Ditemukan 1376 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-08-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 PK/TUN/2017
Tanggal 3 Nopember 2017 — FERLY NOPRIANSYAH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG;
19845 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa yang sangat nyata keliru adalah pada pertimbangan Majelis HakimAgung RI tingkat Kasasi pada nomor (5) dan (8), yang berbunyi: Bahwa berdasarkan Asas Preferen, perundangundangan yang lebihrendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (/exsuperior derogat legi Inferior) Bahwa terhadap kasus posisi yang sama telah diputus oleh MahkamahAgung sebagaimana tersebut dalam amar putusan kasasi a quo, sehinggasesuai dengan asas Similia Similious terhadap perkara yang sama harusdiputus
Register : 19-09-2012 — Putus : 08-10-2012 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 8 Oktober 2012 — PT. INDOTAMA MINING CONTRACTOR >< PT. INTI BARA NUSALIMA
559432
  • Termohon/ Debitor mempunyai dua Kreditor/ lebih ;Menimbang, bahwa hubungan hukum antara kreditor dengan debitor bersifattimbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban, yang mana kreditor telah melakukansesuatu/prestasi sehingga menimbulkan kewajiban hukum bagi debitor untukmelakukan kontra prestasi ;Menimbang, bahwa pengertian Kreditor dalam UUKPKPU terdapat dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) adalah baik Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis,maupun Kreditor Preferen ;Menimbang, bahwa persoalan pertama
Putus : 23-10-2013 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 429/Pdt/G/2012/PN.SMG
Tanggal 23 Oktober 2013 —
4813
  • seratus dua puluh lima juta rupiah) Nomor 770 tertanggal 31 Juli 2006 yang dibuat13berdasarkan Akta Pemberian hak Tanggungan No.244/2006 tertanggal 5 Juli 2006yang dibuat oleh dan dihadapan Kurnia Lestijo Siswanto Sarjana Hukum, PPAT diGrobogan ;Keempatempatnya disebut Obyek Perkara sehingga adalah merupakan suatukebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri Obyek Perkara dimaksuddahulu senyatanya pernah dibebani hak tanggungan yang terhadapnya memberikanhak didahulukan atau diutamakan "hak preferen
    tambahan fasilitas kredit DP200 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) sehingga total fasilitas kredit yang20diterima oleh Pelawan adalah sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) denganagunan kredit Obyek Perkara yang terhadapnya pada waktu itu telah dibebani haktanggungan sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri karena atas Obyek Perkara telah dibebani hak tanggunganmaka secara hukum memberikan hak didahulukan atau diutamakan "hak preferen"kepada
Register : 03-09-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Sby
Tanggal 2 Oktober 2020 — Pemohon:
1.Ubaidillah Amri
2.Lukman Effendi
3.Sabilah Rasyad
4.Moch. Miftachul Amri
5.Mulyadi
6.Edi Sumarno
7.Syaikus Nifa
8.Agus Mujianto
9.Turno Junaidi
10.Agus Mudiwarno
Termohon:
PT. INJAPLAST
23753
  • Hal 17 Putusan Nomor 60/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga SbyBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, maka secara jelas dan terangbenderang hanya Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis (KreditorPemegang Jaminan Kebendaan) saja yang dapat memberikanPersetujuan atau Penolakan terhadap Rencana Perdamaian, sementaraPARA PEMOHON PKPU selaku Kreditor Preferen/Yang Diistimewakantidak memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan atasrencana
Register : 24-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 162/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Tbk PERSERO KANTOR PUSAT Cq. PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk PERSERO CABANG BANDUNG
Terbanding/Pembanding/Tergugat : WAWAN SUWANTO Diwakili Oleh : Ade Sopyan SH
Terbanding/Penggugat I : RAHMAD HIDAYAT
Terbanding/Penggugat II : TANIA RAMADHANI
8367
  • Bahwa mengutip pertimbangan putusan Mahkamah Agung RInomor 419 K/Pdt/2002 disampaikan bahwa dalam Buku HimpunanTanya Jawab Masalah Teknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yangdihimpun oleh Mahkamah Agung RI disebutkan untuk tanah yangtelah dibebani hipotik (Sekarang hak tanggungan) tidak dapatdiletakkan sita jaminan oleh Pengadilan, karena menurut undangundang suatu piutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang dijamindengan hipotik mempunyai hak preferen dan oleh karena itumempunyai hak prioritas yang
Register : 31-08-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 70/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : FARRAH AMZA
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cq Kantor Cabang KC Sigli
Terbanding/Tergugat II : Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Banda Aceh
Terbanding/Tergugat III : Radiah Ismail
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahmad Noval
Terbanding/Turut Tergugat II : PPAT Salimah SH M Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Aceh Cq Badan Pertanahan Nasional Banda Aceh
8236
  • Karena pada karakteristiknya, kreditor dan pemenang lelangadalah pihak ketiga yang tidak tahumenahu atas sengketa pribadiantara debitor/pemberi agunan terhadap pihak lainnya yang merasaditipu, dirugikan, atau klaim lainnya yang bisa jadi hanya merupakanklaim sepihak tanpa dasar, alias rekayasa yang diskenariokan debitornakal.Yang perlu digarisbawahi ialah, status kreditor pemegang haktanggungan adalah preferen, sementara pihak lain yang menggugatdebitor/pemberi agunan, hanya dalam posisi kreditor
    konkuren,sehingga hak kreditor konkuren tidak dapat menderogasi hak darikreditor preferen yang bersifat didahulukanitulah sebabnya hanya sitapersamaan yang dibolehkan diletakkan diatas tanah yang telahdijadikan agunan, bukan sita jaminan.Adapun bunyi selengkapnya, ialah:a.
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN CILACAP Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Clp
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penggugat:
Nursakti Hidayat
Tergugat:
1.PT.Bank Negara Indonesia Persero Tbk , Regional, Remedial dan Recovery Yogyakarta
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA PURWOKERTO
17773
  • Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak menjalankan hak preferen sebagai pemegang Hak Tanggungan untukmelakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh TergugatRekonvensi untuk menyelesaikan fasilitas kredit kepada Penggugat Rekonpensi yang dibuat berdasarkanPerjanjian Kredit NomorPOC.3.2015.034, POC.3.2015.035, POC.3.2015.036 beserta penambahan, perubahan, danperpanjangannya;

Register : 01-04-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 67/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 9 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : KOMSIATUN
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk KANTOR CABANG SIAK
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DUMAI
Terbanding/Turut Tergugat : MUHAMAD AGUS SALIM
6430
  • nilaiberbedabeda berdasarkan UndangUndang nomor 4 tahun 1996tentang HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDABENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH;Terhadap agunan kredit SHM nomor 545/suka mulia terdaftaratas nama Komsiatun telah dilakukan Parate Eksekusi terjualsecara sah dan patut Sesuai prosedur memenuhi syarat dariTerlawan II dan sesuai UndangUndang.Berdasarkan Undangundang nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitandengan tanah, maka Terlawan diberikan hak preferen
Putus : 20-12-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 PK/Pdt/2016
Tanggal 20 Desember 2016 — H. SARBINIH BIN SUHANDI VS PT BANK NIAGA (Tbk), dkk.
9151 Berkekuatan Hukum Tetap
  • November 2003 atas dasar Akta SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 34 tanggal 21Oktober 2003 atas Sertifikat HM Nomor 6 a quo yang sebelumnyajuga telah dijadikan objek tanggungan dalam Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 13/2003 tanggal 20 Maret 2003, jelas terbuktiada ketidakpastian hukum disini gg dalam artian dalam suatupengikatan kredit yang sama atas satu objek tanggungan telahdibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berbeda satudengan lainnya (bukan dimaksudkan sebagai kreditur preferen
Register : 09-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 22-07-2015
Putusan PN GARUT Nomor 14/Pdt.Sus/2015/PN.Grt
Tanggal 9 Juli 2015 — - PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk (BTPN) cq. BTPN MUR CIAWITALI Lawan - MUHAMMAD RISMAN
14650
  • KEBERATAN melaluiENUR WAHIDAH pada tanggal 4 Desember 2014, sesuai Akta Surat KuasaPengambilan Sertipikat No. 01 tertanggal 3 Desember 2014 yang dibuat oleh dandihadapan Notaris/ PPAT Poeti Yalda Alamsjah, SH.Bahwa objek agunan lainnya (SHM No. 2116/ Desa Cimanganten) yang diserahkanoleh TERMOHON KEBERATAN sebagai agunan kredit, telah dilekatkan haktanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No. 1348/2012 ( vide pasal 14ayat 1, 2 dan 3 UU No. 4 tahun 1996 ), sehingga PEMOHON KEBERATAN memilikihak preferen
Register : 06-10-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 27-05-2016
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 105/Pdt.Plw/2015/PN Skh
Tanggal 23 Februari 2016 — EDY BINTARA alias EDDY BINTARA, Dk -lawan- PT. BPR DANA UTAMA, SOLO, Dkk
277132
  • Menyatakan Pengikatan Hak Tanggungan atas tanah danbangunan obyek sengketa tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat, sehingga sudah tidak lagi menjadiPiutang yang diutamakan ( Preferen ) akan tetapi sudahmenjadi Piutang biasa ( konkuren ), sehingga untukmengjukan penjualan lelang jaminan obyek sengketa milikPara Pelawan, Terlawan harus melakukan gugatan lewatPengadilan ;6.
Register : 21-12-2011 — Putus : 14-08-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 676 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Sel
Tanggal 14 Agustus 2012 — SANTOSA WIDJAJA , Wiraswasta, beralamat di Jalan Buni No.22 Kel. Jati Pulo, Kec.Palmerah, Tomang, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotbin M. Manurung, SH. dan Priyo Koesdarmadi, SE., SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PERISAI LAW FIRM, beralamat di Jalan Industri Raya No.09-11 Unit TK I Griya Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; M e l a w a n MUHAMMAD ISA Bin H. ABDUL RAHIM , Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tanah Koja Rt.011/10 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;
150100
  • ketiga,dan setelah dikonfrontir dalam negosiasi hal tersebut diakui/tidakdisangkal oleh Tergugat akan tetapi menurut Tergugat hutang tersebutmerupakan pinjaman murni di bawah tangan yang sewaktuwaktu dapatdikembalikan setelah objek tanah laku terjual tanpa harus mengambilbagian dari objek tanah sebagai jaminan ;Bahwa walaupun objek tanah tersebut telah dijaminkan kepada PihakKetiga, sepanjang penjaminannya bukan merupakan Jaminan atas dasarHak Tanggungan atau Gadai atau jaminan lain yang bersifat preferen
Register : 30-09-2014 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 209/Pid.B/2014/PN.Smd
Tanggal 11 Maret 2015 — Yayat Aris Hidayat, S.E, bin Anda Rohanda sebagai Terdakwa
15355
  • Asas Preferen (Droit de Preference) yang menurut Pasal 27 ayat (1) UUNo. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, artinya Penerima Fidusiamemiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya untuk mengambilpemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda ObjekJaminan Fidusia; wanenneao= Menimbang, bahwa didalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 TentangJaminan Fidusia, dinyatakan pembebanan Benda dalam Jaminan Fidusiadibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan AktaJaminan
Register : 02-12-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Gns
Tanggal 2 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14846
  • Pembebanan jaminan fidusia atassuatu benda memberikan hak kepada kreditur selaku Penerima Fidusia untukmengambil pelunasan terlebin dahulu atas piutangnya kepada debitur PemberiJaminan Fidusia (debitur) (droit de preferren/ Hak Preferen) (Pasal 27 ayat (1) UUNo.42/1999), kemudian merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UndangUndang No. 42Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Sertifikat JaminanFidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan
Register : 15-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 174/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : SUPARMI MITRO WINARNO Diwakili Oleh : Triyono,SH
Pembanding/Penggugat II : SUPRIH DWI RUSMIYATI Diwakili Oleh : Triyono,SH
Terbanding/Tergugat I : GIYATUN
Terbanding/Tergugat II : DIREKSI PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cq.BANK DANAMON SIMPAN PINJAM DSP CABANG PASAR SRAGEN.
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGE
7148
  • 2016) sehingga terkait dengan pelaksanaan lelang dimaksud tidakada satupun tindakan Terlawan IIl yang dapat dikategorikan telahmelakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa Terlawan Ill menolak dengan tegas dalil gugatan ParaPelawan yang pada pokoknya tidak diperkenankan melakukan lelangtanpa melalui putusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri;Bahwa perlu Pelawan pahami, UU Hak Tanggungan merupakanundangundang khusus yang memberikan hak relatif kepadaPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen
Register : 27-01-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Skh
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
Riyanto, S.E ,S.H
Tergugat:
1.Sri Haryani
2.PT.Bank Danamon Tbk
3.Badan Pertahanan Nasional BPN Sukoharjo
4.Badan Pertanahan Nasional BPN Karanganyar
8510
  • kerja,sehingga segala tindakanhukum Tergugat II atas Obyek Jaminan milik Tergugat yang menjadijaminan kredit pada Tergugat II dengan melaksanakan proses lelangeksekusi Hak Tanggungan sehubungan dengan macetnya pembayaranangsuran fasilitas kredit atas nama Tergugat adalah tidak benar secarahukum jika dikaitkan dengan kerjasama pemberian modal kerja atasusaha yang dijalankan Tergugat dari Penggugat yang pada akhirnyaakan merugikan hakhak dan kepentingan Tergugat II selaku kredituryang mempunyai hak preferen
Putus : 21-12-2016 — Upload : 15-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 471/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 21 Desember 2016 — SANDY BAGUS RAHARJA dkk melawan CV. BERDIKARI
6750
  • .: 466/2013, SHT No: 1919/2013, sehingga penjaminanhutang Tergugat Ill, M dengan sertifikat tersebut kepada TurutTergugat yang dilakukan telah melalui tahapan dan prosedursesuai ketentuan peraturan perundangundangan adalah sahmenurut hukum, maka Turut Tergugat berkedudukan sebagaikreditur preferen;6. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita no. (20) Turut Tergugatmenyatakan benar jaminan kredit berupa Sertifikat HM No.: 736, an.Bambang S. Nur Ichsan (Tergugat Ill) dan Sertifikat HM No.: 737Ny.
Register : 07-08-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 468/PDT/2017/PT.DKI.
Tanggal 16 Oktober 2017 — PT.AGILENT RISK SPECIALTIES CS >< PT.ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA
16272
  • Bahwa keberatan terhadap sita jaminan, bahwa berdasarkan bukti T.Il1Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut ijin usaha Tergugat Il dansekarang ini dalam status Likuidasi, bahwa yang disita jaminan tersebutHal 24 dari 31 Hal Pts No. 468/Pdt /2017.PT.DKIbukanlah bersifat preferen kepada Penggugat namun secara konkuren danproporsional akan dibayarkan kepada seluruh kreditur dan pihak ketigayang memiliki piutang dalam bentuk klaim kepada Tergugat Il.
Register : 07-05-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 24-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 24 Agustus 2015 — PT. BANK MUTIARA, Tbk >< PT. CAHAYA ADIPUTRA SENTOSA ; Tuan TJUNG, FERRY KURNIAWAN
27690
  • Kreditor Jumlah Kreditor Jumlah Piutang(Rp) Jumlah kewajiban Debitor setelah Perdamaian diterima1 Konkuren 10 195.474.646.413 126.435.897.2472 Preferen 1 2.104.419.039 2.097.549.0943 Separatis 6 171.549.114.771 131.973.067.238Total 17 369.128.180.223 260.506.513.579j.
Register : 25-07-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PADANG Nomor 125/Pdt.G/2016/PN Pdg
Tanggal 15 Maret 2017 — Drs. WIRZON.B, M.Si LAWAN H. ANDRI JAYA, CS
11720
  • Yurisprudensi putusan MahkamahAgung RI nomor 419 K/Pdt/2002 disampaikan bahwa dalam Buku HimpunanTanya Jawab Masalah Teknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yang dihimpunoleh Mahkamah Agung Rl disebutkan untuk tanah yang telah dibebani hipotik(sekarang hak tanggungan) tidak dapat diletakkan sita jaminan olehPengadilan, karena menurut undangundang suatu piutang/kredit/tuntutanHalaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125 /Pat.G/2016/PN Pdg11uang lainnya yang dijamin dengan hipotik mempunyai hak preferen