Dimana sertifikat baru tersebut akanbertumpang tindin dengan SHM No. 351 yang dikuasai olen ParaTergugat; Bahwa uraian tersebut telah cukup menjelaskanbahwa gugatan Penggugat kabur dan membingungkan, serta tidakdapat dilaksanakan.

Bahwa selain itu Tergugat juga melakukan upaya konfirmasi, klarifikasikepada pihak terkait termasuk kepada pemerintah setempat dan juga instansiyang berkompeten dalam bidang pertanahan yaitu Kantor Pertanahan KotaKendari tentang beberapa hal seperti apakah bidang tanah tersebut tidaksedang dalam sengketa dengan pihak manapun, tidak sedang berada dalamstatus sitaan, tidak menjadi agunan baik pada lembaga perbankan maupunlembaga keuangan lainnya, serta tidak tumpang tindin dengan sertifikatlainnya.

Hal ini menimbulkan kerancuan dantumpang tindin suatu obyek tanah yang ditetapkan dalam SK tersebut.

Bahwa gugatan Penggugat terjadi tumpang tindin yangjustru mengakibatkan buyarnya atau tidak jelasnya gugatanyaitu digabungnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum danPembatalan Sertifikat.Hal ini mempunyai konsekwensi putusan pengadilan, sehinggagugatan yang demikian tersebut adalah kabur dan tidak Jjelas.apakah gugatan Penggugat adalah gugatan PerbuatanMelawan Hukum atau Pembatalan sertifikat?

Berdasarkanpemeriksaan setempat, Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya tumpangtindin penguasaan tanah akibat terbitnya Keputusan Bupati Bekasi Nomor591/Kep.052BPPT/2012, yang justru bertujuan untuk menghindari adanyatumpang tindin dengan mengoreksi surat keputusan Bupati yang terbit sebelumnyatentang areal ijin lokasi tahun 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang,

Dilema inilah yang harus benarbenardipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara ini, mempertimbangkan terlebin dahulu apakah benar posisi letakbatas bidang tanah milik Penggugat benarbenar tumpang tindin dengantanah milik Tergugat dan Tergugat Il, mengingat Kantor Pertanahan KotaDepok/Turut Tergugat saja tidak berani mencabut Sertifikat Hak Milik No.06802/Mampang/2014 dan Sertifikat Hak Milik No. 06803/Mampang/2014milik Tergugat dan Tergugat II, padahal sudah ada perintah

Trubaindo Coal Mining ) menolakmembayar tali asih atas tanah objek sengketa kepada Penggugatoleh karena tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugatdalam perkara ini adalah tumpang tindin dengan lokasi yangdakui oleh Tergugat Il ( Sdr. Messakh. A ), dimana Tergugat (PT. Trubaindo Coal Mining sudah membayar/memberikan taliasin atas lokasi yang dimaksud kepada Tergugat Il ( Sadr.Messakh.

Pemohon Kasasi / Tergugat tersebut tidak didukung olehputusan pidana;Mengenai alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena JudexFacti telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, dimana PemohonKasasi Il / Penggugat menyatakan, bahwa sekarang sedang berjalan gugatanPemohon Kasasi Il / Penggugat terhadap Pemohon Kasasi / Tergugat yangterdaftar dalam perkara No. 139/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut, sehingga untukmenghindari overlaping (tumpang tindin

Yahya Harahap pada persidanganterdahulu, tujuan UU 40/2007 memisahkan tugas, fungsi dan tanggungjawab Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi adalah agar jelas batasbatas fungsi dan kewenangan Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi,sehingga tidak terjadi saling tumpang tindin dan perebutan kekuasaan diantara organ yang satu dengan organ yang lainnya;8. Bahwa keterangan ahli M.

pada angka 10 yang pada pokoknyamenyatakan Penggugat ada mengajukan surat keberatan kepada TurutTergugat dan Turut Tergugat II karena telah mengeluarkan beberapa SKTdan 1 buah SHM diatas tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat adalahhal yang benar karena para Tergugat (Tergugat s/d Tergugat XIX) jugamengetahui tentang hal tersebut;Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 11 dan 12 yang pada pokoknyamenyatakan obyek tanah Penggugat yang telah bersertifikat SHM No.123/Setapuk Kecil/1990 tumpang tindin

M.H.Masa berlaku Surat Kuasa Substitusi :Surat Kuasa Substitusi ini berlaku untuk satu hari saja Karena Surat Kuasa Khusus maupun Surat Kuasa Substitsi yang dijadikandasar mengajukan permohonan dan pemeriksaan pra Peradilan initumpang tindin dan amburadul, sehingga tidak dapat dipastikan manaSurat Kuasa yang sah dan berlaku diantara 5 (lima ) Surat KuasaKhusus ditambah 1 ( satu ) Surat Kuasa Substitusi, makapermohonan pra Peradilan mohon dinyatakan tidak sah dan ditolakkarena penyusunan dan penanda

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGATpada halaman 10 dan 12 yang intinya :" eaeeaees bahwa PENGGUGAT merasa telah dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh TERGUGAT berupa SertipikatHak Milik Nomor 2170/Desa Sumi, Surat Ukur Nomor 01673/SUMI/2018tanggal 24 September 2018, Luas 32.008 M2 atas nama ILHAM yangditerbitkan pada tanggal 25 September 2018 dan PENGGUGAT jugamenyatakan bahwa telah tumpang tindin obyek sengketa dengan tanahPENGGUGAT serta PENGGUGAT menyatakan

disebutkan pada petitum bagian Primardan Subsidair, dimana Penggugat memohon lagi hal yang sama dengantuntutan provisi tersebut yaitu memohon agar supaya tergugat menghentikanpembangunan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di KawasanReklamasi Megamas Manado ;Menimbang, bahwa bila dikaji akan makna dan tujuan dari tuntutanprovisi Penggugat tersebut, ternyata tuntutan provisi tersebut telahmenyangkut pokok perkara, sehingga bila dipertimbangkan pada bagianeksepsi ini, akan terjadi tumpang tindin

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Mpwtumpang tindin dimana sertifikat Tergugat Il Intervensi menindihsertifikat Penggugat, namun sejatinya dalil tersebut disebabkan karenaadanya ketidak tahuan mengenai batasbatas tanahn sesuai saatpengukuran pendaftaran tanah pertama kali (PRONA), yang kemudianpada saat pengembalian batas petugas BPN Kubu Raya danPenggugat melakukan pengukuran yang berbeda dari pengukuranpendaftaran tanah pertama kali/penerbitan sertifikat pertama kali yaitupengukuran dimulai dari Parit

tersebutdiatas, yang kami kutip kembali sebagai bukti Otentik menjelaskan fakta hukum sebagai berikut :Menimbang bahwa terhadap dalildalil Penggugat dalam gugatan.Replik dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasertifikat objek sengketa salah letak, melebihi batas tanah/menindihsertifikat milik Penggugat yang diperdebatkan dalam perkara ini MajelisHakim perlu menjelaskan bahwa pada kenyataannya tidak terdapatkesalahan letak, tidak terdapat melebihi batas tanah dan tidak terdapattumpang tindin

tidakada tanah milik orang lain dilokasi tersebut; Bahwa saksi menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat untuk dikelolah; Bahwa pada tahun 2006 kondisi tanah masih dalam bentuk hutan; Bahwa saksi ikut membersihkan dan menanam di atas tanah tersebut; Bahwa Darlan Simbolon ada dilokasi tersebut pada tahun 2009; Bahwa saksi kenal dengan Aco dan Aco bukan orang asli di Desa DanauLancang; Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah snegketa karena membawa data ukuryang baru; Bahwa tanah Penggugat bukan tumpang tindin

2008 ada pengukuran yang dilakukan oleh MiskolFirdaus;Bahwa saksi selaku Ninik Mamak hanya hingga tahun 2009 dan sekarangtidak lagi karena saksi selaku Kepala Desa;Bahwa tanah yang diklaim Penggugat ditandatangani oleh Alimin yangsebelumnya diserahkan kepada Ajo seluas 125 hektar;Bahwa tanah yang diserahkan Ninik Mamak kepada anak kemenakan seluas450 hektar yang dilakukan oleh 4 orang Ninik Mamak Desa Danau Lancang;Bahwa pembagian ulayat beradasarkan pesukuan;Bahwa tanah sengketa tidak tumpang tindin

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak padahalaman 5/7 dan 58 putusan telah memberikan pertimbangan hukumbahwa objek sengketa tumpang tindin atau overlapping dengan SertifikatHak Milik Nomor 67/Desa Saigon atas nama Penggugat;3.2.

:N 1362655.3593E 354006.4314 P2:N1362640.2202E 3540063388 P3:N 1362640.09E 353996.2084 P4:N1362655.3627E 353996.6159Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalammenerbitkan Peta Bidang tanah yang di mohonkan oleh Penggugat untuk menjelaskan tentang posisi tanah yang disengketakan denganmelakukan pengukur dan pengambilan titik koordinat adalah suatuprosedur yang benar menurut undangundang.Bahwa sertifikat milik Tergugat Nomor : M1770 terlihat pada peta bidangtidak ada yang tumpang tindin

membeli bidang tanah tersebut tidakpernah mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dalambentuk, sebutan, dan cara apapun yang diperkenankan olehhukum termasuk kepada Liza Anggraeni;Oleh karenanya dalamhal ini bisa saja telah terjadi penyimpangan prosedur dalamproses penerbitan Obyek Sengketa (Sertipikat Hak Milik)atasnama Liza Anggraeni maka bertentangan dengan asaskepastian hukum karena dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa(Sertipikat Hak Milik) atas nama Liza Anggraeni maka terjaditumpang tindin

dan B = 275 M* yang dahulu terletak di Kelurahan SidomulyoKecamatan Tampan Kota Pekanbaru, berdasarkan :Utara berbatas dengan Rustam.Selatan berbatas dengan Nurdin.Timur berbatas dengan Jalan Purwodadi.Barat berbatas dengan Rustam.Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Gugatanberikut pemecahanya yang menyebebkan bidang tanahnyamenjadi tumpang tindin atau (Overlepe) dengan Bidang tanahberdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat,semetara Tergugat telah lebin dahulu mengetahui

Kompetensi Absolut (absolute competitie);Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah berdasarkan Sertipikat HakMilik No. 11568, Gambar Situasi No. 580/2012 Kelurahan SidomulyoBarat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertera atas nama DewiHalaman 84 dari 95 Halaman, Putusan Nomor : 66/G/2019/PTUN.PBRFirman, Gunaharja Firman, Lenny Firman, dimana bidang tanah tersebutoverlapping/tumpang tindin diantaranya dengan tanah Tergugat IlIntervensi s/d Ill yang juga telah memiliki Sertipikat Hak Milik yang jugadikeluarkan

dikarenakan adanyadugaan perbuatan curang yang diduga dilakukan oleh Hans Barki danHanna Barki dengan menyembunyikan informasi dengan cara membuatAJB palsu sebagaimana disebutkan diatas, karena jika dilihat dari tahunperistiwa hukum yang terjadi, SHM No. 47 atas nama Hans Barki, SHMNo. 48 atas nama Hans Barki, SHM No. 49 atas nama Hanna Barki danSHM No. 50 atas nama Hanna Barki diterbitkan oleh Tergugat padatahun 1977 yang faktanya berdasarkan putusan PK tersebut nyatanyake4 SHM tersebut ternyata tumpang tindin

Bahwa dengan adanya Putusan PK tersebut yang menyatakanbahwa tanah Penggugat tumpang tindin dengan SHMSHM milik HansBarki dan Hanna Barki, dapat dilihat bahwa Tergugat dalammenerbitkan SHMSHM milik Hans Barki dan Hanna Barki pada tahun1977 telah menyalahi ketentuanketentuan sebagaimana tercantumpada PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karenaseharusnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 sebagaimanaHal. 16 dari 74 Hal.