Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 28-02-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
HUKMA.
330 — 228
  • Penyaluran BantuanSosial Secara Non Tunai ; Peraturan Mentri Keuangan RI No.228/PMK.05/2016, tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.254/PMK.05/ 2015,tentang belanja Bantuan Sosial ; Permensos No.10/HUK/2016, tentang Mekanisme Penggunaan DataTerpadu Program Penanganan Fakir Miskin ; Permensos No.11 Tahun 2018, tentang Penyaluran Bantuan PanganNon Tunai ; Juknis penyaluran Bantuan Non Tunai PKH Tahun 2018 ; Perdirjen Penganan Fakir Miskin Nomor 6 / 4 / PER / HK.01/08/2018,tentang Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-09-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2014/PT BDG
Tanggal 22 Oktober 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Endang Supriatna, SH
Terbanding/Terdakwa : Deddy Kusriadi, A.Pi Bin O. Syamsudin
143 — 62
  • Keterangan Ahli Sumargo, BE, SE, M.Si. selaku Tim Tekhnis dariDinas Bina Marga Kotamadya Cirebon .Kedua Ahli tersebut telah melakukan Audit Investigatif (pengecekan fisik)sesual dengan keahlian masing .3.
Pengadilan PN REMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-12-2016 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN REMBANG Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Rbg.
Tanggal 21 Juni 2017 — - WASIMAN. HS, dkk melawan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, DSP Unit Pasar Rembang, dkk
157 — 12
  • sembilan puluh enamribu rupiah);17.Dengan Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut datas adalahmerupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKANjika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketasebagaimana Risalah Lelang Nomor 1602/2016 tertanggal 20 Septemberadalah telah sesuai telah sah dan tidak berntentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkandengan alasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana Buku Il Pedoman Tekhnis
Pengadilan PTUN SAMARINDA
Register : 27-08-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD
Tanggal 3 Maret 2011 —
282 — 201
  • Ridlatama Trade Powerindo telah ada SP 3 dariKepolisian ; Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Daerah(Bawasda) ;Saksi Kedua bernama ARMIN, ST , yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi ikut dalam proses pembuatan telaahan staf ; Bahwa Hasil telaahan staf disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda)Kabupaten Kutai Timur ; Bahwa indikasi saksi ikut dalam proses pembuatan telaahan staf tersebut adalahpada tanggal 22 April 2010 diadakan rapat dengan dinas tekhnis
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 19-09-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
HAJI TAMZIL AL KADRI
Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.Pejabat Pembuat Komitmen
3.PT Aceh Lintas Sumatera
117 — 16
  • Bahwa perusahaan Penggugat dinyatakan lulus pada saat dilakukandilakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan Harga, oleh Tergugat yaituvKelompok Kerja (POKJA) 10 ULP Nanggroe Aceh Darussalam KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018,perusahaan Penggugat menduduki peringkat nomor 2 (dua) dengan nilaipenawaran sebesar Rp 9.328.589.000,00, (sembilan milyar tiga ratus duapuluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)..
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 29-04-2008 — Putus : 23-04-2009 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 138/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2009 —
93 — 28
  • maka dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak akan mengalamikerugian Materiil berupa pengeluaran biaya pembentukan tim due diligence yangterdiri dari USD 140.000 ( seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dansebesar Rp. 140.000.000, ( seratus empat puluh juta rupiah) yang antara lain timdue diligence tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan ; (i) Survei lokasidengan cara menyewa mesin drilling (bor) guna memastikan kandungan cadangantambangnya, (ii) mengeluarkan biaya pembelian alatalat tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 19-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT;
148 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inidikarenakan ketentuanketentuan yang masih membutuhkanperaturan pelaksananya tersebut adalah mengenaihalhalterkait dengan materimateri yang masin memerlukanpenjelasan tekhnis dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Apakah Badan Permusyawaratn Desa (BPD) adalahmerupakan Badan Tata Usaha Negara?
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-08-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 6/PDT.G/2014/PN Pdl
Tanggal 27 Agustus 2014 — YANA SURYANA, dkk Melawan 1. BUPATI PANDEGLANG 2. PT. TAMAN SARI RAYA
118 — 28
  • tertuang dalam berita acaramengenai kesepakatan pembangunan, pengelolaan dan harga jual toko,kios, los dan lapak pasar menes kabupaten Pandeglang antara ketua FKPM(Forum Kerukunan Pedagang Pasar Menes) dengan Direktur UtamaPT.Taman Sari Raya.Bahwa sebelum diterbitkan Surat Rekomendasi dari DPRD KabupatenPandeglang, Surat Keputusan Bupati Pandeglang, Rekomendasi dari DinasPekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang, tentang pembangunan danpengelolaan Pasar Menes sebelumnya.Telah melalui kajian secara yuridis tekhnis
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Srl
Tanggal 8 Maret 2017 — DERAJAD Bin ZAINI;
474 — 123
  • perkebunan ;Bahwa perusahan perkebunan yang ada diwilayah Kabupaten Sarolangunada 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan. 36 (tiga puluh enam) perusahaanbergerak dibidang perkebunan sawit dan 1 (satu) perusahaan bergerakdibidang perkebunan karet luasan izinnya dari 30.000 sampai dengan200.000 Hektare, yang dikelola oleh masyarakat kurang lebih 50.000Hektare ;Bahwa untuk kegiatan perkebunan masyarakat secata finansial tidak ada,apabila kegiatan perkebunan nantinya sudah eksis dalam artian sudahdikelola secara tekhnis
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 14-08-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 25/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
531 — 421
  • Namun yang saksi alami bahwa setelahadanya permohonan dari salah satu perusahaan dipersilahkan.Diikuti sama tim tekhnis kami kelapangan untuk survey. Nantisetelah yang bersangkutan ingin masuk kewilayah itu baruberurusan dengan masyarakat hak ulayat untuk mendapat ijin.Pelepasan hak ulayat tersebut.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 23-04-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 165/Pid.Sus/2015/PN.Bls
Tanggal 9 Juli 2015 — FADLY BIN HARIANTO ALIAS AFAD
59 — 9
  • Dan atas pekeijaan Ahlitersebut Ahli bertanggung jawab kepada kepala sub Direktorat pengawetan danpemanfaatan jenis d Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati DirektoratJenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian LingkunganHidup dan KehutananBahwa tugas pokok Ahlisecara umum selaku Kepala Seksi pengembangansumber daya Genetik adalah membuat prencanaan, program, analisis danbimbingan tekhnis terkait konservasi pengembangan genetik di bidangKonservasi Keanekaragaman HayatiBahwa Ahli
Pengadilan PN Pangkalan Balai Perdata
Register : 22-10-2019 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
176 — 70
  • Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sudah seharusnya21.selama proses pemeriksaan perkara ini dilakukan harus tetap dilakukanpengelolaan terhadap tanaman sawit yang ada diatas lahan sengketa sesuaidengan tekhnis perkebunan, untuk menghindari kerugian yang semakin besar,meliputi kegiatan pemeliharan, panen TBS, melakukan penjualan TBS.Bahwa alasan harus tetap dilakukan pengelolahan terhadap tanaman sawityang ada diatas lahan sengketa adalah untuk menghindari kerugian yang lebihbesar
Pengadilan PN BINJAI Perdata Pembagian Harta
Register : 17-09-2013 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.BJ
Tanggal 13 Nopember 2014 — AGUS, dahulu bernama Agu, Dkk Lawan SETIA, alias Asuk dahulu bernama Theng Kaw, Dkk
190 — 30
  • Sedangkan tentang tekhnis pelaksanaanpanggilan sidang dilakukan secara sah dan patut telah pula diatur dalamBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanMahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan:"Panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri ditempat tinggalnya. Relaas panggilan harus ditandatangani oleh yangdipanggil.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 01-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 75/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : FORESTRIENA ANOM SARI B.
Terbanding/Tergugat I : Nyonya Endang Supriyatiningsih yang dalam hal ini Kapasitasnya Sebagai Wali dari Nona Diyes Restu Ratnaningsih
Terbanding/Tergugat II : Wagiman
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI Cq. MenteriDalam Negeri RI Cq Gubernur Prop. D.I Yogyakarta Cq. Bupati Cab. Sleman Cq. Camat Depok Kecamatan Depok Kab.Sleman Cq. Pemerintah Desa Caturtunggal
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. D.I. Yogyakarta Cq. Kantor Pertanahan Kab. Sleman
Turut Terbanding/Penggugat II : IRVINIA BUDINING ARUM S.
Turut Terbanding/Penggugat III : ARIO DAMAR PRIOJATI
73 — 48
  • Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut datasadalah merupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAKTERBANTAHKAN jika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atasTanah Sengketa sebagaimana Risalah Lelang Nomor 215 /2015 tertanggal30 Juli 2015 adalah telah sah, sesuai dan tidak berntentangan denganketentuan hukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapatdibatalkan dengan alasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agungsebagaimana Buku Il Pedoman Tekhnis Adminstrasi dan Peradilan PerdataUmum
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 24-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 12-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
ADE SOLAHUDIN, SH., MH
Terdakwa:
WAHYONO alias OJONG bin MUADI
136 — 76
  • Terorisme dipahami sebagai kejahatan extra ordinarycrime dan terorganisir yang membutuhkan penanganan khusus, oleh karenanyadiperlukan tekhnis penanganan perkara yang utuh, dimulai dari pembentukanideologi; perbuatan permulaan; perbuatan perencanaan; perbuatan pelaksanaan danpasca kejadian, sehingga dari keterangan saksisaksi,keterangan ahli, alat bukti surat,alat bukti petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri serta data, rekaman atauinformasi, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 23/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR SMG.
Tanggal 4 Juli 2013 — Ir.HARI SUDIARTO Bin H.SUBIYANTO
69 — 5
  • Wahana MuliaBersama dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namunoleh Pokja ULP, CV. Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakansebagai Calon Pemenang Pertama.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakanCV. Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai PenyediaBarang, maka pada tanggal 12 Oktober 2011 Terdakwa Ir. HARISUDIARTO Bin H. SUBIYANTO telah memesan barang berupa AlatPeraga SD kepada CV.
    Wahana MuliaBersama dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namunoleh Pokja ULP, CV. Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakansebagai Calon Pemenang Pertama.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakanCV. Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai PenyediaBarang, maka pada tanggal 12 Oktober 2011 Terdakwa Ir. HARISUDIARTO Bin H. SUBIYANTO, merasa mempunyai sarana dankesempatan untuk memesan barang berupa Alat Peraga SDkepada CV.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg.
Tanggal 29 April 2014 — MOH. FAIZUN, S.Sos, MT
80 — 24
  • Pembangunan 358,20Jalan Lingkungandan Saluran diDesa Bantrung Kecamatan Bateailit 342,8615,34 2. terdapat Selisin volume besi terpasang dibandingkan denganRencana Anggaran Biaya yang ada dalam kontrak karenadiameter besi yang terpasang lebih kecil dari spesifikasi tekhnis yaitu :No. RUAS JALAN RAB Terpasang Selisih(kg) (Kg) (Kg)1. Penataan Lingkungan Pemukiman Di Desa 33.044,40 17.497 ,98 15.546,42Sidialit2.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 24-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 25/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 20 Juni 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : JHON LEONARDO HUTAGALUNG, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI
56 — 89
  • ./10/BJ/2015 Tentang Penunjukan PemegangKekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Tekhnis,Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa BeringinJaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran2015, bersamasama dengan EDI SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang) selakuKetua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga SukaDesa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing!
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2012 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2012 — RESTONO, S.Pt
81 — 13
  • BKP4 temasuk KegiatanPenyuluhan Dan Bimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur ;bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang samasama berkerja pada BadanKetahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh Pertanian (BKP4) Pulang Pisau ;bahwa saksi tahu BKP4 pada Tahun 2010 mendapatkan kegiatan Penyuluhan DanBimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur yang sumber dananya dari APBD sebesarRp. 15.000.000,(iima belas juta rupiah);bahwa setahu saksi Pelaksana Kegiatan adalah Terdakwa dengan Surat KeputusanBupati selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 201 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 30 Maret 2016 — HJ. TATTY GUSWATI Binti H. SOBANDI
79 — 19
  • Purwakarta adalah sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) ;Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya karena secara tekhnis dasar dariKoperasi pedagang pasar palumbon Jaya maniis (Koppas) Kec.
    yangdilaksanakan oleh pihak Dinas Koperas,UMKM, dan Perindag KabupatenPurwakarta pada saat pelaksanaan pembangunan Pasar Palumbon olehPT.PUTRI SELARAS adalah dalam bentuk Jlaporan perkembangan dandilaporkan ke Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha KementerianKoperasi dan UKM RI ;Bahwa benar setahu saksi pelaksanaan pembangunan Pasar Palumbon tersebutsudah selesai dilaksanakan pada bulan April 2014 ;Bahwa benar setahu saksi secara bangunan Pasar Palumbon tersebut sudahselesai akan tetapi secara tekhnis