,Notaris di Kota Tangerang Selatan, untuk memeriksa Keputusan TataUsaha Negara Tergugat atas kedua objek sengketa tersebut; Bahwa keterangan dari Notaris/PPAT Apsari Sri Ekowatimenyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat yang telahmengeluarkan dua objek sengketa aquo diatas tanah milikPenggugat, sehingga terjadi tumpang tindin dengan Sertipikat HakGuna Bangunan No. 840/Jelupang, Gambar Situasi No. 19211tertanggal 14 Desember 1992 dengan luas kurang lebih 3.670 M?

Hengky Widjaya, maka berarti subtansipermasalahan sengketa ini sebenarnya bukanlah mengenai sengketaTata Usaha Negara, tetapi terdapat aspek perdata yakni adanyaoverlapping/tumpang tindin kepemilikan tanah antara Sertifikat HakHal. 5 dari 10 hal. Put. No.301 K/TUN/2000Milik No. 2749/Duri Kepa An. Rakasakti Kurniawan dan Sertifikat HakMilik No. 2750/Duri Kepa An.

Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan surat permohonankepada Tergugat dengan tujuan agar Tergugat tidak melakukan prosesperijinan PT. lfishdeco menjadi IUP Operasi Produksi Clear AndClean sehubungan dengan belum adanya penyelesaian permasalahantumpang tindin WIUP antara Penggugat dengan PT. Ifishdecosebagaimana yang disebutkan dalam Surat Direktur Utama PT.

Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik.;11.Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh sehubungan dengan adanyatumpang tindin atau overlapping atas izin IUP Penggugat denganP.T. lfishdeco pada WIUP, maka tindakan Pejabat Tata Usaha Negaradalam hal ini Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian Energidan Sumber Daya Mineral R.. / Tergugat seharusnya memberikan sanksiadministratif kepada PT. lfishdeco, karena PT. lfishdeco telah mengajukanpermohonan

Raya/2001, tumpang tindin sebagian dengan hak pakai NomorHal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 321 PK/Pdt/201514.15.16.17.905 tanggal 25 Agustus 1984, Surat Ukur Sem Nomor 1072/1983 luas65.035 M?

Nomor 1072/1983 yang diterbitkanoleh Tergugat II/dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak,sekarang Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kubu Rayaadalah Salah dan Keliru, sehingga tidak sah (tidak berlaku) dan batal demihukum dengan segala akibatnya;Memerintahkan kepada Tergugat Il untuk menerbitkan surat yang baruberisikan bahwa tanah milik Penggugat tidak tumpang tindin dengan tanahmilik pihak Tergugat dan atau pihak lainnya;Menghukum Tergugat Ill untuk menerbitkan Surat Keputusan

Asari Karya BuanaBlok Lalonggasu (KW 74.05 Mei 11 E.035) luas: 861,9 ha);Bahwa alasan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusanpencabutan IUP Eksplorasi milik Penggugat karena IUP EksplorasiPenggugat telah tumpang tindin dengan HGU Nomor 2/Ngapaaha milik PT.lfisndeco, sebagaimana dimuat pada konsiderans menimbang huruf d SuratKeputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1232 Tahun 2011 tanggal 22 Juli2011 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor792 Tahun 2011 Kepada PT.

first cometfirstservea" sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2)Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603.k/40/MEM/2003, yang menegaskan bahwa:Pasal 7 ayat (2) Kepmen Nomor 1603/2003:Pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan yang telah memenuhi persyaratan,mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertambangan (firstcome first served ";Pasal 10 ayat (2) Kepmen Nomor 1603/2003:Dalam hal terjadi tumpang tindin

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena areal tambang Penggugatyang dinyatakan tumpang tindin dengan areal tambang Tergugat II Intervensitidak jelas;6.1. Penggugat pada halaman 5 angka 2.14 gugatan pada intinyamenyatakan wilayah pertambangan Tergugat II Intervensi ternyatatumpang tindih dengan wilayah pertambangan Penggugat;6.2.

mengeluarkan surat keterangan yang isinya menyatakandengan sesungguhnya bahwa setelah dilakukan pemeriksaaan danpenelitian terhadap persil tanah milik saudara Indah yang terletak di DesaGunung Kijang sejak tahun 1983 hingga sekarang berdasarkan SuratKeterangan Wajib Daftar Tanah Milik/Usaha Nomor 0130/G7/1983 danpeta global bahwa persil tanah yang bersangkutan dinyatakan lahantersebut adalah benar milik saudara Indah dan tidak mengambil hak milikorang lain dan tidak sengketa serta tidak overlap/tumpang tindin

Indah yang tidak mengambil hak milik orang lain dantidak bersengketa serta tidak tumpang tindin dengan lahan milik pihaklain, sehingga pertinmbangan Bahwa Judex Facti tingkat pertama adalahkeliru besar, sehingga pertimbangan yang demikian sepatutnyadinyatakan dibatalkan karena tidak berdasar dan bertentangan denganhukum;Ill. Judex Facti tingkat pertama telah salah karena tidakmempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semulaHalaman 19 dari 23 hal. Put.

tidak menyerahkan asli foto copy sertifikat yang atas namaAthaillah tersebut melainkan menyerahkan 3 (tiga) atas namaorang lain;Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak apaapa dan tidak ada masalah karenaketiga sertfikat tersebut ada surat kuasa untuk menjualnya;Bahwa selang beberapa hari kKemudian Saksi Korban menanyakan lagikeberadaan sertifikat tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi Korbanbersabar;Bahwa pada saat akan dibuat Akte Jual Beli oleh Notaris dan sertifikattersebut ternyata overleping (tumpang tindin

di sertifikat adalah 1.318 M danfotocopy sertifikat tersebut pemiliknya adalah Athaillah, oleh karena yangdiperlinatkan foto copy sertifikat Kemudian Saksi Koroban menanyakan sertifikataslinya lalu Terdakwa mengatakan sertifikat asli tanah tersebut telah Terdakwagadaikan kepada orang lain oleh karena itu Terdakwa ingin menjual tanahtersebut dengan tujuan untuk menebus kembali sertifikat tersebut;Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa sertifikattersebut ternyata overleping (tumpang tindin

menanyakan apakah ada sabu sebanyak 1 (satu) gramseharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), setelah itu IMAM (DPO)memberitahukan kalau nanti siang ada orang yang memandu letaknarkotika jenis sabu ;17> Bahwa kemudian sekitar pukul 16.23 WIB terdakwa ditelpon oleh nomorpribadi yang memandu letak sabusabu pesanan terdakwa tersebut yangdiletakkan di JI.Padi daerah Genuk Indah Semarang, kemudian sekitarpukul 16.45 WIB akhirnya terdakwa berhasil mengambil paket sabusabu pesanan terdakwa tersebut yang di tindin

kepadaIMAM (DPO) menanyakan apakah ada sabu sebanyak 1 (satu) gramseharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), setelah itu IMAM (DPO)22memberitahukan kalau nanti siang ada orang yang memandu letaknarkotika jenis sabu ;.Bahwa sekitar pukul 16.23 WIB terdakwa ditelpon oleh nomor pribadiyang memandu letak sabusabu pesanan terdakwa tersebut yangdiletakkan di JI.Padi daerah Genuk Indah Semarang, kemudian sekitarpukul 16.45 WIB akhirnya terdakwa berhasil mengambil paket sabusabu pesanan terdakwa tersebut yang di tindin

(alasan gugatan No. 26) seterusnya bahasan dibelokkan kearahkepesertaan jamsostek (alasan gugatan No. 33) terus dibelokkan lagike hubungan kerja tidak harmonis (alasan gugatan No. 34) ;Uraian diatas membuktikan antara title gugatan dan alasan gugatanserta apa yang digugatkan tidak nyambung, tidak sinkron,menyimpang, tumpang tindin antara perselisihan PHK danperselisihan lainnya ;2.

menyimpulkan informasiyang diminta oleh pemohon informasi dapat terbuka sebagian dantertutup/dikecualikan sebagiannya;Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan dari PemohonKeberatan mengenai didalam warkah tidak tercantum istilah dokumenwarkah lokasi yang diklaim Pemohon Informasi, dengan mencermatiPutusan Komisioner KIP Provinsi Kalimantan Timur, terutama bagian F.Pendapat Majelis, paragraf 4.29 angka 6 telah menguraikan maksudhanya sebatas informasi lokasi yang diklaim sebagai lokasi yangtumpang tindin

2006 berdasarkan bukti Surat yangdisampaikan oleh para pihak terdiri dari beberapa alas hak yang setelahdilakukan pengukuran pengembalian batas/ penetapan batas, tanah yangdiklaim sebagai milik Termohon keberatan masuk dalam SHGB No.2Kelurahan Kuala Samboja sehingga informasi yang dapat terbuka untukHalaman 35 Putusan Nomor : 9/G/KI/2020/PTUN.SMDTermohon keberatan hanya salah satu atau beberapa alas hak dariSHGB No.2 Kelurahan Kuala Samboja yang berdasarkan pengukuranpengembalian batas bertumpang tindin

Tjeptjep SudhriaLatif adalah sematasemata karena terdapat cacat hukumadministrasi dalam penerbitannya, yaitu tumpang tindin denganSertifikat hak Milik Nomor 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjarbin Djapar dan tidak menutup hak keperdataan dari Sdr. HidayatLatif/Drs.Tjeptjep Sudhira Latif seandainya hak keperdataan tersebutmemang ada, serta apabila Sdr.

Putusan Nomor 05 PK/TUN/201716.17.Bahwa, sebagaimana Penggugat uraikan pada poin 15 Gugatan, makadapat diketahui bahwa alasan Tergugat membatalkan Sertifikat HakMilik Nomor 1919/ Grogol Selatan milik Penggugat adalah karenaSertifikat tersebut terdapat cacat administrasi dalam penerbitannya,yakni tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 235/GrogolSelatan atas nama Muhadjar Bin Djapar yang saat ini diakui oleh H.Abdul Aziz Marzuki sebagai miliknya;Bahwa, mendasarkan kepada uraian tersebut,

Putusan Nomor 05 PK/TUN/2017telah terjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor235/Grogol Selatan wajib mencacat dalam buku tanah denganmelakukan blokir selama 30 hari dan mempertimbangkan apakah adasengketa perdata ...

Tjejep Sudhira Latif YangTumpang Tindin Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Grogol SelatanSeluas 2.802 m?

Surat Ukur tanggal 3 April 2001 Nomor 00775/2001 (videBukti P2) ternyata lokasinya tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNomor 235/Grogol Selatan, Gambar situasi Nomor 323/785/1973 tanggal 10April 1973 seluas 2.802 m?

Di samping itu semestinya untuk membuktikanadanya tumpang tindin harus dilakukan pengembalian batas yanghasilnya dituangkan dalam Berita Acara. Untuk itu gugatan yang diajukankabur dan prematur;.

SetiaNegara milik Penggugat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan NasionalKota Pematang Siantar pada tahun 2015 sehingga terlihat jelas kalauterjadi tumpang tindin surat tanah terhadap Objek Sengketa hal inidisebabkan oleh kelalaian yang telah dilakukan oleh EDDY SUARNO,DHARMA SERPIN PURBA, S.H., dan Badan Pertanahan Nasional KotaPematang Siantar, oleh karena tidak ditariknya EDDY SUARNO, DHARMASERPIN PURBA, S.H., dan Badan Pertanahan Nasional Kota PematangSiantar sebagai Turut Tergugat maka gugatan

Bahwa sejak Tergugat memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 524 ditahun 2001, sepadan sebelah selatan Tergugat adalah EDDY SUARNObukan jalan umum seperti yang didalilkan oleh Penggugat didalam Positaangka 8, dan penyebab terjadinya tumpang tindin tanah seperti yangdidalilkan oleh Penggugat adalah karena diterbitkannya Sertifikat Hak Milik(SHM) No : 5722 tahun 2015 milik Penggugat yang mana batas tanah milikPenggugat telah masuk kedalam tanah milik Tergugat;.

Bahwa pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannyatersebut antara lain tidak memperhatikan keterangan dari Saksi Ahli (YanSeptedyas, ST, SH) bahwa Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) No.3240 seluas 138.407 m2 (Termohon PK) dengan Pemegang Hak Milik No.2553 seluas 1418 m2 (Pemohon PK), berdasarkan warkah yang ada bahwaHGB No. 3240 dan SHM No. 2553 adalah samasama berasal dari C 1840,desa Sendang Mulyo sehingga terjadi tumpang tindin antara HGB dan HMtersebut, sehingga dalam petitum Penggugat

Gll) tersebut telah tergambar dengan jelas adanyatumpang tindin dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat saat ini,sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 92, 97, dan 98 yang telah diterbitkanoleh Tergugat.Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan UndangUndangNo. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemerintah No. 24 Tahun1997 yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997.Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangandengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam pelaksanaan pendaftarantanah meliputi beberapa kegiatan pendaftaran tanah serta pemeliharaannya,hal mana sebelum diterbitkannya objek perkara seharusnya Tergugatterlebih dahulu melakukan upaya pengecekan fisik lahan yang menjadi objekuntuk diterbitkannya suatu pemberian hak (objek perkara) sehingga tidakterjadinya tumpang tindin

TanahHak Guna Usaha PT Umaq Tukung Mandiri Utama SK Hak No.39/HGU/BPNRI/2011 tanggal 5/7/2009 seluas + 52 Ha;Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat IIImenindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU)atas nama Tergugat II yang tumpang tindin dengan areal izin usahaperkebunan milik Penggugat, pernyataan itu sangatlah diragukan,faktanya adalah Izin Lokasi dari Kepala Daerah Tingkat II Kutai seluas +20.000 Ha Nomor 15/PKT/BPN16.3/UM14/XII1999 sudah tidakberlaku dan

Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun;Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat IIImenindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU)atas nama Tergugat II yang tumpang tindin dengan areal izin usahaperkebunan milik Penggugat, pernyataan itu. sangatlah diragukan danbertentangan dengan pernyataan Penggugat bahwa tanah yang disebutsebagai TANAH SENGKETA adalah tanah seluas 1.700 Ha adalahsebagian areal milik Penggugat yang terletak di Kabupaten Kutai Timuryang

Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat Illmenindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU)atas nama Tergugat II yang tumpang tindin dengan areal izin usahaperkebunan milik Penggugat, pernyataan itu sangatlah diragukan danbertentangan dengan pernyataan Penggugat bahwa tanah yang disebutsebagai TANAH SENGKETA adalah tanah seluas 1.700 Ha dan yangbatas sebelah Timur adalah PT Umag Tukung Mandiri Utama (TergugatII);DALAM POKOK PERKARA :1.

dari padanya; Bahwa Tergugat sama sekali tidak memperhatikan hak hak hukumkepemilikan Penggugat sebelum menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP)Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha kepada Tergugat II karena data datalegalitas yang dimiliki oleh Penggugat terhadap areal seluas + 19.950 Hatelah diketahui oleh Tergugat sebab, segala prosedur atau tahapan dalammemperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit milik Penggugattersebut telah dilakukan oleh Penggugat secara benar sehingga tidak timbultumpang tindin

Bengnga (Penggugat) terletak diKelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara berukuranPanjang : + 3.000 M dan Lebar : + 1.000 M, sehingga Surat PernyataanPenguasaan Tanah Nomor : 590/1433/V/KASU/2014 tanggal 20 Mei2014 atas nama Ardani terletak di Kelurahan Sempaja Utara, KecamatanSamarinda Utara, Samarinda berukuran Panjang : + 14535 / 14650 Mdan Lebar : + 16795 / 296 M yang ditandatangani oleh Tergugat tersebutsaling tumpang tindin dengan tanah Penggugat yang telah memiliki SuratPernyataan

sengketadalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Samarinda sama sekali tidak berwenang untuk menentukan siapakahHalaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 138 K/TUN/2016sebenarnya penguasa lahan yang sah secara hukum terhadap tanahyang disebut dalam objek sengketa dimaksud ;Seharusnya pihak Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak Sdr.Ardani melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang berwenangsecara absolut dan relatif untuk menguji sengketa perdata perebutan(tumpang tindin

sebelumnya telah melekat pada sertifikat hak atas tanah yangdimintakan pengukuran kembali, atau juga surat yang hanya sekedarmenunjuk kepada hubungan hukum yang memang sebelumnya sudah ada;Bahwa terhadap kegiatan Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalammelakukan penelitian lapangan dalam bentuk pengukuran pengembalianbatas adalah merupakan salah satu fungsi pokok institusi BPN khususnyabidang sengketa dalam rangka memastikan tidak terdapat tumpang tindihpemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindin

Final objek gugatan menimbulkan akibat hukum yang definitive yaitumemberikan legalitas yang menerangkan letak sebidang tanah tidakterdapat tumpang tindin kepemilikan sertifikat antara milik PemohonKasasi dan SHM No. 00605/2013 AN. Termohon Kasasi II;8.

Brian Anjat Sentosa, makamengakibatkan tumpang tindin peruntukan wilayah Izin UsahaPertambangan Eksploitasi / Operasi Produksi PT. Brian Anjat Sentosadengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.: 116 / Desa Gunung Sari danRitan Baru dan Sertifikat Hak Guna Usaha No.: 147 / Desa Buluksen,kedua duanya atas nama pemegang hak PT.

pemerintah daerah danberkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,dikarenakan Wilayah Pertambangan adalah bagian dari tata ruangnasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hal tersebut diketahui dari tidakdimuatnya konsideran maupun dasar hukum tentang telah adanyakordinasi dengan Pemerintah /Pemerintah Daerah dan DPR/DPRDtentang penetapan wilayah pertambangan yang diberikan untuk WIUPdan IUP Penggugat, sehingga bertumpang tindin

Barudengan luas 941,17 Hektar dan HGU No.147/Desa Buluksen denganluas 4.659,100 Hektar yang menjadi objek sengketa sehinggamengakibatkan tumpang tindih seluas 961,3 Hektar yang terletak di DesaBulugsen dan Desa Tuking Ritan.Selanjutnya bahwa pada dalil angka ke8 pada halaman 11, Penggugatmenegaskan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa (tanggal 21Oktober 2009 dan tanggal 28 September 2010) yang sebagian masukdalam Konsesi Pertambangan Opreasi Produksi Penggugat sehinggamengakibatkan tumpang tindin

Enggang Alam Sawita ; Bahwa saksi menyatakan Itu sidang kemarin tangga 8 September2018 ; Bahwa saksi baru mengetahui adanya tumpang tindin SHGU 116 danPutusan Nomor : 41/G/2018/PTUN.SMD Halaman 85147, tentang SHGU baru tahu waktu sidang di lapangan ; Bahwa permasalahan yang saksi ketahui sebelumnya perkara ini danyang sekarang, kalau yang kamarin permasalahan IUPnya kalauuntuk HGU baru tahu saat sidang pemeriksaan setempat ; Bahwa pada saat itu ada berapa titik koordinat yang sudah ditentukandari

dan/ tindakandidasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukunglegalitas dalam menetapkan keputusan/tindakan tersebut (Sumber:http://pemerintah.net/asasasasumumpemerintahanyangbaikaupb/) ,dalam hal ini Majelis Hakim menilai akibat Tergugat tidak bersikap aktif dalammencari kebenaran data fisik dan yuridis dan penerapan dasar hukum yangPutusan Nomor : 41/G/2018/PTUN.SMD Halaman 138tidak tepat dalam menilai kawasan wilayah Kutal Kartanegara akhirnyaberdampak pada sengketa tumpang tindin

Adimitra Baratama Nusantara)bekerja di wilayah operasional Vico Indonesia berdasarkan kontrak/perjanjiandengan Vico Indonesia yang sudah dibuat terdahulu, yaitu: Perjanjian Tumpang Tindin Lahan antara Vico Indonesia denganPT. Adimitra Baratama Nusantara tanggal 31 Januari 2008 (vide buktiT1.2): Perjanjian Perlintasan Jalur Pipa antara Vico Indonesia denganPT.