Ditemukan 3977 data
31 — 22
memberi kesempatan kepada para pihak untukmemilih mediator ;Majelis Hakim langsung menentukan hari sidang, padahal padasidang pertama pihak prinsipal tidak hadir dalam persidangan;Hakim mediator tidak bersungguhsungguh dalam menjalankantugasnya sebagai mediator, terlihat dengan tidak adanya panggilankepada pihak yang tidak hadir yaitu Pemohon, untuk melakukanmediasi;Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkara a quo, tidak patutuntuk dilanjutkan, dan juga baik Majelis Hakim maupun HakimMediator telah melangar
Abdul Khalim
Tergugat:
Kepala Desa Mlaten
Intervensi:
SALAFUDDIN, S.Ag
63 — 42
Universitas Indonesia dan tidak sesuai ketentuan yangberlaku di Universitas Indonesia Seperti yang tercantum dalamperaturan Rektor Ul Nomor 020 Tahun 2016 Tentang PedomanPetunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama, dan Surat Keputusan RektorUniveersitas Indonesia Nomor 0037/SK/R/UI/2018 Tentang ProsedurOperasioanal Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan kerja sama diUniversitas INdONe@SIa. 02 nnn e nnn n en nn ene n nn nn enn en enensBahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat dalam obyekgugatan quo telah melangar
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kupang
214 — 151
Menyatakan TERMOHON telah melangar ketentuan hukumyaituKeputusan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah KonstitusiRI Nomor 130 / PUU XIII / tahun 20155. Menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHONadalah tidak SAH karena Mal ProseduralHalaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Olm6.
98 — 28
Pertama melanggar Pasal 81 (2)Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak, Atau KeDua melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalambentuk dakwaan Alternatif (pilihan), maka menurut teori Hukum Pembuktian dandalam praktik peradilan, Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan dakwaanyang faktanya lebih dominan ditemukan di persidangan, yang dalam hal ini Hakimmemilih dan mempertimbangkan dakwaan Pertama in casu melangar
89 — 56
factiedalam menjalankan peran yang kedua ini, dengan menjatuhkanhukuman tambahan berupa PDTH kepada Terdakwa , adalahsuatu tindakan dan keputusan yang berlebihan, melebihi darikewenangan yang diberikan oleh Hukum Acara Pidana Militer.Dalam hal ini yudex factie telah melanggar aturan sebagaiberikut :(1) Melanggar Pasal 67 UU RI No.31 tahun 1997berikut penjelasannya.(2) Melanggar azasazas UU RI No.31 tahun 1997yaitu : Azas kesatuan komando Azas komandan bertanggung jawab terhadapanak buahnya.(3) Melangar
ROMLY SALIJO,SH
Terdakwa:
RENGGA NUGRAHA JOSEPTIA PRATAMA KABUHUNG
88 — 8
untukpembayaran BBN1 (Biaya Balik Nama) di Wilaya Masingmasingmelainakan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untukkepentingan terdakwa sendiri.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur yangdilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan denganpekerjaannya atau barang itu berhubungan dengan pekerjaannya ataujabatannya atau karena la mendapat upah uang tidak terbukti.Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umumberpendapat unsur dalam dakwaan primair melangar
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
RICKY HENDRANATA ANGGEN anak dari HENDRO KUSORO ANGGEN
38 — 18
. ; Saksi ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalamdunia Kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaranbebas, dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut telah melangar Undangundangsebagaimana di atur dalam UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) maupun bukti lainnya yang meringankan
101 — 7
Pengugat sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secarakekeluargaan tetapi Tergugat tidak mau dan berkeras tidak akan menyerahkan tanahsengketa tersebut kepada Penggugat dan mengklaim tanah sengketa tersebut adalahmiliknya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untukmendapatkan penyelesaian secara hokum ;Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai dan menempati sertamengklaim bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya merupakan perbuatanmelawan hukum/melangar
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA
Termohon:
ABASIA
123 — 111
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AUPB).;6. Menghukum TERMOHON KEBERATAN/PEMOHONINFORMASI untuk membayar biaya perkara.;Il. SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassaryang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, berpendapat lain,mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).
SIANE F MATULESSY, SH
Terdakwa:
SOEGIARTO WIYONO
43 — 3
Majelis Hakim, dalam Pasal372 KUHP barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa tanpa kejahatan,sedang dalam Pasal 378 KUHP barang tersebut berada dalam kekuasaanterdawa dengan kejahatan, dan berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdi persidangan Majelis Hakim memilih perbuatan terdakwa melanggar Pasaldalam dakwaan alternatif kKedua yaitu 372 KUHP karena barang tersebutberada dalam kekuasaan terdakwa tanpa kejahatan, namun Majelis Hakim tidakserta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melangar
ABDUL MALIK KALANG, SH
Terdakwa:
MOHAMAD GUNTUR LAKORO Alias AKBAR
100 — 17
Orang tua terdakwa tidak mengetahui haltersebut; Bahwa benar pada saat itu terdakwa dilakukan asessment serta tes urine danhasilnya positif;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan kesatu terdakwa didakwa melangar Pasal 112 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia
103 — 51
(putusanmahkamah agung tanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K /Sip/1970),Termasuk dalam menentukan siapa yang akan di gugat, Pengugat tahu siapayang di rasa telah melangar haknya dan merugikan dirinya.
1.YENI HERYANTI
2.NINA YULIYANTI
3.NENDEN YUNARSIH
Tergugat:
1.Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut
2.Titin Karyatin (Kepala Desa Sukamukti)
309 — 208
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu Pasal 5 Ayat 1.2, 3, 6, dan Pasal 12 Ayat 1 dan 2, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun2017 tentang "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desamengenai Pemberhentian khususnya dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 1, 2,3, 6, 7, 8;Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDGBahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan TERGUGATtelah melangar
87 — 18
unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1) Subjek hukum yang melakukan perbuatan;2) Perbuatan tersebut melawan hukum;3) Perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sipelaku(karena kesalahan dan atau kelalaian);4) Menimbulkan kerugian terhadap orang lain;5) Hubungan sebab akibat;Him. 13 dari 31 Putusan No.146/Pdt.G/2017/Pn.TjkPerbuatan Melawan Hukum tidak hanya melawan UndangUndang,namun ditafsirkan lebih luas menjadi:1) Melanggar hak subjektif orang lain;2) Melanggar kewajiban hukumnya sendiri;3) Melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
AGUSTINUS NGO Anak Dari GABRIEL GEH
28 — 19
berupa sampleserbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan NarkotikaHalaman 19 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN SdwBukan Tanaman jenis Shabushabu karena mengandung zatmethamphetamine;Bahwa, ahli menerangkan obat tersebut biasa digunakan dalam duniakesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebasdan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatanmaka orang tersebut diduga telah melangar
672 — 136
selalusaja ada alasan tidak bisa dan kemudian saksi mendapat kabar tempat usahanya tidakada ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhisemua unsurunsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum,sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atasperbuatannya ;Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara inidisusun secara alternatif yaitu melangar
SYAFRIDA
Terdakwa:
HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN
27 — 21
PDM46/PLW/02/2019 tanggal 04 Maret 2019adalah benar identitas dirinya Terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaansehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampumembedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampuuntuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelahdipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Melangar
74 — 13
Dari uraian tersebut, jelas sekali bahwa Jaksa Penuntut Umum belumdan/atau tidak sama sekali menguraikan unsurunsur yang dimaksud.Sehingga penyusunan Surat Dakwaan itu sendiri selain MELANGAR Pasal143 ayat (2) KUHAP, pula MELANGGAR Surat Edaran Jaksa AgungRepublik Indonesia Nomor : SE004/J.A/1 1/ 1993 tanggal 16 November 1993tentang Pembuatan Surat Dakwaan serta Petunjuk Tehnis Pembuatan Surat16Dakwaan Nomor B607/E/11/1993, tanggal 22 November 1993, yangmenegaskan bahwa penyusunan Surat Dakwaan harus
79 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cangkuang Kulon, sehingga pertimbanganJudex Facti yang demikian telah melanggar serta bertentangan denganhukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti yang menyatakan ParaTermohon Kasasi merupakan (quod non, hal mana ditolak) pemilik tanahSertipikat Hak Milik Nomor 21/Cangkuang Kulon dan Sertipikat Hak MilikNomor 46/Cangkuang Kulon berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 455/2002dan Akita Jual Beli Nomor 462/2002 adalah pertimbangan yang salahmenerapkan atau melangar
109 — 55
suatutindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akandiuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutanserta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawabpembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR : Melangar
Pasal 2 ayat 1 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang UndangNomor.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNo.13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;SUBSIDAIR : Melangar Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.