,M.Kn, PPAT di Kabupaten Batang dengan nilai hak tanggungansebesar Rp. 437.500.000, (empat ratus tiga puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah), sehingga merupakan suatu kebenaranyang tidak dapat disangkal atau dipungkiri bahwa atas ObyekSengketa dimaksud telah dibebani hak tanggungan, dan telahmemberikan hak didahulukan atau diutamakan "hak preferen"kepada Tergugat Il sebagai kreditur yang beritikad baik yangtelah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat selakudebitur, yang oleh karenanya secara

sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang.Selanjutnya, para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalamsuatu Perjanjan Perdamaian (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian)dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:Pasal 1Kreditor yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah seluruh Kreditor PT HuboLogistic Indonesia (Dalam PKPU);Adapun Jenis Kreditor PT Hubo Logistic Indonesia (Dalam PKPU) adalahKreditor Preferen

Nomor 1993 K/Pdt/2015memberikan hak didahulukan atau diutamakan "hak preferen" kepadaPenggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai pihakberiktikad baik "to geoder trouw" sehingga karenanya secara hukumPenggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi harus dilindungi danatau didahulukan hakhak dan kepentingannya;.

Susi Herawati selaku pemilik sah, tidak ada beban apapundan tidak sedang dalam sengketa : Bahwa Tergugat , Il dalam menjaminkan obyek sengketa kepadaTergugat IV telah melalui tahapan dan prosedur hukum yang benarsesuai ketentuan peraturan perundangundangan, sehinggapenjaminan obyek sengketa kepada Tergugat IV tersebut sah menuruthukumdan TergugatIV berkedudukan sebagai kreditur preferen : 6.

keempat tersebut akan dipertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sSuratsurat yang diajukanPenggugat serta memperhatikan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdatajo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaraan Tanah, oleh karena jaminanhutang yang disertakan dalam perjanjian tersebut LETTER C no 1579 atasnama Nur Habibi terletak di desa Tanjunganom, Kecamatan Banyuurip,Kabupaten Purworejo yang tidak dibebankan Hak Tanggungan di atasnya,maka kedudukan kreditur tidak dilindungi hak preferen

Tergugat yang dikuatkan oleh bukti P.2 dan P.3 berupaSurat perjanjian kredit dan pengakuan hutang dengan jaminan secarakepercayaan, bahwa mobil tersebut masih dalam kredit / belum lunas sehinggahak kepemilikannya belum sempurna ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat kerja Komisi Teknis YustisialDirektorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2016 angka 2 yang diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara inimenegaskan bahwa oleh karena pemegang hak tanggungan sebagai kreditur,preferen

Bahwabebas bertindak atas obyek agunan/jaminankreditPenggugat.Dengan demikian dalil Penggugat tersebut sangat tidakjelas, dimana hak preferen atas agunan atau jaminanadalah milik mutlak Tergugat sSeSuai apa yangdiamanatkan dalam Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 :Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganperama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut.Dan dalam pasal 1243

Dan hal ini dianggap tidak masukakal.Dengan adanya hak preferen yang melekat atas HakTanggungan terhadap SHM No. 03146/KelurahanPekajangan, Kecamatan Kedungwuni, KabupatenPekalongan an. Hajjah Noor Khasanah adalah hak mutlakHalaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 67/Pdt/2021/PT SMG9.Bahwadari Tergugat untuk dilakukan lelang melalui pihak ketigaguna menutup sisa kewajiban dari Penggugat.

pembayaran kewajiban utang, maka : bersedia untukmenyerahkan kepada Tergugat, tanah berikut bangunan rumah jaminan Sertifikat HGB No.287/Keagungan, dalam keadaan kosong dari Para Penggugat, penghuni dan barangbarangtanpa syarat dan ketentuan apapun selambatlambatnya 14 hari kalender dari tanggal jatuhtempo pembayaran bertahap;17 Bahwa adalah suatu fakta hukum yang tidak dapat dipertentangkan lagi yaitu berdasarkanSertifikat Hak Tanggungan, maka kedudukan hukum Bank Danamon (Tergugat) selakuKreditur Preferen

(yang didahulukan), berhak untuk melaksanakan penjualan Objek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualannya tersebut, yang mana berdasarkan UUHT No. 4 tahun1996 Pasal 6 juncto Pasal 20 ayat 1 (a) UUHT memposisikan Tergugat dalam kedudukanhukum selaku Kreditur Preferen dan selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertamamempunyai hak untuk menjual Obyek hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melaluipelelangan umum serta

00001/PK.ADD/Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 5/Pdt/2016/PT YYK03764/0112 tertanggal 10 Januari 2012 atas fas DP 200 sebesarRp.239.959.574,56 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratuslima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluhenam sen) sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yangtidak dapat disangkal atau dipungkiri karena dahulu atas Obyek Sengketadimaksud telah dibebani hak tanggungan maka terhadapnya memberikanhak didahulukan atau diutamakan hak preferen

Tergugat IV yang mana untuk menjamin hutangnya dahulu pernahdiserahkan Obyek Sengketa sehingga merupakan suatu kebenaran yangtidak dapat disangkal atau dipungkiri jika Penggugat sangat paham danmengerti atas resiko dan atau akibat hukum dari penjaminan dan ataupembebanan hak tanggungan atas Obyek Sengketa dimana karena dahuluatas Obyek Sengketa telah dibebani hak tanggungan maka Tergugat IVselaku Kreditur sebagai pihak yang beritikad baik te goeder trouwmempunyai hak didahulukan atau diutamakan hak preferen

Uang hasil lelang tersebutkemudian dipegang oleh Termohon Kasasi IV atau TermohonKasasi V.SEBAGAI PEMEGANG HAK GADAI PERINGKAT PERTAMA ATAS GULAKRISTAL PUTIH PARA PEMOHON KASASI MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUMSEBAGAI KREDITUR PREFEREN DAN KARENANYA MERUPAKAN PIHAKYANG PALING BERHAK ATAS UANG HASIL LELANG GULA SITAANDalam halaman 130 paragraf 5 Putusan PN Selatan,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telahmempertimbangkan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim olehkarena

No. 376K/Pdt/201078masin merupakan pemegang saham gadai, dan karenanyamerupakan kreditur preferen yang secara hukum berhak untukdidahulukan untuk memperoleh uang hasil lelang atas obyekgadai, yaitu) gula kristal putih tersebut.Judex Facti telah salah dan melanggar penerapan hukumdan azasazas hukum yang mengatur bahwa seorang pemeganggadai mempunyai hak untuk = didahulukan untuk pemenuhanpiutangnya sebagaimana diatur dalam pasal pasal dalamKUHPerdata dan yurisprudensi, sebagaimana diuraikan lebihlanjut

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., dalambukunya "Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok pokok78Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan" halaman 76,diterbitkan oleh Dewan Pembinaan Hukum Nasional,Departemen Kehakiman, yaitu"... kita) mengenal para kreditur preferen di manapemenuhan piutangnya didahulukan (voorang) daripadapiutang piutang yang lain, mereka mempunyai hakpreferensi. "Prof. Dr. Ny.

Dengan kata lain,walaupun (berdasarkan Putusan Judex Factie dalam perkaraaquo) Phoenix Commodities PVT LTD adalah pemilik gulakristal putih tersebut, tetapi karena Para Pemohon Kasasiadalah kreditur preferen maka hak milik atas uang hasillelang barang gadai (gula kristal putih) tersebut telah"dikalahkan" oleh Undang Undang.

mengajukan alat bukti suratyang bertanda bukti surat T1 berupa akta notaris dan sertifikat jaminan fidusiaterhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi, Merk/Type : LightTruck/MitsubishiCo, Nomor Rangka : MHMFE347E4R007097, nomor mesin4D33443028, BPKB atas nama : Hi Darmawan Duming, Nomor Polisi : DM 8674 A,Warna : Kuning, Tahun : 2004, membuktikan tentang obyek tersebut telah diikatdengan jaminan fidusia sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial danmenempatkan Tergugat sebagai Kreditur Preferen

berdasarkan bukti sSuratsurat yang diajukanPenggugat serta memperhatikan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdatajo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaraan Tanah, oleh karena jaminanhutang yang disertakan dalam perjanjian tersebut Sertifikat Hak Milik No 91 AnMarto Suroto terletak di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, KabupatenHalaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pat.G.S/2021/PN PwrPurworejo yang tidak dibebankan Hak Tanggungan di atasnya, makakedudukan kreditur tidak dilindungi hak preferen

Pangkal/CIF : SMFR746 atas namaSOGOL tanggal 6 Oktober 2015), serta memperhatikan ketentuan Pasal 1131dan 1132 KUH Perdata jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaraan Tanah,oleh karena jaminan hutang yang disertakan dalam perjanjian tersebut masihberupa Letter C dan pastinya tidak dibebankan Hak Tanggungan di atasnya,maka kedudukan kreditur tidak dilindungi hak preferen atau hak didahulukan(recht van voorang) dan hak separatis dari kreditur lain, maka dengan demikianpetitum angka 4 ditolak;Menimbang

Sby.Tanggungan Peringkat Il No. 137/2014 yang dibuat oleh PPAT DEWINURJANAH, SH Kabupaten Sidoarjo tanggal 3 September 2014 jo.Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat IINo. 955/2014 tanggal 11September 2014 Dengan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggunganoleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Sidoarjo ( TERGUGAT III )diatas, maka TERGUGAT memiliki hak preferen untuk memperolehpelunasan atas hutang PENGGUGEAT , jika PENGGUGATI dikemudian hariterbukti Wanprestasi.

Bahwa dengan telah dilekatkan hak tanggungan pada objek jaminan,maka TERGUGATI memiliki hak preferen untuk memperoleh pelunasanhutang NURUL AINI/ Debitur, jika dikemudian hari terbukti wanpestasi.4. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata UMI SOLIKAH/ Debitor/ PENGGUGATtidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran sesuaitanggal jatuh tempo yang disepakati dalam perjanjian kredit.5.

bahwadalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan, wajib pajak diwakilidalam hal badan yang dinyatakan pailit oleh kurator.Bahwa selanjutnya dapat disampaikan, ketentuan mengenai hakmendahulu atas utang pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21UndangUndang KUP, yang menyatakan:Pasal 21(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atasbarangbarang milik Penanggung Pajak;Penjelasan:Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen

Biaya perkara yang sematamata disebabkan pelelangan danpenyelesaian suatu warisan.Penjelasan ayat (6):Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yangdinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barangbarang PenanggungPajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang sematamatadisebabkan oleh penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak danatau barang tidak bergerak, biaya perkara yang sematamata disebabkanoleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Putusan Nomor 394/PDT/2020/PT SMG.Bahwa dengan demikian, Terlawan mempunyai hak preferen atas jaminanguna kepentingan pelunasan kredit dari Pelawan Bahwa dapat Terlawan sampaikan kembali, sebagaimana Akta PerdamaianPerkara No. 55/Pdt.G/2019/PN.KIn tanggal 29 Agustus 2019, justruPelawan lah yang kembali melakukan cidera janji dengan tidakmenjalankan halhal yang disepakati dalam Akta Perdamaiantersebut.Bahwa terhadap dalil Para Pelawan lainnya yang belum dijawab secaralangsung maupun secara tidak langsung

baik.Menyatakan Pelawan Dalam Rekonvensi adalah kreditur pemegang haktanggungan yang sah sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.02/2017 tanggal 08 Januari 2018 yang mengikat tanah dan bangunansesuai yang tercantum dalam SHM No.179 Desa Jetiswetan, KecamatanPedan, Kabupaten Klaten atas nama Suharto yang diikat Hak Tanggunganperingkat sebesar Rp.321.850.000, (tiga ratus dua puluh satu juta delapanratus lima puluh ribu rupiah).Menyatakan dan menghukum Pelawan Dalam Rekonvensi berhakmenjalankan hak preferen

Dibyosuparto dan SHM No. 3784 seluas +161 M2 atas nama Ponimin Dibyosuparto (ketiga SHM tersebutterletak dalam satu hamparan);Atas jaminan tersebut telah dibebani dengan Akta Pemberian HakTanggungan Peringkat Pertama Nomor : 471/26/TRC/PHT/IX/2012tanggal 10 September 2012 dan Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Pertama No. 4564/2012 tanggal 25 September 2012yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa, sehingga karenanya Tergugat Il memiliki hakdidahulukan atau diutamakan (hak preferen

Klaten atas nama Agus Tri Hananto;Atas jaminan tersebut telah dibebani dengan Akta Pemberian HakTanggungan Peringkat Pertama Nomor : 2429/CPR/PHT/X/2012tanggal 25 Oktober 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan PeringkatPertama No. 5489/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yangberkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa, sehingga karenanya Tergugat Il memiliki hakdidahulukan atau diutamakan (hak preferen) apabilaTergugat! selaku Debitur telah lalai/wanprestasi ;4.

HantyArtsilia, Sarjana Hukum sebagai PPAT di Surabaya telah beralih kepemilikannya menjadi milikMuhammad Ardiansyah (Terlawan III); e.Bahwa perikatan Kredit KPR diatas telah diikat dengcln sempurna dengan dibuatkannya AktaPemberian Hak Tanggungan No.09/2008 tanggall4 Januari 2008 dihadapan Notaris HantyArtsilia, Sarjana Hukum, serta telah diterbitkan Sertifikat HakTanggungan No. 3836/2008 Peringkat Pertama oleh KantorPertanahan Nasional Kota Surabaya, pada tanggal 31 Maret 2008dimana Bank mendapatkan Hak Preferen

TANGGAPAN ATAS DALIL PENGGUGAT1.Bahwa menjawab dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 15,bahwa senyatanya lelang yang dilakukan terhadap objek sengketaadalah merupakan lelang eksekusi dan bukan merupakan lelang noneksekusi.Bahwa perlu Pengugat pahami UndangUndang Nomor 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan BendaBenda yang BerkaitanDengan Tanah (UU Hak Tanggungan) merupakan undangundangkhusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (Kreditur Preferen

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang menangani perkaraberpendapat dan/ atau memiliki pertimbangan hukum lain, maka sangatlayak untuk dipertimbangkan bahwa secara prinsip hukum jaminan, hakpreferen dari Kreditor pemegangnya (Kreditor Preferen dhi. TURUTTERGUGAT) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatuhak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit de preference).. Bahwa prinsip hukum jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 UUHak Tanggungan.

Konsekuensi dari berlakunya prinsip hukum ini adalahjika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelang atas hartakekayaan tersebut, maka Kreditor Preferen lah yang berhak untukpertama kali mengambil uang hasil eksekusinya hingga terlunasinyatagihan piutangnya, dan jika masih terdapat sisanya, maka baru lah itumenjadi bagiannya pihak (pihakpihak) yang berhak berdasarkan SitaHalaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 436/Pdt/2017/PT SMGPersamaan.Bahwa berdasarkan halhal yang telah TURUT TERGUGAT