Ditemukan 6228 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-02-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 13/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR. Tanggal 11 Juli 2013 — Ir. H. SYAHRIL, M.Si
143 — 31
143 — 31
Pelalawan.Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2009 ada dilakukan penyelamatanoleh karena gedung islamic bermasalah.Bahwa secara tekhnis saksi tidak mengetahui masalah dalam pembangunanIslamic Center.Bahwa sepengetahuan saksi saat ini bangunan islamic center tidak terawat,dinding yang retak sudah diperbaiki sehingga tidak nampak lagi adanyakeretakan, pondasi sudah tidak turun lagi dan di sekitar bangunan islamiccenter kondisinya berawa.Bahwa sepengetahuan saksi jarak antara bangunan islamic dengan
Register : 18-08-2011 — Putus : 25-11-2011 — Upload : 06-10-2012
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 54/PID.B/2011/PN.SML Tanggal 25 Nopember 2011 — WILHELMINA SALEMBUN
99 — 42
99 — 42
2003 dan dilantik di Ambonsesuai surat keputusan KPU Pusat tanggal 13 Juni 2003 Nomor 350 TahunDOOD ; esecesssceseresssaesietsssas 132 tesese 1 eee ri reenee nesee Bahwa saksi selaku Ketua Pokja dengan tugas dan tanggung jawab untukmemverifikasi setiap administrasi bagi setiap calon legislatif dengan tenggangwaktu selama 1 MINQQU 722 nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nene Bahwa terjadi pemisahan tugas antara KPUD dan Bagian KesekretariatanKPUD dimana tugas KPU adalah melaksanakan tugas tugas secara tekhnis
Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.SBY Tanggal 22 April 2014 — MOKHAMAD FIRMAN, SH.M.Si ;
KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
66 — 15
66 — 15
melakukan audit investigative terhadap Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi kabupaten Madiun dari tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012,dengan Alokasi dana DBHCHT tersebut totalnya sebesar Rp.775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluhlima juta rupiah) untuk beberapa kegiatan dan dikelola oleh Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)yang mempunyai alokasi dana masingmasing, Tim audit memperoleh temuan, a.l : adanyapenyimpangan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang pejabat selaku pejabat pelaksana Tekhnis
Register : 12-01-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 30-01-2013
Putusan PN MENGGALA Nomor 1/Pdt.G/2012/PN.MENGGALA Tanggal 17 Januari 2013 —
71 — 36
71 — 36
tekhniskepada Petambak Plasma atas kegiatan budidaya udang yang dilaksanakan;Menampung dan membeli seluruh hasil panen produk tambak dari petambak plasmaberdasarkan standar mutu yang disepakati para pihak dengan harga dasar satuan jual beliudang;Memberikan potongan harga kepada Petambak Plasma lunas yang melakukan pembeliansarana produksi dari perusahaan inti secara tunai, dengan tingkat potongan harga yangditentukan oleh para pihak dalam mekanisme transaksi budidaya udang;Memberikan penyuluhan tekhnis
Register : 18-05-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2020/PTUN.BDG Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
M. JOHAR FIRDAUS
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
329 — 122
M. JOHAR FIRDAUS
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
329 — 122
Namun dalam tekhnis pelaksanaan pendidikanyang bersifat umum tersebut terdapat ketentuan khusus yang pada pelaksanaan dilapangan akan menemukan halhal yang bersifat eksepsional karena adanyaberbagai faktor dan konteks yang tidak memungkinkan aspek umum tujuantersebut dilaksanakan. 20 2n nn none nn en acne nn nnnsKetiga, berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa Majelis Hakim menguji perkaraa quo berdasarkan Lex specialis derogat legi generali yang artinya UndangUndang yang khusus mengesampingkan UndangUndang
Putus : 10-03-2009 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1394K/PID.SUS/2008 Tanggal 10 Maret 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH vs. Ir. HERMAN bin WAHIDIN
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
NAD Tanggal Nomor52/KPTS/BRR.PBPP/2005, tentang Petunjuk Tekhnis Direksi PekerjaanPada Bagian Satker BRR Pengendalian Banjir Dan Pengamanan PantaiProv.NAD ;25.
Register : 04-04-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pid.Sus/2014/PN.Plg Tanggal 15 Juli 2014 — Drs. ANTONI RIADI BIN MAHADI
92 — 14
92 — 14
kebersihandi RSDBasemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2012 dr.Eddy Kenedy,SpB.Fisa Bin H.Soekeri Wasip selaku Direktur dan Penggguna AnggaranRumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam kemudianmenerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800/071/ RSDB/ tahun 2012 tanggal18 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) tahun anggaran 2012 dimana dalam surat keputusan tersebut Sdr.terdakwayang secara struktural menjabat Kepala Bagian Tata Usahaditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis
Putus : 12-06-2012 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 27/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg Tanggal 12 Juni 2012 — Ir. HERU DJATMIKO, MM Bin KANTJONO
231 — 58
231 — 58
Suyatno KepalaCabang PT Adhi Karya Semarang, kemudianterdakwa menyuruh staf bernama Agung Subgyo83untuk mencari informasi ke Dinas PU PwmkabKendal:Bahwa setelah Terdakwa mendapat laporan daristaf tersebut, kemudian memerintahkan untukmengikuti persyaratannya;Bahwa sebelum lelang dilakukan pernah ketemudengan Pak Suyatno, yang mengatakan jika nantimenang lelang maka Hutama Karya akandibebani untuk membayar pinjaman Pemkab;Bahwa Hutama Karya menang lelang karenatelah memenuhi tekhnis dan administrasi
Putus : 08-09-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/PID.SUS/2016 Tanggal 8 September 2016 — ELIYANA KOTAMBUNAN, S.E.
97 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1016 K/PID.SUS/2016korupsi Penggunaan Anggaran Kegiatan Program HarmonisasiRancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 20072027pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, Kegiatan KoordinasiPemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan PeningkatanKemampuan Tekhnis Aparat Perencanaan, dan Kegiatan PeningkatanRencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara TahunAnggaran 2010, yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa benar saksi
Register : 30-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN SENGETI Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt Tanggal 12 Maret 2020 —
704 — 631
704 — 631
Dokumen lingkungan berupa UKLUPL / AMDAL.Rekomendasi dari Tim Tekhnis dinas terkait.Surat Pernyataan pemenuhan Komitmen dari pihak PT. TNIBahwa benar 3 hal tersebut diatas harus disampaikan/diteruskan kepadapihak kantor DPMPTSP Kab. Muaro jambi, apabila 3 hal tersebut sudahdisamapaikan maka pihak Kantor DPMPTSP kab.
Register : 09-02-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 2/PDT.G/2015/PN Kla Tanggal 13 Mei 2015 — Penggugat:
PT. Hutarma Karya (Persero)
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Selatan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
107 — 24
PT. Hutarma Karya (Persero)
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Selatan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
107 — 24
HK.WVI/Mm.002/I/2015, Hal:Undangan SCM Tahap 2 Proyek Pembangunan Jalan Poros Kabupaten11.12.Lampung Selatan, tanggal 5 Januari 2015 (Bukti P 12), yang pada intinyamenyampaikan bahwa: Sehubungan dengan proses penyusunan perencanaan tekhnis yangbelum sampai ketahap mekanisme asistensi perencanaantekhnis,maka kegiatan fisik lapangan belum dapat PENGGUGAT laksanakan; Sehubungan belum adanya kegiatan fisik di lapangan, maka untuksementara kegiatan PENGGUGAT laksanakan di kantor PENGGUGAT diJI.
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/PID.SUS/2017 Tanggal 13 Maret 2017 — TERDAKWA I. EMRIZAL, S.T, dan TERDAKWA II. Ir. FIRMAN DALIL, MTP
145 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 300 K/PID.SUS/2017Pasal 7 ayat (3) : Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dan Pengawas Pekerjaan merupakan TimPendukung Pejabat Pembuatn Komitmen(PPK) untuk membantu pelaksanaanbarang/jasa;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 1/7 tahun 2003 tentangKeuangan Negara:Pasal 3 point 1 : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilandan kepatututan;Bahwa berdasarkan UndangUndang
Karenaberdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuai denganspesifikasi dalam kontrak awal maka akan beresiko terhadap Kualitas dankekokohan struktur bangungan yang sudah pasti akan menimbulkandampak terhadap keselematan manusia yang menggunakannya dikemudianhari;Bahwa patut diduga hasil perhitungan dari BPKP merupakan hasil copypaste dari hasil pemeriksaan ahli Drs. Zahrul Harmen, ST.MM tanpamelakukan pemeriksaan kelapangan lebih lanjut.
Register : 26-11-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg Tanggal 8 Maret 2021 — JPU ADI WIRATMOKO
TDW KHILMI FAHRUDIN
224 — 61
224 — 61
Saksi tidak mengetahui secara pastidetail saat pelaksanaan dilapangan secara tekhnis, karena telah dikerjakansendiri olen Terdakwa yang Saksi kenal dan tahu punya keahlian dalaminstalasi Genset;Bahwa dalam menyerahkan kegiatan tersebut tidak ada Surat Kuasapengerjaan hanya secara lisan dengan dasar kepercayaan saja denganpertimbangan Terdakwa sudah ahli dalam instalasi Genset dan itu sudah Saksiketahui saat di Jakarta, ketika Terdakwa sebagai marketing dari PowerlinkGenerator Set di Bandung dan saat
RAKOMEL;Bahwa setelah merasa cukup melalui komunikasi via WA maupun telepon dandipastikan bahwa dokumen penawaran administrasi harga dan tekhnis sudahlengkap, Terdakwa meminta Saksi YOHAN untuk mengupload nya di sistemLPSE;Bahwa berawal di sekitar bulan Januari 2018, ketika Terdakwa masih sebagaimarketing genset di PT. Sumber Aneka Power Bandung, Terdakwa membukaSistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Indonesia.
Register : 04-10-2011 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tanggal 20 Februari 2012 — DIK DIK HARDY MARDIEZA1 M.Psi Bin SALUM
220 — 58
220 — 58
farmasi dan alat kesehatan serta konsumer produk.Bahwa PT Parit Padang tidak pemah menjadi rekanan di RSUD SekarwangiKabupaten Sukabumi.Bahwa PT Kasih Karunia Kekal (K3) hanya pernah meminta PT Parit Padang untukmenerbitkan surat dukungan dan penawaran harga obatobatan serta alat kesehatanpada tanggal 01 Juli 2009 namun produk yang didistribusikan oleh PT Kasih KaruniaKekal ke RSUD Sekarwangi tidak pernah membeli dari PT Parit Padang sesuaidengan lampiran Serita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Tekhnis
Bogor.Bahwa PT Indofarma Global Medika didirkan sejak tahun 1998 dan saksi sebagaiKepala Cabang sejak Pebruari 2009 dan PT Indofarma Global Medika bergerakdibidang farmasi dan Alat Kesehatan.Bahwa PT Indofarma Global Medika tidak pemah menjadi rekanan di Rumah SakitSekarwangi Kabupaten Sukabumi.Bahwa PT Kasih Karunia Kekal kepada perusahaan saksi pemah meminta suratdukungan untuk penawaran harga obat generik pada tanggal 30 Juni 2009 sesuaidengan lampiran Serita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Tekhnis
Register : 12-11-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi Tanggal 2 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ANSHARULLAH JAMAL T, S.E.
158 — 85
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ANSHARULLAH JAMAL T, S.E.
158 — 85
Konawe Utara serta beberapaKepala SKPD pada instansi tekhnis yang terkait; Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah anggaran pengadaan tanahtahun 2015 terlaksana sesuai dengan jumlah anggaran atau tidak; Bahwa saksi mengatakan tidak benar keterangan dari terdakwa SulkarnainSinapoy pada berita acara pemeriksaan penyidik pada point 15, yangmengatakan bahwa Terdakwa Sulkarnain Sinapoy pada tanggal 3 Februari 2015pernah menyerahkan dana kepada saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
Register : 07-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Ck Tanggal 14 Nopember 2019 — CV. ADR Vs PT. Sankei Gohsyu Indutries, Dkk
209 — 559
209 — 559
daftar ulang;c. pencabutan izin oleh Bupati.(2) Izin dicabut apabila :a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahunsejak izin dikeluarkan;b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasalpasal dalamPeraturan Daerah ini;35.Bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2a)Perda Kabupaten Bekasi No.09 Tahun 2007 tentang Izin PemanfaatanLimbah Non B3 yang Bernilai ekonomis mengatur tentang tekhnis
Register : 09-12-2013 — Putus : 06-10-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.Tipikor/2013/PN.AB Tanggal 6 Oktober 2014 — IVONNE FILANNY MATITAPUTTY
64 — 38
64 — 38
Saksi sampaikan ke kepala dinas bahwa tugas ini terlalu beratuntuk saya karena saya bukan tenaga tekhnis tapi kepala dinas katakan bahwalaksanakan saja karena diperintahkan maka Saksi terima saja ;Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menjadi PPTK ;bahwa menurut saksi yang salah dalam perkara ini adalah Kepala Dinas ;bahwa Saksi tahu tidak tentang prosesproses perjanjian kerja, SPMK, dan suratsuratlain.
Putus : 14-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2761 K/Pdt/2013 Tanggal 14 Agustus 2014 — PERSEROAN TERBATAS (PT) PUSPITA ALAM KURNIA, DK
VS
1. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
83 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tuan Kusumahadi selaku Pengendali Mutu, Tuan Mashud selakuPengendali Tekhnis, Tuan Ali Ahsan selaku Ketua Tim, TuanSugianor selaku Anggota Tim, kesemuanya berkantor di BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiKalimantan Selatan, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 32,5 Banjarbaru,Kalimantan Selatan;Hal. 1 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Il/Pembanding;dan:Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Cq.
Register : 02-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 8/G/2021/PTUN.BJM Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
JUHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN,Cs
283 — 166
JUHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN,Cs
283 — 166
Bahwa penerbitan Sertpikat Hak Milik (SHM)12329 telahmendapatkan Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan IzinPerubahan Penggunaan Perubahan Tanah atas tanah Hak Milik HusniDahlan yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbarusebagaimana Risalah Nomor 98/2013 Tanggal 18 Oktober 2013 (videbukti T II Intv3=T2.43);10. Bahwa Muhammad Husni Dahlan mulai tahun 2014 sampaidengan tahun 2019 telah membayar pajak Bumi dan Bangunan untukSertpikat Hak Milik (SHM)12329 (vide bukti T II Intv5);i.
Register : 26-05-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 1 September 2015 — - SULASMI Binti H.SAMSUDIN
- MUHAMMAD FADHIL,SE Als FADHIL Bin TABRI
-,YAYA DAMAYANTI Als YAYA Binti LISGANI
137 — 23
137 — 23
Inhil Tahun Anggaran 2012dengan pagu anggaranya sebesar Rp.123.650.000, (seratus duapuluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa benar saksi menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) sejak tanggal 20 April 2012 yang mana dasarnya yaitu SuratKeputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
SARIPEK.Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu :1.
Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatatas namaHalaman 92 dari 301 halaman Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr2.3.Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatatas namaMenyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatatas nama Bahwa benar yang menjadi acuan atau pedoman saya dalammelaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dalam kegiatan tersebut diatas adalah:a) Surat Perintah Kerja / Kontrak Nomor : 904 / DKPKP / P4 / IX /2012 / SPK66, tanggal 7 September 2012