Ditemukan 6226 data
22 — 17
Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Unatanggal 05 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis
17 — 9
E 5, Komplek Perumahan Puri Permata Hijau, Kelurahan SiumbutBaru, Kecamatan Kota Kisaran Timur,, Kabupaten Asahan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Juli 2019, selanjutnya disebutPenggugat;MelawanXXXXXXXXXX, uMur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Tekhnis Mesin,pekerjaan Guru, bertempat tinggal JI.
21 — 4
Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.
Alexander Chandra Gan
68 — 16
dokumen atau sebuah aktaadalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atausebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadapdua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan BukuIl sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi2007 pada Bab II yang mengatur tentang tekhnis
Terbanding/Terdakwa I : Bujang Suryadi Pgl Bujang
Terbanding/Terdakwa II : Amril Pgl Am
145 — 72
ayat (2) dihadiri oleh Wali Nagan, Pimpinan Lembaga Masyarakat Nagar, PerangkatNagar dan tokoh Masyarakat lainnya.3) Pasal 4 ayat (1), Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompokUsaha yang sudah ada dan belum Pernah Mendapatkan Bantuan Kredit.4) Pasal 6 ayat (1), Kelompok Rumah tangga Miskin mengajukan permohonankepada Pokja Nagari yang di ketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Jorong.5) Pasal 6 ayat (3), Pembahasan Permohonan dilakukan oelh Pokja Nagariuntuk menilai kelayakan usaha dan kelayakan Tekhnis
Pasaman Tahun 2009.Bahwa tugas dan tanggung jawab Kamisur Hadi selaku Wali Nagari Koto Kaciakberdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tentang PedomanPelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Mikro Nagari Pasal 11 ayat 5, WaliNagar dan TKPK Kecamatan melakukan Pembinaan dan Pengawasanbaiksecara periodik maupun secara insidentl terhadap Pokja dan kelompok tunggusera pembinaan secara insidentil terhadap kelompok penerima bantuan dananggota kelompok penerima bantuaan dan berdasarkan Petunjuk Tekhnis
ayat (2) dihadiri oleh Wali Nagar, Pimpinan Lembaga Masyarakat Nagar, PerangkatNagar dan tokoh Masyarakat lainnya.3) Pasal 4 ayat (1), Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompokUsaha yang sudah ada dan belum Pemah Mendapaikan Bantuan Kredit.4) Pasal 6 ayat (1), Kelompok Rumah tangga Miskin mengajukan permohonankepada Pokja Nagari yang di ketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Jorong.5) Pasal 6 ayat (3), Pembahasan Permohonan dilakukan oelh Pokja Nagariuntuk menilai kelayakan usaha dan kelayakan Tekhnis
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
PT. LIAN SUASA KORPORASI ARE ADRIANSYAH, S.H, Bin RUSTAM EFFENDI
1222 — 1065
Giritama Persada bersamasama. saksiEMILSON PADALAS bin SILAHUDDIN dan COSMAN SIMANJUNTAK dari timPerencanaan dan Pengawasan Tekhnis Jalan dan Jembatan (P2T) ProvinsiBengkulu, dimana dalam dokumen gambar rencana jembatan yang akanHalaman 21 dari 132 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN Bgldibangun menggunakan rangka baja type B45 dengan panjang 45 meter danlebar 6 meter dengan rencana estimasi harga hanya sebesarRp.8.225.690.000, (delapan milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratussembilan puluh
LIAN SUASA dinyatakan sebagai pemenang karena duaperusahaan yang lain dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tekhnis.
Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa dimungkinkan diadakanperubahan kontrak sepanjang kontrak yang dibuat adalah kontrak hargasatuan, dan proses perubahan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihakdan diamdiam tanpa melibatkan selurunh elemen yang terlibat dalampengadaan barang/jasa yaitu KPA/PPK, penyedia barang, PPTK, KonsultanPengawas, dan tim justifikasi tekhnis selaku peneliti perubahan kontrak.
320 — 135
Dikembalikan kepada PT.Tradha melalui saksi Poniran.58. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900/197 tanggal 21 Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagar tralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 48.147.000,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah.
(ASLI).59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3029/BT/001 tanggal 22 Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagar tralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 48.147.000,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), (ASLI).60. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900/243 tanggal 15 September 2006 untuk pembayaran Uang Muka Kerja 20 % pembuatan pagar tralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong
Cerah Sempurna, Semarang.Dikembalikan kepada PT.Tradha melalui saksi Poniran.58.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900 / 197 tanggal21 Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagartralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006sebesar Rp. 48.147.000, (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuhribu. rupiah.
(ASLI).59.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 3029/BT/001 tanggal22 Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagartralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006sebesar Rp. 48.147.000,(empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuhribu rupiah), (ASLI).60.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900/243 tanggal 15September 2006 untuk pembayaran Uang Muka Kerja 20 % pembuatan pagartralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun
Cerah Sempurna, Semarang.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900 / 197 tanggal 21Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagar tralisGoa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.48.147.000, (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu. rupiah.
Cerah Sempurna, Semarang.58.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900 / 197 tanggal21 Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagar126tralis Goa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006sebesar Rp. 48.147.000, (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuhribu. rupiah.
Cerah Sempurna, Semarang.Dikembalikan kepada PT.Tradha melalui saksi Poniran.58.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900/197 tanggal 21Juli 2006 untuk pembayaran 100 % perencaaan tekhnis pembuatan pagar tralisGoa Karangduwur dan Goa Karangbolong Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.48.147.000, (empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah.
91 — 19
Bahwa terdakwa mempunyai tugas secara tekhnis berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.8/MenLHK/Sekjen/OTL.6/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi danTata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Konservasi Sumber Daya Alam yangmempunyai tugas, antara lain :1. Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi;2. Penataan kawasan;3. Pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, tamanburu;4. Perlindungan dan pengamanan kawasan;5.
53 — 32
jabatan Apoteker ,sedangkan yang dimaksud dengan Tenaga Tehknis Kefarmasianadalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalaniPekerjaan Kefarmasian yang terdiri dari Sarjana Farmasi, AhliMadya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apotekere Bahwa terdakwa adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama(SMP) maka terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa tidaktermasuk dalam Tenaga Kefarmasian dalam hal ini Apoteker danatau Tenaga Tekhnis
Apoteker ,sedangkan yang dimaksud dengan Tenaga Tehknis Kefarmasian adalah tenaga yangmembantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian yang terdiri dariSarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga MenengahFarmasi/ Asisten Apotekere Bahwa terdakwa adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka terdakwatidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiankarena terdakwa tidak termasuk dalam Tenaga Kefarmasian dalam hal ini Apotekerdan atau Tenaga Tekhnis
80 — 36
Tipikor No. 38/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Bgl1.2.SsBahwa benar saksi dan P3U ada melakukan Klarifikasi Tekhnis danNegosiasi kepada perusahaan pemenang lelang yaitu CV. LebongShakti dan dibuat berita acaranya;e Bahwa Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Nomor : 291/P3U/B.7/2010 tanggal 01 Oktober 2010 ditanda tangani oleh PanitiaPengadaan (P3U) dan Direktur CV.
Sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis (PPTK)Haidir Sawalududdin, Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu;Bahwa Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai KuasaPengguna Anggaran adalah antara lain:Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan yang mencangkup dokumen administrasi kegiatan maupundokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaranyang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Lebong tetapi oleh karena banyaknya jenis kain yangmasuk kedalam spesifikasi tekhnis yang ditetapbkan oleh P3Utersebut, maka dilakukan klarifikasi tekhnis dan negosiasi kepadapemenang tender yakni CV.
Lebong Shakti yang dituangkan dalamBerita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi;e Bahwa dalam Berita Acara Klarifikasi Tekhnis dan Negosiasi, CV.Lebong sakti menyatakan jenis kain yang ditawarkannya adalah kainmerk Staff by Maxistyle;e Bahwa benar saksi Gusti Rahmat yang datang ke Toko Muda Ria diKota Bengkulu dan bertemu dengan pemiliknya yakni saksi SuardiSaari untuk menanyakan rincian harga bahan jenis kain;e Bahwa rincian harga kain yang diberikan oleh saksi Suardi Suari dariToko Muda Ria adalah
LebongShakti dan setelah dilakukan klarifikasi tekhnis dan negosiasi maka CV.Lebong Shakti menyatakan jenis kain yang ditawarinya adalah kainmerk Staff by Maxistyle;Bahwa kain untuk pakaian dinas tersebut diterima oleh BagianPerlengkapan Pemda Kab.
21 — 11
Penetapan Nomor 0075/Padt.P/2020/PA.Aadl.Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaNegara;Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;MENE TAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon I;2.
15 — 5
Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan menghukumTergugat untuk memberikannya kepada Penggugat setiap bulannya;Menimbang, bahwa oleh karena tidak stabilnya kebutuhan anak tersebutsampai dewasa maka ukuran yang ditetapkan adalah ukuran minimal akanmengalami perubahan sesuai situasi dan kondisinya;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atasdikabulkannya tuntutan Penggugat, menurut Majelis Hakim dipandang logisdan rasional serta menyangkut tekhnis
40 — 4
SAKSI AHLI BERNAT SITUMORANG,yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli mempunyai jabatan sebagai Wasganis(pengawasan tenaga tekhnis) diDinas Kehutanan ;Bahwa ahli berwenang melakukan pengecekan lokasi, karena ahli mempunyai suratperintah dari Kantor Kehutanan dan Pertanian Kab.TapTeng untuk melakukanpengukuran kayu serta melakukan pengecekan lokasi asalusul tungkul kayu ;Bahwa kayu yang ditangkap berjumlah 213(dua ratus tiga belas) batang denganjenisnya kayu meranti dan kayu rimba
40 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
BukuPedoman Tekhnis dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum dan PerdataKhusus Buku II Edisi 2007 halaman 101 AK Mahkamah Agung RI, dimanasecara tegas dinyakan Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atausita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi jugadapat didasarkan pada hakhak lainnya sebagaimana tersebut dalam AL 1;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti sudahlah tidak berdasarbertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata juga tidak memuatpasalpasal tertentu dari peraturan
61 — 14
rekening 5.2.2.11.01 denganbesaran nominal Rp 62.600.000, (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).e Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, dalam mekanisme PencairanDana untuk pertama kali yaitu Pencairan Uang Persediaan (UP),atas permintaan PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis
Tahun Anggaran2008 yang diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR dan pihakpihak laindiluar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari terdakwa selaku BendaharaPengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukan untuk kegiatan makan danminum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari, melainkan dipergunakan untukkegiatan diluar kegiatan makan minum, dimana permintaan uang kepada terdakwaselaku yang dicatat dengan BONBON pengambilan uang diketahui oleh saksiARDIANSYAH selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
minum Tahun Anggaran2009 yang diambil oleh saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihakpihak lain diluarbagian Setda Kabupaten Batang Hari dari terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran,uang atau dana tersebut dipergunakan bukan untuk kegiatan makan dan minum padabagian Setda Kabupaten Batang Hari, melainkan dipergunakan untuk kegiatan diluarkegiatan makan minum, dimana permintaan uang kepada terdakwa selaku yang dicatatdengan BONBON pengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selakuPejabat Pelaksana Tekhnis
rekening 5.2.2.11.01 denganbesaran nominal Rp 62.600.000, (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, dalam mekanisme PencairanDana untuk pertama kali yaitu Pencairan Uang Persediaan (UP),atas permintaan PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis
65 — 20
Mutiara Hati dalam melaksanakan pekerjaan pembangunanwater boom tahap I tidak berpegang pada kontrak dan spesifikasi tekhnis yang telahditentukan di dalam kontrak, karena pada kenyataannya terdapat kekurangan volume padahasil pekerjaan Pembangunan Water Boom Tahap I TA.2012.
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
MUH. ALI KUMAINI MUSTAFA, S.T.
132 — 53
,MSc (Sekretaris)3) Hudia, ST (Anggota)4) Awaluddin Saruman, ST (Anggota)5) Musdin (Anggota)Bahwa benar yang dipakai untuk acuan ada back up data yang diserahkan olehPejabat Pembuat Komitmen kepada panitia penerima hasil pekerjaan;Bahwa secara tekhnis dengan Buku yang dibuat penyedia yang disahkan olehKonsultan, disana sudah ada lebar dan panjang yang dilaksanakan inilah yangkami ukur, lebar dan panjang dan tinggi sesuai dengan keadaan ketika kamilakukan pengukuran ;Bahwa karena ini pekerjaan galian
,MSc (Sekretaris)3) Hudia, ST (Anggota)4) Awaluddin Saruman, ST (Anggota)5) Musdin (Anggota)Bahwa benar yang dipakai untuk acuan ada back up data yang diserahkan dariPejabat Pembuat Komitmen kepada panitia penerima hasil pekerjaan;Bahwa secara tekhnis dengan Buku yang dibuat penyedia yang disahkan olehKonsultan, disana sudah ada lebar dan panjang yang dilaksanakan inilah yangkami ukur, lebar dan panjang dan tinggi sesuai dengan keadaan ketika kamilakukan pengukuran ;Putusan Nomor : 85/Pid.SusTpk/
,MSc (Sekretaris)3) Hudia, ST (Anggota)4) Awaluddin Saruman, ST (Anggota)5) Musdin (Anggota)Bahwa benar yang dipakai untuk acuan ada back up data yang diserahkan dariPejabat Pembuat Komitmen kepada panitia penerima hasil pekerjaan;Bahwa secara tekhnis dengan Buku yang dibuat penyedia yang disahkan olehKonsultan, disana sudah ada lebar dan panjang yang dilaksanakan inilah yangkami ukur, lebar dan panjang dan tinggi Ssesuai dengan keadaan ketika kamilakukan pengukuran ;Putusan Nomor : 85/Pid.SusTpk
, dari hasil analisis kami, ternyata pemenang tidakmemenuhi syarat administrasi dan tekhnis, harusnya gugur karena tidakmemenuhi syarat, karena surat izin usaha Sudah mati, kedua dia tidak memilikitenaga ahli, tenaga ahli yang dilaporkan sebagai syarat milik perusahaan atautenaga pinjaman, fakta setelah kami ke lapanagn namanama yang dilapangan lain dengan yang dilapangan ada pergantian, dan tanpa seizinPPKnya ;Bahwa dampaknya karena yang pemenang tidak memenuhi syarat, dia tidakberhak mengerjakan
oleh ahliyang berwenang dan bisa kita terima mungkin saja bisa, sebatas adatoleransinya, kalau pendapat ahli tidak boleh diisampingi, tapi ada pointpointtertentu bisa berubah tapi harus ada kajian tekhnis, contoh waktu yangdigunakan sudah ditetapkan bahwa untuk angkut dan buang galian butuh 1menit ini bisa berubah kalau ada kajian tekhnis mengatakan kalau satu menittidak bisa dilaksanakan harus 1, 2, Sepanjang tidak ada tidak bisa ; Bahwa dalam meneliti atau mempelajari analisa ini karena sudah
1.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
2.NIKY JUNISMERO, SH
3.REZA RIZKI FADILLAH, S.H.
Terdakwa:
RUDY HARTONO Alias RUDY
551 — 426
bertentangan dengan keadaansebenarnya, dan juga tulisan tersebut diposting di media sosial facebook yang dapatdiakses oleh seluruh masyarakat sehingga timbul ketidak percayaan terhadap kinerjaSaksi seolaholah dalam pengerjaan proyek tersebut Saksi telah melakukan korupsi ; Bahwa materi yang ditulis dan diunggah Terdakwa (RudiHartono) di laman facebooknya adalah tidak benar dan sangat mengadaada karenapengerjaan proyek jembatan tersebut telah melewati berbagai pengujian dan sesuaidengan standar tekhnis
Korban JONSAFRINDO selaku Kepala Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir sekaligus KuasaPengguna Anggaran proyek pembangunan jembatan Parit cincin ; Bahwa selama pengerjaan jembatan tersebut, beberapa instansiyang berkaitan dan berwenang melakukan pengawasan sekaligus pemeriksaan terhadappelaksanaan pembangunan jembatan sincin tersebut yakni : PUTR dalam hal ini Kepala Dinas PUTR (Pekerjaan Umum danPenataan Ruang) selaku Pengguna Anggaran yang meliputi KPA (Kuasa PenggunaAnggaran), PPTK (PEJABAT Pelaksana Tekhnis
dilaporkan k KEJATI RIAU .. ; Bahwa atas unggahan status di laman facebook milik Terdakwatersebut saksi melihat dan membaca komentarkomentar dari temanteman (friends)Terdakwa yang ratarata komentarnya menyudutkan dan menjelekkan Saksi korban JonSafrindo; Bahwa materi yang ditulis dan diunggah Terdakwa (dengan akunfacebook bernama Rudi Hartono) di laman facebooknya adalah tidak benar dan sangatmengadaada karena pengerjaan proyek jembatan tersebut telah melewati berbagaipengujian dan sesuai dengan standar tekhnis
Dengan kata lain untuk dikatakan tidak dapatdipergunakan terlebih dahulu harus dilakukan analisa secara tekhnis kontruksi yangdidukung suatu hasil penyelidikan dan penyidikan atas penggunaan dana proyektersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka MajelisHakim melihat fakta yang sesungguhnya jika ternyata jembatan tersebut telah berfungsidan dipergunakan kendaraan bermotor dengan aman dan lancar demikian pulamendasarkan hasil analisa teknis lapangan dan penggunaan dana
DHIMAS MAHENDRA
Terdakwa:
AGUS BUDIONO alias AGUS bin JUMADI
106 — 12
Menindak lanjuti Surat Permohonan tersebut, kemudian ahliditunjuk oleh Kepala Kator Pertanahan Kaupaten Ketapang sesuaidengan Surat Tugas Nomor: 40/ST61.04/2020, tanggal 3 April 2020;Bahwa Ahli menerangkan tugas ahli sebagai Kasi PenataanPertanahan Kator Pertanahan Kabupaten Ketapang yaitu:o Memproses permohonan pertimbangan teknis dalam rangkaizin perubahan penggunaan tanah;o Memproses permohonan Pertimbangan Tekhnis dalam rangkaIzin Lokasi;o Pelaksanaan bimbingan tekhnis, koordinasi, pemantauan
Namun dari luas lahan yang diajukan tersebut,hanya 352,6 Ha (tiga ratus lima puluh dua koma enam Hektar) yangdisetujui, Sedangkan seluas 7,4 Ha (tujuh koma empat hektare) tidakdisetujul;Bahwa Ahli menerangkan dapat ahli jelaskan bahwa yangmenyebabkan lahan seluas 7,4 Ha (tujun koma empat hektare) tersebuttidak disetujui dalam pertimbangan tekhnis untuk ditindak lanjuti menjasiIzin Lokasi disebabkan setelah di Olverlay dengan peta pendaftaranyang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, seluas
81 — 45
Pedoman tekhnis Administratif dan besaran nilai Capitalisasi barang/jasa. (sebanyak 1 eksmplar / copian)9. Keputusan Bupati Tangerang No : 539/KEP.135/HUK/2009 tentangPenetapan Badan Pengawas PD. Pasar Niaga Kertaraharja PemerintahKabupaten Tangerang tahun 2009 tanggal 06 Maret 2009. (sebanyak 3lembar / copian)10.Keputusan Bupati Tangerang No : 5978.4/KEP.55/HUK/2005 tentangPenyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada PD.
Pasar Niaga Kertaraharja PemerintahKabupaten Tangerang tahun 2007 (sebanyak 1 eksemplar/copian);Pedoman (manual) pelaksanaan Administrasi Keuangan PD.Pasar NiagaKertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang (sebanyak 1 eksemplar/COpian) 727 $2 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnStandard Operating Procedures (SOP) Pendapatan (sebanyak 1eksemplar / copian) ; Pedoman tekhnis Administratif dan besaran nilai Capitalisasi barang/jasa (sebanyak1l eksemplar/copian) ;Keputusan Bupati Tangerang No.539/KEP
Pasar Niaga Kertaraharja PemerintahKabupaten Tangerang tahun 2007 (sebanyak 1 eksemplar/copian);Pedoman (manual) pelaksanaan Administrasi Keuangan PD.Pasar NiagaKertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang (sebanyak 1 eksemplar/COpian) 727 $2 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnStandard Operating Procedures (SOP) Pendapatan (sebanyak 1eksemplar / COpian) ; 7 29222 nnn nnn nnn nen nnn nnn nnnPedoman tekhnis Administratif dan besaran nilai Capitalisasi barang/jasa (sebanyak1 eksemplar/copian) ;Keputusan