Sugiharto), tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding II;
106 — 51
  • sebab PENGGUGAT bukan pemilik yang sah atasTANAH SHM terlebih lagi PENGGUGAT tidak dapat membuktikan batasbatas tanah miliknya.Bahwa kapasitas hukum atau legal standing merupakan hal yang sangatfundamental untuk menentukan apakah pihak tersebut merupakan pihakyang berhak untuk mengajukan GUGATAN dan apakah pihak tersebutmerupakan pihak yang berhak atas TANAH SHM.Bahwa berdasarkan uraianuraian hukum diatas maka terbukti secara sahdan meyakinkan bahwa TANAH SHM (yang diakui oleh PENGGUGATtumpang tindin
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 31-08-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 22/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 10 Januari 2017 — IR, EFFY YUSWITA KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
125 — 38
  • maka hal terseobut membuktikan pula jika Tergugat tidak melakukanpenyelidikan riwayat bidang tanah dengan sebenarbenarnya sebelum menerbitkanSertipikat Hak Milik Nomor 576/Cempaka atas nama DJAPERI yang merupakaninduk dari 27 objek sengketa a quo sebagaimana disyaratkan dalam ketentuanPasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 TentangPendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa tidak dilakukannya penyelidikan riwayat bidang tanahdengan sebenarbenarnya yang berakibat terjadinya tumpang tindin