perjanjianyang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidakberbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korbanmerupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri43delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yangkepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal denganadagium volenti non fit iniura, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebutbukan karena tipuan

tertanggal Manado, 1 Juli 2015 tersebutpada butir 5.3 di atas, pada pernyataan angka 5, ALBERT PIOTAKASANA (alm) juga tegas menyatakan pada pokoknya bahwa hartapeninggalan atau boedel waris CARLINA MANAMURI merupakan HAKBERSAMA YANG BELUM DIBAGI WARIS oleh para ahli waris sahHalaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT MND(sic.) keturunan/ahli waris: ARIFA TAKASANA, AMOS TAKASANA,ERCI TAKASANA, SARCI TAKASANA dan EDWARD TAKASANA.Beberapa waktu setelahnya, tanpa paksaan, ancaman ataupun tipuan

perikatan hukum dengan sipembujuk yang membawa akibat timbulnyakewajiban bagi si pembujuk atau orang lain untuk menyerahkan/membayarsejumlah uang tertentu dalam tenggang waktu tertentu kepada orang yangdibujuk;Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 313/Pid.B/2019/PN TlgMenimbang, bahwa keadaan palsu adalah suatu keadaan yang dibuatagar terlihat seolaholah sahih dan valid, sehingga orang dapat mempercayaikeadaan tersebut itu sebagai suatu kKeadaan yang benar adanya ;Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu tipuan

Harno Als Mapikir menyuruh semuanya berhentisejenak untuk menunjukkan kepada para korban bahwa di atas dari tempat berhentitersebut ada jalan setapak menuju ke rumah tempat penyimpanan kayu gaharu,dimana hal tersebut adalah tipuan agar korban mau naik ke atas ke tempat yang sepidan terlindung oleh hutan.Bahwa setelah tiba di Desa Loksado Kab.

Bahwa penyerahan tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah SHM No.918 atas nama Penggugat dan pembuatan Akta Jual Beli No.05/01/KLU/1/2011atas tanah tersebut dari Penggugat kepada Tergugat II adalah berdasarkan olehalasan hukum yang sah dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersamasama tanpaada unsur tipuan ataupun paksaan dari pihak manapun juga. Dimana perbuatantersebut dilakukan oleh Penggugat sebagai bentuk pembayaran sebagianhutangnya terhadap Tergugat I.

Bahwa terhadap bukti surat yangdidalilkan Pembanding yang ditandatangani oleh Terbanding II, TerbandingIl sendiri menyatakan TIDAK PERNAH merasa menandatangani bukti surataquo, dan oleh karena itu PATUT DIDUGA bukti surat yang dihadirkanPembanding adalah bukti PALSU atau setidaknya dibuat dibawah Tipuan Ancaman ataupun Paksaan.

Satu sebab yang halai dan Pasal 1321;Tiada sepakat yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kesilapanatau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan dan dasar hukumya sertaPasal 50 KUHP.

memilih soalsoal tertentudalam seleksi pengisian perangkat desa serta pelanggaranpelanggaranterhadap AUPB telah cukup menunjukkan kesalahan substansi dalampenerbitan objek sengketa oleh Tergugat, sebagaimana penjelasankesalahan substansi yakni kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yangHalaman 19 Putusan Nomor : 140/G/2021/PTUN.SBYdikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapatkonflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis,maupun dibuat dengan tipuan

Akal cerdik atau tipu muslihat : suatu tipuan yang demikian liciknya,sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipumuslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.

haltatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dantatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangandan/atau standar operasional prosedur;Huruf bHalaman 63 dari 68 halamanPutusan Nomor: 12/G/2019/PTUN.BNAYang dimaksud dengan kesalahan substansi adalah kesalahan dalam haltidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalamKeputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis,dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, Maupun dibuat dengan tipuan

Yangdimaksud dengan kesalahan substansi adalah kesalahan dalam hal tidaksesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusanyang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuatdengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;30.Bahwa karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum31.32.tetap yang membatalkan atau menyatakan tidak sahnya Akta Jual BeliNomor 74/2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 473 atas nama Penggugat,maka Keputusan Tergugat dan

saksi korban, sehingga tindakanterdakwa tersebut tidak ada unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan tidakada unsur memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;par listtextpardplainItrpar rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO lang1057langfe1033dbchaf13langnp1057insrsid 12921269 hichaf0dbchaf13lochf0 tabBahwa ketika terdakwa dan korban bersetubuh terdakwa tidak mempergunakan hadiah ataujanji janji akan memberi uang atau barang apapun atau mempergunakan pengaruh ataudengan tipuan

yang mana terdakwa tidak pernahmelakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan ataupun pemaksaan baik perkaratanmaupun perbuatan trhadap saksi korban, sehingga tindakan terdakwa tersebut tidak ada unsur melakukankekerasan atau ancaman kekerasan dan tidak ada unsur memaksa anak untuk melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ketika terdakwa dan korban bersetubuhterdakwa tidak mempergunakan hadiah atau janji janji akan memberi uang atau barang apapun ataumempergunakan pengaruh atau dengan tipuan

Persoalan paksaan,suap, dan juga tipuan yang dibuktikan adanya penerimaan uang secaratidak sah pada hakikatnya memang menjadi ranah hukum pidana. Tetapiapabila salah kira dualing menurut Utrecht van der valk. Sebenarnyapenyelesaian yang disediakan oleh administrasi itu sendiri sehingga silakanadministrasi menyelesaikannya berdasarkan ketentuanketentuanperundangundangan yang berlaku.

Setelah itu apabila memangdiketahui jumlahnya secara nyata dan pasti, maka dilanjutkan denganpemeriksa performance untuk menyimpulkan, apakah kekurangan tersebutakibat maal administrasi, maka kembali ke Pasal 20 UU AP, ataumerupakan mens rea terpenuhinya niat jahat seseorang, suap, tipuan,maupun juga ancaman, maka dilakukan dengan penyelesaian pidana.e Dalam praktik sekarang yang terjadi dari pemeriksaan finansial langsung kepernyataan kesimpulan melawan perbuatan melawan hukum pidana,adanya kesewenangwenangan

Bahwa menurut Pasal 71 ayat (1) huruf b UU AP, Keputusan dan/atautindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan substansi.Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengankesalahan substansi adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainyamateri yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yangdibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat denganpaksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;Halaman 13 dari 102 HalamanPutusan Perkara Nomor 7/G/2021/PTUN.BNA6

causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda(objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pastidan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti surat P1 dan buktisurat PT1, telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian antaraPenggugat dengan Para Tergugat Tergugat, hal mana perjanjian tersebut tidakdisangkal oleh Tergugat dan juga tidak dapat dibuktikan ada pemaksaan dalampenandatangannya, tipuan

tergugat dengan maksuduntuk menguntungkan dirinya dengan melawan Hukum.e Melakukan tipu muslihat yang diatur sedemikian Rupasehingga orang = yang berpikiran normal dapatmempercayainya akan kebenaran hal yang ditipunya itu.e Rangkaian kebohongan susunan kalimat bohong yangbersusun demikian rupa sehingga kebohongankebohonganyang satu dengan yang lain, keseluruhanya merupakan beritatentang sesuatu seakanakan benar.BAPAK KETUA MAJELIS HAKIM YANG MULIA.Berdasarkan hal hal jawabkan dan bantahan atas tipuan

Tipuan yang bersifat muslihat (kuntsgrepen), yaitu kerugian Negara yangterjadi akibat penggunaan uang, surat berharga, dan barang yangdirekayasa atau seolaholah telah sesuai dengan ketentuan yang ada,atau fakta atau kejadian yang sebenarnya bertentangan dengan perludigunakannya uang, surat berharga, dan barang tersebut ;Dalam hal tindakan yang dilakukan karena salah kira yang didasarkan padapokok maksud pembuat (zelfstandingheid der zaak), kedudukan seseorangdan hak seseorang (dwaling in een subjectief

Bahwa jelasdalam perkara a quo sama sekali tidak ditemukan adanya paksaan (dwang)atau. suapan (omkoperij) ataupun tipuan yang bersifat muslihat(kuntsgrepen), sebagaimana disebutkan di atas yang dapat dikategorikansebagai perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memorikasasi huruf A butir 1, 2, 3, 4, huruf B, B.1. butir 5, 6, 7, 8, 9, 10,

kesalahan adminitrasi di dalam undangundang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan adamenyangkut persoalan persoalan pertama mengenai syarat danprosedur kalau misalnya saya mempersoalkan syarat dan prosedurmaka itu) adalah persoalan administrasi demikian juga soalwewenang atau tidak wewenang saya mengambil sesuatumengambil keputusan sesuatu atau kemudian mengenai soal formatadministrasi maka itu adalah soalsoal administrasi sebenarnya soalpidana terkait dengan uttrecht dikemukakan ada soal tipuan

Atau suatu paksaan tipuan atau suap maka itupenyelesaian yang bukan menjadi urusan administrasi tapimenyangkut dwaling salah kira baik salah kira atas jabatan salah kirasaya membaca undangundang salah kira saya terhadap peraturanperundangan maka menjadi prosedur administrasi ;Bahwa UU No. 3 Tahun 2014 betulbetul mendukung pemberantasankorupsi di Indonesia karena disitu jelas dinyatakan bahwa soaladministrasi adalah diluar dari soal paksaan, suap dan tipuan bukanurusan administrasi dan tidak dapat

Soesilo, dengan tipumuslihat suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yangberpikiran normal dapat tertipu;Menimbang, bahwa menyerahkan/memberikan barang menurut R.Soesilo adalah barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepadaTerdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orangyang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sejak 18 Maret 2014 hingga 28 November 2014, Para Terdakwadatang

Perkara No.73/PDT/2019/PT MND....32/Pdt.G/1984/PN.Thna HARUSLAH di tinjau kembali dandibatalkan serta Putusan Perkara Perdata Nomor32/Pdt.G/1984/PN.Thna dengan Putusan Perdamaian yangdituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor32/Pdt.G/1984/PN.Thna haruslah dikesampingkan dalamperkara ini dan tidak dijadikan dasar pertimbangan dalammemeriksa sekaligus memutuskan perkara perdata ini.Bahwa Pasal 1859 KUHPerdata menyatakan bahwa AktaPerdamaian dapat dibatalkan apabila akta perdamaian tersebutdibuat dengan tipuan