Ditemukan 1873 data
166 — 270
Hal ini tidak sesuai dengan luasan yang diakui seperti yangdisampaikan pada halaman 7 sampai dengan halaman 22 yaitu seluas179,5 Ha ; Bahwa dapat dilihat juga dalam surat gugatan penggugat halaman 36angka 4, dimana pihak penggugat mengakui secara jelas dan tegas telahterjadi tumpang tindin terhadap lahan yang diakui adalah milikPenggugat 1 sampai dengan Penggugat 35.
RADANI -dkk
Tergugat:
1.BUPATI BATANGHARI
2.2. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
3.3. BPN ( BADAN PERTANAHAN NASIONAL ) KABUPATEN BATANGHARI
198 — 73
Indo Kebun Unggul tidak tumpang tindin denganPerjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Mineral dan BatuHalaman 58 dari 115 HalamanPutusan Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.JBI.Bara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan BatuBara (IUP), Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari ;Bahwa untuk kewajiban membangun kebun plasma 20 (dua puluh)% dari total yang dimohon PT. Indo Kebun Unggul telahbekerjasama dengan KUD Sinar Tani, sesuai dengan perjanjiankerjasama Kemitraan antara PT.
98 — 54
Pasal 50 ayat 5 dari PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan;Halaman 13 dari 138 Halaman Putusan Nomor : 99/G/2017/PTUNJKT.Surat Keputusan Tergugat juga cacat administratif karenamenimbulkan tumpang tindin hak atas tanah seperti dimaksud Pasal106 ayat 1 huruf g dari Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999dengan alasanalasan sebagai berikut:a.
1.SLAMET RIADI
2.BAHRUDIN
3.AHMAD
4.ABDUL RASID
5.SARYANTO
6.MARPUAH
7.SITI FARIDHA
8.AMADUDIN
9.KUSMIATI
10.FITRI
11.JUMIRAN
12.RUDI HARTONO
13.MUNTADIR
14.JAWAHIRA
15.FADILAH
16.SUTOMO
17.JUNIAH
18.WATIKAH
19.RIANTI
20.WALTIAH
21.JUDIANTO
22.RYAN HIDAYATULLAH
23.DAYA
24.Hi. ANNAS
25.Hj. KASMIRAH
26.STARE
27.HIU FUK SIN
28.KADORI
29.KENANGA
30.ANILAH
31.SUMARNI
32.PUTRI HERLINA
33.ROSNI
34.YUSUF
35.NUR ASIAH
36.SYAMSUDDIN
37.H. BAHRI
38.CAMPUR
39.HASMAWATI
40.A. MALIK
Tergugat:
1.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2.Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar
3.Menteri PUPR RI, Cq. PPKP Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar
4.Gubernur Lampung, Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
82 — 7
keterangankepemilikan tanah, yang dijadikan dasar Para Penggugat mengajukangugatan a quo, tergugat tanggapi bahwa alas hak berupa sporadik dansurat keterangan garapan bukan merupakan alas hak kepemilikan tanahdan telah dilarang untuk diterbitkan sejak tahun 1984 berdasarkan SuratHalaman 89 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2017/PN KlaMenteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 yangmenginstruksikan kepada Gubernur supaya tidak menerbitkan izinmembuka tanah karena sering terjadi tumpang tindin
83 — 6
Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 7 sampai dengan point13 pada gugatan, pada dasarnya Turut Tergugat tidak mengetahuiadanya tumpang tindin kepemilikan atas tanah yang menjadi objeksengketa sampai adanya proyek pelebaran jalan di Jalan Raya TanjungKalian Kec. Muntok Kab.
143 — 28
Selain itu telahdiadakan rapat penyelesaian tumpang tindin kepemilikan tanah di arealpembangunan milik PLN sebagaimana Berita Acara dalam Bukti P.Int.4 danBukti P.Int.5 dimana Penggugat juga hadir bersama Tergugat I, Il, Ill, Yusdar,Ketua Panitia Pengadaan Lahan (HERLEDI LEKSON), Kepala Desa, Camat,dan Danramil Silih Nara yang isinya Kepala Kampung menerangkan bahwatanah Tergugat adalah tanah milik Tergugat warisan orangtuanya, Tergugat IImembeli tanah Tergugat , Tergugat II memiliki tanah yang dibeli
64 — 212
terhadap Eksepsi maupun dalam pokokperkaranya adalah konitradiktif antara pertimbangan yang satudengan pertimbangan lainnya, sehingga menurut hematPembanding putusan dalam perkara ini tidak mempunyai Urgensiuntuk dipertahankan dan oleh karenya haruslah dibatalkan, danatau setidak tidaknya Judex Factie harus menyatakan tidakberwenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,dikarenakan Judex Factie dalam pertimbangannya juga telahmembenarkan bahwa terhadap objek tanah sengketa telah terdapattumpang tindin
Pembanding/Tergugat II : WA NENJO Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat IV : ALIMUDIN Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat V : WA ANIMA selaku ahli waris dari Almarhum LA WETI Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat VI : WA NERI Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat VII : LA MBUNGA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE,
90 — 58
Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim Judex Factie dalam buktisurat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.13 berupa FotocopyGIM (Geographical Index Mapping) atau pemetaan indeks grafis yangdijadikan dasar majelis hakim dalam memutus perkara ini sangatlah tidakHalaman 72 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMBtepat dan tidak berdasar hukum, karena untuk mengetahui sebuah bidangtanah telah terjadi tumpang tindin adalah dengan melakukan PermohonanPengembalian Batas, bukanlah dengan
308 — 102
NJL berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan didalam arealIUPHHK HT PT Adindo Hutani Lestari dengan terbitnya surat Menhut No.S.750/MenhutVII/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentangpenyelesaian tumpang tindin areal perkebunan dengan HPHHTI PT.AHL yang menyebutkan areal seluas + 1,500 Ha berada dalam kawasanhutan produksi dan dalam areal IUPHHK HT PT. Adindo Hutani Lestaridan areal seluas + 16.954,13 Ha, maka PT.
1.Hj.Nurhayati
2.H.HELMMI PROMALIK
3.ISKANDAR
Tergugat:
1.PT.PARAMITRA MULIA LANGGENG
2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
127 — 26
usahaperkebunan di kawasan hutan tentunya harus ada izin dari Kementerianuntuk mendapatkan izin pemanfaatan kawasan hutan, dan apabilamasyarakat telah melakukan usaha perkebunan di dalam wilayahkawasan hutan namun ternyata di dalam wilayah kawasan hutantersebut juga telah diterbitkan izin Pemanfaatan Kawasan Hutan kepadapihakpihak lain yaitu perusahaan untuk melakukan Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK HTI) maka ataskeberatan masyarakat tersebut kemudian tanah masyarakat yangtumpang tindin
PT. CAKRADIGDAYA LOKARAYA
Tergugat:
1.Asmari Kalam
2.Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
3.KEPALA KANTOR WILAYAH TATA RUANG DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN DKI JAKARTA
Intervensi:
JULIANTO WIDJAYA
112 — 621
Cakradigdaya Lokaraya / Penggugat ; Bahwa penerbitan Sertifikat HGB No.15596/Pegadungan atas nama Penggugattersebut jelas Cacat Hukum dan Tidak Sah karena telah Menyerobot, Mencaplokdan Menganeksasi SHM milik Tergugat yang sudah dijual kepada PenggugatIntervensi kedalam HGB, sehingga mengakibatkan dalam satu lokasi/bidang tanahterdapat dua Sertifikat yang saling tumpang tindin satu sama lain., PenerbitanSertifikat HGB yang tumpang tindih tersebut dilakukan secara sadar oleh TergugatIl dan Tergugat
1.ZAIBUL Gelar DATUAK KABASARAN NAN ITAM
2.FARIDAH
Tergugat:
2.ISNA
3.AIDA AMIR
4.NOTARIS/PPAT, DELLON ANAS, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR
195 — 325
Sehinggadapat diketahui gugatan para Pengugat saling tumpang tindin dalammenggabungkan kewenangan pengadilan yang terkualifikasi kedalamkaburnya gugatan;Halaman 17 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2020/PN Pdp19.Bahwa sebagaimana dalil poin 21 bahwa perbuatan melawan hukumadalah perbuatan yang merugikan hak orang lain sehingga dengan demikiantidak berlasan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untukmengabulkan permintaan untuk menghukum menyerahkan tanah ObjekPerkara kepada Para Penggugat
205 — 72
Putusan No.12/G/2016/PTUNS RGd. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran,pemetaan dan/atau perhitungan luas;e. tumpang tindin hak atau sertipikat hak atas tanah;f. kesalahan subyek dan/atau obyek hak; danh) Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas terbitnya Objek Sengketa yangditerbitkan oleh Tergugat telah menyebabkan ketidakpastian hukumbagi Penggugat yang terlebih dahulu memiliki 7 (tujuh) bidang tanahyang terdiri dari 7 (tujun) buah SHGB milik Penggugat seluas 71.530M?
Griya Sinar Perak sejak tahun 1995, di BagianUmum, sekarang Bagian Legal; Bahwa Saksi akan menjelaskan tentang Peta Rincik; Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa ini; Bahwa benar pada saat Majelis Hakim melaksanakan persidangan di lokasiobyek sengketa, Saksi sebagai pihak yang menunjukkan lokasi 7 (tujuh)Sertifikat Hak Guna Bangunan yang tumpang tindin dengan 26 (dua puluhenam) Sertifikat Hak Milik; Bahwa Saksi hanya membaca dari peta tentang lokasi obyek sengketa,asalnya tidak tahu, Saksi diminta
198 — 39
NJL berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan didalam arealIUPHHK HT PT Adindo Hutani Lestari dengan terbitnya surat Menhut No.S.750/MenhutVII/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentangpenyelesaian tumpang tindin areal perkebunan dengan HPHHTI PT.AHL yang menyebutkan areal seluas + 1,500 Ha berada dalam kawasanhutan produksi dan dalam areal IUPHHK HT PT. Adindo Hutani Lestaridan areal seluas + 16.954,13 Ha, maka PT.
64 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak termasuk HakHak Keuangan Dewan sebagaimana diaturdalam Perda No.15 Tahun 2000 Tentang Kedudukan KeuanganKetua , Wakil Ketua , dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan ;b. tumpang tindin /dobel dengan uang paket dan tunjangankehormatan ;Sedangkan bantuan operasional Komisi dalam DIKDA DPRD padaTahun Anggaran 2003 sejumlah Rp197.600.000,00 (seratus sembilanpuluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), kenyataannya realisasipengeluaran bantuan operasional Komisi tersebut berupa pemberianuang/take home
Tidak termasuk HakHak Keuangan Dewan sebagaimana diatur dalamPerda No. 15 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua,Wakil Ketua , dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan ;b. tumpang tindin dengan tunjangan kehormatan yang telah dibayarkankepada Ketua dan Anggota Komisi yang berupa tunjangan Komisiuntuk Ketua, Sekretaris dan Anggota ;Bahwa untuk Biaya Operasional Anggota Dewan pada Tahun Anggaran2003 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayarkankepada Adkasi, adalah pembayaran iuran
218 — 48
PalembangPropinsi Sumatera Selatan, atas nama Edy Chandra,Misiana dan TjahyaKailanismaka karena sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap,maka Sertifikat Hak Milik itu sudah tidakmempunyai kekuatan hukum lagi untuk dijadikan sebagai bukti kKepemilikanEdy Chandra cs atas tanah sengketa di persidangan,dengan perkataan lainEdy Chandra Cs tidak mempunyai hak apapun atas tanah sengketa;Menimbang, bahwa bila suatu sertifikat dinyatakan batal karena cacatprosedur dan tumpang tindin
207 — 553
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan yang menyebutkan:1) Penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk memberikankepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah;2) Penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan,tumpang tindih penggunaan, tumpang tindin penguasaan dantumpang tindih pemilikan tanah;3) Penanganan kasus pertanahan untuk memastikan pemanfaatan,penguasaan
Pembanding/Tergugat III : LUCIANA TIRTAMAN, SH, Notaris
Pembanding/Tergugat I : NY.Dr. MARIA ROSALIA LEANY M A RSA, M.Si. als. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA.
Pembanding/Tergugat IV : MARAH HASYIR, SH, Notaris Kabupaten Sukabumi
Pembanding/Tergugat II : PT. BANTAR GADUNG SEJATI,
Pembanding/Tergugat IX : DEDI SUPARDI, selaku Ketua Panitya Penjualan aset tanah PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG (disingkat PT. BANTAR GADUNG),
Terbanding/Penggugat V : NY. MIRAWATY
Terbanding/Penggugat III : HANNY KURNYATAN,
Terbanding/Penggugat I : PT. BANTAR GADUNG, dalam hal ini diwakili oleh Nv. MARTYA M. SUNGGI als. Nv. TEE GIOK NIP, dalam jabatannya selaku Komisaris (berdasarkan akta pernyataan keputusan Nomor 38 tanggal 10 Desember 2004)
Terbanding/Penggugat IV : JEFFRY EKO.
Terbanding/Penggugat II : Nv. MARTYA M. SUNGGI als. Nv, TEE GIOK NIO,
Turut Terbanding/Tergugat XII : SEPTI SUNGGI, als. Ny.TEE HWEE NIO,
Tur
101 — 72
Bantar Gadung telah menjadikan keadaan ParaPenggugat menjadi tumpang tindin antar Badan Hukum Perseroan denganpemilik saham pribadi. Bahwa dengan keadaan seperti ini maka telahterjadi ketidakjelasan kepentingan mana yang diwakili Badan Hukum dankepentingan mana yang diwakili pemegang saham;EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAKJELAS (OBSCUUR LIBEL):. Bahwa Para Penggugat disatu sisi tidak mengakui keberadaan PT. BantarGadung Sejati sebagai pengganti PT.
1.H. SYAMSURI AF
2.NENGAH BAGIANA
3.H. ARIS (ARIS NURDIN)
Tergugat:
1.MASRAN DJASID
2.ARIFIN AHMAD
3.PT.CHEVRON PACIFIC (PT.CPI)
4.BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)
116 — 52
Bahwa terkait mengajukan gugatan dalam perkara No. 10/Pdt.G/1997/PN.Dum oleh PARA TERLAWAN (dahulu PENGGUGAT danPENGGUGAT II) dengan dasar SK BUPATI tertangal 6 Mei 1996 No. 525/EK/568 kepada KTRBT yang peruntukan membuka lahan perkebunankelapa sawit) seluas 2000 (dua ribu) Ha terdapat klausula atau syaratsyarat sebagai berikut:1) Lahan dimohon tidak tumpang tindin dengan lokasi yang telahdiperuntukkan pada perusahaan lain, badan hukum maupunmasyarakat2) Jika dilahan tersebut terdapat olahan tanah
143 — 48
NURSIAH dan ADNAN Tterjadi tumpang tindin dengan Sertifikat An. AZROEL HAROEN yangsudah terbit terbih dahulu;Bahwa pada saat floting ke lapangan bersama Polda Riau saksi ikutbersama seluruh Panita A. kelokasi dan kemudian dilakukan gelar diKantor BPN dimana hasil gelar tersebut diusulkan pembatalan sertifikatAn.