TH INDO INDUSTRIES SDN BHD sebanyak 162.000.000 (seratus enampuluh dua juta) saham preferen atau dengan nilai nominal sebesar Rp.16.200.000.000, (seratus enam puluh dua milyar Rupiah);Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka jelas SITI HUTAMI ENDANGADININGSIH sama sekali bukan pemegang saham dari TERGUGAT I;14.

oleh ; TH INDOPALMS SDN BHD sebanyak 145.800.000 ( Seratus empat puluhLima juta delapan ratus Ribu ) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp.145.800.000.000, ( seratus empat puluh lima Milyar delapan ratus juta rupiah ) PT PRIMA SAKTI RIZKI PERTIWI sebanyak 16.200.000 ( Enam belas juta Duaratus Ribu ) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp 16.200.000.000,( enam belas Milyar Dua ratus juta rupiah ) PT INDO INDUSTRIES SDN BHD sebanyak 162.000.000(Seratus Enam PuluhDua Juta ) saham preferen

TH INDOPALMS SDN BHD sebanyak 145.800.000 ( Seratus empat puluhLima juta delapan ratus Ribu ) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp.145.800.000.000, ( seratus empat puluh lima Milyar delapan ratus juta rupiah ) PT PRIMA SAKTI RIZKI PERTIWI sebanyak 16.200.000 ( Enam belas jutaDua ratus Ribu ) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp162.000.000.000, ( enam belas Milyar Dua ratus juta rupiah ) PT INDO INDUSTRIES SDN BHD sebanyak 162.000.000 ( Seratus EnamPuluh Dua Juta ) saham preferen

atau dengan nilai nominal sebesar Rp162.000.000.000, ( Seratus Enam Puluh Dua Milyar Rupiah ),Sehingga seluruhnyaberjumlah 162.000.000 ( Seratus Enam Puluh Dua Juta ) saham biasa dan162.000.000 ( seratus Enam Puluh Dua Juta ) saham preferen atau dengan nilainominal seluruhnya sebesar Rp. 324.000.000.000, ( Tiga ratus Dua Puluh EmpatMilyar Rupiah )e, Bahwa seratus persen ( 100 % ) dari nilai nominal setiap saham yang telahditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah Rp 324.000.000.000, (

Bahwa dengan terpenuhinya secara yuridis formil atas perjanjian kreditdan pencatatan/pembebanan hak tanggungan atas Obyek Sengketa makamerupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jikaTergugat Bank Danamon secara hukum adalah sebagai pihak yangberitikad baik te goeder trouw" telah memberikan kredit kepada Penggugatkarenanya Tergugat selaku Kreditur mempunyai hak didahulukan ataudiutamakan "preferen" atas hakhak dan kepentingannya guna pemenuhanhutangnya serta harus dilindungi

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020 Jkt.Pst tanggal 22 November 2017;1 (satu) lembar fotokopi Daftar Piutang Diakui KrediturPreferen Khusus Karyawan;1 (satu) lembar fotokopi Daftar Piutang Diakui Kreditur KnususLeasing;2 (dua) lembar fotokopi Daftar Piutang Diakui KrediturSeparatis;13 (tiga belas) lembar fotokopi Daftar Piutang DiakuiKonkuren;1 (satu) lembar fotokopi Daftar Piutang Sementara DiakuiKreditur Preferen; 28. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.055 M2 sesuai denganSertifikat

Bahwa dalam perjalanan fasilitas kreditnya, Tergugat melakukanwanprestasi atas pembayaran kewajiban fasilitas kreditnya.Karenanya Tergugat Il sebagai Kreditur Preferen (Pemegang HakTanggungan) memiliki hak untuk menyelesaikan kredit macetTergugat selaku Debitur melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungansebagai alternatif penyelesaian terakhir.Dan karenanya Tergugat II mendatangi objek jaminan yang padawaktu itu (ternyata) masih ditempati oleh Penggugat.

Surat No : 063 /SARJtg /IX /08 perihal Surat Peringatan IIItertanggal 28 November 2008Dan sebagai kreditur yang diutamakan (kreditur preferen) maka Tergugat berhak untuk mendapatkan pelunasan dari penjualan ke 3 (tiga) jaminanyang diberikan oleh Debitur termasuk objek gugatan. Yakni dengan caramengajukan permohonan Penjualan Lelang Eksekusi Hak TangunganHalaman 23, Putusan Nomor 688/PDT/2019/PT SMGkepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang.29.

., Notaris di Bukittinggi;Bahwa Bank Mega sebagai pemegang Hak Tanggungan atas obyek perkaramempunyai hak preferen (hak untuk didahulukan) dan dilindungi secarahukum berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 4 tahun 2006Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan BendaBenda Yang BerkaitanHalaman 15 dari 37 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2016.Dengan Tanah sehingga dalam hal ini mempunyai hak dan kepentingansecara hukum terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo;4.

maupun Tergugat I, yaitu sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat selaku penerima fidusia, berdasarkanUndangundang Jaminan Fidusia Khususnya Pasal 27, memiliki hak didahulukanterhadap kreditor lainnya, untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusibenda yang menjadi objek jaminan fidusia; Menimbang, bahwa Tergugat yang bertugas atas nama Negara mempunyaihak mendahulu untuk utang pajak atas barangbarang milik Penanggung Pajakdalam hal ini Tergugat Il, sehingga Tergugat merupakan kreditur Preferen

Dengan status sebagai Pemegang HakTanggungan maka Tergugat memiliki hak Preferen yang dijaminoleh hukum positif Indonesia melalui UU No. 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan.

Sertifikat Hak Tanggungan (selanjutnya disingkat SHT)sebagai berikut :1) SHT Peringkat No. 5114/2014 tanggal 04 Agustus 2014dengan nilai penjaminan sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilanratus juta rupiah) dan2) SHT Peringkat II No. 03399/2015 tanggal O6 Juli 2015dengan nilai penjaminan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah).Bahwa dengan demikian, Tergugat adalah Pemegang Hak Tanggunganyang sah atas tanah dan bangunan diatasnya sesuai SHM No. 2379/Desa Jenggrik, dan oleh karenanya memiliki hak preferen

Bahwa selanjutnya dengan didaftarkannya obyek Jaminan Fidusia di KantorPendaftaran Fidusia serta dengan telah diterbitkannya Sertifikat JaminanFidusia, maka Pelawan merupakan Penerima Jaminan Fidusia yang sahserta diutamakan (preferen) atas obyek jaminan berupa Kendaraan, gunamenjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yangterhutang dan harus dibayar oleh Turut Terlawan kepada Pelawan yangtimbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;8.

oleh Majelis Hakim pada PengadilanTinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Baratmemeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolakperlawanan atau setidaktidaknya menyatakan perlawanan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijkeverklaard);Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah tidak berimbangdan tidak adil dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena disatu pihak mempertimbangkan bahwa bahwa Terbanding dahuluPelawan merupakan pihak yang mempunyai Hak Preferen

Mengenai Dalil Pembanding/dahulu Terlawan Angka 11 Halaman 37,Angka 12 Halaman 40, Angka 13 Halaman 43 dan Angka 14 Halaman45, yang mendalilkan bahwa:Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah tidak berimbang dan tidakadil dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena disatu pihakmempertimbangkan bahwa Terbanding/dahulu Pelawan merupakanpihak yang mempunyai Hak Preferen untuk menarik obyek jaminan sertamelakukan eksekusi terhadap obyek tersebut (vide putusan a quo hal.55) tetapi Majelis Hakim

Eksekusi melalui penjualan obyek Hak Tanggungan di bawahtangan atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan(Pasal 20 ayat (2) UUHT ;Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi yang langsung tanpamelewati proses Pengadilan (parate executie) pada hak tanggungan lahirmelalui proses Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) kemudiandidaftarkan dan terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dari BadanPertanahan Nasional, sehingga pemegang hak tanggungan peringkat (pertama) memiliki sifat preferen, droit de suite

., atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum, olehkarena pihakk TURUT TERLAWAN I sebagai pemegang Hak Tanggungantelah menolak permohonan pihak TURUT TERLAWAN V untuk menebusobyek sengketa milik pihak PELAWAN dimaksud sebesar nilai pengikatanHak Tanggungannya, yang berarti sudah mencapai hak preferen pihak TURUTTERLAWAN atas obyek tanah sengketa tersebut, dan oleh karenanya, secarajelas dan tegas atas perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan ketentuanhukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal

dimaksud tidak adasatupun tindakan Turut Tergugat III yang dapat dikategorikan telahmelakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa Turut Tergugat Ill menolak dengan tegas dalil gugatan ParaPenggugat pada halaman 6 angka 13 dan 14 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa pelaksanaan Lelang harus dilakukan melalui penetapanPengadilan terlebih dahulu;Bahwa perlu Para Penggugat pahami, UU Hak Tanggungan merupakanundangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada PemegangHak Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen

yangdapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugatpada poin 8, 9 dan 10 halaman yang pada pokoknya menyatakan bahwapelaksanaan Lelang harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan NegeriSurakarta terlebih dahulu;Halaman 30, Putusan Nomor 85/Pdt/2020/PT SMGBahwa perlu Para Penggugat pahami, UU Hak Tanggungan merupakanundangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada PemegangHak Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen

Majelis Hakim berpendapat meskipun obyeksengketa tersebut berada dalam penguasaan Terlawan yang secara sah telahsesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHAP namun sesuai dengan Pasal 20 UUNo. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi Jaminan Fidusiatetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangansiapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaanyang menjadi objek Jaminan Fidusia;Menimbang, bahwa hak pelunasan atas objek fidusia merupakan hakkreditor preferen

sebagai berikut:Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 189/Padt.Bth/2019/PN DpkMenimbang, bahwa Pelawan di dalam petitum gugatannya pada angka 1memohon agar gugatan Pelawan dikabulkan untuk seluruhnya, terhadappetitum angka 1 tersebut baru dapat dikabulkan setelah Majelis Hakimmempertimbangkan petitumpetitum yang lain yang diajukan di dalam gugatanPelawan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka dapat diambil kesimpulan Pelawan merupakan pihak yang mempunyaihak preferen

BPRS Suriyah selaku pemegang hakNomor 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 169/Pdt/2021/PT SMG14.15.tanggungan mempunyai hak preferen (droit de preferent) untuk dapatmenjual pertama kali (urutan 1) dengan kekuasaannya sendiri melaluipelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut. Oleh karena Petita Penggugat tersebut wajib untukditolak.

Sebidang tanah dan bangunan terletak di Gandasuli Rt 00 Rw 00Kelurahan Gandasuli, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, SHM1013 atas nama ROHADI.Dan selanjutnya dilekatkan hak tanggungan, sebagaimana Akta PengikatanHak Tanggungan (APHT) No.75/2012 tanggal 22 Febuari 2012, dan telahditerbitkan Sertpikat Hak Tanggungan No. 00753/2012 tanggal 26 Maret2012, sehingga TERGUGAT Il memiliki hak preferen untuk memperolehpelunasan atas hutang PENGGUGAT, jika PENGGUGAT dikemudian hariterbukti Wanprestasi.Bahwa

MM selaku PPATdi Kota Yogyakarta ; Sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri atas agunan kredit dimaksud senyatanya telahdibebani hak tanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukanatau diutamakan "hak preferen" kepada Pelawan dalam Rekonpensi/Terlawan I dalam Konpensi sebagai pihak yang beritikad baik " te goedertrouw" yang telah memberikan kredit kepada Terlawan dalam Rekopensi /Pelawan dalam Konpensi selaku debitur sehingga karenanya secara

Bahwa dalam perjalanan fasilitas kreditnya, Tergugat melakukanwanprestasi atas pembayaran kewajiban fasilitas kreditnya.Karenanya Tergugat Il sebagai Kreditur Preferen (Pemegang HakTanggungan) memiliki hak untuk menyelesaikan kredit macetTergugat selaku Debitur melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungansebagai alternatif penyelesaian terakhir.Dan karenanya Tergugat II mendatangi objek jaminan yang padawaktu itu (ternyata) masih ditempati oleh Penggugat.

Nomor : 8Tanggal 05 Juni 1993 yang dibuat dinadapan Notaris Soekarno,SH, di Bandar Lampung, karenanya merupakan suatukebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jika atasJaminan Kredit berupa sebidang tanah pekarangan seluas1.250 M2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) SertifikatHak Milik Nomor : 126 Surat Ukur Nomor : 73/1973 Tanggal 27September 1973 atas nama Arifin Bustami senyatanya telahdibebani hak tanggungan yang terhadapnya memberikan hakdidahulukan atau diutamakan "hak preferen