Jenderal Soedirman No. 746Purwokerto seolaholah saksi EFI PRIHANTI YUDIASIH telah membeli 1(satu) unit mobil Toyota Innova milik saksi DIDI IRAWADI tersebut dari UD.KHARSMA MOTOR milik saksi SUPRIYANTO AFTON dan untukmemperlancar permohonan pembiayan yang diajukan oleh saksi EFIPRIHANTI YUDIASIH tersebut Terdakwa TOPO Bin MIMBAR membantunyadengan memperoses permohonan pembiayaan tersebut dengan mengisiblangko blangko adminsitrasi sebagai syarat pencairan kredit yang diisi tidaksesuai dengan keadaan

Efi Prinanti Yudiasih isinya tidak dibenarkan;Bahwa tindakan Terdakwa seperti itu tidak dibenarkan dan Terdakwamengaku bersalah;Bahwa benar mobil Inova ini yang diajukan pembiayan oleh Sdri. EfiPrihanti Yudiasih ke PT.

(Bukti P8);Foto Copy Surat Nomor 14/5103425 Tanggal 26 Juli 2012 Perihal PenegasanPersetuuan Pembiayan A.NUD Singosan /RonyBudianto (Bukti P9)Foto Copy Surat Nomor 15/545/SKKP/CMD Tanggal 28 Agustus 2013 Perihal SuratKeputusan Komite Pembiayaan A.N.UD Singosari /Rony Budianto (Bukti P10)Foto Copy Surat dari PT Bank Syariah Mandiri Nomor 18/2443/RFRRROV tanggal 20Juni 2016 perihal Status Tunggakan Pembiayaan Rony Budianto yang menerangkanNasabah Roni Budiyanto telah menunggak sejak Bulan Desember

Bukti P9 :Berupa foto Copy Surat Nomor 145103425 Tanggal 26 Juli 2012 PerihalPenegasan Persetujuan Pembiayan A.NUD Singosari / RonyBudianto;TERMOHON PKPU telah mendapatkan fasilitas pembiay aan Al Murabahah untukpembelian material penjualan bahan bangunan sebesar Rp 4.900.000.000, (empatmilyar Sembilan ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa kewajiban TERMOHON PKPU I hingga saat inisebagaimana ketentuan yang terdapat pada pasal 3 Akta Addendum akadpembiayaan Al Musyarakah Pembinaan dana berputar No 02

Bahwa PENGUGAT merupakan salah satu perusahaan yangbergerak di bidang jasa pembiayaan di Indonesia, yangmenjalankan kegiatan usaha jasa salah satunya adalah sewa gunausaha (leasing) sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf cPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentangPERUSAHAAN PEMBIAYAN (selanjutnya disebut"PERMENKEU) yang berbunyi sebagai berikut :*Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalambentuk penyediaan barang modal baik

Menetapkan barang bukti berupa: Map Perjanjian Kontrak/Kredit atas nama ENDANG RUSTANDI, yang berisikan Surat Pemesanan Kendaraan (asli), Akta Jaminan Fidusia (asli), Kwitansi Dealer/Show Room (asli), Surat penjelasan Penting, Surat Perjanjian pembiayan (asli), Surat Form Survey, Analisa dan Persetujuan (FSAP)(Asli), Surat Form Konfirmasi Penerimaan Unit Debitur (asli), Surat Pengecekan BPKB (Asli), Foto Copy KTP pemohon & istri, Foto Copy Kartu keluarga, Foto Copy NPWP Nasabah, Foto

Riau Mas Bersaudara berikut dengan Sertifikat Fidusia;

Berdasarkan ketentuan Keputusan Direksi PT Sari Enesis Indah No 02/SKDIR/SEI/V/10 tertanggal 1 Mei 2010 tentang program kepemilikan Mobil 9Selanjutnya disebut Keputusan direksi ) bukti T3 , dalam Pasal ayat(1) dinyatakan bahwa kutipan :* Program kepemilikan Mobil atau Car ownership Program ( COP )adalahkemanfaatan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pekerja dengangolongan tertentu untuk dapat memiliki Mobil melalui bantuan Perusahaandalam hal pembiayan untuk pembelian Mobil dan bantuan biaya asuransiserta

Bahwa dalam perjanjian pembiayan tersebut (point 1), telah disepakatipembiayaan antara Tergugat kepada Alm Eva Mike Mewengkang, 1 unit mobilToyota Avansa tahun 2018, warna putih, Nomor mesin dengan perincianHutang Pokok Rp.189.893.054, dengan jatuh tempo pembayaran setiaptanggal 31, angsuran perbulan 4.901.000, selama 48 bulan;3.

Penjelasan Pembiayan Fasilitas Kredit an PT Dian Osiania IndonesiaNomor 212 a/A/KRDA//2012, tanggal 14 Mei 2012, diberi tanda bukti P4;. Peringantan/Somasi Nomor 019/AM&R/SOMA/I/2, tanggal 19 Juni2012, diberi tanda bukti P5; Hal 15 dari Hal 21 Putusan Nomor 417/PDT.G/2012/PN.JKT.PST6. Berita acara tanggal 3 Maret 2012, antara PT Dian Osiania Indonesiadengan PT BANK SULUT, diberi tanda bukti P 6;7.

Kepmenperindag di dalammemutuskan perkara ini;D.BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah keliru di dalam memberikanpertimbangan hukum dan putusan dalam perkara ini;17.18.19.Bahwa Penggugat merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pembiayaan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usahajasa salah satunya adalah sewa guna usaha (leasing) sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentangPerusahaan Pembiayan

BPR Syariah Cilacap, ParaPenggugat dan Para Tergugat telah mengadakan peranjian secara tertulisdidepan Notaris berupa peranjian jual beli (terlampir) untuk pembelian materialbengkel, selanjutnya disebut Akad Pembiayan Murabahah;2.

Bahwa terdakwa Dalam penyaluran fasilitas Pembiayan kepada PT. AkbarMaulana Abadi (PT AMA) antara lain telah melakukan :oO Terdakwa merekayasa pembiayaan kepada PT. Akbar Maulana Abadi (PTAMA), pada pembuatanMRP . No 013/MRP/JAA/13 Tanggal 23 Juli 2013(khususnya pada poin tujuan pembiayaan, analisa cash flow, dan jangkawaktu) dan pemenuhan syarat pencairan saat pengajuan MPP. Padaakhirnya, dana pencairan pembiayaan PT. AMA dipindahbukukan darirekening PT.

Bahwa terdakwa Dalam penyaluran fasilitas Pembiayan kepada PT. AkbarMaulana Abadi (PT AMA) antara lain telah melakukan :o Terdakwa merekayasa pembiayaan kepada PT. Akbar Maulana Abadi (PTAMA), pada pembuatan MRP . No 013/MRP/JAA/13 Tanggal 23 Juli 2013(khususnya pada poin tujuan pembiayaan, analisa cash flow, dan jangkawaktu) dan pemenuhan syarat pencairan saat pengajuan MPP. Padaakhirnya, dana pencairan pembiayaan PT. AMA dipindahbukukan darirekening PT.

Pengalihan pembiayaan berdasarkan o/s terakhir atas pembiayan 3unit mesin KIP PLN dan pembiayaan modal kerja untuk perbaikanmesin oleh PT AMA.d. Memastikan bahwa jangka waktu yang diberikan tidak lebih lamadarisisa jangka waktu pembiayaan dari nasabah sebelumnyasehingga tidak termasuk katagori reschedule.Berdasarkan Kebijakan Bank Panin Syariah bahwa dalam kegiatanpenyaluran dana, Bank wajib melakukan analisis yang meliputi aspek5C dan telah memenuhi kebijakan pembiayaan PBS.

AMA (Bambang RiyantoKomisaris, Bambang SetiawanDirektur), dengan PBS ( saksi Dirut, Bapak Hadi PurnomoDirbis, dan ZulAkmal Syafei Pimcab Sangaji) tersebut.Bahwa benar meeting tersebut terkait pembahasan anggaran biayaperbaikan mesin genset No. 3, 4 dan 6 di Gorontalo, namun terkaitkenaikan pembiayan dari Rp.

Setelah dilakukan analisa oleh reviewer, dokumen persyaratan, MRP(memorandum rekomendasi pembiayaan), LPKP (Lembar persetujuankeputusan pembiayaan) dan hasil analisa dibawa kepala divisi bagianpembiayaan (komite pembiayan; terdiri dari kepala divisi, direksi dankomisaris).

ditagih seketika dansekaligus (lunas) tanpa diperlukan pemberitahuan tertulis/somasi/suratjuru sita.Bahwa dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian serta adanyaSurat Penyerahan Unit secara Sukarela Tertanggal 30 April 2020tersebut, berarti sejak awal perjanjian Penggugat secara sadar dantanpa paksaan telah menyerahkan objek jaminan tersebut kepadaTergugat manakala Penggugat melalaikan kewajibannya, danPenggugat sendiri mengakui telah melalaikan kewajibannya dengantidak membayar angsuran.Perjanjian Pembiayan

:Bahwa strukturnya saksi menjabat selaku Komisaris PT ADIPROPERTINDO ;Bahwa PT ADI PROPERTINDO membangun perumahan Teras asri 2 dan 3pada tahun 2016 dan Sidomulyo Asri tahun 2017 ;.Bahwa Perumahan tersebut adalah perumahan yang spesifikasinya masukdalam kreteria perumahan bersubsidi yaitu pembiayan sebesar bunga 5 %sesual dengan persyaratan yang telah di tentukan yaitu dengan fasilitasFLPP (Fasilitas Likuiditas pembiayaan perumahan) ;Bahwa untuk semua ljin atas nama PT ADI PROPERTINDO yang manasebagai

Saksi ERI SISWANTI :Bahwa strukturnya saksi menjabat selaku Bendahara PT ADIPROPERTINDO ;Bahwa PT ADI PROPERTINDO membangun perumahan Teras asri 2 dan3 pada tahun 2016 dan Sidomulyo Asri tahun 2017 ;Bahwa Perumahan tersebut adalah perumahan yang spesifikasinya masukdalam kreteria perumahan bersubsidi yaitu pembiayan sebesar bunga 5 %sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan yaitu dengan fasilitasFLPP (Fasilitas Likuiditas pembiayaan perumahan).

ADIPROPERTINDO;Bahwa PT ADI PROPERTINDO membangun perumahan Teras asri 2 dan3 pada tahun 2016 dan Sidomulyo Asri tahun 2017 ;Bahwa Perumahan tersebut adalah perumahan yang spesifikasinya masukdalam kreteria perumahan bersubsidi yaitu pembiayan sebesar bunga 5 %sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan yaitu dengan fasilitasFLPP (Fasilitas Likuiditas pembiayaan perumahan).

Adira Dinamika Multi Finance, tbk (Pemohon)sebagai penerima kuasa, bukti (P.4)Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani HEMBO (Termohon) tanggal 29Januari 2013, bukti (P.5)Fotocopy History pembayaran atas nama nasabah HEMBO (Termohon), bukti (P.6)Fotocopy Identitas Kendaraan obyek pembiayaan sebagaimana PerjanjianPembiayaan : 081313200022 tanggal 29 Januari 2013, bukti (P.7)Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012 TentangPendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayan

FINANSIA MULTIFINANCE yang kemudian diketahui fiktif bukan karena Terdakwa mengambiluang pencairan pembiayan kredit mobil sebesar Rp1.051.984.962,00 (satumilyar lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilanratus enam puluh dua rupiah) tersebut tanpa diketahui oleh PT. FINANSIAMULTI FINANCE. Sehingga penguasaan Terdakwa atas sejumlah uang itu bisaterjadi karena Terdakwa punya posisi dan hubungan kerja dengan pihak PT.FINANSIA MULTI FINANCE.

Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayan (SP4)Nomor: 703/KSCY02APP/SPA/2011, bertanggal Padang Sidimpuan26 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bank SumutSyariah melalui Pimpinan Cabang Aminuddin Sinaga, bukti ini telahHalaman 35 dari 59 halamanPutusan nomor 944/Pat.G/2015/PA.Madn.dinazegeling dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberitanda P. 2;3. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 120/KCSY02APP/MSY/2011, tanggal 26 April 2011 antara PT.

Berdasarkan alat bukti ini teroukti bahwa asetasetyang berada di bawah Sertifikah Hak Milik tersebut telah diagunkan ke BankSumut Syriah Cabang Sidempuan untuk menjamin Pembiayan Musyarakahantara Ongku Sutan Harahap;Halaman 50 dari 59 halamanPutusan nomor 944/Pat.G/2015/PA.Madn.Menimbang bahwa alat bukti T.I.Il. 4, T.LIL5, T.LIL7, T.LI.8 dan T.LII.9,berupa hak Tanggungan.

.> Bahwa anggaran sebesar Rp. 3.427.501.172, (tiga milyar empat ratus duapuluh tujuh juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tersebutdialokasikan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu. sebesar Rp.2.596.701.172, (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratussatu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan Kegiatan Pembiayan LainLainsebesar Rp. 830.800.000, (delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus riburupiah).> Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai PandanKabupaten

Hulu Sungai Utara mendapatAnggaran sebesar Rp. 3.427.501.172, (tiga milyar empat ratus dua puluhtujuh juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).> Bahwa anggaran sebesar Rp. 3.427.501.172, (tiga milyar empat ratus duapuluh tujuh juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tersebutdialokasikan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp.2.596.701.172, (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratussatu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan Kegiatan Pembiayan

Hulu Sungai Utara mendapatAnggaran sebesar Rp. 3.427.501.172, (tiga milyar empat ratus dua puluhtujuh juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).> Bahwa anggaran sebesar Rp. 3.427.501.172, (tiga milyar empat ratus duapuluh tujuh juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tersebutdialokasikan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu. sebesar Rp.2.596.701.172, (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratussatu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan Kegiatan Pembiayan

Memberikan nafkah dan pembiayan kesehatan pendidikan anak duaOrang sampai dengan selesainya kedua anak tersebut kuliah sebesarRp3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan dan memberikansebahagian bonus tahunan Pemohon sebesar Rp10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) setiap tahunnya;4. Memerintahkan kepada perusahaan tempat Pemohon bekerja dan/ataudi manapun Pemohon bekerja, melakukan pembayaran langsung kerekening Termohon sebesar jumlah tersebut yang diambiil dari gajiPemohon dan bonus Pemohon;5.

memberikan keterangan kepadaPemohon bahwa unit mobil dalam pembiayaan tersebut ada padapenguasaan orang lain, dimana Termohon melepaskan tanggung jawabnyasebagai debitur yang telah menunggak, sehingga jelas dan berdasar bahwaTermohon adalah pihak yang tidak beriktikad baik dalam PerjanjianPembiayaan Konsumen yang telah disepakati bersama tersebut;Bahwa akibat dari cidera janji atau wanprestasi dan iktikad buruk Termohontersebut, Peemohon mengambil tindakan menjalankan hakhaknyaberdasarkan Perjanjian Pembiayan

.> Bahwa anggaran sebesar Rp. 3.427.501.172, (tiga milyar empat ratus dua puluhtujuh juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut dialokasikanuntuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp. 2.596.701.172, (dua milyarlima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus satu ribu seratus tujuh puluh duarupiah) dan Kegiatan Pembiayan LainLain sebesar Rp. 830.800.000, (delapanratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).Putusan No. : 32 /Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm 7> Bahwa Panitia

Rp.3.427.501.172, (tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribuseratus tujun puluh dua rupiah).Putusan No. : 32 /Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm 14> Bahwa anggaran sebesar Rp. 3.427.501.172, (tiga milyar empat ratus dua puluhtujuh juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut dialokasikanuntuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp. 2.596.701.172, (dua milyarlima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus satu ribu seratus tujuh puluh duarupiah) dan Kegiatan Pembiayan

Hulu Sungai Utara mendapat Anggaran sebesar Rp.3.427.501.172, (tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribuseratus tujun puluh dua rupiah).> Bahwa anggaran sebesar Rp. 3.427.501.172, (tiga milyar empat ratus dua puluhtujuh juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut dialokasikanuntuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp. 2.596.701.172, (dua milyarlima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus satu ribu seratus tujuh puluh duarupiah) dan Kegiatan Pembiayan