gugatannya sebagai objek sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan demikian telah terdapat kekeliruanmengenai objek sengketa yang dimaksud Penggugat didalam qugatannya, yaitu objek tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat yang menurut Penggugatbersengketa dengan para Tergugat, ternyata berlainan objek atau lokasi denganyang diklaim oleh Para tergugat sebagai miliknya atau dengan kata lain didalamperkara ini tidak terdapat tumpang tindin

Hendri Rumenganyang telah terpagar tembok atau termasuk dalam pagar tembok bidangtersebut, penerapan hukumya sangat keliru karena saksi Supardiasyahbukan saksi ahli yang diperhadapkan dalam kesaksian didepanpersidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan,;Bahwa dengan tidak adanya bukti autentik dari badan pertanahan NasionalKota Balikpapan adanya tumpah tindin antara Pemohon selaku pemegangSHM Nomor 2083 dengan Hendri Rumengan HGB Nomor 2241 sehinggaJudex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) sangat

Dalam hal terjadi tumpang tindin WIUP, maka Bupati Morowaliharus memperhatikan:e Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral No. 1453K/29/MEM/2000tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan TugasPemerintah Di Bidang Pertambangan Umum (untukselanjutnya disebut sebagai Kepmen ESDM No.1453/2000), yang menyatakan:Hal. 18 dari 148Hal.

Pada tanggal 18 November 2014, Bupati Morowalimenerbitkan Keputusan Bupati Morowali No.188.4.45/KEP.0243/DESDM/2014, tertanggal 18 November2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi PT Bintang Delapan Wahana (untuk selanjutnyadisebut sebagai Keputusan Bupati Morowali No. 0243); Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 0243 tersebut,maka IUP Operasi Produksi PT BDW tidak berlaku lagi,sehingga WIUP Operasi Produksi Penggugat (PT DIM) tidaklagi tumpang tindin dengan WIUP Operasi

Putusan No. 19/G/2016/PTUN.PL12.Bahwa dalam menyelesaikan konflik tumpang tindin WIUP OperasiProduksi Penggugat (PT DIM) dengan WIUP Operasi Produksi PTBDW, Tergugat seharusnya membatalkan IUP Operasi ProduksiPT BDW dan bukan melakukan penciutan terhadap WIUP OperasiProduksi Penggugat (PT DIM) berdasarkan Obyek Sengketa;Keputusan Tergugat menciutkan WIUP Operasi Penggugat (PTDIM) berdasarkan Obyek Sengketa, jelas bertentangan denganhukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atauasasasas

Dengan kata lain, seharusnya Tergugatmembatalkan WIUP Operasi Produksi milik PT BDW, yangmenumpang tindin WIUP Operasi Produksi Penggugat; Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti Obyek Sengketa telahbertentangan dan/atau melanggar ketentuan perundangundanganyang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 2 ayat (1) KepmenESDM No. 1453/2000 Jo. ketentuan Pasal 44 ayat (4) PP No.23/2010 Jo. angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral danBatubara No. 01.E/30/DJB/2016, tanggal 5 Januari 2016; Obyek

kemungkinan sepeda motor yang mereka kendarai melewatijalur jalan lain sehingga bertabrakan dengan sepeda motor korban;Bahwa saksi membenarkan fotofoto maupun barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;Bahwa yang saksi tahu, saat itu korban jatuh agak jauh dari sepeda motornya,tetapi bagaimana kondisinya saksi kurang tahu karena saksi sendiri juga dalamkeadaan luka dan sakit akibat kecelakaan tersebut;Bahwa pada waktu itu terdakwa jatuh bersamasama dengan saksi dan merejaterjatuh saling tumpang tindin

Bahwa berdasarkan data yang adapada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Buku Tanah Hak Milik No. 136, 137,195, 196, 197 dan 198/Intaran belum pernah dimatikan yang sampai saat inimasih berlaku (iiidup), sehingga terjadi tumpang tindin hak sebagian antara 6enam.Hak Miik tersebut dengan Hak Guna Bangunan No. 86/Sanur Kaja, yangdahulu Hak Guna Bangunan No.4/Intaran tercatat atas nama PT. Wynncor Bali(Tergugat IV). Point 3.

Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan Gelar Perkara di BPNRI tanggal 2 Desember 2010 dengan kesimpulan ke 6 (enam) bidangtanah hak milik tumpang tindin dengan Hak Guna Bangunan No.4/Intaran atas nama PT. Wynncor Bali, sebagaimana Berita Acara HasilGelar Perkara No. 203/BAHGP/DV/)UI/2010.d.

WynncorBali (Tergugat IV);Hal 66 dari 76 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2015/PN.DpsMenimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dengan ParaTergugat, maka dapat ditarik kesimpulan permasalahan dalam perkara aquoadalah apakah benar telah terjadi tumpang tindin antara tanah obyek sengketamilik Penggugat dengan tanah milik Tergugat IV dan apakah perolehankepemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat IV didapat secara cacat hukum;Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg berbunyi barang siapa mendalilkanmempunyai

Bahwa dalil Penggugat mendalilkan dengan diterbitkannya Obyek sengketatersebut oleh Tergugat, maka terjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikPenggugat;won Bahwa dali Penggugat diatas oleh Tergugat II Intervensi barumengetahui akan hal tersebut setelah adanya Gugatan ini bahwa tanah milikTergugat II Intervensi telah ada Sertifikat lain diatasnya atas nama Penggugat,bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi binggung, bagaimanamungkin tanahmiliknya yang telah dibeli dan pemilik tanah sebenarnya

Bahwa dari peta bidang tanah (vide bukti T14=bukti P6) tersebut, terdapattumpang tindin sebagian Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat denganSertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi, yang mana selamapersidangan berlangsung Para Pihak tidak pernah membantah tentang adanyatumpang tindih sertipikat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta di atas diketahui bahwasumber perolehan tanah Para Penggugat berasal dari satu orang yang sama yakni LaSeba yang dibeli oleh Para

No. 989 K/Pdt/2010 Sebelah Utara : Jalan ; Sebelah Timur : Kardi; Sebelah Selatan: Sukardi ; Sebelah Barat : Jalan ;dan tanah sebagaimana termuat dalam SHM No. 21, seluas + 8.460 M2,terletak di Desa Meteseh, Kecamatan Semarang Selatan, KotamadyaSemarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Jalan ; Sebelah Timur: Inawan ; Sebelah Selatan: Kalen ; Sebelah Barat : Wiryo;(keduanya tumpang tindin dengan SHGB No. 1334 (sebagian) atas namaTergugat ) ;Bahwa sertifikat

Menyatakan gugatan Para Penggugat dan Penggugat IlIntervensi terhadap objek sengketa 4, berupa:Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor5499/SD600.13/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 perihalPermasalahan Kasus Tumpang Tindin Pemilikan danPenguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil55 S.1, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.IIl tercatat atas namaNaidin Djean, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 360,364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, KabupatenBogor, tidak dapat diterima;2.

asli sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.246/ tembalang seluas 135 m2 tercatat atas nama VictorBakkara dan Anik Utami Ningsih dan menuntut agarPara Tergugat mengembalikan sertifikat asli sertifikatHak Guna Bangunan (SHGB) No. 246/ tembalangseluas 135 m2 tercatat atas nama Victor Bakkara danAnik Utami Ningsih;Him. 10 Putusan No.89/PDT/2017/PT SMGSehingga Penggugat telah memohonkan sita jaminanatas tanah dan bangunan yang di atasnya telahdibebani oleh Hak Tanggungan, bukan kah hal tersebuttumpang tindin

ini setelahpemekaran, telah berubah menjadi Desa Tondowatu Kecamatan Morosi:;Bahwa tidak ada sanggahan dari warga saat sertifikat atas namaRamlah tersebut diterbitkan, sertifikat atas nama Ramlah terbit padatahun 2013;Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Padt.G/2020/PN Unh Bahwa ketika Saksi diminta bantuannya saat pelaksanaan PemeriksaanSetempat, Saksi belum mengetahui jika objek tersebut tumpang tindihdengan sertifikat milik Ramlah; Bahwa Saksi tahu jika objek tersebut tumpang tindin

mengajukanpermohonan informasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe terkaitdengan adanya sertifikat pada obyek sengketa yang telah dilakukanPemeriksaan Setempat tanggal 5 Februari 2021, kKemudian berdasarkan bukti T25 yaitu Surat pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten KonaweNomor MP.02/14674.600/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021, KantorPertanahan Kabupaten Konawe memberikan jawaban bahwa berdasarkan hasilanalisis disampaikan bahwa terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 00189 yangtumpang tindin

Maknatumpang tindih yang dimaksud dalam surat Tergugat V adalah permohonanPenggugat atas SHM 165/Duri dan SHM 166/Duri sisa tumpang tindih denganSHM 6304 /Duri atas nama Kadiman Mansoer autentik, milik Saudara KadimanMansoer dan tidak terdapat SHM lain atau tumpang tindin sebagaimana yangdituduhkan oleh Penggugat.Bahwa istilah tumpang tindih yang digunakan Penggugat di dalam gugatansebenarnya untuk memutarbalikan fakta saja.

Justru apabila Tergugat Vmengabulkan permohonan Penggugat untuk menerbitkan SHM 166/Duri danSHM 165/Duri sisa yang belum tentu benar keabsahan atas haknya tersebutmaka terjadi tumpang tindih yang sebenarnya dengan SHM 6304/Duri atasnama Tergugat I.Bahwa Tergugat V apabila mengetahui adanya tumpang tindin SHM 6304/Duridengan SHM lain maka Tergugat V dari dahulu tidak mungkin mengabulkanpermohonan ganti nama dari Saudara Kadiman Mansoer kepada Tergugat maupun dari pemilik Kadiman Mansoer kepada Kadiman

tidak terobukti membuattumpang tindih SHM, tetapi justru Penggugatlah yang mengajukanpermohonan SHM 166/Duri dan SHM 165/Duri sisa yang akan membuattumpang tindih dengan SHM 6304/Duri.Bahwa berdasarkan pendapat ahli mengenai PMH diatas dan ketentuan pasal13865 KUHPerdata maka apa yang dimaksud Penggugat bahwasanya Tergugat telah melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian bagi Penggugatsudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya karena tidak ada fakta yang kuatbahwa Tergugat membuat tumpang tindin

bagaimana bisa PENGGUGAT dan TERGUGAT Vmengambil dan menyatakan suatu hasil akhir untuk dilaksanakan yangtidak disepakati secara bersamasama pada saat TERGUGAT danTERGUGAT Il tidak hadir yang menyebabkan pengambilan suara secarasepihak yang seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;45.46.47.48.48Bahwa hasil mediasi yang dilakukan PARA PIHAK tidak tertuang dalamsuatu berita acara, kalaupun ada, sesuai dengan dalil GugatanPENGGUGAT dalam Posita butir 20 yang hanya membahas tentangtumpang tindin

kemudian apakah benar Penggugat telahmendapatkan pengalokasian tanah/lahan dari Tergugat II dan apabilamemang benar Penggugat telah mendapatkan alokasi tanah/lahan,pertanyaan berikutnya apakah benar tanah/lahan yang dialokasikankepada Penggugat tersebut overlapping atau tumpang tindih denganlahan yang telah dialokasikan kepada Tergugat sebelumnya olehTergugat Il, apabila benar bahwa Penggugat mendapatkan alokasitanah/lahan dari Tergugat II dan lahan yang dialokasikan tersebutoverlapping/tumpang tindin

Metalindo UsahaBersama yang pada faktanya tumpang tindin dengan areal lahanmilik PT. Federal Investindo;b. Surat No. 090/KND/DDFK/L/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016, PerihalPeringatan Kedua untuk tidak melakukan penerbitan Sertifikat atasareal lahan yang terletak di Wilayah Pengembangan Batam Centreberlokasi di Samping Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC)atas nama PT. Smart Edutama International dan PT. Metalindo UsahaBersama yang pada faktanya tumpang tindihn dengan areal lahanmilik PT.

MetalindoUsaha Bersama yang pada faktanya tumpang tindin dengan areallahan milik PT. Federal Investindo;d. Surat No. 170/KND/DDFK/L/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016,Perihal Permohonan untuk tidak melakukan penerbitan Sertifikat atasareal lahan yang terletak di Wilayah Pengembangan Batam Centreberlokasi di Samping Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC)atas nama PT. Smart Edutama International dan PT. Metalindo UsahaBersama yang pada faktanya tumpang tindin dengan areal lahanmilik PT.

Mediasi tanggal 23 April 2014 :1) Pihak Tergugat dan Penggugat serta ahli waris TukirahWarso Dihomo dan Busrin menyampaikan tanggapannyaatas tumpang tindin SHM yang diterbitkan olehHalaman 20 Putusan Nomor27/Pdt/2019/PT SMGTergugat Il.2) Tergugat Il akan melakukan penelitian administrasiterhadap dokumen kepemilikan Para Pihak.Mediasi tanggal 21 Juli 2014 :1) Hanya dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat Il,sedangkan Penggugat dan ahli waris Tukirah WarsoDihomo dan Busrin tidak ikut hadir tanpa adanyakonfirmasi

Busrin yang telah tumpang tindin dengan SHM No.540/Jatingaleh an.

PengadilanNegeri Semarang dalam putusannya pada butir telah menghukumPembanding II (dahulu Tergugat Il) untuk menarik kembali Sertipikat HakMilik (SHM) No.540/Jatingaleh tercatat atas nama Pembanding (dahuluTergugat I) selaku pemegang haknya serta mencoretnya dari bukupendaftaran tanah.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang demikianmencerminkan asas ketidak adilan dalam bermasyarakat dan bernegara.Sebagaimana telah terungkap dalam Persidangan pada tingkat pertama,sengketa tumpang tindin

Badan Pertanahan Nasional No.27 Tahun 2007tentang Panitia Pemeriksa Tanah, dalam hal ini Tergugat II ( Badan PertanahanNasional ) tidak melakukan tugas dengan baik dan benar, sehingga terjadinyaHalaman 93 Putusan Nomor27/Pdt/2019/PT SMGtumpang tindih batas dalam menentukan Surat Ukur atau Gambar Situasi ( GS )dalam menerbitkan Sertifikat.Menimbang, bahwa ketidak cermatan dan ketidak telitian Tergugat IImengenai pengkajian dan penelitian status tanah maupun peninjauan fisik tanahyang menjadi tumpang tindin

Nyoman Agus Suwiti ;Bahwa Terdakwa sebagai pemilik tanah yang telah menjual tanahnyatersebut, sebenarnya sudah mengetahui jika sebahagian tanah miliknyayang tercantum dalam SHM Nomor 00839 tanggal 17 November 2003seluas 2.603 M2 telah tupang tindin dengan SHM Nomor 1439GS.2577/1996 atas Moch. Resin Yasni, S.T., (adik kandung Terdakwa),namun untuk meyakinkan pembelinya maka Terdakwa tidakmemberitahukan kepada saksi dr.

Gugatan Penggugat terhadap kedudukan Obyek sengketa tidakjelas yaitu tidak mencantumkan Identitas Alamat Obyek sengketayang lengkap, jelas dan pasti,dimana terhadap Obyek sengketa Penggugat tidakmencantumkan nama RPT ,Kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten, dan Provinsi, sedangkanPenggugat tidak merubah surat gugatannya, Kedudukan obyeksengketa yang jelas dan pasti sangatlah penting karena supayatidak terjdi timpang tindin kepemilikan obyek dengan pihak lain.Ketidak jelasan Obyek gugatan mengakibatkan

Objek tanah dalam perkara a quo sekarang ini berbeda,tidak tumpang tindin atau tidak termasuk kedalam objektanah dalam perkara antara Wasar dan Nasrun, nampakjelas terpisah, dipisahkan oleh Jalan sebagaimanaketerangan saksi H.AMSARI dalam uraian perkara a quo( halaman 12). Yang pada pokoknya saksimenerangkan,bahwa saksi ada mempunyai tanah didekattanah dalam objek sengketa namun tidak termasuk dalamobjek sengketa.

Bahwa dalam perjalanan akan rencana Penggugat untuk bermusyawarahdengan masyarakat yang berada di atas tanah tersebut, tibatiba Penggugatmendengar berita bahwa Tergugat akan melakukan pelebaran muarasungai Ampal dan saat itu Tergugatl diwakili oleh Tergugatll / CamatBalikpapan Selatan telah melakukan negosiasi dengan masyarakatkhususnya yang berada di pinggir sungai sebanyak kurang lebih 25 KepalaKeluarga yang sebagian memiliki surat tanah berupa segel dengan statustumpang tindin dengan SHM No. 02

Persidangan, dan pada jam itu juga Jaksa PenuntutUmum mengajukan tuntutannya tanpa mempertimbangkan buktibukti yangtelah dimajukan, disini telihat jelas Jaksa Penuntut Umum mempunyaikepentingan terhadap perkara ini dan kemudian Hakim memutus perkara inidengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956hal itu jelas salah dan keliru karena mempergunakan wewenangnya sebagaiHakim untuk kepentingan pihak tertentu padahal peraturan Mahkamah Agungtersebut gunanya untuk menjaga tumpang tindin

anaknya saksi HARDI MULIAWANmendatangi kantor BPN banyuasin untuk menanyakan dan melakukanpengecekan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama ABDULLAHHARUN AI lalu pihak BPN Banyuasin melakukan cek sesuai data yang diberikanoleh saksi HARDI MULIAWAN tidak lama kemudian pegawai BPN Banyuasinmengembalikan permohonan pembuatan sertifikat atas nama ABDULLAH HARUNAl dan menjelaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut tidak dapatdiproses (ditolak) dengan alasan tanah tersebut tumpang tindin

(tiga ratus lima puluh satuHalaman 14 dari 168 hal Putusan No. 032G/2017/PTUN.Smg.meter persegi), atas nama pemegang hak YAYAN NURYANAHtumpang tindin dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/DesaKasepuhan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor AgrariaKabupaten Batang pada tanggal 15 September 1988, GambarSituasi Nomor : 4073/1988 tanggal 13 September 1988, Luas +44.778 m2 (lebih kurang empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuhpuluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hakDepartemen Perhubungan Republik