BAMBANG RISHARDANA, SP.B, terhadap saksiNOVILIA, dengan hasil kesimpulan : Cedera kepala ringan; Observasi trauma dada; Luka robek pada jari tangan kiri; Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, yangtidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatanatau pencaharian ; > Hasil pemeriksaan kondisi tekhnis kendaraan kejadian kecelakaan lalu lintas jalandi Jl. Andul Gani BawahJl.

surattugas terlampir).Bahwasesuai dengan SPK bahwa PT.RAMA ABDI PRATAMA menerimapekerjaan dari Sudin PU Jalan Jakarta Timur adapun pekerjaan tersebutadalah pekerjaan SWAKELOLA yang berarti semua perencanaan danpekerjaan dilakukan sendiri oleh unit Sudin PU Jalan Jakarta Timur,sementara bahan bahannya membeli dari pihak ketiga PT.RAMA ABDIPRATAMA.Bahwa pajak PPN 10 % dan PPH 1,5 % telah dilakukan pembayaranoleh saksi selaku bendahara dengan cara dipotong dari pembayarankepada PT.RAMA ABDI PRATAMA.Bahwa tekhnis

AHMAD YAZIED BUSTOMI, ST,MMadalah berupa cek tunai Bank DKI.Bahwa pajak yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan dan jembatan TA 2013yang penunjukan pelaksanaannya berdasarkan penunjukan langsung oleh SudinBina Marga/Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur terhadapPT.Rama Abdi Pratama selaku pelaksananya telah dilakukan pembayaran antaralainPPN 2013 sebesar 10% senilai Rp. 1.523.290.480,PPH 2013 sebesar 1,5% senilai Rp. 229.534.985,Bahwa tekhnis pembayaran pajak tersebut adalah dari

Sudin PU Jalan JakartaTimur dalam menunjuk rekanan / pihak Ke 3 dilakukan secara PL(pengadaan langsung).Bahwa adapun tekhnis pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebutadalah dalam hal ini Kasudin PU membuat SPT (surat perintah Tugas)kepada Kasie perencanaan atas dasar permintaan surat surat wargaperihal jalan rusak atau dari berita dikoran serta instruksi dari KepalaHal 66 dari 172 hal Putusan No. 52/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.PstDinas, Walikota, Gubernur perihal jalan jalan yang rusak.

antaraSudin Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Timur dengan pihak ke 3 ataupenyedia barang / jasa.Bahwa dalam hal ini tidak diperbolehnkan penandatanganan kontrak harusdihadiri oleh Direktur dari pihak ketiga dan harus tatap muka / bertemudalam melakukan tanda tangan antara pihak ketiga dengan PPK.Bahwa dalam hal pembayaran pekerjaan swakelola kepada pihak ke 3 daribendahara melalui Kepala Seksi pemeliharan jalan dan jembatan kepadapihak ketiga adalah untuk mempermudah mengingat yang mengetahuisecara tekhnis

dimintakan kePihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu olen PPKyakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

saksi tidak memilki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur TahunAnggaran 2020;Bahwa Penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat;Bahwa Saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas dan saksi ada membayar sisa tagihanbulan sebelumnya;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Halaman 110 dari 186 Putusan Nomor : 33/ Pid.SusTPK/2021/PN.BglBahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

jutarupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesar Rp20.000.000, (dua puluhjuta rupiah) selanjutnya untuk setiap bulannya yang menitipkan uangpada masingmasing SPBU adalah terdakwa sendiri kadangkadangditemani oleh bendahara pengeluaran (saksi RUSMAWATI);Bahwa untuk servis pada bengkel MEPA terdakwa dari bulan Januari s/dMaret 2020 karena terdakwa yang bayar dan untuk bulan seterusnyaterdakwa tidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa Terdakwa tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

Jakarta ; 7 Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1990, Tentang PendidikanMenengah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/PAGE U/2002, Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Keputusan GubernurProvinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2003, Tentang Petunjuk PelaksanaanPembentukan Komite Sekolah, Keputusan Kepala Dinas DIKMENTI Provinsi DKIJakarta Nomor 65 Tahun 2003, Tentang Petunjuk Tekhnis

Meskipundemikian, pada hakikatnya, pihak prinsipal dari perobuatan hukumtersebut adalah kedua calon mempelai.Bahwa demikian halnya dengan serah terima uang natk,meskipun tekhnis penyerahan, penerimaan, penyimpanan,pengelolaan serta pemanfaatannya tidak langsung dilakukan olehkedua mempelai, namun demikian perbuatanperbuatan tersebutpada dasarnya adalah perbuatan kedua mempelai.

Saksi sebagai tim pengawas teknis tidak diberikan gambar kapal yangakan dibuat, Tidak diberikan spesifikasi tekhnis terhadap pembuatan kapaltersebut. Saksi yang mengecek pekerjaan Terdakwa yang menurutnya kondisipekerjaan pembuatan kapal sudah selesai 100 % tetapi saat kami cek kondisipekerjaan kapal belum 100% dan kami mendapatkan temuan saat pengecekantersebut adalah:1.

Wahidin Dahian (Kadis Pertanian Kabupaten Seluma),saksi Inidi Harmantono (Tim Tekhnis BLM PUAP Kabupaten Seluma) dan saksiSri Asih (PMT di Seluma) menyatakan bahwa anggota GAPOKTAN andalahpengurus kelompok tani masing masing, sehingga rapat GAPOKTAN memanghanya diikuti oleh beberapa orang saja yakni hanya diikuti oleh penguruskelompok tani masingmasing tersebut.

pidana dimana sejak pelelangan pekerjaan dilaksanakan,Terdakwa sudah lebih dahulu mengetahui kalau bakal menjadi pemenang yang akanmelaksanakan pekerjaan pengadaan 4 (empat) unit ambulance pada DinasKesehatan Tahun Anggaran 2007 sampai akhirnya Terdakwa telah menerimapembayaran terhadap pekerjaan yang telah ia lakukan ;Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Penuntut Umum bahwa TerdakwaWilfrid Atok Alias Frid tidak melaksanakan pengadaan 4 (empat) unit mobilambulance sesuai dengan spesipikasi tekhnis

Madiun yang terjadi pada periode tahun 2012 s.d. tahun2013 yang diduga dilakukan terdakwa; Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena dirinya pernah menjabatmenjadi salah satu perangkat Desa sebagai pelaksana tekhnis ataupembantu umum di Pemerintahan Desa Sidomulyo terhitung sejak tahun1989, namun terhitung tanggal 12 Agustus 2012 saksi pensiun berdasarkanKeputusan Camat Sawahan; Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Sidomulyo, sebagai berikut : 1) Kepala Desa : SUPARJO, Amd.

. ;3) Unsur Staff, terdiri dari :a) Staf Urusan Keuangan : SRI YATINI ASIH ; b) Staf Urusan Pemerintahan : HARTONO ;c) Staf Urusan Umum :ANING RUSMININGSIH, A.Md ; d) Staf Urusan Pembangunan : SUPRAPTININGS IH, S.Sos ; e) Staf Urusan Kesejahteraan Rakyat : SUGITO ;4) Unsur Wilayah, terdiri dari : a) Kepala Dusun Sidomulyo : WIYANA ;b) Kepala Dusun Sidorejo : RIBUT ARI SUMARYATI ; c) Kepala Dusun Wadeng : SISWOJO ;5) Unsur Pelaksana Tekhnis : SUGIONO (saksi sendiri) dan sampaisekarang masih kosong

setelah saksi pension ; Bahwa saksi setelah pensiun sebagai pelaksana tekhnis/ pembantu umumoleh Kepala Desa SUPARJO, Amd, KL. diperpanjang masa jabatannyaselama 1 (satu) tahun, namun tidak dibuatkan SK, sedangkan dasarnyahanya perintah lesan dari Kades Sidomulyo SUPARJO, Amd.KL tersebutdengan katakata MBAH SU, SAMPAIAN DIPERPANJANG 1 TAHUN dansaksi jawab : NGGIH PAK dan perpanjangan masa jabatan tersebutdisejujui BPD dalam musyawarah Desa ; Putusan No. 39 Pid.Sus 2015 PN.SBY Halaman 112 dari 218Bahwa

Saksi selama masa perpanjangannya berkewajiban menjalankanpekerjaan dalam bidang pembantu tekhnis seperti sebelumnya, sedangkanhaknya mendapatkan hak kelola/garap tanah bengkok seluas 5 (lima) kotak yang dikelola sebelumnya ;Bahwan Saksi menjalani masa pensiun terhitung sejak bulan Agustus 2013dan setelah itu pada tanggal 31 Desember 2013 Saksi mendapatkan uangpurna bhakti yang dianggarkan dari Pemkab Madiun sebesar Rp.4.650.000(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan Gajipokok

Desember 2013) penghasilan bersihnya sebesarRp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);Bahwa untuk sisa TKD hak kelola/garap perangkat desa pelaksana tekhnis / pembantu umum seluas 2,5 kotak yang menjadi aset desa pada tahun 2013telah disewakan oleh Pemerintah desa, sedangkan penyewanya yaitu : 1) Sdr WAN, Dusun Sidomulyo Rt.05/Rw.02 seluas 1,25 Kotak;2) SdrAGUS, Dusun Sidomulyo RT.13/Rw.04 seluas 1,25 kotak; Putusan No. 39 Pid.Sus 2015 PN.SBY Halaman 113 dari 21810.Bahwa setahu saksi harga sewa per 1,25

menurut penilaian MajelisHakim YLPK Kalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSMuntuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentinganperlindungan konsumen;*"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku 11 PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga SwadayaMasyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentinganmasyarakat,*Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis

milyard delapan ratusenam puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah ) dariTERGUGAT I, yang setelah dipotong Ppn dan Pph adalah sebesar Rp2.522.666.655 (Dua milyard lima ratus dua puluh dua juta enam ratus enampuluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);3 Bahwa, sesuai dengan Time Schedule pekerjaan yang telah disepakati antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT I, maka PENGGUGAT selaluberusaha untuk bekerja secara profesional dengan memperhatikan timeschedule dan sesuai dengan spesifikasi tekhnis

Sama dasar gugatan Penggugat yaitu yang pada intinyaadalah mendalilkan adanya wanprestasi terhadap Work ContractAgreement Nomor: 01/Const/2017, bertanggal 29 May 2017, tentangsisa pembayaran stage V( Termijn V) ;Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2021/PN Mtryang mana telah ternyata dan terbukti bahwa pengerjaan proyekpembangunan Villa Caravanserai adalah merupakan kecerobohan danketidakprofesionalan cara kerja, tekhnis kerja dan administrasi pelaporanhasil kerja proyek dimaksud

yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dalam pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangantelah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yangberpangkat Bripka dengan Jabatan BA SAT SABARA, dikesatuan Polres AcehTamiang (vide Bukti P1=Bukti T26), dalam hal ini wilayah Polres Aceh Tamiangtersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian Daerah Aceh, sehingga jikadihubungkan dengan Panduan Tekhnis

LingkunganPemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2011, yaitu Hendrawati, BBA; Berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor 110/KPTS/D.10/2011,tanggal 1 Maret 2011, Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggarandan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Kota MetroTahun Anggara 2011, pada Bidang Bina Marga yaitu Daeng Fansyori; Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kota Metro Nomor : 600/001/KPTS/D.1/2011, tanggal 21 Februari 2011, Tentang Penunjukan Pejabatpembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat pelaksana Tekhnis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51tahun 2009 menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan olehtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukitu; Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenagakefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi,analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker;Bahwa tenaga tekhnis

dan rekanan lainnya sudah pernah bersurat kepadaTergugat II (Gubernur) Aceh perihal pembayaran sisa harga volume pekerjaan daruratbencana yang sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/T.I4 yaitu berupa volume PekerjaanPengaman Tebing Sungai Krueng Tiro, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie(Bencana Alam), dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuatoleh Pejabat Pelaksana Tekhnis

berawal dengan adanya informasi dari Website LPSE ProvinsiKalimantan Utara tentang Paket Pekerjaan Peningkatan JalanMangkudulis (DAK 2019), dimana Penggugat sebagai salah satuHalaman 5 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMDPenyedia Barang/Jasa di Tarakan telah ikut dalam tender dalam PaketPekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019) tersebut,dimana Penggugat dengan Persyaratan yang ditentukan telahmemasukkan Dokumen Penawaran serta berkasberkas persyaratanAdministrasi, persyaratan kewalifikasi dan tekhnis

dan mengaku wartawan dari Media Nasionalmeminta informasi tentang data kependudukan, data raskin, kKemudianminta di cetakkan asrip rincian APB Desa Tempuran Duwur tahun 2015;Bahwa 5 (lima) orang tersebut sudah membawa surat perintah daripimpinan redaksi Media Nasional, selanjutnya Saksi sebagai SekretarisDesa memberikan data tersebut kepada Terdakwa atas persetujuan dandisaksikan Kepala Desa Bapak MUNDOPAR dan disaksikan oleh KaurKesra sudara SUTARWO, Kaur Ekbang saudara BUSRIANTO, KaurPembantu Tekhnis