Ditemukan 1048 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tanggal tunggal tinggal tanggaã tenggat tonggek tunggak tonggal tonggam tonggat tanggak tinggak tonggar
Pengadilan PN Melonguane Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-06-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN Melonguane Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mgn
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat - Agustinus Awule Tergugat - Andries Sarendaren, dkk
146 — 86
  • Tanda batas tanah bagian bawah (utara) berupa sebatang tonggak kayudan rumpung pohon bambu;c.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-01-2017 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 395/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 12 Januari 2017 — PT. CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk. (PT. CMNP) melawan GUSTIANSYAH DJAJA KAMERON Dkk
298 — 99
  • Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 33ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 25 tahun 2007, maka Surat Pernyataanoleh Turut Tergugat tanggal 28 Agustus 1999 yang isinya mengcounter alatbukti Kepemilikan Turut Tergugat , batal demi hukum;Bahwa tonggak terbesar bahwasanya suatu perbuatan melanggar hukum bukanhanya melanggar undangundang, ditandai dengan Putusan Hoge Raad(Mahkamah Agung) Negara Belanda yang menyidangkan kasus Lindenbaum vs.Cohen pada tahun 1919.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 27-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PALU Nomor 365/Pid.B/LH/2019/PN Pal
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
HAMKA MUCHTAR, S.H
Terdakwa:
Haji AGUS
478 — 184
  • Agus (Poso Pesisir) tim tidak menemukan tunggul dan potensi kayuebony pada lokasi sertifikat atas nama Saksi Pollycarpus Sadipun Alias Papa Enos.Bahwa tim diperlihatkan tonggak kayu hitam (ebony) oleh Saksi Hendra, tetapi itusudah di luar sertifikat atas nama Saksi Pollycarpus Sadipun Alias Papa Enos.Sedangkan dari keterangan Saksi Pollycarpus Sadipun Alias Papa Enos sendiridiketahul jika Saksi Pollycarpus Sadipun Alias Papa Enos tidak pernah mengetahuibahwa lokasi sertifikatnya dijadikan lokasi
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pwk
Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
154 — 182
  • Pelaksanaan UndangundangPA diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961tentang Pendaftaran Tanah sebagai tonggak sejarahkeberadaan pejabat pembuat akta tanah yang dikenal Halaman 32 dari 92 Putusan Sela PerdataGugatan Nomor 21/Pat.G/2019/PN Pwk.sekarang ini, yang selanjutnya Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah;4.
Pengadilan PT PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-04-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 35/PDT/2018/ PT.PDG
Tanggal 24 April 2018 — Jasman Rajo Mudo, dkk Melawan : Azamril Basir, dkk.
77 — 43
  • Malin Marajo suku Koto dan istrinya Noerijasuku Melayu, yaitu sebanyak 6 piring sawah besar kecil dan sebidangpeparakan 1 buah rumah tonggak kayu dinding palupuh atap rumbia,sebatang kelapa, sebatang asam, 60 batang pinang. Dengan batassepadan tanah yang digadaikan adalah : sebelah Timur dan Selatandengan sawah pusaka Maudin ; Barat dengan kawan sawah yangtergadai ini ; Utara dengan sawah pusaka H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst.
Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
380 — 184
  • Sebagaiasas atau prinsip, makapenggunaan hak jawab atau penyelesaian melalui lembaga persmerupakan tonggak yang tidak dapat dilangkahiataudilewati, melainkan harus ditempuh sebelum memasuki upayalain, yang Jjika tidak dilakukan maka hal itu akan meniadakanprinsip keseimbangan antara kewajiban menjamin danmelindungi kebebasan pers dan kewajiban melindungi hakindividu atau kelompok. c. Putusan Mahkamah Agung R.I.
    Sebagai suatu asas atau prinsip, makapenggunaan hak jawab merupakan suatu tonggak yang tidakPutusan No.408/Pdt.G/2007/PN .Jkt.Pst. 120dapat dilangkahi atau dilewati, melainkan harus ditempuhsebelum memulai upaya hukum lain.ii.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-07-2017 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Yyk
Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat: 1.SUWARSI 2.EKO WIJANARKO 3.DM. ENDAH PRIHATINI 4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI E 5.NUGROHO BUDIYANTO 6.RANGGA EKO SAPUTRO 7.DIAH PUTRI ANGGRAINI 8.IDA AYUNINGTYAS Tergugat: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X Turut Tergugat: Direksi PT.Angkasa Pura I
270 — 358
  • Sebagai upaya memulihkankeadaan maka pada tanggal 18 Juni 1812 salah satu kerabat KesultananYogyakarta yang bemama Pangeran Nata Kusuma diangkat sebagai penguasamandiri yang tidak tunduk kepada Kesultanan Yogyakarta dengan gelar GustiPangeran Adipati Paku Alam .Selanjunya pada tanggal 17 Maret 1813ditandatangani Perjanjian Politik (Politik Contract) antara pemerintah KerajaanInggris yang diwakili oleh Crawfurd dengan Pangeran Adipati Paku Alam.Perjanjian Politik tersebut menjadi tonggak berdirinya
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 21-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 692/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 17 Januari 2019 — KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN R.I (KLHK) >< PT.AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI
438 — 601
  • Dimana adanya titikapi telah terdeteksi jauh hari sebelum terjadinya kebakaran di lahanTERGUGAT tanggal 22 Juli 2015, dan titik api atau hotspot tersebutterus bergerak ke utarabarat mendekat dan kemudian masuk kelahan TERGUGAT pada tanggal 22 Juli 2015Bahwa demikian pula berdasarkan kajian ilmiiah yang dilakukan AhliKebakaran/Guru Besar di Fakultas Kehutanan Institut PertanianBogor (IPB), diperoleh data ilmiah berdasarkan pengamatan dankajian lapangan atas jelaga pada tonggak/kayu yang terbakar,bahwa
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 10-01-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mak
Tanggal 26 Oktober 2017 — Penggugat:
1.MOHAMMAD IRFAN
2.HJ. FAUZIAH M.M
3.HJ. TJEKE ALI
4.HJ. HERIYAH ALi, BA
Tergugat:
1.Bupati Kepala Daerah Toraja Utara
2.Pimpinan Kantor Telokom Rantepao
3.kepala Badan Pertanahan ATR Tana Toraja
639 — 3982
  • Tonggak sejarah dimulainya hukum pertanahan;** Dengan diberlakukannya UndangUndang Pokok Agraria No. 5Tahun 1960 tepat tanggal 24 Sptember 1960 merupakan tahundiberlakukannya aturan hubungan hukum antara orang dengantanah termasuk di dalamnya putusnya hubungan hukum subyekdengan tanahnya, terutama dalam pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria berbunyi :a. mengatur dan menyelenggaran peruntukan, penggunaan,persediaan dan pemeliharaan, bumi, air dan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg
Tanggal 26 Januari 2016 — Sudarno Prasetyo Utomo
150 — 110
  • adanya permasalahan lahan setelah saya dilapangan;Bahwa Pada saat saksi turun kelapngan pekerjaan fisik belum ada yangdikerjakan;Bahwa saksi tahu ada pembuatan gudang;Bahwa Mobilisasi 1 (satu) unit Escapator, saya tahu;Bahwa Besi didatangkan untuk pembuatan kolam saya tahu, termasukmendatangkan peralatan lainya;Bahwa semua itu termasuk pekerjaan awal;Bahwa Permasalahan lahan itu ada sebelum semua pekerjaan awal itu dimulai;Bahwa Kalau untuk memasukan bahan kelokasi tidak ada masalah;Bahwa Mengenai tonggak
    adanya permasalahan lahan setelah saya dilapangan;Bahwa Pada saat saya turun kelapngan pekerjaan fisik belum ada yangdikerjakan;Bahwa Saya tahu ada pembuatan gudang;Bahwa Mobilisasi 1 (satu) unit Escapator, saya tahu;Bahwa Besi didatangkan untuk pembuatan kolam saya tahu, termasukmendatangkan peralatan lainya;Bahwa Semua itu termasuk pekerjaan awal;Bahwa Permasalahan lahan itu ada sebelum semua pekerjaan awal itu dimulai;Bahwa Kalau untuk memasukan bahan kelokasi tidak ada masalah;Bahwa Mengenai tonggak
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 25-10-2012 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan PA MEDAN Nomor 1643/Pdt.G/2012/PA.Mdn
Tanggal 23 September 2014 — - Penggugat - Tergugat
106 — 33
  • Xxxxxxx sehingga dapat menjadi tonggak persaudaraanyang abadi antara anak cucu cicit buyut alm Xxxxxxx/Pewaris sangpembuat replik;5. Bahwa berkenaan dengan posita gugatan nomor 3 tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:a. Benar Tergugat isteri kedua Pewaris;b. Bahwa pernikahan Pewaris dan Tergugat terjadi pada tahun1954;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 03-06-2015 — Upload : 11-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 3 Juni 2015 — ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG
163 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian pula pidato Presiden RI pada peringatan Hari AntiKorupsi Sedunia pada tahun 2014, antara lain menyampaikan : "Saudarasaudara sebangsa, seperjuangan, dan seawanawan, Mari jadikan hariAntikorupsi sedunia ini sebagai alat introspeksi diri, sebagai momentumatau tonggak perjuangan bangsa ini melawan tikustikus kantor, baik tikuskecil maupun kucing garong.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 07-09-2015 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 218/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 24 Maret 2016 — A.M WENNY TRIASTUTI, dkk., vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO, 2. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 9 JEMBER
170 — 76
  • ., Kepala Seksi PenyelesaianSengketa Pertanahan Kanwil BPN Sulut, menguraikan, bahwa setelahmasa penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda selama 350 tahun,maka Proklamasi kemerdekaan RI merupakan tonggak bagipendobrakan hukum kolonial menuju hukum nasional yang akanmengakhiri berlakunya hukum Barat atas tanah. Hal ini dilakukanantara lain dengan penghapusan beberapa tanah hak Barat yangdianggap bertentangan dengan nilainilai keadilan dan semangatproklamasi, yaitu :b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2011 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1198 K/PID.SUS/2011
Tanggal 27 Juli 2011 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN ; GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN ;
4304 — 2713 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Si, ke tingkat selanjutnya Kepala Seksi Pengurangan danKeberatan . kemudian ke Kepala Sub Dit Pengurangan Keberatan laluke Direktur Keberatan dan Banding sampai tingkat yang teratas yaituDirektur Jendral Pajak yang merupakan tonggak tertinggi dalamjenjang tanggung jawab pekerjaan pemeriksaan dan penelitianterhadap permohonan keberatan pajak dari PT.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 28-09-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 47/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
RIDWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
1.PUJI ASTUTI
2.RONALD HOTMAN SITORUS
213 — 110
  • Bahwa pelepasan adat dijadikan sebagai tonggak awal atau pondasisebelum prosesproses hukum lanjutannya, sudah clear pelepasandengan masyarakat adat; Bahwa setelah pelepasan lalu ada panitia pembebasan tanah dariBPN, PU, Kecamatan, Pertanian, ada Kabag pemerintahan, desa danadat jadi prosedurnya sudah dilakukan sesuai aturan pada Saat itu; Bahwa Peta keliling ini sebelum terbit Sertipikat Hak Pengelolaanharus ada namanya Peta keliling sebagai lampiran dari proses untukpengajuan sertipikat hak pengelolaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3759 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — TOAT HASIBUAN, Dkk vs LAHAM MUNTHE, Dkk
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam kerangka Reforma Agraria Kehutanan,putusan MK 35 menjadi tonggak penting sekaligus ujian, sampai dimana kita mampu membuka dan menjawab tuntutan pengakuan hakHMA di kawasan hutan khususnya dan masyarakat lokal padaumumnya. Dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 41 Tahun1999, pasca reformasi dan dipertegas lagi dengan terbitnya PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2006.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 71/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
296 — 423
  • memfasilitasi tim dari Dinas Kehutananketika hendak turun kelokasi;Bahwa sebelumya PT.Inhutani Il Unit Semamu tidak pernah dikenakan sanksiadministratif;Bahwa kalau PT.Inhutani unit Sei Tubu pernah juga dikenakan sanksiadministratif;Bahwa waktu penerapan sanksi kepada PT.Inhutani unit Sei Tubu timmelakukan pengukuran batang perbatang bersamasama dengan PT.Inhutanisehingga hasil pengukuran dituangkan dalam BAP;Bahwa waktu pemeriksaan tim menemukan tunggul kayu di kawasan lindunglembuton sebanyak 5 tonggak
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 04-12-2018 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Cbn
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
250 — 58
  • guna pengurusan danmeminjam modal pada bank dikarenakan PA SARI JAYA membutuhkanmodal.Bahwa dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT tersebutsangatlah mengadaada dan dipaksakan dikarenakan peminjamanpada BANK dilakukan sekitaran tahun 1989 guna menutupi kekurangpembelian rumah yang terletak di Kalijaga berdasarkan SHM No.350/Penggambiran atas nama MULJONO.21.Bahwa pasca peninggalan orang tua lakilaki kami yaitu Alm.MULJONO, dikarenakan saya dianggap oleh Ibu Kami yaituRUSTIAWATI telah menjadi tonggak
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
5551 — 3867
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Inti dari pengertian due processof law yang benar adalah perlindungan terhadap kebebasan warga negaradengan standar yang reasonable ness yang sesuai dengan konstitusinegara, dan hal itu merupakan tonggak utama SPP dalam negara hukum.Isu sentral masalah penegakan hukum pidana di Indonesia sejak jamanpenjajahan, baik semasa berlakunya IR hingga HIR hingga masa sesudahkemerdekaan yang masih memberlakukan HIR sebagai peraturan hukum acarapidana adalah kurang baiknya hukum acara pidana mengatur pemberianjaminan
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL
Tanggal 25 Maret 2021 — Pembanding/Terdakwa : MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
Terbanding/Penuntut Umum : OKTALIAN DARMAWAN,SH
271 — 179
  • Denganterbuktinya perkara A quo merupakan tonggak penegakan hukumberkaitan dengan banyaknya permasalahan Asset Negara yang belumdisertifikat dan dengan terbuktinya perkara A Quo merupakan pintu masukdalam rangka penanggulangan suatu kejahatan Tindak Pidana Korupsiyang sama.Berdasarkan alasan diatas, Penuntut Umum mohon supaya PengadilanTindak Pidana Koropsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menerimapermohonan Banding dari Penutut Umum dan memutuskan :1.