Ditemukan 1094 data
HERU HARYANTA, SH
Terdakwa:
EDY MARYANTO,SE Bin SUKARDI
103 — 38
dan SIMAK BMN.16.
145 — 228
Manukaya seluas 10.900m2 dan Sertipikat Hak PakaiNomor 2/Manukaya seluas 181.750m2 keduanya tercatat atas namaSekretaris Negara Republik Indonesia terletak di Desa Manukaya,Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.Selanjutnya Kementerian Sekretariat Negara telah mencatat tanah IstanaKepresidenan Tampaksiring sebagai Barang Milik Negara (BMN) denganNomor Urut Pendaftaran 33 (tanah seluas 10.900 m2) dan Nomor UrutPendaftaran 34 (tanah seluas 181.750 m2) dalam Laporan BMN padaaplikasi SIMAK
ADJI ASMAN SAMUDIN
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Negara R.I.
2.Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
4.Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
141 — 40
Tergugat Illmemasang di depan bangunan ruko milik Penggugat sebagai PerbuatanMelawan Hukum oleh Penguasa yang dilakukan oleh Tergugat III dan olehTergugat IV dan semuanya itu jelas merugikan hakhak Penggugat.Bahwa Tergugat Ill selaku Pengelola Barang bertanggung jawab untukmenghimpun daftar barang yang telah didaftarkan sebagai BMN yangstatus penggunaannya berada pada Pengguna Barang.Bahwa dapat Tergugat Ill sampaikan bahwa objek gugatan merupakanBarang Milik Negara (BMN) yang digunakan tercatat dalam simak
88 — 54
Penjelasan lebih lanjutdapat Anda simak dalam Kedudukan Istri yang Bekerja dariKacamata Hukum. ;Bahwa terkait dengan hak asuh anak jika Penggugat (ibunya)bekerja, Tergugat mengacu pada tulisan yang ditulis oleh YudiHardeos, S.HI., M.SI. (Hakim Pengadilan Agama Bontang) berjudulMenimbang Ulang Tipikal Hak Asuh dan Kriteria Moral PemegangHadanah/ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MahkamahAgung RI.
TITI SUMAWIJAYA EMPEL
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
212 — 594
Simak juga artikel Hak untuk Mangkir.Sesuai pengaturan Bab Ill angka 8.3.d jo. angka 8.3.a BujuklakPenyidikan Tindak Pidana, hasil pemeriksaan rekonstruksidituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). MengenaiBAP ini Yahya menjelaskan (hlm. 137), jika Suatu BAP adalah hasilpemerasan, tekanan, ancaman, atau paksa. BAP yang diperolehdengan cara seperti ini tidak sah.
160 — 37
Penggugat sebesarRp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) dengan tanpa terlebih dahulumenguraikan secara rinci, dan konkrit, serta individual tentang kerugianPenggugat tersebut adalah merupakan gugatan yang nyatanyatamelanggar syarat fundamental yang ditentukan secara imperatif olehhukum acara perdata yang berlaku; Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I pada pokoknya menegaskanbahwa "gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterirna, karenatidak dirinci kerugian yang dituntut Penggugat", (simak
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
NURUL KHAIR, SE
40 — 27
- Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persedian dan Simak BMN) Dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020.
- Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, Serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Saiba, Sakti, Persediaan dan Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021.
- Hasil Print Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2021.
1.DEWI MAYA SARI
2.AFRIADI
3.ENA ZAHARI
4.NADYA ANGGRENI JUFNAIDI
5.SYAHRIAL. S
6.IRNADI
7.ERIZAL SAPUTRA
8.GUSNEDI
9.MUHAMMAD HATTA
Tergugat:
PT. IGASAR
95 — 22
UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetangagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;Bahwa jika simak dan cermati dalil tersebut diatas, maka dasar hukum yangmenjadi dasar hukum dari gugatan Penggugat dalam perkara in casu adalahUndangundang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, mana menurutPara Penggugat Undangundang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerjaadalah merupakan perubahan dari UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketangagakerjaan,
62 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex facti sengaja tidak mempertimbangkan sama sekalibukti T1 sampai dengan T15 yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa, demikian juga keterangan saksisaksi yangbersifat netral ;Bahwa setelah kami simak dengan cara seksama putusan danpertimbangan Majelis Hakim ini, benarbenar tidakmempertimbangkan sama sekali bukti T1 sampai dengan T15yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, demikian jugaketerangan saksisaksi yang bersifat netral seperti keterangansaksi Ali Sukari bin Rakida, saksi
Jem CH Manibuy,S.H.
Terdakwa:
1.Aksan Raya
2.Dwiko Agung Laksono
3.Ade Irawan
4.Agripa Critovel Jance Kindangen
80 — 39
yang tersimpan dalam flashdisk yangkemudian telah dicopy oleh Petugas Pom Lantamal XIV dansudah dikembalikan lagi kepada Saksi, yang menurut Saksiisi rekaman CCTV ruang IGD RS Maleo tidak berbeda jauhdengan apa yang telah Saksi sampaikan di persidangan.Hal 38 dari 92 hal, Putusan Nomor 164K/PM.III19/AL/VIII/2020Atas keterangan Saksi2 tersebut, para Terdakwa tidakmenyangkal dan membenarkan seluruhnya.Saksi3:Nama lengkap : Akhmad Baihagi KaruniawanPangkat/NRP : Serda Tku/124004Jabatan : Operator Simak
88 — 39
PP Nomor : 38 Tahun 1998, hal ini dapat di simak dandicermati terhadap :a.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Apabila kita simak secara cermat isi Pasal 55 ayat (1)KUHP, maka terdapat tiga kategori pelaku, pertama yang melakukan; keduamenyuruh lakukan, dan ketiga turut melakukan perbuatan. Senyatanyadalam praktik peradilan tidak pernah ada ketegasan kedudukan seseorangsebagai orang yang melakukan perbuatan dan sekaligus menyuruhmelakukan perbuatan atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksudoleh Pasal 55 ayat (1) KUHP.
93 — 45
Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selakuPengelola BMN pada LPPKS adalah mengadministrasikan filefile (SPMdan SP2D) dan menginput ke aplikasi SIMAK BMN, melakukan rekonsiliasidengan operator SAKPA, mencatat barang hasil pengadaan ke dalamaplikasi SIMAK BMN.
217 — 196
Pembuktian kualifikasi tersebut esensinyaadalah untuk melihat berkas asli ini sama dengan yang diupload tidak.Makanya di minta untuk di bawa aslinya dan 1 set copyannya terus dibuatdaftar simak apakah memenuhi atau tidak memenuhi syarat.
Magdial, S.H.
Terdakwa:
PRAKA MILTON SIALEKY
99 — 50
Putusan Nomor 37K/PM.III18/AD/VI/2021Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Asmil Kima Yonif Raider733/Masariku, Waiheru KotaAmbon.Pada pokoknya Saksi6 menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Saksi6 kenal Terdakwa sejak tahun 2017di Yonif Raider 733/Masariku dalam hubunganantara atasan dan bawahan, tidak ada hubungankeluarga.Bahwa tugas Saksi6 sebagai Bapal Siwat adalahbertanggungjawab terhadap SIMAK BMN sertamenjaga gudang munisi bersama Ta Gudangyaitu Praka
59 — 34
menghubungkan keterangan saksisaksiyang diajukan dalam persidangan ini , dihubungkan dengan bukti surat yang berupa visum atrapertum dan barangbarang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini kita akan mendapatkansuatu petunjuk yang jelas bahwa terdakwalah yang telah melakukan suatu perbuatan pembunuhanterhadap korban Paulus Sah sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Majelis sewaktumempertimbangkan unsurunsur dari dakwaan penuntut umum seperti telah diuraikan diatas.Menimbang, bahwa apabila kita simak
89 — 16
TpgBahwa sarana yang digunakan pad diadakan lelang adalah Elektronik agartidak ada kecurigaan, sedangkan yang membuat sertifikas konsultanperencana perencanaan;Bahwa meskipun proyek pembangunan Gedung KPP belum selesai setahusaksi pengerjaan berjalan terus karena tidak ada larangan dari pihak yangberwenang baik pihak Kepolisian maupun pihak Kejaksaan hingga bangunanselesai dan diresmikan pemakaiannya pada bulan Maret tahun 2014 dansetahu saksi bangunan tersebut telah dimasukkan dalam sistem SIMAK
ALVIAND D, SH
Terdakwa:
SURESH KUMAR Bin KRISHAN LAL
306 — 937
dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjarayang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa pemidanaan bagi terdakwa bukan merupakanpembalasan hukuman, akan tetapi merupakan pembinaan, pengayomansehingga terdakwa diharapkan mejadi lebih baik;Menimbang, sebagai kesimpulan bahwa perkara aquo berdampaksangat luas sekali menyangkut tanah dan haruspula memperhatikan denganhati hati ketentuan pokok agraria th 1960 dan peraturan konversi tanah sertaketentuan SIMAK
51 — 31
XCIX (99)sebutkan pada angka 5 jawaban ini yakni bahwa ternyata lokasi tanahmilik Para Tergugat adalah lain dengan lokasi tanah milik ParaPenggugat.Bahwa saat ini tanah objek sengketa yang peruntukannya untuk BalaiKesehatan dimaksud telah dikuasai oleh Kementerian Perindustrian sejaktanggal 28 Desember 1968 dan dibukukan ke dalam aplikasi SIMAK BMNKementerian Perindustrian yang databasenya juga tercatat dalam aplikasiSIMAK BMN pada Kementerian Keuangan dengan kode barang2.01.01.01.999.1 berupa tanah
81 — 33
menghubungkan keterangan saksisaksiyang diajukan dalam persidangan ini , dihubungkan dengan bukti surat yang berupa visum atrapertum dan barangbarang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini kita akan mendapatkansuatu petunjuk yang jelas bahwa para terdakwalah yang telah melakukan suatu perbuatanpembunuhan terhadap korban Paulus Sah sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Majelissewaktu mempertimbangkan unsurunsur dari dakwaan penuntut umum seperti telah diuraikandiatas.Menimbang, bahwa apabila kita simak