Ditemukan 11371 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pid.b/2015/pn sky Pidana Perjudian 2016 Pn smn 620/pid.b/2014/pn kag Pencurian
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Umum
Register : 05-01-2023 — Putus : 05-01-2023 — Upload : 10-01-2023
Putusan PN PURWOREJO Nomor 2/Pid.C/2023/PN Pwr
Tanggal 5 Januari 2023 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SETIYONO
Terdakwa:
SABARNI Binti WONGSO ATMO
67 — 10
  • Menetapkan barang bukti berupa :

    - 12 botol miras beralkohol merek Mansion House Whisky ukuran 250 ml dengan kadar alkohol 43%

    - 8 botol miras beralkohol merek Mansion House Vodka ukuran 250 ml dengan kadar alkohol 40% ;

    - 3 botol miras beralkohol merek Anggur Merah ukuran 620 ml dengan kadar

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1748 K/Pdt/2017
Tanggal 3 Oktober 2017 — HILDA TENGENS KASTANYA VS JACOB TUHUMURY, DKK
78 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1748 K/Pdt/2017Pasal 53 ayat (1) & (2) dan Yuriprudensi M ahkamah Agung Nomor1198 K/Sip/1973 tanggal 6 januari 1976 karena pengeluaransertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan* juncto YurispridensiM ahkamahAgung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi lain juncto Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 05-05-2020 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 426/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat:
Ann Elizabeth Sihombing
Tergugat:
1.Desak Nyoman Karmini
2.I Wayan Darma Winata, SH
3.Luciano Lazarrin
4.Nelson Situmorang
Turut Tergugat:
1.I Putu Artana, SH
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Tabanan
3.Sudjarwo Gani
4.Indra Gunawan
5.Ong Tiaw King
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan
498 — 330
  • Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat (Satu) uraikantersebut diatas dan dihubungkan pula dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, yang mengatur dan menentukan :Bila yang di gugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Padt.G/2020PN DpsNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-12-2014 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1707 K/Pdt/2014
Tanggal 23 Desember 2014 — TAN KRISTANTO SUTIKNO, dkk melawan HARTANTO WIBOWO, dkk dan ALMARHUM TEMBONG KARTANTO atau PARA AHLIWARISNYA yaitu SINTA TEMBONG KARTANTO, YENNY AGUSTIN KARTANTO, FAJARNINGSIH KARTANTO, FREDDY KARTANTO, RISKA SEPTIANI KARTANTO, dkk
63 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang berhak dan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJawa Tengah di Semarang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan): Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenangpengadilan Negeri;B.
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Register : 11-08-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 05-03-2018
Putusan PN Oelamasi Nomor - 58/Pdt.G/2016/PN Olm
Tanggal 16 Februari 2017 — - DANIEL MBURA lawan: - SEMUEL MBURA
101 — 50
  • Bahwa sejalan pula denganYuridisprudensi MARINo. 620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang menetapkan bila yang digugatadalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut,adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 20 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Plg.
Tanggal 2 Nopember 2016 — Bambang Mulyono, S.Sos Bin Hadi Sumarto
123 — 16
  • Ketut Sukandra (selaku anggota) Bahwa waktu terbentuknya KUD Mekar Sari saksi tidak tahui,sedangkan untuk keanggotaan KUD Mekar Sari meliputi pemilikpemiliklahan yang dikelola KUD Mekar Sari yaitu seluas 620 kapling yangmana 620 kapling lahan tersebut ada beberapa kapling yang dimilikioleh satu orang ;Halaman 76 dari 181 Ptsn No. 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.Bahwa sebelum ada penyaluran KUR, kelompok tani tersebut tidakada, kelompok tani yang sebanyak 22 Kelompok tani tersebut barudibentuk oleh Sutiyono
    ;Bahwa untuk waktu terbentuknya KUD Mekar Sari saksi tidakmengetahuinya, sedangkan untuk keanggotaan KUD Mekar Sarimeliputi pemilikpemilik lahan yang dikelola KUD Mekar Sari yaituseluas 620 kapling yang mana 620 kapling lahan tersebut adabeberapa kapling yang dimiliki oleh satu orang.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 27/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 24 April 2014 — SYAIFUL MASBAR Pgl. SI IMPUN
49 — 14
  • BadanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor :520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor Kuasa26.2/.28.2u.30.31.32.Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf Pengelola KeuanganDana Dekonsenitrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera BaratNomor : 521/620
    Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor : 520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat26.2/.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SuratPerintah Membayar (SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf PengelolaKeuangan Dana Dekonsentrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran SatkerBadan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 521/620
    Keputusan Kepala BadanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor :520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf Pengelola KeuanganDana Dekonsenitrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera BaratNomor : 521/620
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2015 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN SERANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Srg
Tanggal 11 Mei 2015 — MUCHTAR SUTANTO. ST MSi
210 — 56
  • CUCU SUHARA, Msi selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia pekerjaan JalanTerate Banten Lama sebagaimana surat Nomor: 620/SPPPK.027.8/PJTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Surat Penunjukan PenyediaJasa, Ir. CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilai Kontraksebesar Rp.3.055.577.000.
    SrgJalan Terate Banten Lama sebagaimana tertuang dalam surat Nomor :620/SPPPK.027.8/PUTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011, kemudiansebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Jasa tersebut, Ir.CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilaikontrak sebesar Rp.3.055.577.000.
    WUAYANDARU UTAMA selaku pemenang perusahaanpenyedia jasa atas dasar surat Dinas Bina Marga dan Tata RuangPemerintahProvinsi Banten No. 620/SPPPK.072.8/PUTBL/DBT/IN/201 1tanggal 14 April 2011 perihal Penunjukan Penyedia PekerjaanPelebaran Jalan TerateBanten Lama.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-01-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bna
Tanggal 31 Oktober 2017 — Dra. MUTIA A DJALIL Lawan: 1.Ir. TEUKU FIRDAUS 2.Dr. Ir. AHMAD SYUHADA 3.PT. BANK BUKOPIN CQ. KEPALA BANK BUKOPIN BANDA ACEH 4.TEUKU IRWANSYAH,SH.Sp.N/Notaris/PPAT 5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PERTANA HAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN ACEH CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
43 — 13
  • Firdaus, bukti surat tandaP9, foto copy Kwitansi Tanda terima No: 620/PF/0308 tanggal10 Maret 2008 dari Dra. Meutia A. Jalil uang sebanyak Rp. 60.000.000, (enam puluhjuta rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. T. Firdaus, bukti surat tanda P15a tentangfoto copy Kwitansi Tanda terima No : 641/PF/0408 tanggal 10 April 2008 dari Dra.Meutia A.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/TUN/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — Dr. DARWIN DAHSYAT TJAKRADIDJAJA, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. PT. SENTUL CITY, TBK;
198 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut sesuai dengan Putusan Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang berbunyi :Apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan Para Pemohon Kasasi dapat
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 01-12-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 19/PID.TPK/2014/PT BJM
Tanggal 12 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Syaiful Bahri, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : TUGINO,ST.,MT BIN HADI WIHARJO
81 — 41
  • BJM31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Berita acara serah terima barang pengadaan mobil PKPPK type II 1Unit No GSA/A.1/1.5/619/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;Berita acara pembayaran No GSA/A.1/1.5/620/2009 tanggal 14Desember 2009 ;Surat perintah pencairan dana No. 00005/SPM/BU.GSA/2009 tanggal16 Desember 2009 ;Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraanPKPPK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabarutahun 2009 (Fotocopy) ;Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 437/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : JAMALUDIN
Terbanding/Tergugat I : KEPALA BPN RI. Cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TNH PEMBANGUNAN JLN TOL CILEUNYI. SUMEDANG. DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : KPUPR Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TNH JLN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK. KJPP
72 — 55
  • Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 4. angka 7, denganalasan hukum bahwa Nilai ganti Kerugian yang dinilai oleh penilai merupakannilai pada saat Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan untukKepentingan Umum, dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Provinsi JawaBarat No. 620/Kep.230Pemksm/2018 tentang Penetapan LokasiPembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan, ditetapkan tanggal21 Februari 2018 sesuai ketentuan Pasal 26, sebagaimana diatur dalampasal 34 ayat (1) UndangUndang Republik
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 41/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : H.M. ATHAURRAHMAN,SE
Pembanding/Tergugat II : dr. MISKIAH
Pembanding/Tergugat III : SAFWATI., ST.,MM.
Pembanding/Tergugat IV : dr. MILHANAH
Terbanding/Penggugat : Walikota Banjarbaru
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
71 — 58
  • Apa yang diminta olehHalaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT BJMPembanding merupakan persoalan prosedur suatu penerbitan alas hak berupaSertipikat Hak Milik yang sangat erat kaitannya dengan Keputusan Tata UsahaNegara yang secara de jure merupakan Kompetensi Absolut dari PengadilanTata Usaha Negara Banjarmasin, sebagaimana dimaksud dengan Yurisprudensidari Mahkamah Agung (MA) (Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999) yang menyatakan sebagai berikut : Bila yang digugatadalah
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 25-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Sbr
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
1.ISKAK
2.KARNITA
3.RASINI
4.SAYIDI
5.MINI
6.CASMI
Tergugat:
1.Sdri. KARINI
2.Sdri. MUNIRI
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon
2.Pemerintah Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Ciebon
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon
4.Sdr MAKSUM
107 — 11
  • Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimuatdalam Pasal 1 ayat 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara antara orang atau badanghukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNomor 620
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2011 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 07-11-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. H. SUKO BUONO., M.Si
134 — 21
  • KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal motion penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
    KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ HUI/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
    KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ HI/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal motion penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
    masingmasing tersebut akan menjadi anggota Panitia ;Bahwa saksi tidak tahu apa perbedaan anggota dan bukan anggota dalam susunanpenitia pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepetingan umum Kab.KutaiKartanegara ;Bahwa kronologis proses pembebasan tanah untuk pembangunan stadion di DesaPerjiwa Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartenagara adalah sebagaiberikut :1Awalnya adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kab.KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui surat No.:600182.a/620
    Kutai Kartanegara yangditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/620/ APBD/ DCK/ III/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapanlokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
Pengadilan PN JAMBI
Register : 10-04-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.JBI
Tanggal 23 Desember 2013 —
111 — 43
  • Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jambi sebagai salah satu TERGUGAT dalam perkara a quoadalah juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 51Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.JBITahun 2009, sehingga sudah sepantasnya dan seharusnya apabilaperkara ini diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara;5 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan : "Bila yang digugatadalah badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-12-2016 — Upload : 22-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 969 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — 1. R. BAMBANG HEDDY PONCO LAKSONO, DKK VS PT. ARTAWA INDONESIA
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artawa Indonesia berdasarkan perkiraan sendiri, tidakberdasar alamat lengkap dan tempat kKedudukannya secara hukumsesuai Akta Pendirian Nomor 92 tanggal 17 Februari 1995, bahwadalam perkara Nomor 9Q/pdt.SusPHI/2015/PN.Gsk yang dalamproses upaya banding, kasasi, Pengadilan Hubungan IndustrialGresik pada Pengadilan Negeri Gresik melalui surat NomorW14.U.31/60/PHI/IX/609/2015 dan W14.U.31/59/PHI/620/IX/2015tertanggal 10 September 2015 telah mengirimkan berkas kontramemori kasasi ke Pengadilan Negeri
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 26-06-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 12-02-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 23 Januari 2019 — Penggugat:
1.ARIS KHUMAINI
2.NYONYA SARI SUNDARI
3.KHAIRUL BASYAR BIN IBRAHIM YUSUF
4.SUFRIZA BINTI IBRAHIM YUSUF
5.ZUFRAN BIN IBRAHIM YUSUF
6.RAMALAN IBRAHIM BIN IBRAHIM YUSUF
Tergugat:
1.PT. BANK BUKOPIN, Tbk
2.Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh
43 — 14
  • Penggugat tidak mengetahui sama sekali adanya pengumumanpertama lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit Penggugat dan juga Penggugat tidak menerima sama sekali surat No : 048/ACHPIM/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 perihal penyelesian Kredit dan suratperingatan , No: 382/ACHPIM/IIII/2018, tanggal 20 Maret 2018 dan suratperingatan II No ; 424/ACHPIM/III/2018 tanghgal 27 Maret 2018 dan suratperingatan Ill No : 473/ACXHPIM/IV/2018 tanggal 03 April 2018 danPenggugat ada menerima surat No : 620
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata Tanah
Putus : 29-12-2010 — Upload : 17-09-2013
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 11/PDT. G/2010/PN. SKW
Tanggal 29 Desember 2010 — TJUNG KHUN LIM LAWAN I. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Sambas II. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Walikota Kotamadya Singkawang, Cq. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang III. MUSTARI TARIDI IV. YULIANTI V. SUYANTO VI. DEDEN KARTASASMITA VII. IRA KUSUMA WARDHANI VIII. FITRAH RAMADHAN, S. Kom IX. MUSRIN X. TUTI INDRIANI XI. SUPARTA XII. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat, Cq.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang (TURUT TERGUGAT I) XIII. ISKANDAR, SH Notaris/PPAT (TURUT TERGUGAT II) XIV. PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SINGKAWANG (TURUT TERGUGAT III) XV. PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG SINGKAWANG (TURUT TERGUGAT IV)
159 — 47
  • Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999/Sip/1999, tanggal 29 Desember 1999, dinyatakan bahwa Bila yang digugat adalahBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri, oleh karena penerbitan Keputusan Bupati Sambas Nomor 247Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Sambas Nomor 217 Tahun 2008 sertaperjanjian
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 30-09-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 83/PID/2014/PT JAP
Tanggal 7 Oktober 2014 — BERNABAS WAGAB alias NABAS
48 — 23
  • diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 7 Oktober 2014;Membaca, Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2014yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 10 Oktober2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 13 Oktober 2014;Membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara ditujukan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masingmasing tertanggal 16September 2014 Nomor W30.U6/620