Ditemukan 2156 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adanya anaknya atasnya attanya aditiya adithya ayahnya adannya alatnya aditnya adrtnya adathya
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Jap
Tanggal 22 Juli 2019 — Penggugat : 1.YUSUF MEIGAR 2.YOHANES KABRI 3.PILEMON GOAKAN 4.MARTEN TARGUALAN Tergugat : 1.PT. PLN Persero Wilayah Papua dan Papua Barat 2.PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Papua 3.Pemda Kabupaten Jayapura 4.Pemda Kabupaten Jayapura Cq Panitia Pengadaan Tanah kabupaten Jayapura
132 — 252
  • menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi mengert dihadirkan di persidangan ini mengenaipenetapan harga yang telah disepakati dianggap kurang;7 Bahwa tanah yang berada di Kampung Santosa, Urunum Guay Kab.Jayapura; Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 tetapi musyawarah dilakukanpada tanggal 22 September 2008;i Bahwa antara masyarakat adat dengan panitia pembebasan tanah(panitia 9);i Bahwa masyarakat adat yang tanahnya masuk dalam proyektersebut, yang mana letak tanahnya telah dibuat peta adatnya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 102/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 2 Oktober 2019 — I GST BAGUS ANRESANGSYA, BSC ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
278 — 145
  • Konstitusi No. 35/PUUX/2012 tanggal 16 Mei 2013, dalilPenggugattersebut tidak ada relevansinya;Namun demikian, quod non bahwa tanah yang didalilkan Penggugatberasal dari tanah ulayat/adat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan danpenjelasannya diatur:a) Masyarakat hukum adat diakui keberadaanya, jika menurutkenyataannya memenuhi unsur antara lain : Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban(rechtsgemeenschap); Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-03-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN MENGGALA Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Menggala
Tanggal 27 Nopember 2018 — . Perdata - Sapriadi, Dkk Melawan - PT Perkebunan Nusantara VII, Dk
261 — 151
  • (Terkunci/terkukung), artinyaada seseorang yang mempunyai lahan didalam sesuatu tanah milikorang lain terkunci tidak bisa keluar dari situ, di Indonesia dapat kitatemukan pada Instruksi Presiden No. 1 tahun 1976 dalam halpelaksanaan pemberian hak penguasaan hutan dan hak pemungutanhasil hutan, dinyatakan bahwa :dalam hal penguasaan areal HPHmemerlukan penutupan areal tersebut (orang lain tidak boleh masuk),sehingga mengakibatkan penduduk dan masyarakat hukum setempattidak dapat dilaksanakan hak adatnya
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-06-2013 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Mpw
Tanggal 11 Agustus 2014 — LUCYANA LAWAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA Cq. PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) Cq. PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL(PERUM PERUMNAS) KANTOR REGIONAL II CABANG PONTIANAK
90 — 13
  • Gs Nomor 2/1995 tanggal 2 Oktober 1995 maka Penggugat harusmengikutsertakan pihak ketiga dalam hal ini Yulius Darus dan Susana yangmelepaskan/menyerahkan tanah milik adatnya yang luas seluruhnya adalah98.030 M?
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 17-02-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 8/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 23 April 2015 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : EDMUNDUS MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : BLASIUS MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : JOHANIS MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : TARSISIUS MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : DAVID MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : HENDRICUS JACOBUS MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : IGNATIUS FELIX MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARA DUMATUBUN LANGGUR Diwakili Oleh : AGUS PRAYOGO, SH (Le
208 — 75
  • Hal yang sangat prinsipil yang harus diperhatikan dan menjadi kriteriapenting dalam pengangkatan seseorang menjadi Kepala MargaMaturanMaturbongs adalah pengetahuan dan pemahaman calontentang perjuangan Marga MaturanMaturbongs dalammempertahankan hakhak adatnya serta pemahaman danpengetahuan calon tentang hukum adat dan adatistiadat Kei padaumumnya karena seorang kepala marga adalah kepala adat dalamlingkup marganya.
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 08-11-2016 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 139/PDT.G/2016/PN.MAK
Tanggal 8 Juni 2017 — Drs.L.R.P. SOMALINGGI, S.H.,M.SC (PENGGUGAT) VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA (TERGUGAT)
83 — 25
  • , itu namanya ditibangan pekali, kemudian diamenghadap ke barat kemudian dia menghadap ke utara, kemudian ke selatan. lumaknanya bahwa siapa tahu di kemudian hari masih ada yang merasa dia punya itu tempatmaka dia boleh keberatan saat itu tetapi jikalau tidak ada yang keberatan pada saat to minameolehimengumumkan dengan to ma tongkonan maka lanjutah ditancap batu yangdisebut pantunuan kalau bahasa umum dan simbuang batu itu bahasa adatnya, bahwamenurut saksi tidak bisa pasangkan batu jikalau dia
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-09-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 342/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 30 Oktober 2018 — DJUNJUNG PANJAITAN VS TONGGO PANJAITAN, DKK
64 — 38
  • Lebih jauh berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA 24/60 No.239K/Sip/1960tentang semua halhal yang berkaitan dengan Huta diputuskan bersama olehmasyarakat hukum adatnya sendiri .
Pengadilan PN TABANAN Pidana Khusus
Register : 22-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tab
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.RIZAL SANUSI, SH
2.I PUTU NURIYANTO, SH
3.TATA HENDRATA, SH
4.I GEDE HADY SUNANTARA
Terdakwa:
I Wayan Sarjana Als Pak Kayun
123 — 62
  • Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Bahwa Terdakwa sebagai Penyelenggara Pemilu dan sekaligus sebagaiKelian Adat seharusnya memberikan contoh yang baik pada masyarakat;Keadaan yang meringankan: Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepadasemua stakeholders yang terkait; Bahwa Terdakwa adalah kelian adat yang sangat dibutuhkan olehmasyarakat adatnya
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 17-05-2016 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN SORONG Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Son
Tanggal 3 April 2017 — BAREND MALIBELA, dkk melawan MELKIANUS MALIBELA, dkk
130 — 65
  • merasamempunyai tanah tersebut mengapa dia (Yonas MalibelaKlawalu) membatalkan secara sepihak dan tibatiba,tanpa alasan yang jelas bahwa SEMUA AKANTERBONGKAR DAN MENJADI MASALAH BESAR, halini menunjukan bahwa Yonas Malibela Klawalu cs (ParaPenggugat) sangat takut kedok sidang adat tanggal 10April akan terbongkar dan sengaja berlindung dibalikhasil sidang adat tanggal 10 April 2013 yang tidakmempunyai legitimasi berdasarkan fakta sejarah danpengakuan dari Marga/Keret yang bersentuhan langsungbatas tanah adatnya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-01-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Juni 2020 — Penggugat:
Hj. NISAH DKK (AHLI WARIS NIMIN BIN IDUP)
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Intervensi:
PT. JASA JAKARTA INVESTINDO diwakili oleh: 1.BUDIARSA SASTRAWINATA (Direktur Utama)
248 — 285
  • Jika pemilik tanah bekas hak milikadat tersebut tidak merasa pernah melepaskan tanahnya, maka harus dilihatterlebin dahulu) apakah yang bersangkutan telah dilibatkan, sehinggapengumuman dan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan itu penting;Bahwa pelepasan hak itu yang dilepaskan haknya dengan surat pernyataanpelepasan hak yang dibuat dihadapan PPAT dan tanah tersebut menjadi tanahnegara dan tanda bukti tanah bekas hak milik adatnya diambil oleh negara ;Bahwa konversi tujuannya adalah unifikasi
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 11-02-2019 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat:
1.DANI bin SALIM
2.MASIAH binti SALIM
Tergugat:
1.INGE IVAN HUTAMA
2.Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat
4.Camat Kebun Jeruk Jakarta Barat
5.Lurah Kembangan Selatan
6.Suku Dinas Bina Marga, Kantor Walikota Jakarta Barat
7.Kapolres Jakarta Barat
8.PT. Antilop Maju
9.Freddy Lukman
10.H. Saleh
11.Ny. Laksmi Indrijastoeti, SH
393 — 120
  • Kembangan Selatan, Jakarta Barat,kemudian oleh tergugat Ill setuju untuk mengabulkan/mengusulkanpengakuan hak adatnya dan ditegaskan Konversinya menjadi hak milik,kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan dari tergugat II dijadikandasar untuk menerbitkan sertifikat No. 384/Kembangan Selatan olehtergugat Ill semula tercatat atas nama Haji Nasih, kemudian berubahmenjadi tecatat an. Tergugat 9. Bahwa perkembangan selanjutnya diperoleh fakta yuridis lokasitanah Girik C. 880 persil 81 S.Il.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 27-11-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 12 /Pdt.G/2018/PN.MGL
Tanggal 27 Nopember 2018 — Sapriadi Dkk Melawan 1. PT Perkebunan Nusantara VII
205 — 2608
  • Terkunci/terkukung), artinyaada seseorang yang mempunyai lahan didalam sesuatu tanah milikorang lain terkunci tidak bisa keluar dari situ, di Indonesia dapat kitatemukan pada Instruksi Presiden No. 1 tahun 1976 dalam halpelaksanaan pemberian hak penguasaan hutan dan hak pemungutanhasil hutan, dinyatakan bahwa :"dalam hal penguasaan areal HPHmemerlukan penutupan areal tersebut (orang lain tidak boleh masuk),sehingga mengakibatkan penduduk dan masyarakat hukum setempattidak dapat dilaksanakan hak adatnya
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
SYAMSURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
288 — 129
  • (pada halaman 13), dengan alasanalasan sebagai berikut :49.1. bahwa pengertian masyarakat hukum adat dijelaskan dalam Pasal 1angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman PenyelesaianMasalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yaitu sekelompok orangyang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersamasuatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal atau punatas dasar keturunan;49.2. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat ini
    Daerah sebagaiamana yang diperintahkan olehPasal 67 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, makasecara mutatis mutandis tidak ada hak tanah adat/hak ulayat atastanah tersebut.bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak ulayatMasyarakat Hukum Adat, syarat eksistensi hak ulayat adalah :a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat olehtatanan hukum adatnya
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN KALABAHI Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Klb
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat:
SOLEMAN MALLAKA
Tergugat:
YESAYA LAUBILA
105 — 48
  • Boedi Harsono menyampaikan kenyataanmengenai adanya suatu hak ulayat dapat pula dilihat dari kegiatan sehariharikepada suku/ adat serta tuatua adat sebagai pengemban tugas kewenanganmasyarakat hukum adatnya dengan mengelola, mengatur peruntukan,penguasaan dan penggunaan tanah yang menjadi wilayah suku, sebab MajelisHakim hanya memperoleh keterangan mengenai kegiatan kepala suku dan tuatua Suku Saltamang hanya dari saksi Imanuel Langmau;Menimbang, bahwa ditambahkan pula dengan fakta bahwa hingga saatperkara
Pengadilan PN RUTENG Perdata Tanah
Register : 04-06-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN RUTENG Nomor 13/PDT.G/2015/PN.RTG
Tanggal 15 Desember 2015 — KATARINA JENIA VS MOSES NOMPO, dkk
93 — 22
  • Kampung Ruteng Puumasih menjalankan ritusritus adatnya secara terus menerus dan kampung inimerupakan salah satu obyek wisata budaya yang masih eksis sampai saat inikarena upacaraupacara ritus adat yang dilaksanakan;Menimbang, bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan letak obyeksengketa yang terletak di dalam Kampung Ruteng Puu, bukti T6 dan T7 danketerangan dari saksi LAMBERTUS DAPUR yang menerangkan bahwa jabatanTula Golo yang dijabatnya adalah jabatan adat yang diperoleh secara turuntemurun
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata
Register : 15-06-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sim
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
BANGUN TARIDA JULIANTO DOLOKSARIBU
Tergugat:
AFRINA MARGARETTA GURNING
89 — 10
  • Namaupacara adatnya dalam pemberian marga adalah upacara Mangain. Mangain (PampeMarga) atau pemberian marga adalah pengukuhan dari pihak pengain (pihak yang akandiberi marga) untuk menjadi orang tua wali dari yang di ain. Mangain tidak boleh disalahartikan sebagai adobsi.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-09-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 224/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat:
1.Aturan
2.Mahur Dianto
3.Tempelan
4.Donal
5.Liodi Darmawan Saputra
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. INECDA, Diwakili oleh Hendry T
405 — 863
  • Asas Kepentingan bersama yaitu kepemilikan ;pengelolaandan,pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk kepentinganbersama persukuan/masyarakat adatnya;. Asas turun temurun yaitu asal usul tanah ulayat merupakan hartawarisan nenek moyang yang bersifat turun temurun dilingkunganpersukuan masyarakat Hukum adat dan tidak dapat diperjual belikan;. Asas manfaat yaitu keberadaan tanah ulayat memberikan manfaatkepada anggota Persukuan, Daerah dan Negara.Halaman 33 dari 83 halaman.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
196 — 157
  • Mangadar Butarbutartelah menyetujui secara tertulis untuk gugatan a quo di PengadilanNegeri Balige.2) Bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan kapasitas ParaPenggugat adalah mewakili keseluruhnan penduduk yang telahmenyerahkan tanah adatnya melalui surat penyerahan tanah adatpada tanggal 1 Februari 1975.3) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MasyarakatHukum Adat serta Perda Nomor 1 tahun 2020 tentang Hak UlayatMasyarakat
    Karena tidak terdapatbukti yang menunjukan tanah perkara a quo adalah tanah ulayat dan tidakHalaman 53 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pat.G/2021/PN Bigadanya pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan olehPemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga Para Penggugattidak memiliki kapasitas sebagai orang yang berhak mewakili masyarakathukum adat di Desa Sigapiton secara umum dan khususnya mewakilikeseluruhan penduduk yang telah menyerahkan tanah adatnya melaluiSurat Penyerahan Tanah Adat
    Eksepsi Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Legal StandingMengajukan GugatanBahwa berdasarkan Definisinya berdasarkan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor : 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan danPerlindungan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adatadalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas,hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya,memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempattinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkunganhidup
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 28-09-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
1.Hotma Manurung
2.Jonnar Hayati Siahaan/Hayati Jonnar Siahaan
3.Bernad Marlen Tua Siahaan/ Marlen Bernad Tua Siahaan
4.Masrita Meidonna Siahaan
5.Dahlia Siahaan
Tergugat:
Kristina Simanjuntak
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
36 — 28
  • dihadiri olehmarga serumpun, dipertanyakan bagaimana anakanak dari orangtuayang meninggal tersebut, apakah sudah jelas masalah warisan dariorangtuanya, sebelum masalah warisannya jelas, peti mati orangtua yangmeninggal tersebut tidak bisa ditutup, penguburanpun tidak bisadilaksanakan, masalah warisannya tidak bisa dibicarakan setelahpenguburan, adat demikian dilaksanakan di daerah Laguboti sampai kedaerah Lumbanjulu; Bahwa untuk Balige, masalahn pembagian warisan tidak adadilakukan pangarompuon, acara adatnya
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 12-01-2015 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 15-04-2016
Putusan PN MAKALE Nomor 3/PDT.G/2015/PN.MAK
Tanggal 29 Maret 2016 — MARIANA PABINTI, ELISABETH PABINTI PONG MEMBALIK, ANDARIAS PABINTI DKK (PENGGUGAT) VS MANDA KAMMA’ Alias NENEK YOGI, LAI’ RANTE KAMMA’ Alias NENEK’ PALEN (TERGUGAT)
66 — 28
  • Putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.MAK38Bahwa Ne Sitto peroleh sawah tersebut dari Mariana Pabinti kKemudiandigadaikan kepada Ne Kamma ,setelah ditebus kembali dijual lagi kepadaNe Doping ;Bahwa saksi tahu batasbatas sawah yang di garap oleh NeSitto yaitue sebelah utara ada sumur umum disitue sebelah timur sawah keluarga Tongkonan Toao,e sebelah selatan sawah Toao/sawah sengketa,e sebelah barat jalan desa poros TallunglipuBoriBahwa saksi tahu sawah NeSitto dijual kepada NeDoping karena saat ituada acara adatnya