Ditemukan 2156 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adanya anaknya atasnya attanya aditiya adithya ayahnya adannya alatnya aditnya adrtnya adathya
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata
Putus : 08-05-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MANOKWARI Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Mkw
Tanggal 8 Mei 2014 — Perdata - Tn. HARUN MANGLO BARANI MELAWAN - 1. Tn. OBAJA ARUMISORE - 2. CV. BAROKAH
115 — 45
  • NIKOLASIMBURI melepaskan tanah adatnya kepada Tn. YUNUS SILAMBI dan Tn. HARUNMANGLO BARANI (Penggugat) seluas 100 x 200 x 1M2 dan seluas 50 x 200 x 1 M2;Menimbang, bahwa dari halhal yang telah diuraikan diatas maka telah terbukti bahwabenar tanah objek sengketa I, II dan IIT yang dipersengketakan dalam perkara ini awalnya(mulanya) dilepaskan (dijual) oleh Tn. NELIS IMBURI dan Tn. NIKOLAS IMBURI kepadaPenggugat dan Tn.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 29-10-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 437/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 30 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat IV : ANDI SUDDING Diwakili Oleh : AMIRUDDIN KA, SH dan rekan
Pembanding/Penggugat II : MUH.NUH Diwakili Oleh : AMIRUDDIN KA, SH dan rekan
Pembanding/Penggugat III : YULIUS MARONDA Diwakili Oleh : AMIRUDDIN KA, SH dan rekan
Pembanding/Penggugat I : IBRAHIM Diwakili Oleh : AMIRUDDIN KA, SH dan rekan
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri BUMN Cq. PTPN XIV Makassar Cq. PTPN XIV PKS II Malili
Terbanding/Turut Tergugat : BUPATI Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur
70 — 56
  • Dengan status sebagai masyarakat hukum Adat yangmemiliki wilayah Adat (Tanah Ulayat) maka masyarakat hukum adat harus diakuikeberadaannya oleh Pemerintah dan terdaftar status masyarakat hukum adatnyaberdasarkan PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman PerlindunganMasyarakat Hukum Adat.Faktanya persidangan membuktikan bahwa sub kelompok Penggugat MasyarakatAdat Turun Temurun yang diwakili oleh LAHENO dan JULIUS MARONDA, tidakterdaftar status lembaga adatnya berdasarkan PERMENDAGRI No. 52 Tahun2014
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 15-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 91/PDT/2021/PT TJK
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat I : SAHLAN
Pembanding/Penggugat II : MEDI HENDRI IRA
Pembanding/Penggugat III : MAJI YANTO
Pembanding/Penggugat IV : WAHYU ARDIYANSAH
Terbanding/Tergugat IV : SURATNO
Terbanding/Tergugat V : ROMLAN
Terbanding/Tergugat VI : HAZAIRIN
Terbanding/Tergugat VII : YANTRIYA DESOS PALA
Terbanding/Tergugat VIII : LAPRI ARIES PUKESA
Terbanding/Tergugat IX : ALDILA LEO SAPUTRA ALFIAN,S.H.,M.H
Terbanding/Tergugat X : RIZAL
Terbanding/Tergugat XI : SULAIMAN
Terbanding/Tergugat XII : WAHONO BIN ROHIMIM
Terbanding/Tergugat XIII : HENDRA BIN TEMANJAK
Terbanding/Tergugat XIV : SUHER
Terbanding/Tergugat XV : MISWANTO
Terbanding/Tergugat XVI : MISLI KOBI
Terbanding/Tergugat XVII : ELYATI
Terbanding/Tergugat XVIII : ROHAYA
Terbanding/Tergugat XIX : SARTINI
Terbanding/Tergugat XX : RIADI
Terbanding/Tergugat XXI : DWI HERU YUDIANTO
Terbanding/Tergugat XXII : PONIRAN
Terbanding/Tergugat XXIII : SAHRONI
Terbanding/Tergugat XXIV : JOEN ANGGARA
Terbanding/Tergugat XXV : SUKARMAN
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WAYKANAN(ATR/BPN)
127 — 86
  • Bahwa adapun syarat adanya hak ulayat adalah :e Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatananhukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukumtertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuanpersekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari;e Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup wargapersekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluanhidupnya seharihari; danHal 35 dari 73 halaman Pts No 91/Pdt/2021/PT.TJK.e Terdapat tatanan hukum
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 100/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 2 Oktober 2019 — I GUSTI BAGUS RAY ARYAWANGSA, S.E ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
275 — 159
  • Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Tanah
Putus : 23-10-2013 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 08/Pdt.G/2013/PN-Sim
Tanggal 23 Oktober 2013 — LIAN PURBA Dkk LAWAN GOLDEN ANDY POETRA MUNTHE
59 — 10
  • baru.b Syarat Pelaksanaanva yaitu sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yangberdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undangundang danperaturan lain yang lebih tinggi.e Bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian hakaulayat masyarakat hukum adat, menyebutkan bahwa syarat eksistensi hak ulayatadalah:Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya
    ulayat baru.Syarat Pelaksanaanva yaitu sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yangberdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undangundangdan peraturan lain yang lebih tinggi.Bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian hakulayat masyarakat hukum adat, menyebutkan bahwa syarat eksistensi hak ulayatadalah:Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 04-06-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 55/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 13 Januari 2014 — PT. TOBA PULP LESTARI,Tbk : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
85 — 69
  • Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban(rechtsgemeenschap);. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya ;ada wilayah hukum adat yang jelas ;. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yangmasih ditaati ; danHalaman 23Putusan No.55/G/2013/PTUNMDN24e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutansekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan seharihari.Ayat (2).Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasilpenelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 22-11-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 513/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 12 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat I : Fona'ato Zalukhu alias Ama Putra Diwakili Oleh : Simponi Halawa, S.H.
Pembanding/Tergugat II : Dalimano Zalukhu alias Ama Parnean Diwakili Oleh : Simponi Halawa, S.H.
Pembanding/Tergugat III : Yurman Zalukhu alias Ama Anschel Diwakili Oleh : Simponi Halawa, S.H.
Terbanding/Penggugat I : Faigizaro Baeha alias Ama Jevon
Terbanding/Penggugat II : Raradodo Waruwu, S.H. alias Ama Hengki
Terbanding/Penggugat III : Te'aro Waruwu alias Ama Manto
Terbanding/Penggugat IV : Sofu'aro Baeha alias Ama Riska
52 — 41
  • Orang tua Para Tergugatpindah/keluar dari kampung Adat Hilaro ke Kampung Adat Fulolo (tanahobyek Perkara) yakni karena terjadi konflik dan kemudian Duhudodo tidaksanggup untuk memenuhi kewajiban Adatnya sebagai warga Adatdikampung tersebut ;Bahwa ternyata setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia padatanggal 17 November 1978, DUHUDODO ZALUKHU ic. orangtua ParaTergugat yang awalnya hanya diizinkan tinggal sementara di Kampung AdatFulolo, secara melawan hukum telah menguasai hampir keseluruhan
Pengadilan PN BAJAWA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BAJAWA Nomor 3/PDT.G/2019/PN BJW
Tanggal 18 Juli 2019 — - DAMIANUS RAGA,DKK MELAWAN - ANDREAS KAKO,DKK
178 — 169
  • Terdapat sekelompok orang yang masih terikat olehtatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatupersekutuan hukum tertentu, yang mengakui danmenerapkan ketentuanketentuan persekutuan tersebutdalam kehidupannya seharihari;b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkunganhidup para warga persekutuan hukum tersebutdan tempatmengambil keperluan hidupnya seharihari, dan;c.
    Bukti tersebut hanya berupa Surat Pernyataan maka harusdidukung dengan alatbukti lain;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh paraPenggugat yaitu alat bukti surat P38 berupa Foto Rumah Adat (Sao SuriZia), Foto Mata Raga dan ornamen Adat milik Sao Suri Zia, Foto NgadhuNeno Jawa dan Bhaga Milo Kopa, Foto Upacara Adat Reba pada Sao SuriZia, bahwa Sa,o Surizia dan simbolsimbol adatnya terletak di perkampunganadat kila;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh paraPenggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1554 K/Pdt/2017
Tanggal 27 September 2017 — 1. DARIUS DARUNG, DKK VS PIUS RABUNG
74 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • halaman 62);Pendapat Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di KabupatenManggarai Universitas Nusa Cendana tersebut sejalan dengan PendapatMaribeth Erb dan pendapat Fransiskus Bustan (Dosen Undana Kupang)dan Ni Wayan Sumitri (Dosen IKIP PGRI Denpasar):Maribeth Erb dalam bukunya yang berjudul Vanishing Culture of The WorldThe Manggaraians: A Guide to Traditional Lifestyles, Times Editions, 1999,halaman 54, menulis sebagai berikut: Lingko merupakan tanah adat yangdipergunakan warga persekutuan adatnya
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 30-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 19 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. Diwakili Oleh : M. AMIN TANGKE
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
258 — 1145
  • Penggugat untuk menguasahi lokasi tersebut yangsebenarnya Pembanding dan Terbanding telah lepaskan hak adatnya kepadatUrut Tergugat pada tahun 1994 dimana pihak Penggugat telah mendapatkonpensasi atas tanah 5000 ha dengan nilai /+ Rp. 6 M dan Pihak Tergugattelah menerima konpensasi atas tanah 2000 ha /+ 2 M dari pihak TurutTergugat dan sampai saat ini Turut Tergugat dan atau Turut Tergugat IIHal 63 dari 111 Hal Put.
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 21-01-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Atb
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 60
  • Pada PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat KesatuanMasyarakat Hukum Adat (Permen ATR/BPN 18/2019), diuraikan lebih lanjutmengenai hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu.Bahwa Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalahhak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai,mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 07-09-2020 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN MAKALE Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Mak
Tanggal 23 Juni 2021 — Penggugat:
1.Lewi Kambuno
2.Yulius Palullungan
3.Bastian Artanto Ampangallo
4.Marlan Budianto Pabendon
5.Benyamin Tangkelangan
6.Yusup Buttu
Tergugat:
1.Edison Sampe Patasik
2.Maria Sura'
3.Kala' Bara'
4.Markus Gallung
5.Esther Rantelimbong
6.Tomas Paulung
7.Stepanus Mangrura
8.Ester Liling
9.Luther Tangke Padang
10.Simon Sampe Patasik
11.Yohan Bin Sobon
12.Esther Mongga'
175 — 83
  • burungdan pasti ada kaitannya dengan kematian karena burung gagap ini diamelihat asap dimana banyak asap dia kesitu karena burung gagap inipemakan daging dan hanya di rante itu terbuangbuang itu usus yangdia bisa nikmati ;Bahwa menurut ahli kalau rante itu sudah dijadikan sebagai tempatrumah itu salah dan yang salah adalah karena rante itu tempat dukacitatetapi kenapa tanam ariari anak kecil disituBahwa menurut ahli kalau batu simbuang itu dibawah ke rumah ituPemali ;Bahwa menurut ahli hukuman adatnya
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama
Register : 08-04-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pyk
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
115 — 66
  • Kalau mempedomani adat istiadat dankebiasaan yang berkembang pada masa itu di KOTA PAYAKUMBUHadalah dalam lingkup wilayah Adat Minangkabau dimana masyarakatnyaterkenal sangat kental memegang adatnya, ini sudah bisa dipastikanbahwa IBU pada waktu itu adalah sebagai anak gadis dan dari bukuranji ditemukan bahwa orang tua perempuan dari IBU bernama NOMORdan keatasnya orang tua dari NOMOR bernama NENEK DARI IBU, danini juga Para Tergugat tanyatanya kepada tetanggatetangga yang padasaat ini masih hidup
Pengadilan PN BALIGE Perdata Tanah
Putus : 20-05-2014 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN BALIGE Nomor 13/PDT.G/2013/PN.BLG
Tanggal 20 Mei 2014 — ROCKY MARSIANO AGUSTINUS SIRAIT, SH, DK LAWAN NURMAIDA SITORUS, DKK
64 — 70
  • Sirait dan Adonia Sirait dibuatacara adatnya sehingga diketahui oleh masyarakat banyak;31Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat I dan Para Turut Tergugat menjualpate tanah perkara kepada Tergugat IJ;Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat II dengan Bonggar Sirait tidak pernahakur dan tidak pernah cakapan;Bahwa Uhu Sirait mempunyai 2 (dua) orang isteri. Isteri pertama Br.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 04-11-2020 — Putus : 21-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 52/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 21 Mei 2021 — Penggugat:
Elisabeth Laus
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN MANGGARAI BARAT
Intervensi:
1.AMBROSIUS JERABUN
2.HADJI MUSTAFA
210 — 176
  • dari 108 halaman Putusan Nomor: 52/G/2020/PTUN.KPGkalau hukum adat, menurut ahli tidak ada kepastian hukum dan tidakada keadilan, karena hukum adat itu sulit dipegang/abu abu, makasebaiknya diselesaikan secara hukum perdata;Bahwa dalam pemilihan forum penyelesaian terhadap pembagianharta warisan, jika berpedoman pada norma hukum, yang menurutsaya, kita sebagai orang Indonesia sebaiknya merujuk pada hukumperdata Nasional, karena dalam hukum perdata, tidak melihatagamanya, tidak melihat sukunya atau adatnya
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 14-02-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PN PARIAMAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Pmn
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat:
1.JHON SERLI DT. MARAJO
2.MAIKY MANEZA
3.MAILON MANEZA
4.MAIRID MANEZA
Tergugat:
1.HAPPY NALDI, SE
2.Ny. Zaimah Z
3.Erlida M
4.Dra. Armanusjah
5.Dian Fitrina
6.Dewi Rina
7.Kerapatan Adat Nagari KAN Lubuk Alung
93 — 20
  • hartapusaka di Minangkabau adalah Perempuan atau dari keturunan perempuan;Begitu juga dengan gelar/jabatan sako adat nya, yang berhak mendapatkanjabatan/gelar sako Datuk adalah anak lakilaki dari turunan perempuan; Lakilaki sebagai Paman/Mamak dalam keluarga yang bertindak sebagai penjagakaum perempuannya, berhak menuruni/mendapat gelar sako adat danmenikmati harta pusaka, namun tidak berhak utk menurunkan gelar sako adatdan harta pusaka tersebut kepada anakanaknya; Yang berhak akan menurunigelar sako adatnya
Pengadilan PN NEGARA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 11-07-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PN NEGARA Nomor 77/Pid.B/2012/PN.NGR.
Tanggal 11 Juli 2012 — - TERDAKWA : I KETUT KALER
95 — 38
  • taman ketikapenyelesaian ketika di banjar taman saat itu yang hadir Terdakwa, korban IdaBagus Komang Suta Gautama dan isterinya dipanggil ke Banjar Taman,disana Terdakwa di periksa oleh Kelian Banjar, Kelian adat dan BMP tetapiTerdakwa memang tidak berbuat ya tidak mengakuinya, hanya Terdakwaminta maaf karena Terdakwa telah bertemu berdua dengan isterinya Ida BagusKomang Suta Gautama di kebunnya sudah sampai disitu saja;Bahwa saat dipanggil dibanjar korban tidak membawa saksisaksi ;Bahwa nama Klian Adatnya
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 21-08-2014 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN MAKALE Nomor 63/PDT.G/2014/PN.MKL
Tanggal 14 Juli 2015 — MUSLIMIN SAMPE, SITTI UPA, DKK (PENGGUGAT) VS MARGARETHA SAMPE, ANTONIA BONGI TANDIARRANG, DKK (TERGUGAT)
112 — 47
  • Kalau Barana' tidak meliputi tanahsengketa;Kampung Barana' tidak meliputi tanah obyek sengketa;Kampung Barana itu luas;Tambuntana masuk dalam Barana';Diatas tanah yang dikuasai Ambe' Duppa tahun 1963,selain lumbung 1 (satu) dengan rumah adatnya 1 (satu),Saksi juga melihat tanamannya Ambe' Duppa yaitu bambu,kopi, betung, ubi kayu, kandang babi, ada kolam di situSama sumur sebelah barat. Bambunya di sebelah utara;Waktu tahun 1963, Gereja Katolik belum ada;Gereja Katolik didirikan tahun 1986.
    Kerbau belangdipotong di situ;Waktu Ne' Duppa Barana' mau dikubur, Saksi mengusungmayat;Indo' Leo dipestakan sama dengan Ne' Duppa;Kalau ada orang meninggal di atas, rumah adatnya Ne'Duppa yang Saksi sudah lihat, pernah dikasih daging;Tempat tinggal Saksi sekira 2 (dua) kilometer dari obyeksengketa. Luas tanah di Tambuntana adalah 20.000 mm.Saksi tahu ukuran itu karena Saksi melihatnya di peta danitu ada di peta tahun 1973 yang dikasih lihat keluargaTambuntana. Sekarang Saksi dikasih lihat.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-06-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
SABENAH. dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Adminitrasi Jakarta Barat
Intervensi:
Maman Suherman, Cs (7 orang)
687 — 579
  • Jadi pemegang hak milik adatitu boleh mengurus hak milik adatnya melalui cara toetsing, yang diatur dalamS.1872117. Dengan dilaksanakannya dengan toetsing akan keluar penetapandari Pengadilan setempat yang menyatakan bahwa hak milik adat ini diubahmenjadi agraris eigendom, dikenal dengan nama eigendom pribumi.
Pengadilan PN Namlea Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN Namlea Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nla
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penggugat:
Tan Lie Tjen Alias Fery Tanaya
Tergugat:
1.Pemerintah Negara Indonesia Cq Mentri Agraria Tata Ruang (ATR)) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Pertanahan Buru
2.Pemerintah Negara Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
183 — 132
  • dahulu atas hak tanahnya kalau belum terbit sertifikatnyastatus tanahnya hanya mengusai atau memeliki tanah Negara tersebutsepanjang masih mengarap tanah tersebut;Bahwa seseorang yang menguasai tanah dianggap sebagai pemiliknya olehmasyarakat meskipun secara hukum istilah menguasai dan memiliki memilikiarti yang tidak sama;Bahwa tanah hak barat yang tidak dikonversi hingga tanggal 24 september1980 haknya hapus dan tanah tersebut dikuasai oleh Negara;Bahwa jika tanah telah dilekati hak barat maka hak adatnya