Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 31-01-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 47/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 3 April 2018 — ASRUL FAHRI VS PT. MAJU INDORAYA DAN BPN KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB TAPANULI SELATAN
171 — 104
  • MIR dinyatakantelah sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlakuadalah kewenangan pengadilan tata usaha negara sebagaimana yangdiatur dalam undangundang NO. 5 TAHUN 1986, namun ironisnyaMajelis Hakim TK. keliru memahami titik singgung antara kewenanganPengadilan Negeri dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN15.16.17.sehingga cukup alasan putusanya Majelis TK. . dalam kasus a quo telahmenabrak dan melanggar kewenangan absolut.Bahwa
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 05-09-2012 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.DUM
Tanggal 5 September 2012 — PENGGUGAT : H. Syafril Amiruddin VS TERGUGAT I : 1. Jonatus Simangunsong; TERGUGAT II : 2. Mariani.
97 — 5
  • salah satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 22-01-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PA BEKASI Nomor 0422/Pdt.G/2020/PA.Bks
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
124 — 48
  • No. 0422/Pdt.G/2020/PA.BksPenggugat mencari jalan bagaimana untuk bisa komunikasi dengankedua anaknya, pertama Penggugat telephone rumah Tergugat akantetapi setiap telephone Penggugat mendapat jawaban anakanaktidak mau bicara, dan kemudian Penggugat mencoba lagitelephone tidak bisa dihubungi, dan hal lain Penggugatmenghindari adanya titik singgung jika komunikasi atauberbicara dengan "rang tua Tergugat yaitu ayahnya Tergugat,sehingga Penggugat mencari cara lain dengan menghubungi alamatemail Tergugat
Pengadilan PA SAMPIT Perdata Agama
Register : 04-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PA SAMPIT Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA.Spt
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 4
  • Menjawab No. 7Ini bisa dibilang Hoax, memutar balikan fakta, memang benar saya pulang keJawa karena bapak sakit tapi atas permintaan Termohon, justru waktu itu sayamalah pamit kepada Termohon, karena sebelumnya sudah saya singgung kalausaya mau pulang ke Jawa karena bapak sakit, tapi Termohon tidak ada reaksi,akhirnya saya pulang ke Jawa tanpa pamit, bahkan terbesit dalam hati tidakakan balik ke Sampit lagi, saya baru hilang waktu saya sudah samapi dibandara Juanda Sby, saya tahu siapa Termohon,
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-05-2011 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 60/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 30 Juni 2011 — EDI SURYANA; LAWAN; PT. TA GLOBAL INDONESIA;
78 — 16
  • Bahwa gugatan kabur karena antara posita dan petitum gugatan penggugatkontradiktif dan terkesan tidak nyambung satu sama lainnya, apa yangdiminta oleh penggugat dalam petitumnya, tidak ada yang dijelaskan didalamposita gugatan, seperti contoh petitum point 5, 6, dan 9 gugatan, didalamposita tidak dijelaskan secara gambling apalagi secara detail darimana angkaangka dimaksud, tidak pernah di singgung dalam posita, tetapi tahutahu/ujukujuk dimintakan di petitum.
Pengadilan PN BOGOR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-09-2014 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN BOGOR Nomor 103/Pdt.G/2014/PN.Bgr.
Tanggal 8 Juni 2015 — TAN GIOK HWA NIO Melawan PEMERINTAH KOTA BOGOR, dkk.
136 — 34
  • pihak serta suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudahbercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat atau tidaknya dikabulkan gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PA MASAMBA Perdata Agama
Register : 20-07-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PA MASAMBA Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Msb
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 11
  • Bahwa untuk selebihnya perihak isi gugatan penggugat, dimana adasebagian yang tidak Tergugat singgung dalam jawaban ini, karena hal tersebutTergugat anggap hanyalah sekedar klaim Penggugat yang tidak berdasarsama sekali.Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat tersebut diatas, maka mohonkiranya Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan,dengan Amar : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Membebankan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 06-05-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 449/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum: 1. NENY REFIA, SH., MH. 2. WIRDA, SH. 3. Z.M YENI, SH 4. RAKHMI IZHARTI, SH. Terdakwa: 1. Jang Yong Won
346 — 111
  • /Pid.B/2020/PN Jkt.Pstsehingga menuruthemat Majelis, secara mutatis mutandis SMSA 102 bukanlahperaturan yang dapat digunakan secara legitimasi dibawah yurisdiksi hukumIndonesia, dan meskipun Terdakwa sebagai orang yang ditempatkan sebagaiekspatriat di Indonesia, akan tetapi Peraturan SMSA 102 tidak dapat diterapkankarena tidak memenuhi ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan Indonesia;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada ruang lingkuppermasalahan terhadap perkara in casu, terdapat titik singgung
    yang mana Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melaksanakankewajibannya (fiduciary duty) sebagai Direksi;Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Jkt.PstMenimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan dan meneliti secaraseksama, bahwa permasalahan in casu, sebagaimana benang merah dapatditarik dari membaca surat dakwaan, tuntutan, pembelaan serta replik danduplik kedua belah pihak, dan berdasarkan faktafakta di persidangan, Majelistelah memperhatikan adanya suatu perbuatan yang bertitik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-04-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 25/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
AMRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.JEREMY SHAWN PRANATA
2.Tim Kurator PT Hokindo Jaya (Dalam Pailit) dan Tuan Michael (Dalam Pailit),
260 — 160
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa:1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01114/Kosambi Timur yangberakhir
    Eksepsi Kewenangan Absolut.Halaman 65 dari 89 halaman Putusan Nomor: 25/G/2021/PTUNSRG.Bahwa materi gugatan Penggugat secara susbtansial materipermasalahannya menitikberatkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat, dan menurut tergugat permasalahan ini perlu dibuktikanterlebih dahulu apakah ada hubungan hukum hak keperdataan darikepemilikan tanah dimaksud adalah benar milik penggugat, dengandemikian materi gugatan Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/Pdt/2017
Tanggal 23 Mei 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR c.q. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, DKK VS LANI alias H. HABIBURRAHMAN bin AMAQ NIRUN, DKK
139 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat titik singgung antara nietvoldoende gemotiveend dengan kesalahan penerapan hukumpembuktian. Sehingga sudah selayaknya bukti P2 dan P3 adalah buktisurat palsu, oleh karena itu tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti.Apalagi proses konversi atas hak adat tidak dilakukan oleh bukti P2 danP3 tetapi baru dihadirkan dalam persidangan sebagaimana keterangansaksi Para Penggugat baru melihat bukti tersebut dan dulu saat alm.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 30-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 142-K/PM.II-08/AU/VIII/2018
Tanggal 31 Januari 2019 — Oditur:
Faryatno Situmorang, SH, MH, M.Si
Terdakwa:
Sudarman Depris Done
80 — 1
  • tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa Unsur Ketiga Mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi.Bahwa walaupun unsur ketiga Yang menimbulkan luka berat tidaktebukti secara sah dan meyakinkan bukan berati Terdakwa dibebaskandari dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP, bila dilihatperbuatan Terdakwa dan temantemannya sebagaimana yang diuraikanoleh Oditur Militer dalam surat dakwaan merupakan suatu perbuatanyang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul itumeliputi atau bertitik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-02-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — PT. TECHNO COAL UTAMA PRIMA, vs PT. RIDLATAMA TAMBANG MINERAL
207 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada umumnya suatu putusan yangdikategori onvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — HENDRA melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
68 — 12
  • Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat II dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat HII adalah pengawasan danfungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untuk menetapkan danmengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut secara perdata karena masalahperdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalamlapangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180 K/Pdt/2017
Tanggal 13 Juli 2017 — Tuan IWAN SUTADI SIDARTA VS PT BINTANG NUSA PERSADA DKK
128 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung samasekali karena persoalannya sulit unpamanya",Pasal 189 ayat (2) RBG, yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:la wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya";Pasal 50 Rv, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Para hakim dalam musyawarahnya karena jabatan wajibmenambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan olehpara pihak.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 07-10-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 14-03-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 14 Maret 2017 — MANGSUR BIN GOMANG MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. ARIFIN WIJAYA
134 — 42
  • Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentang KompetensiAbsolut:Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalameksepsinya mendalilkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannya secara substansial materipermasalahannya menitik beratkan pada titik singgung mengenai siapa yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 30-04-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN DUMAI Nomor 23/PDT.G/2014/PN Dum
Tanggal 30 April 2015 — SURYATI HADI DH. SIOK HUN, NIK : 1472026110380001, Tempat/tgl. lahir : Pekanbaru, 21 Oktober 1938, umur 76 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Sultan Syarif Kasim No. 364 RT. 003 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai (RIAU), dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANGARATUA TAMPUBOLON, S.H., Advokat pada Law Office MANGARATUA TAMPUBOLON & Partners, berkantor di Gedung Hotel K-77, Jalan Cempedak No. 3 Kota Dumai Propinsi Riau, Indonesia dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2014, selanjutnya disebut Penggugat ; Lawan 1. SUDIRMAN, umur 59 tahun, pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Cempedak No. 09 RT.008 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; 2. Hj. NURHEMA Binti BAKTIAR DT. TANDIKO, umur 56 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Budi Kemuliaan No. 144 (Toko Sembilan) Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai (Propinsi Riau), selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
67 — 12
  • salah satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkaitdengan pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketadalam pokok perkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatanPenggugatsemula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimanayang menjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Pkj
Tanggal 9 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FAKHRIYANTI, S.H
Terdakwa:
Abdullah Als Aso Als Noval Bin Sattuang Dg. Ngawing
21 — 2
  • Sehubungandengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan ataupenguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dantujuannya atau kontekstualnyva dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah dan konstruksi hukum yangbersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, makajelas bahwa titik singgung atau parameter untuk penentuan penguasaannarkotika jenis sabusabu pada diri pelaku
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — IR.H.T. SAIFUL BAHRI Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
42 — 4
  • melanggar hukum (videposita point 13) yang dijadikan dasar hukum dalam perkara a quo, sebagaimanatelah Tergugat HI kemukakan diatas, Tergugat II sama sekali tidak berperanatau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehinggatidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat II telah melakukanperbuatan melanggar hukum; Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat IJ dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-05-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 4 Nopember 2014 — H.TB NURDIN AB MELAWAN 1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Aceh Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH. 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. GUBERNUR ACEH. 3.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
103 — 19
  • Karena dalam gugatannya tidak menyebutkan apa hubungan hukumPenggugat dengan Tergugat Il kaitannya dengan petitumtersebut ;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasandan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembagalegislatif yang tidak dapat dituntut perdata karena masalah perdata adalah masalahyang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pdt.g/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — WIWIN TEDDY VERNANDO MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
69 — 8
  • Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasandan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembagalegislatif yang tidak dapat dituntut secara perdata karena masalah perdata adalahmasalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan hartakekayaan, atau Badan Hukum Publik yang memiliki hubungan perdata denganpersoon atau Badan hukum lainnya.Maka menurut Tergugat