Ditemukan 1874 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-08-2016 — Putus : 18-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN TAKENGON Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tkn
Tanggal 18 Agustus 2017 — ILYES KUMER Alias ILYAS AMAN WAHDI Lawan 1. JUPRI DARWIS,SH 2. ARIANTO GUNAWAN 3. MUCHLIS AB 4. IBRAHIM 5. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Tengah cq Camat Silihnara cq Kepala Kampung Arul Kumer Barat berkedudukan di Arul Kumer Barat 6. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Tengah cq Camat Silihnara berkedudukan di Angkup 7. CENDRI NAFIS MARIESTHA Dan HERU SRIWIDODO SARI
14328
  • Selain itu telahdiadakan rapat penyelesaian tumpang tindin kepemilikan tanah di arealpembangunan milik PLN sebagaimana Berita Acara dalam Bukti P.Int.4 danBukti P.Int.5 dimana Penggugat juga hadir bersama Tergugat I, Il, Ill, Yusdar,Ketua Panitia Pengadaan Lahan (HERLEDI LEKSON), Kepala Desa, Camat,dan Danramil Silih Nara yang isinya Kepala Kampung menerangkan bahwatanah Tergugat adalah tanah milik Tergugat warisan orangtuanya, Tergugat IImembeli tanah Tergugat , Tergugat II memiliki tanah yang dibeli
Register : 23-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 50/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : NY. MANGAJI SIBUEA BR. GULTOM Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Pembanding/Tergugat II : ANI BR. NAPITUPULU Gelar Op. Pargaulan Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Pembanding/Tergugat III : TIAR BR. SIBUEA Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Terbanding/Penggugat I : IR. JANNES SIBUEA
Terbanding/Penggugat II : SAHAT SIBUEA
12538
  • dandialami sendiri yang terbit baru kemarin atau baru dibuat dari saksi dari ninna tuninna tersebut ;Bahwa, meskipun sangat meragukan dapat dilakukan, kiranya nanti pada saatpemeriksaan setempat, dengan bukti bukti yang sah, pihak Para Penggugatdapat menunjukkan secara tepat lokasi dari rumah dan pekarangan yangdidalilkannya dan pula menunjukkan kampung Sosor Pulo dimana ParaPenggugat katanya menjadi Sipukka Huta ;Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, knususnya tentang objek yangtumpang tindin
Register : 03-10-2016 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 137/Pdt.G/2013/PN Mdn
Tanggal 23 September 2014 — - SUGIONO (PENGGUGAT) - PT. TAMAN MALIBU INDAH (TERGUGAT I) - YAYASAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA “ ADI UPAYA “ (YASAU), (TERGUGAT II) - BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT III) - WALIKOTA MADYA MEDAN DAERAH TINGKAT II (TURUT TERGUGAT I)
8196
  • Dan ternyata sebagaian dari tanahtersebut tumpang tindin dengan tanah Hak Pakai No. 194/Poloniaatas nama TERGUGAT II ;c.
Register : 05-02-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penggugat: 1.AGUSTINA BILUNG 2.SAMUEL MOMING 3.ESTER MOMING 4.IKA ING SITI NURHASANAH 5.HENDRI MOMING 6.LENGGAN 7.IBIT BILUNG 8.SUHENDRA 9.F.A.SIREGAR 10.TRISNO ROMO SANTOSO 11.LISJEN HARYADI LIE 12.SAHABUDDIN 13.HERYANI MOMING 14.YEMMYMA YANDS Tergugat: 1.LAWAI LIMAN 2.AGUSTINUS BAMBANG 3.HERY RUDIONO 4.F E R I 5.HESTY YANTI APRILIANA 6.IWAN BAMBANG 7.ROBERT ALDEN 8.WENG NGAU 9.YUNIADI 10.DAMOS BETTI 11.TIMOTIUS, M.Th 12.ERRIN WIRANDA,SE Turut Tergugat: 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN 2.DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
168308
  • serta tidak bertumpangtindih dengan Pihak Lain sehingga sangat beralasan SPPT milik Tergugat 1s/d Tergugat 7 sah secara hukum ;Bahwa benar Tergugat 9 s/d Tergugat 11 telah menandatangani BeritaAcara Peninjauan Lokasi Tertanggal 19 Desember 2016, dikarenakanPenggugat Agustina Bilung hendak memperbarui surat PernyataaanPemilikan Tanah tertanggal 20 Nopember 2000 yang Sket Lokasi yangberbeda dengan milik Tergugat 1 s/d Tergugat 7 dan menyatakan bahwalokasi yang ditinjau tidak sengketa dan tumpang tindin
Register : 16-04-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 11/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 22 Oktober 2018 — 1.MUHAMMAD 3.DIMAZ ASTUTI 4.M. SUDARJANTO 6.DRS.DARMAWI,M.Pd. 7.PARJO 10.MARDLIYAH 11.LATIFA AYU FATMAWATI 14.BAMBANG AGUS S 17.SUPARMIN ALS PARMIN 18.SUPADI Als PADI 19.NURDIANA 22.KARNO CIPTO 23.MURSIH 24.HARIS HARIANTO 26.ALIRMAN 31.SITI MAHMUDAH 32.M.DAHLAN ALS DAHLAN 33.NURHAYATI 34.BAHARUDIN 38.SABAR MENANTI SIANIPAR 45.MISRANTO 46.DALIYEM 48.PONIRAN 60.M.SALEH 66.AHMAD TARMIZI 72.MUHAMMAD NAZORI 80.ALDY PRASETYA SEJAHTERA 81.SUTRISNO 86.ZAIDAN FAHMI 87.M.NASIR 88.SUPARMAN 89.SUPARMI 90.PARMONO 91.SUPIANTO 92.DYAH PRATIWI VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAMBI; KEPALA KANTOR PERTANANAHN KABUPATEN MUARO JAMBI
166270
  • Hal ini tidak sesuai dengan luasan yang diakui seperti yangdisampaikan pada halaman 7 sampai dengan halaman 22 yaitu seluas179,5 Ha ; Bahwa dapat dilihat juga dalam surat gugatan penggugat halaman 36angka 4, dimana pihak penggugat mengakui secara jelas dan tegas telahterjadi tumpang tindin terhadap lahan yang diakui adalah milikPenggugat 1 sampai dengan Penggugat 35.
Register : 09-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PT AMBON Nomor 22/PDT/2020/PT AMB
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : LA ALIMA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat II : WA NENJO Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat IV : ALIMUDIN Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat V : WA ANIMA selaku ahli waris dari Almarhum LA WETI Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat VI : WA NERI Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat VII : LA MBUNGA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE,
9058
  • Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim Judex Factie dalam buktisurat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.13 berupa FotocopyGIM (Geographical Index Mapping) atau pemetaan indeks grafis yangdijadikan dasar majelis hakim dalam memutus perkara ini sangatlah tidakHalaman 72 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMBtepat dan tidak berdasar hukum, karena untuk mengetahui sebuah bidangtanah telah terjadi tumpang tindin adalah dengan melakukan PermohonanPengembalian Batas, bukanlah dengan
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Smda
Tanggal 28 Agustus 2013 — PURWANTO, SH Bin MULYO REJO
307102
  • NJL berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan didalam arealIUPHHK HT PT Adindo Hutani Lestari dengan terbitnya surat Menhut No.S.750/MenhutVII/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentangpenyelesaian tumpang tindin areal perkebunan dengan HPHHTI PT.AHL yang menyebutkan areal seluas + 1,500 Ha berada dalam kawasanhutan produksi dan dalam areal IUPHHK HT PT. Adindo Hutani Lestaridan areal seluas + 16.954,13 Ha, maka PT.
Register : 06-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 294/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 25 September 2018 — PT. RENDI PERMATA RAYA, DK VS BUDIMAN LAOLI, DK
64212
  • terhadap Eksepsi maupun dalam pokokperkaranya adalah konitradiktif antara pertimbangan yang satudengan pertimbangan lainnya, sehingga menurut hematPembanding putusan dalam perkara ini tidak mempunyai Urgensiuntuk dipertahankan dan oleh karenya haruslah dibatalkan, danatau setidak tidaknya Judex Factie harus menyatakan tidakberwenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,dikarenakan Judex Factie dalam pertimbangannya juga telahmembenarkan bahwa terhadap objek tanah sengketa telah terdapattumpang tindin
Register : 06-12-2018 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 43/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat:
RADANI -dkk
Tergugat:
1.BUPATI BATANGHARI
2.2. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
3.3. BPN ( BADAN PERTANAHAN NASIONAL ) KABUPATEN BATANGHARI
19873
  • Indo Kebun Unggul tidak tumpang tindin denganPerjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Mineral dan BatuHalaman 58 dari 115 HalamanPutusan Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.JBI.Bara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan BatuBara (IUP), Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari ;Bahwa untuk kewajiban membangun kebun plasma 20 (dua puluh)% dari total yang dimohon PT. Indo Kebun Unggul telahbekerjasama dengan KUD Sinar Tani, sesuai dengan perjanjiankerjasama Kemitraan antara PT.
Register : 18-09-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
1.ZAIBUL Gelar DATUAK KABASARAN NAN ITAM
2.FARIDAH
Tergugat:
2.ISNA
3.AIDA AMIR
4.NOTARIS/PPAT, DELLON ANAS, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR
198101
  • Sehinggadapat diketahui gugatan para Pengugat saling tumpang tindin dalammenggabungkan kewenangan pengadilan yang terkualifikasi kedalamkaburnya gugatan;Halaman 17 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2020/PN Pdp19.Bahwa sebagaimana dalil poin 21 bahwa perbuatan melawan hukumadalah perbuatan yang merugikan hak orang lain sehingga dengan demikiantidak berlasan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untukmengabulkan permintaan untuk menghukum menyerahkan tanah ObjekPerkara kepada Para Penggugat
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 140/Pid. B/2013/PN.Smda
Tanggal 28 Agustus 2013 — SUKODI, SH Bin DOMO KARTIKO
19839
  • NJL berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan didalam arealIUPHHK HT PT Adindo Hutani Lestari dengan terbitnya surat Menhut No.S.750/MenhutVII/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentangpenyelesaian tumpang tindin areal perkebunan dengan HPHHTI PT.AHL yang menyebutkan areal seluas + 1,500 Ha berada dalam kawasanhutan produksi dan dalam areal IUPHHK HT PT. Adindo Hutani Lestaridan areal seluas + 16.954,13 Ha, maka PT.
Register : 18-12-2017 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 822/Pdt.G/2017/PN Jkt.Brt
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
PT. CAKRADIGDAYA LOKARAYA
Tergugat:
1.Asmari Kalam
2.Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
3.KEPALA KANTOR WILAYAH TATA RUANG DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN DKI JAKARTA
Intervensi:
JULIANTO WIDJAYA
112621
  • Cakradigdaya Lokaraya / Penggugat ; Bahwa penerbitan Sertifikat HGB No.15596/Pegadungan atas nama Penggugattersebut jelas Cacat Hukum dan Tidak Sah karena telah Menyerobot, Mencaplokdan Menganeksasi SHM milik Tergugat yang sudah dijual kepada PenggugatIntervensi kedalam HGB, sehingga mengakibatkan dalam satu lokasi/bidang tanahterdapat dua Sertifikat yang saling tumpang tindin satu sama lain., PenerbitanSertifikat HGB yang tumpang tindih tersebut dilakukan secara sadar oleh TergugatIl dan Tergugat
Register : 13-08-2018 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Llg
Tanggal 12 Juni 2019 — Penggugat:
1.Hj.Nurhayati
2.H.HELMMI PROMALIK
3.ISKANDAR
Tergugat:
1.PT.PARAMITRA MULIA LANGGENG
2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
12726
  • usahaperkebunan di kawasan hutan tentunya harus ada izin dari Kementerianuntuk mendapatkan izin pemanfaatan kawasan hutan, dan apabilamasyarakat telah melakukan usaha perkebunan di dalam wilayahkawasan hutan namun ternyata di dalam wilayah kawasan hutantersebut juga telah diterbitkan izin Pemanfaatan Kawasan Hutan kepadapihakpihak lain yaitu perusahaan untuk melakukan Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK HTI) maka ataskeberatan masyarakat tersebut kemudian tanah masyarakat yangtumpang tindin
Register : 18-09-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
1.ZAIBUL Gelar DATUAK KABASARAN NAN ITAM
2.FARIDAH
Tergugat:
2.ISNA
3.AIDA AMIR
4.NOTARIS/PPAT, DELLON ANAS, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR
195324
  • Sehinggadapat diketahui gugatan para Pengugat saling tumpang tindin dalammenggabungkan kewenangan pengadilan yang terkualifikasi kedalamkaburnya gugatan;Halaman 17 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2020/PN Pdp19.Bahwa sebagaimana dalil poin 21 bahwa perbuatan melawan hukumadalah perbuatan yang merugikan hak orang lain sehingga dengan demikiantidak berlasan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untukmengabulkan permintaan untuk menghukum menyerahkan tanah ObjekPerkara kepada Para Penggugat
Register : 11-04-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 12/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 10 Oktober 2016 — PT. GRIYA SINAR PERAK diwakili oleh HENDRO KIMANTO LIANG MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON dan : 1. Bambang Prayogo 2. Linna Suherlina 3. Muslih Yusuf, BA., 4. Zaenal Falah 5. Mulki Abdullah 6. Hudari, S.Ag., S.Pd., 7. Maftuhi Bahri, S.Pd.I., 8. Ucu Agustina 9. Hj. Maisaroh, 10. Munariyah, 11. Novi Kania Mustika 12. Ekalyias Wijaya 13. Sinansari Faedah
20572
  • Putusan No.12/G/2016/PTUNS RGd. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran,pemetaan dan/atau perhitungan luas;e. tumpang tindin hak atau sertipikat hak atas tanah;f. kesalahan subyek dan/atau obyek hak; danh) Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas terbitnya Objek Sengketa yangditerbitkan oleh Tergugat telah menyebabkan ketidakpastian hukumbagi Penggugat yang terlebih dahulu memiliki 7 (tujuh) bidang tanahyang terdiri dari 7 (tujun) buah SHGB milik Penggugat seluas 71.530M?
    Griya Sinar Perak sejak tahun 1995, di BagianUmum, sekarang Bagian Legal; Bahwa Saksi akan menjelaskan tentang Peta Rincik; Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa ini; Bahwa benar pada saat Majelis Hakim melaksanakan persidangan di lokasiobyek sengketa, Saksi sebagai pihak yang menunjukkan lokasi 7 (tujuh)Sertifikat Hak Guna Bangunan yang tumpang tindin dengan 26 (dua puluhenam) Sertifikat Hak Milik; Bahwa Saksi hanya membaca dari peta tentang lokasi obyek sengketa,asalnya tidak tahu, Saksi diminta
Putus : 28-10-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Oktober 2014 — H. ROFI’E NAHROWI, BA , DKK
6355 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak termasuk HakHak Keuangan Dewan sebagaimana diaturdalam Perda No.15 Tahun 2000 Tentang Kedudukan KeuanganKetua , Wakil Ketua , dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan ;b. tumpang tindin /dobel dengan uang paket dan tunjangankehormatan ;Sedangkan bantuan operasional Komisi dalam DIKDA DPRD padaTahun Anggaran 2003 sejumlah Rp197.600.000,00 (seratus sembilanpuluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), kenyataannya realisasipengeluaran bantuan operasional Komisi tersebut berupa pemberianuang/take home
    Tidak termasuk HakHak Keuangan Dewan sebagaimana diatur dalamPerda No. 15 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua,Wakil Ketua , dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan ;b. tumpang tindin dengan tunjangan kehormatan yang telah dibayarkankepada Ketua dan Anggota Komisi yang berupa tunjangan Komisiuntuk Ketua, Sekretaris dan Anggota ;Bahwa untuk Biaya Operasional Anggota Dewan pada Tahun Anggaran2003 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayarkankepada Adkasi, adalah pembayaran iuran
Register : 02-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 138/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : ENDANG RUKMINI Diwakili Oleh : IRPANDU, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO
Terbanding/Tergugat II : PETER UTOMO
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat : PPAT MAKBUL SUHADA, SH.
21385
  • Bahwa di dalam Kesepakatan Bersama tanggal 1 Agustus 2016 telahdengan jelas dan tegas menyatakan, jika PENGGUGAT dalam 60(enam puluh) hari terhitung sejak 4 Agustus 2016 tidak dapatmenyelesaikan pengurusan overlapping/tumpang tindin atas tanahnya,maka PENGGUGAT sendiri menyatakan tidak akan menuntut dandengan sukarela untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut.Pasal 3 Kesepakatan Bersama Tgl. 1 Agustus 2016Halaman 22 dari 113 halaman.
Register : 02-07-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 248/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim
Tanggal 23 Juni 2016 — Penggugat:
1.ARNOLD R. MUDENG,
2.JANTJE ADRY RUNTUTHOMAS
3.PAULUS WELLEM SIMBOH
4.DJONI V. RUMIMPER
5.YOHANA NANANG ROSANA K
6.LOES MARIA MIKE SURENTU
7.JEANE LOLONG
8.LIENTJE N. MAMENTU
9.RINA LUSIDA HUTABARAT
10.ENGKOS KOSWARA
11.DAIBY CAROLYN KUMENTAS
12.LEGIATI
13.NOLDY A. RUNTUTHOMAS
14.YANUAR ABRAHAM AGUNG
15.JAMES LEFRANS SIGAR
16.OLLO PAULUS BASTIAN
17.LOUTJE TENTERO
18.MAENDAR ARISANDI
19.ALBERT TUASELA
20.ERWIN MAURITS HOELY, SE
21.ASLIN TUMPAK PURBA
22.EVELIEN UNDAP
23.SLAMET RIYANTO
24.JACH PAULUS RUNTU
25.DINA DWININGSIH
26.SIMON VICTOR RUNTU
27.NENGSIH BT. UPEN
28.GEERTJE CH RUNTU
29.RULIANSYAH
Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, Cq PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA,
Turut Tergugat:
1.PEM RI CQ MEN AGRARIA DAN TATA RUAN GRI CQ KBPN PUSAT CQ KKANWIL BPN PROV DKI JKT CQ KKBPN KOTA ADM JAKTIM
2.PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN RI CQ. DITJEN KEKAYAAN NEGARA
16443
  • DKI Jakarta atas permohonan dari pihakpihak dalam perkara tersebut,selanjutnya guna menghindari adanya tumpang tindin putusan terhadapobyek yang sama, maka terhadap pokok persoalan persengketaan keduabelah pihak dalam perkara aquo menurut pendapat Majelis Hakim tidak perludibuktikan dan dipertimbangkan lagi oleh karena Para Penggugatmengajukan gugatan ini terlalu dini (prematur) yang seharusnya menungguHal 139 dari 142 Hal Putusan No. 248/Pdt.G/2015/PN. Jkt.
Register : 24-10-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 112/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 12 Desember 2018 — Ir. HENDRA CHOLIL AZIS LAWAN 1. EDY CHANDRA 2.MISIANNA 3.TJAHJA KAILANI 4.AHMAD YANI 5.HUSNAWATY, S.H.,M.kn 6.Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, 7.Ir. H. MUHAMMAD EFFENDI, AR
21848
  • PalembangPropinsi Sumatera Selatan, atas nama Edy Chandra,Misiana dan TjahyaKailanismaka karena sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap,maka Sertifikat Hak Milik itu sudah tidakmempunyai kekuatan hukum lagi untuk dijadikan sebagai bukti kKepemilikanEdy Chandra cs atas tanah sengketa di persidangan,dengan perkataan lainEdy Chandra Cs tidak mempunyai hak apapun atas tanah sengketa;Menimbang, bahwa bila suatu sertifikat dinyatakan batal karena cacatprosedur dan tumpang tindin
Register : 26-10-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1078/Pid.B/2016/PN Pbr
Tanggal 16 Januari 2017 — 1.SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB 2.JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN 3.TARMIZI SY SH Bin SYAFEI
14348
  • NURSIAH dan ADNAN Tterjadi tumpang tindin dengan Sertifikat An. AZROEL HAROEN yangsudah terbit terbih dahulu;Bahwa pada saat floting ke lapangan bersama Polda Riau saksi ikutbersama seluruh Panita A. kelokasi dan kemudian dilakukan gelar diKantor BPN dimana hasil gelar tersebut diusulkan pembatalan sertifikatAn.