mengutip pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI nomor 419 K/Pdt/2002 disampaikan bahwa dalam Buku Himpunan Tanya Jawab MasalahTeknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yang dihimpun oleh MahkamahAgung RI disebutkan untuk tanah yang telah dibebani hipotik (sekarang haktanggungan) tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan,karenamenurut undangundang suatu piutang/kredit/tuntutan uang lainnya yangHal. 15 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Bkt1624.20.26.dijamin dengan hipotik mempunyai hak preferen

Akta Pemberian Hak Tanggungan("APHT) No. 707/2012 tanggal 13 September 2012 dibuat oleh dan dihadapan Tri Mujahiddin Zen, Sarjana Hukum, PPAT di KabupatenWonogiri;Untuk selanjutnya disebut sebagai Agunan Kredit.Bahwa merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri karena Agunan Kredit dimaksud telah dibebani hak tanggunganmaka memberikan hak didahulukan atau diuttamakan hak preferen kepadaTergugat pihak yang beritikad baik tee goeder trouw sehingga karenanyasecara hukum harus

Gajah MadaNo. 17 Jakarta Pusat, sesuai dengan penetapan Hakim Pengawas No. 01/HP/V/2011/PN.JKT.PST, yang dipimpin oleh Hakim Pengawas yang ditunjukdidalam putusan No. 10/PKPU/2011/PN.JKT.PST, dengan dihadiri oleh Pengurusdan para Kreditor tanpa dihadiri oleh Debitor (lihat lampiran 9 daftar hadir);Bahwa jumlah Kreditor yang mengajukan tagihan sejumlah 27 Kreditor sejumlah Rp.41.939.586.462,00 terdiri dari 26 Kreditor Konkuren dan 1 Kreditor Preferen yangdiakui sementara oleh Pengurus (lihat lampiran

Maret2010, Tergugat selaku Kreditur (Pemegang Hak Tanggungan) berhakmenjual obyek Hak Tanggungan melalui lelang tanpa menunggu jatuh tempo;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat No. 11, karenatanah dan bangunan SHM No. 03155/Kelurahan Karangklesem dan SHMNo. 03696/Kelurahan Karangklesem, telah diserahkan oleh Penggugatsebagai jaminan kredit kepada Tergugat dan telah dibebani HakTanggungan Peringkat Pertama, sehingga Tergugat sebagai pemegangHak Tanggungan berkedudukan sebagai Kreditur Preferen

YUHESTUTI selaku Penjamin telah secara sadar dan sukarelamenyerahkan Obyek Sengketa sebagai jaminan/agunan kredit gunamenjamin pelunasan hutangnya yang terhadapnya telah dibebani haktanggungan sehingga TERGUGAT selaku Kreditur sebagai pihak yangberitikad baik te goeder trouw mempunyai hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen sehingga secara hukum haruslah diberikanperlindungan hukum dan didahulukan dalam pemenuhan hakhak dankepentingannya ;Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pm.7

(Tergugat I) wanprestasiIngkar janji maka Tergugat II berhak untuk melakukan eksekusi/penjualan atas Objek Jaminan, sebagai penyelesaian kewajibanPenggugat kepada Tergugat I;6 Bahwa seluruh proses yang dilakukan mulai dari PengikatanKredit, Pengikatan Jaminan dan Permohonan Lelang adalahsudah melalui mekanisme dan prosedur hukum yangberlaku, tidak ada yangdilanggar dalam proses pemberian kredit ini.Bahwa Tergugat II dilindungi oleh Undangundang sebagaipemegang hak tanggungan yang mempunyai hak preferen

Dalam hal ini Penggugat selakuDebitur telah Wanpretasi sehingga konsekuensi hukum yang harusditerima oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian yang telahdisepakatinya dengan Tergugat selaku Kreditur adalah Tergugat berdasarkan Hak Preferen yang dimilikinya dapat melakukanpelelangan obyek jaminan (Obyek Sengketa) jika PenggugatWanprestasi terhadap Perjanjian yang telah disepakati.2.

Dalamhal ini Penggugat selaku Debitur telan Wanpretasi sehinggakonsekuensi hukum yang harus diterima oleh Penggugatberdasarkan Perjanjian yang telah disepakatinya dengan Tergugat selaku Kreditur adalah Tergugat berdasarkan Hak Preferen yangdimilikinya dapat melakukan pelelangan obyek jaminan (ObyekSengketa) jika Penggugat Wanprestasi terhadap Perjanjian yangtelah disepakati.2.

Bahwa, PARA PELAWAN dalam dalil bantahannya telah menyatakanTERLAWAN Il telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karenatelah mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan atasobjek jaminan kepada TERLAWAN Ill.Perlu diketahui dasar pengajuan lelang eksekusi hak tanggungan olehTERLAWAN Il (memiliki hak preferen) kepada TERLAWAN Ill adalahmerujuk kepada pasal 6 jo. 20 ayat 1 UU No. 4 tahun 1996, sehinggayang dilakukan oleh TERLAWAN Il adalah sudah sesuai perundangundangan yang berlaku atau berlandaskan

Akta Pengikatan Hak Tanggungan(APHT) No. 141/2010 oleh Notaris/ PPAT Winarni, SHDengan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut, maka TERLAWAN Il memiliki hak preferen untuk mendapatkan/ memperolehpelunasan atas seluruh hutang PELAWAN Il, jika PELAWAN Il dikemudianhari terobukti Wanprestasi.aBahwa dalam melaksanakan kewajibannya PELAWAN Il selakudebitur, faktanya tidak dapat memenuhi angsurannya, hal mana diakuidalam dalil bantahan PARA PELAWAN poin 6, sehingga PELAWAN Ilterbukti wanprestasi

Bahwa dengan terpenuhinya secara yuridis formil atas perjanjianpembiayaan dan pencatatan atau pembebanan hak tanggungan atasJaminan Kredit, maka merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri jika Para Tergugat secara hukum adalahsebagai pihak yang beritikad baik te goeder trouw yang telahmemberikan pembiayaan atau kredit kepada HAMKA ULTA, karenanyapara Para Tergugat selaku kreditur mempunyai hak didahulukan ataudiutamakan preferen atas hakhak dan kepentingannya gunapemenuhan

., dan telah terbit Sertifikat HakTanggungan Peringkat Pertama Nomor 1169/2012 yang berkepala DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga karenanyaTergugat memiliki hak didahulukan atau diutamakan (hak preferen) apabilaPenggugat selaku Debitur telah lalai/wanprestasi;Disamping itu berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :186/2012 tanggal 1 April 2012 ditentukan klausula antara lain :Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya,berdasarkan perjanjian utang piutang

Bahwa perlu Penggugat pahami UndangUndang Nomor 4 tahun1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan BendaBenda yangBerkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) merupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual objekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualannya itu apabila Debitur wanprestasi/ciderajanji;Z.

Ledok telah dibebani dengan Akta Pemberian Hak TangunganNomor 178/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang tanggungan PeringkatPertama Nomor : 1258/2010 yang berkepala Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sehingga karenanya Tergugat I memiliki hakdidahulukan atau diutamakan (hak preferen) apabila Penggugat selakuDebitur telah lalai/Wanprestasi :Disamping itu berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor178/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan PPATRita Suprapti, SH

pihak mendalilkan dalam akta kesepepakatan tersebut,bahwa harta harta tersebut saat ini masih dijadikan jaminan utang di bank.Atas keadaan tersebut, Majelis mengangap kepemilikan Penggugat danTergugat terhadap harta sebagaimana dimaksud tidaklah sempurna, karenadengan dijadikannya harta tersebut sebagai jaminan utang, maka hakkebendaan terhadap harta tersebut dimiliki oleh pihak ketiga yang dalam halini adalah Bank, dimana pemegang hak kebendaan tersebut mempunyai hakprevilage sebagai Kreditur Preferen

Bahwa, oleh Karena Turut Tergugat III selaku debitur telah Wanprestasi makaTurut Tergugat Il sebagai Kreditur Preferen (Pemegang Hak Tanggungan)memiliki hak untuk menyelesaikan kredit macet Debitur melalui lelang, sebabtelah terlegitimasi dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang BerkaitanDengan Tanah :APABILA DEBITOR CIDERA JANJI, PEMEGANG HAK TANGGUNGANPERTAMA mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendin melalui

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatJalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, sesuai dengan penetapan HakimPengawas No. 01/HP/V/2011/PNJKT.PST, yang dipimpin oleh HakimPengawas yang ditunjuk di dalam putusan No. 10/PKPU/2011/ PN.JKT.PST,dengan dihadiri oleh Pengurus dan para Kreditor tanpa dihadiri oleh Debitor(lihat lampiran 9 daftar hadir) ;Bahwa jumlah Kreditor yang mengajukan tagihan sejumlah 27 Kreditorsejumlah Rp. 41.939.586.462,00 terdiri dari 26 Kreditor Konkuren dan 1Kreditor Preferen

tanah SHM No.411, tanahSHM No.160, tanah SHM No.159 dan tanah SHM No.598telah diikat dengan Hak Tanggungan oleh TERGUGAT,maka berdasarkan:Sertifikat Hak Tanggungan No.01288/201 2,Sertifikat Hak Tanggungan No.00147/2012,Sertifikat Hak Tanggungan No.01742/2011,Sertifikat Hak Tanggungan No.01743/2011,Sertifikat Hak Tanggungan No.01632/2011,Sertifikat Hak Tanggungan No.01741/2011,Sertifikat Hak Tanggungan No.00658/201 1dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01544/ 2011,TERGUGAT bertindak selaku kreditur preferen

Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/K/N/2007tertanggal 13 Juli 2007 pada halaman 5 alinea 2 dan 3 = yaitu:YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG KEDUDUKAN BURUH BERADADI BAWAH KREDITUR SEPARATIS Judex Facti Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkanhukum atau melanggar hukum yang berlaku sebab hak karyawankedudukannya sebagai Kreditur preferen yang berada di bawah KrediturSeparatis yaitu Kreditur yang mempunyai hak yang didahulukan sesuaidimaksud

Dalam Pertimbangannya HakimKasasi menyatakan bahwa hak karyawan sebagai keditur preferen beradadibawah kreditur separatis, Untuk lebih jelasnya kami kutip dari alinea 2dan 3 halaman 5 Putusan Kasasi sebagai berikut:Judex facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukumyang berlaku sebab hak karyawan kedudukannya sebagai kreditur preferen yang berada di bawah kreditur separatis yaitu kreditur yang mempunyai hakyang didahulukan

Jkt.Pstdiakui oleh Penggugat adalah sebesar Rp 215.462.836.371 (dua ratuslima belas miliyar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus tigapuluh enamribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), dari total Total Tagihandiakui sebesar Rp 351.007.072.825,39 (terdiri dari Preferen sebesar Rp4.341 .385.773,46 dan Konkuren sebesar Rp346.665.687.051,93), ataudengan kata lain, tagihan induk perusahaan Debitur Pailit memiliki porsitagihan kurang lebih 62%.

Jakarta Pusat, dengan agendaPencocokan Utang Pajak dan Pencocokan Piutang PTGeo Cepu Indonesia (Dalam Pailit), besertalampirannya. 11.Bukti P11Daftar MadirRapat Verifikasi Lanjutanll, pada MariSelasa, tanggal 17 Oktober 2017, di Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 12.Bukti P12Masil Rapat Verifikasi Lanjutan, pada Mari Selasa,tanggal 17 Oktober 2017, di Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, berupa DaftarTagihan Kreditor Konkuren Sementara dan DaftarTagihan Kreditor Preferen

Niaaapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untukpencocokan utangPajak dan Pencocokan Piutang PTGeo Cepu Indonesia (Dalam Pailit) beserta Lampiran 14.Bukti P14Daftar MadirRapat Verifikasi Lanjutan Selasa, tanggal24 Oktober 2017, di Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat 15.Bukti P15Masil Rapat Verifikasi Lanjutan, pada Mari Selasa,tanggal 17 Oktober 2017, di Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, berupa DaftarTagihan Kreditor Konkuren Sementara dan DaftarTagihan Kreditor Preferen

Bahwa Penerima fidusia mempunyai hak preferen danberpindahnya kepemilikan benda dari pemberi fidusia kepenerima fidusiasetelah terbitnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU RINo. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka jika terjadipermasalahan hukum tidak bisa dilaksanakan eksekusi karenapengalihan kepemilikan hak dari pemberi fidusia ke penerima fidusiabelum terjadi dan untuk barang jaminan masih milik si pemberi fidusia.

Bahwa Penerima fidusia mempunyai hak preferen dan berpindahnyakepemilikan benda dari pemberi fidusia kepenerima fidusia setelah terbitnyajaminan fidusia diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU RI No. 42 tahun 1999tentang Jaminan Fidusia, maka jika terjadi permasalahan hukum tidak bisadilaksanakan eksekusi karena pengalihan kepemilikan hak dari pemberifidusia ke penerima fidusia belum terjadi dan untuk barang jaminan masihmilik Si pemberi fidusia.

No. 371 K/Pdt/2014telah dibebani hak tanggungan maka telah memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen kepada Tergugat I sebagai Kreditur yang beritikadbaik yang telah memberikan kredit kepada Penggugat I selaku Debitur dengansepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat II selaku istrinya sehingga karenasecara hukum Tergugat I harus dilindungi dan atau didahulukan hakhak dankepentingannya;2.