SigmaeltraPropertindo tersebut, menimpa atau tumpang tindin dengan Tanah Penggugat;Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kadumanggu tanggal 2 Juli 1997, Gambar SituasiHalaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor : 43/G/2014/PTUNBDGNomor 5169/1995 tanggal 26 Juni 1997, luas 1.570 M2 (seribu lima ratus tujuh puluhmeter persegi) atas nama Tjipto Setiadihardja (dh.

Jony Kahar, melainkanmerupakan tugas dan kewenangan dalam melayani permohonanPendaftaran Tanah, yang dimohon oleh masyarakat secara keseluruhan,atas khusus pelayanan terhadap Tergugat selaku pemohon hak atas tanah,dan penerbitan tersebut tidak ada tumpang tindin dengan pihak lain yangtelah memiliki Sertipikat hak atas tanah;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Buntelah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pbu, tanggal 17 Maret2016 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi

Penggugatmerupakan keputusan tata usaha negara yang bersumber dari rangkaiankeputusankeputusan tata usaha negara yang sebelumnya diterbitkan olehTergugat dan keputusankeputusan tata usaha negara tersebut telahdiperiksa dan diputus baik oleh PTUN Banjarmasin yang notabenemerupakan instansi yang dibawahi langsung oleh Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta(PT TUN Jakarta), maupun oleh Mahkamah Agung RI yang secara hukumtelah terbukti terjadinya tumpang tindin

Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sangkalannya bahwa tanahsebagaimana yang dimaksud dalam bukti P2 dan bukti P3 bukanlah tanah milikPenggugat karena tanah tersebut adalah tanah milik orang lain yang telah dijualdan dibeli oleh Tergugat sejak Tahun 2013 s/d Tahun 2018;Menimbang, bahwa namun demikian menurut keterangan Saksi SofyanEffendi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada tanah sawit plasmaHalaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pat.G/2020/PN Lig.yang tumpang tindin

libel)maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard).Menimbang bahwa atas telah dinyatakannya gugatan tidak dapat diterimamaka dengan demikian Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkaranya.DALAM REKONPENSIHalaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN DpsMenimbang, bahwa demikian pula oleh karena eksepsi Tergugat ditolakdan gugatan pada pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima ((nietontvankelijke) sehingga agar tidak tumpang tindin

Bahwa haruslah dibatalkan pertimbangan hukum Judex Factisehubungan dengan Bukti Surat T14 s/d T17 yang diajukan PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat (paragraf 2 halaman 45 Putusan TingkatPertama) yang dikutipkan berikut ini:Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T18 sampai dengan T35 dan T37 adalah merupakan biaya pengeluaran renovasi gedung Akper berkalaWidya Husada dari tanggal 9 Mei 2008 sampai dengan 7 November2012, setelah dirinci sebesar Rp291.130.000,00 ternyata banyak terjadioverlap atau tumpang tindin

SANRANG, baik letak, luas, maupun batasbatas, serta cirriciri lainnya,sehingga kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut sudah pasti tidakTUMPaNg TINDIN =======a 2a en eteBahwa dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dengan mendalilkanadanya perubahan batas atas Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 121/DesaBila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal04041981, padahal tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik(SHM) yang menjadi obyek sengketa tidak pernah berubah batasbatasnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pulamengantisipasi permasalahan yang akan muncul selanjutnya, yaitubilamana benar telah terjadi tumpang tindin kepemilikan, maka perludiputuskan apakah benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi(dalam kapasitas selaku pemegang hak yang usia perolehan haknyalebin muda dibanding usia perolehan hak Tergugat ilKonvensi/Penggugat Rekonvensi) memang memiliki hak atastanah/lahan obyek sengketa tersebut?

AHMADSUNHAJI, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dandibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehinggapenerimaannya tumpang tindin (penerimaan double) dan setelan uangtersebut digunakan, Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan buktibuktipendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mataanggaran ini Terdakwa 3. DRS.

ANARSUPRIYANTO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paketdan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini,sehingga penerimaannya tumpang tindin (penerimaan double) apalagisetelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 5 tidak bisa menunjukkan buktibukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada posmata anggaran ini Terdakwa 5.

(sembilan ratus meter persegih);akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapatmenjelaskan maupun menunjukkan dimana posisi maupun letaktanah yang diklaimnya tumpang tindin tersebut dan hanyamenyatakan ada membeli tanah perwatasan dari Murodo, padahalMurodo menyatakan tidak pernah menjual tanah perwatasan bekasmiliknya kepada siapaun termasuk Para Tergugat, dan hanyamenjual tanah perwatasan miliknya kepada Para Penggugat;Bahwa walaupun tanah Perwatasan milik Para Penggugatdimaksud seluas

(overlaping) dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatas dengan Penggugat II; Sebelah Selatan berbatas dengan Marlin; Sebelah Timur berbatas dengan PT.KeruwingIndah; Sebelah Barat berbatas dengan Penggugat III;Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkanobjek sengketa yang menyebabkan tanahtanah milik ParaPenggugat menjadi tumpang tindin dengan objek sengketasangat merugikan Para Penggugat karena sebagian tanahtanahitu tidak dapat dipergunakan dan diperjualbelikan oleh ParaPenggugat dan sesuai

dan telahmengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugatakan keadaan tanah hak milik Para Penggugat denganpemilik tanah objek sengketa;+ Asas tertib penyelenggaraan negara yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggaraan negara, dalam perkara iniTergugat telah menerbitkan objek sengketa yang seharusnyaTergugat melakukan pemeriksaan terhadap alasalas hak didaerah yang akan diterbitkan sertipikatsertipikat, sehinggatidak akan terjadinya tumpang tindin

Bahwa kewajiban tersebut padadasarnya telah diusahakan oleh Penggugat, namun pada arealahan yang telah dicadangkan untuk Penggugat, ternyata masihterdapat tumpang tindin lahan/tanah Penggugat denganlahan/tanah penguasaan perusahaan lain sehingga Penggugattidak dapat melakukan' proses permohonan HGU dankarenanya pengukuran kadasteral menjadi terhambat meskipunPenggugat telah memperoleh persetujuan pencadangan lahanpada tahun 1998 dan SK IUP pada tahun 2004.

Berlandaskan pada SKIUP inilah, Penggugat mulai merintis pembangunan kebunkelapa sawit di daerah Mandailing Natal.Bahwa pada saat penerbitan SK IUP, Penggugat masihmemiliki kendala terkait dengan lokasi lahan yangternyata tumpang tindin dengan pihak lain.

tanggal 26 April2017 telah dilakukan pengembalian batas dan pengukuran ulang tanah denganSHM No.439/obyek sengketa sebagai mana disebut diatas oleh Penggugatbersama dengan Kantor Pertanahan Kota Samarinda,........ dst" berdasarkanargumentasi sebagai berikut:5.1 Bahwa Penggugat sengaja menghilangkan fakta yang telah ada sebelum tahun2016 dan tahun 2017, dimana justru pada tanggal 26 Juni 2015 tanah yang diklaimsebagai milik Penggugat dengan sertifikat hak milik No. 439 tersebut telah terjaditumpang tindin

Purnomo kepadaKepala Kantor BPN RS Kota Samarinda, perihal laporan kekeliruan letak posisitanah atas sertifikat tanah No. 439 a.n Purnomo, beserta lampiran Gambar PosisiTanah;Bahwa justru tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat dengan sertifikat hakmilik No. 439 tersebut telah terjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik No.440 atas nama Sri Supartini dengan luas tanah 3.575 m2 sebagaimana tertuangdalam Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda,Pts.

Cipaku Indah (Penggugat) akanmembangun benteng Sekolah Kuntum Cemerlang pada bulan April2009, pihak Cipaku Indah melalui sekolan Kuntum Cemerlang (jugakepunyaan dari Penggugat) meminta ijin kepada warga setempat yangberbatasan dengan tanah Cipaku Indah, yang intinya memberitahukanakan dilakukan pembangunan benteng, vide Surat PemberitahuanPembangunan Benteng SKC No. 074/SD/KC/2009, tanggal 27 April2009:Bahwa dengan adanya surat sebagaimana dimaksud poin 19 diatas,membuktikan bahwa tidak ada tumpang tindin

mengatakan telah menguasai tanah objek sengketatersebut sejak tahun 1973 lalu mendirikan bangunan dilokasi objek sengketasejak tahun 2012 dan kemudian diketahui bahwa Tergugat II telahmenerbitkan sertifikat atas nama Tergugat dengan nomor sertifikat04644/Kelurahan Kambu tahun 2015 dengan surat ukur nomor279/Kambu/2013;Bahwa pada tanggal 30 April 2014 atas permohonan Penggugat telahdilakukan Pengukuran pengembalian Batas oleh Tergugat II dan diketahuibahwa sertifikat hak milik Penggugat tumpang tindin

Hal ini jelas selain membuat gugatan penggugat menjaditumpang tindin dan bertolak belakang serta juga gugatanPenggugat berantakan dalam kata lain karena baik dari PositaGugatan maupun Petitum mendalilkan hal hal yang berbeda dantidak ada kaitannya antara yang didalilkan dengan para pihak yangdigugat oleh Penggugat.

dibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salahsatu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;Menimbang, bahwa pasal ini sering menjadi perdebatan khususnya di antara paraPenegak Hukum karena dilihat dari pemahaman katakata dalam pasal ini, terdapatpengertian yang tumpang tindin

Dengan demikian, Persil milikSudiyanto dan Persil milik Pemohon Peninjauan Kembali sama sekaliberbeda dan tidak tumpang tindin meski berdekatan. Dengandemikian terbukti bahwa tidak benar di atas persil lahan milikPemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diterbitkan Sertifikat HakMilik atas nama Sudiyanto, karena Sertifikat Hak Milim atas namaSudiyanto seharusnya berdasarkan persil Nomor 135, bukan persilNomor 48;Halaman 17 dari 39 halaman.

2008 tanggal 24 Juni 2008; Surat Ukur Nomor 6 Tahun 2008tanggal 09 Juni 2008 atas nama Yosina Luarmasse (Nama sesuai KartuTanda Pendudukan adalah Josphina Luarmasse); Luas 352 M2 (tiga ratuslima puluh dua meter persegi) telah ditindih sertipikat objek sengketa tatausaha Negara a quo atas nama Arie Sanjaya;14.Bahwa kebijakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tata usaha Negaraa quo menyebabkan terjadinya tumpah tindih dalam penguasaan tanahantara Penggugat dan Arie Sanjaya; === ==15.Bahwa tumpang tindin

Sehingga seharusnya tidak dimungkinkanadanya data yang tumpang tindin dalam satu bidang tanah yang sudahterdaftar;Menimbang, bahwa dalam penjelasan PP No. 24 Tahun 1997disebutkan bahwa sistem publikasi dalam pendaftaran tanah di Indonesiaadalah sistem publikasi negatif.