Ditemukan 11200 data
Pembanding/Penggugat II : Dervin Ariani Gabriel Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum.
Pembanding/Penggugat III : Yepson Israel Gabriel Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum.
Pembanding/Penggugat IV : Jublina Gabriel Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum.
Terbanding/Tergugat I : Maxi Teldes Mooy
Terbanding/Tergugat II : Tome Da Costa SH
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang
121 — 27
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999 yangmenegaskan Bila yang digugat adalah Badan atau pejabat TataUsaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga dengan demikiankewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut bukankewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan PeradilanTata Usaha Negara.B. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)1.
70 — 21
Dian Graha Utama Banyuwangi tanggal 19 April2012 No. 15/DGU/620/V/2012, yang ditujukan Kepada kepala DinasKebersihan dan Pertamanan, mengenai tentang Pemasangan Paving dilokasiParkir Taman Sri Tanjung.... BuktiPJ0 ;Photo copy Surat Tegoran dari Kepala Satuan Polisi Pamong Prajo KabupatenBanyuwangi tanggal 3 Mei 2012 No. 300/334/429.300/2012, yang ditujukankepada Pimpinan Most Banyuwangi, tentang pemasangan Paving Area ParkirMall yang belum memiliki IMB dari Bupati Banyuwangi Cq.
KARIN
Tergugat:
1.FAUZI AZMI
2.FARIDAH SH
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
64 — 16
TNG sebagai berikut:A.DALAM KONVENSIEKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE.Bahwa gugatan penggugat adalah wewenang absolute Pengadilan TataUsaha Negara dan bukan wewenang Pengadilan Negeri karena objekgugatan penggugat bersumber dari hak tanggungan, Roya dan balik nama:BERPEDOMAN KEPADA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNGINDONESIA NO 620 K/PDT/1999 TANGGAL 29 DESEMBER 1999MENYATAKANAPABILA GUGATANPENGGUGAT BERSUMBER DARI PERIKATANPERMOHONAN ROYA, DAN BALIK NAMA ATAS EKSEKUSI GROSSE &AKTA HIPOTIK.
1.ARTASIH
2.AZMI OCTAVIA
3.DEWANTI AVIANA UTAMI PUTRI
4.DEWI KURNIA
5.ELVA HARYANI
Tergugat:
PT. SHIN HAN INDONESIA
68 — 2
Training 3 bIn + PKWT (4 x 620 808799 Saprudin g 2013 bin) + (2 x 1 thn)sae Body 16 Okt. Training 3 bin + PKWT (4 x 621 #08608 Nur Fite Assy 2013 bin) + (2 x 1 thn)woe Switch 15 Jan. Training 3 bIn PKWT + (2 x 622 608603 Nidalyah Assy 2014 bin) + (2 x 1 thn)23 808491 Hendra Dampe 04 Agst. Training 3 bln + PKWT (4x6Cahya Putra r 2014 bin) + (2 x 1thn)Rival Packin 04 Agst. Training 3 bln + PKWT (2 x 624 808496 juliansyah g 2014 bin) + (2 x 1 thn)Indha Power 05 Apr.
190 — 85
Bahwa Mahkamah Agung R.I dalam putusannya tanggal 29 Desember 1999Nomor 620 K/Pdt/1999 menyatakan bila yang digugat adalah badan ataupejabat usaha negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara, bukan wewenangpengadilan negeri;.
145 — 37
Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwaBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999menyatakan bila yang digugat adalan badan atau pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang mengadiliwewenang pejabat tersebut,
Eko Witono
Tergugat:
1.R. Eriyawan Hartono
2.CV. Dua Sekawan
3.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
53 — 10
membutuhkan uang dan oleh PakPri orang Kendal kenalan Bapak saksi untuk pinjam ke Pak EryawanHartono dengan agunan sertifikat tanah tetapi ada syaratnya yaituperjanjiannya bukan pinjam meminjam tapi perjanjian jual bell;Bahwa besarnya pinjaman sebesar 250 juta dengan agunansertifikat No. 624 dan No. 625, uangnya diterima dengan dipotong 25juta didepan;Bahwa yang menerima 25 juta potongan didepan yaitu Pak Prie, danyang 225 juta baru diberikan ke Bapak saksi;Bahwa Luas keduanya kurang lebih sama sekitar 620
39 — 31
D.R/PEMOHONdiduga melakukan tindak pidana pemalsuan' tanda tanganPENGGUGAT D.R/TERMOHON, dengan cara TERGUGATD.R/PEMOHON memalsukan tanda tangan PENGGUGATD.R/TERMOHON untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit Mobil ToyotaYaris Type NR 1.5 S A/T TRD SPORTIVO tahun pembuatan 2015,warna orange, No.Polisi XXX Nomor rangka MHFKT9F33F6041903Nomor mesin 1NZZ202110, BPKB atas nama TERGUGATD.R/XXX,danPENGGUGAT D.R/TERMOHONtelah melaporkan TERGUGATD.R/PEMOHON di Polres Jakarta Utara dengan Nomor LaporanLPB/620
162 — 142
ALFIAN di Payakumbuh yang dibuat tanggal 2 Nopember yang telah dilegalisir ; 1 (satu) rangkap Faximile Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa No.602/122/PT-FK/DPU-PB/2007 tertanggal 12 September 2007 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) rangkap Faximile Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Bidang Prasarana Jalan tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2007 No. 620
(satu) rangkap AktaNotaris ALFIAN diPayakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yangtelah dilegalisir ;e 1 (satu) rangkap FaximilePengumuman PemenangPengadaan Barang danJasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12September 2007 yang telahdilegalisir ;e 1 (satu) rangkap FaximileSurat Keputusan PejabatPembuat KomitmenAnggaran APBD KabupatenPasaman Barat Tahun 2007Bidang Prasarana Jalantentang PenunjukanPelaksana Pekerjaan(Gunning) Penyedia JasaKegiatan Pembangunan114Jembatan Tahun Anggaran2007 No. 620
Notaris ALFIAN di Payakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yang telah dilegalisir ;Foto copy 1 (satu) rangkap Faximile Pengumuman Pemenang PengadaanBarang dan Jasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12 September2007 yang telah dilegalisir ;Foto copy 1 (satu) rangkap Faximile Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Anggaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 BidangPrasarana Jalan tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) PenyediaJasa Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2007 No. 620
Kualifikasi ;1 (satu) rangkap AktaNotaris ALFIAN diPayakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yangtelah dilegalisir ;1 (satu) rangkap FaximilePengumuman PemenangPengadaan Barang danJasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12September 2007 yang telahdilegalisir ;1 (satu) rangkap FaximileSurat Keputusan PejabatPembuat KomitmenAnggaran APBD KabupatenPasaman Barat Tahun 2007Bidang Prasarana Jalantentang PenunjukanPelaksana Pekerjaan(Gunning) Penyedia JasaKegiatan PembangunanJembatan Tahun Anggaran2007 No. 620
1 (satu) rangkap AktaNotaris ALFIAN diPayakumbuh yang dibuattanggal 2 Nopember yangtelah dilegalisir ;e 1 (satu) rangkap FaximilePengumuman Pemenang211Pengadaan Barang danJasa No.602/122/PTFK/DPUPB/2007 tertanggal 12September 2007 yang telahdilegalisir ;1 (satu) rangkap FaximileSurat Keputusan PejabatPembuat KomitmenAnggaran APBD KabupatenPasaman Barat Tahun 2007Bidang Prasarana Jalantentang PenunjukanPelaksana Pekerjaan(Gunning) Penyedia JasaKegiatan PembangunanJembatan Tahun Anggaran2007 No. 620
176 — 74
Foto copy dari copy Surat Bupati Kepahyang No : 620/660/Bag. 4 perihalbantuan program PKPSBBM IP Kabupaten Kepahyang Tahun 2005.Surat ini di tujukan kepada Gubernur, Kapolda, Kejati, Unsur MuspidaPropinsi Bengkulu dan Muspida Kabupaten Kepahyang isinyapermohonan kebijaksanaan agar program PKPSBBM IP KabupatenKepahyang dapat diteruskan dengan perpanjangan waktu pelaksanaansesuai dengan Permenkeu RI. No : 99/PMK.06/2005 diberi tanda T5..
Terbanding/Penggugat : KATIMAN HERLAMBANG
65 — 238
No.51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka hal yang menjadi Keputusan TUN (Pasal 1 angka 10UU PTUN) diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukanPengadilan Negeri , hal ini sesuai dengan Yuruprudensi Putusan MARINo.620 K/PDT/1999 yang menyatakan Bila objek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tatausaha negara, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata UsahaNegara buka
98 — 76
mengajukan bukti berupa foto copy sertipikatHak milik Nomor 316 atas nama Yoseph letto yang diberi tanda P.8 sebagaibukti kepemilikan atas objek sengketa oleh penggugat, dimana dalam buktitersebut penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, dari bukti tersebut pulaada kekurangan lembar ketiga berupa bagian pendaftaran peralinan hak,pembebanan dan pencatatan lainnya tidak diajukan pula sehingga terhadapsilsilah dari tanah tersebut tidak jelas akan tetapi pada bagian surat ukur tertulisluas lahan seluas 5. 620
106 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
dua miliar sembilan ratussembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratussembilan puluh empat rupiah) (vide bukti P12);Bahwa jumlah tersebut adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut: NoKeterangan Hutang (Rp) Penalti (Rp) Total (Rp) Total hutang selama tahun 2007) 15.428.784.320 2.221.837.617 17.650.621.937 2 Total hutang selama tahun 2008 206.211.700 4.532.854.004 4.326.642.3043 Total hutang s/d bulan Maret 1020 921 153 1.020.921.153Total hutang + Penalty 15.222.572 620
Ny. Bahniar
Tergugat:
1.Kepala Wilayah Kecamatan Kembangan selaku PPAT
2.Kepala Kelurahan pada Kantor Kelurahan Joglo
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Adminsitrasi Jakarta Barat
4.Ny. Keben Pr. Bin Tontjil dan atau ahli warisnya ibu Nimah dan Sani
5.EKA DJAJA
6.PT Budi Mulya Nusantara
Turut Tergugat:
Notaris Ny. H. Asmin Arifin A.Latief S.H
161 — 83
Brt.B.Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Bahwa terhadap hal tersebut pernah diputuskan dalam suatu Yurisprudensi,yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt./1999tanggal 29 Desember 1999 yang
Terbanding/Pembanding/Penggugat : TANOTO UNANG
Turut Terbanding/Tergugat : USMAN BIN MUHAMAD
Turut Terbanding/Tergugat : USMAN HERMANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA KELURAHAN PAAL MERAH
Turut Terbanding/Tergugat : FIRDAUS ABU BAKAR, SH, MKN
Turut Terbanding/Tergugat : LUKAS TAHIM
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAMBI
79 — 62
Keterangan Saksi DEDDY ARMIANTO.Bahwa Saksi kenal dengan Ratna Esih dan suaminya yangbernama Edi Wagiman, saksi pernah melihat Edi Wagimanmenawarkan tanah miliknya yang terletak di Kelurahan Thehok,untuk dijual dengan bapak saya yang bernama Arzali, lalu diTahun 1979 orang tua saksi membeli tanah tersebut denganSertifikat Hak Milik No. 620 atas nama Ratna Esih, saksi tahubahwa induk dari sertifikat No. 620 adalah Sertifikat Hak Milik No.44;Bahwa posisi letak Sertifikat Hak Milik yang orang tua saksi
98 — 38
mengetahui terdakwaselaku Kepala Desa Netemnanu Utara, namun setelahmenerima raskin tersebut atas perintah FITUS EFI,terdakwa membagikan raskin tersebut kepada rumahtangga sasaran penerima manfaat yang berada diwilayah dusun II dan III sebanyak 77 kepalakeluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaatsaja, sedangkan rumah tangga sasaran penerimamanfaat yang jumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga(KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan terdakwa menjual raskinsebanyak 620
69 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kredit) tertanggal 27 April 2007;3) Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh TerdakwaFREDY CHANDRA PUTRA dan Terdakwa INDRAPRASETYO SUSANTO (Analis Kredit) tertanggal23 April 2007 ;Point 2 s/d 3 dibuat sesudah dilakukan pencairankredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolaholah dibuat sebelum dilakukan pencairan;4) 4 Nota Pencarian Kredit fiktif tertanggal 27 April2007 senilai Rp.500 juta Rp.600 juta Rp.750 jutaRp.1,15 Miliar 3 Nota Pencairan Kredit fiktiftertanggal 01 Mei 2007 senilai Rp.620
dengan cara tarik tunai dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah ditanda tanganiDebitur yang bersangkutan, penarikan dilakukantanggal 27 Agustus 2008 dalam 15 kali penarikanantara lain senilai Rp.525 juta Rp.500 jutaRp.350.115.000, Rp.760.120.300, Rp.600.254.800, Rp.671.600.000, Rp.735 juta Rp.404.119.200, Rp.469.025.000, Rp.580 juta Rp.650 jutaRp.745.005.000, Rp.700 juta Rp.734.760.700,Rp.400 juta penarikan tanggal 28 Agustus 2008dalam 9 kali penarikan masingmasing senilai Rp.120.988.900, Rp.620
No.18 K/Pid.Sus/2010 Debitur yang bersangkutan, penarikan dilakukantanggal 27 Agustus 2008 dalam 15 kali penarikanantara lain senilai Rp.525 juta Rp.500 jutaRp.350.115.000, Rp.760.120.300, Rp.600.254.800, Rp.671.600.000, Rp.735 juta Rp.404.119.200, Rp.469.025.000, Rp.580 juta Rp.650 jutaRp.745.005.000, Rp.700 juta Rp.734.760.700,Rp.400 juta penarikan tanggal 28 Agustus 2008dalam 9 kali penarikan masingmasing senilai Rp.120.988.900, Rp.620 juta Rp.565 juta Rp.461.880.150, Rp.361.065.000, Rp.300.990.000
127 — 59
Hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 :Bila yang digugat adalah pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negarabukan wewenang Pengadilan Negeri.5 Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Surat Keputusan Pemberian Hak yaituSHGB No. 02534/Pakulonan dan SHBG No. 01060/Pakulonan yangditerbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Propinsi
ANTONIUS LUAN PELO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
114 — 39
Artinya Penggugat selaku Penjual dan DRSMICHAEL MIGE belum melakukan jual beli tanah seluas 2.400Halaman 13 dari 61 Halaman Putusan No. 50/G/2019/PTUNKPGM* secara sah sebagaimana amanat Pasal 1459 KUHPerdata,jo Pasal 616 KUHP Perdata, jo Pasal 620 KUHPerdata;. Bahwa Tergugat telah salah dalam proses penetapan objeksengketa karena tidak memperhatikan alas hak kepemilikanDRS MICAHEL MIGE atas bidang tanah seluas 4.800 M?
Terbanding/Tergugat I : Budiman Utomo Diwakili Oleh : Satur Siringoringo, S.H.,Daniel Liando H. Sihombing,S.H.,Johanes Maria Vianney G., S.H., Haratua Silitonga, S.H.
Terbanding/Tergugat II : Umar Ilias Husen
Terbanding/Tergugat III : Kepala Desa Gorontalo
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kelurahan Labuan Bajo
Terbanding/Turut Tergugat : Camat Kecamatan Komodo
55 — 34
Pejabat Pemerintahan, yaitu unsur yang melaksanakan FungsiPemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negaralainnya.Dalam membahas kedudukan Kepala Desa, maka harus pula dicermati pengertiankepala desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Pasal 1angka (3) mengatur bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yangdisebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620