Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
249 — 157
  • begitu yang menjadijangkauan maupun sifat independensi tersebut.Bahwa, jika menganalisis Undangundang Komisi Yudisial yang dihubungkandengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbit belakangan, dan Undangundang Mahkamah Agung yang dijudicial review oleh Putusan MahkamahKonstitusi tersebut, kesemuanya berinduk pada Pasal 24b ayat (1) Undangundang Dasar 1945, dan oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbitbelakangan dengan membawa norma hukum baru, dan pada norma hukum awalterdapat titik singgung
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2014 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 533/Pdt.G/2014/PN.Bdg,.,
Tanggal 13 Agustus 2015 — HENRY TANJUNG dahulu LIE KENG SOEY LAWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, Cq GUBERNUR JAWA BARAT Cq KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, DKK
102 — 27
  • Demikian halnya, Tergugat mohon kiranya Yang MuliaMajelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadiliperkara in casu untuk pula dapat menolak dan mengesampingkandalil yang berupa asumsi dari para Penggugat sebagaimanadimaksud.Bahwa selebinnya terhadap dalildalil dari para Penggugat padabagian posita angka 3 halaman 26 sampai dengan halaman 29,Tergugat tidak akan menanggapinya lagi karena hal tersebutmerupakan bagian dari rezim hukum kontrak yang telah Tergugat singgung sebelumnya di dalam angka
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 26-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 36/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
TUKRAN, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
Usep Heriyanto, Dkk
443 — 609
  • Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, dengan pembatasan tertentu. karena lahirnyaperaturan perundangundangan yang baru dan pembatasan karenayurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknyamenyatakan dalam hal ini sengketa pertanahan yang diadili diPeradilan Tata Usaha Negara adalah terkait administrasi penerbitankeputusan tata usaha negara berupa sertipikat hak atas tanah ataukeputusankeputusan pejabat tata usaha negara yang berhubungandengan tanah;Menimbang, bahwa dengan adanya titik singgung
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-09-2008 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 110/Pid.B/2008/PN.Jbr.
Tanggal 25 September 2008 — Drs. ACHMAD SAHURI S, Msi
103 — 13
  • uang yangditerima tidak cukup ;Bahwa sebenarnya para camat memang diperintahkan untuk buat SPJ, namun daripada ngarang nanti salah maka lebih baik saksi tidak buat SPJ ;Bahwa reaksi atau tanggapan para camat atas potonganpotongan tersebut pada saatitu tidak ada karena itu merupakan kebijakan Bupati maka para camat tidak beranikarena takut dipecat ;Bahwa atas pemotongan dana tersebut, saksi tidak keberatan (setuju) ;Bahwa saksi pernah mengikuti arahan Bupati di mana beliau dalam arahannyapernah singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 27-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2506 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — MUSTOFA bin USMAN, DKK VS AISJAH (Alm) dan SIDI MURSALIN, DKK
134 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangtuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali;Bahwa, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sangat keberatan denganPutusan Judex Facti Tingkat Banding, yang sama sekali tidakmempertimbangkan buktibukti yang merupakan pembuktian hukum yangdiajukan Para Pemohon Kasasi, namun semua itu diabaikan oleh Judex Facti.Oleh karena itu, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selakuJudex Facti
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 09-07-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN BAJAWA Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bjw
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
1.Thadeus Ngele
2.Yuliana Nelo
3.Fransiskus Gata
4.Hendrikus Dolu
5.Videlis Fua
6.Emanuel Saju
7.Alowisius Maria Gere
Tergugat:
7.Hilarius Fua
8.Damianus Paga
9.Nikolaus Ria
10.Fridus Dopo
11.Gregorius Dolu
130 — 160
  • pertimbangan tersebutdiatas, eksepsi Para Tergugat mengenai antara Posita dan Petitum tidak jelasdan tidak bersesuaian menurut pandangan Majelis Hakim tidak cukupberalasan hukum maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa terkait eksepsi keenam yaitu tentang Dalil gugatanPara Penguggat mengalami kekaburan (obscuur libel);Menimbang, bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketatanah sangat perlu kehatihatian didalam menentukan suatu luas, batasbatastanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 03-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 28 Mei 2019 — HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG >< TEDDY TAN ; DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
959 — 615
  • Ada 12 kriteria yang lain, termasuk putusan pengadilan yang pernahmengukuhkan sebelumnya atau juga karena pendaftaran dibeberapanegara, tadi sudah ahli singgung, yang menjadi perdebatan berapanegara; 10 tapi negaranya kecilkecil atau 3 tetapi negara besar,bagaimana, ukurannya bukan kuantitative tetapi kualitative.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1242 K/PID.SUS/2014
Tanggal 25 Juni 2015 — Drs. M. SALEH YUNUS, M.Si
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana telah kami singgung baik dalam Plaidoi maupun padaawal memori ini, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perpres RI No. 8 Tahun2006 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/Jasa Pemerintahtidak tepat diterapbkan dalam kasus a quo karena dana proyek ini bersumberpada Mata Anggaran 57 (bantuan sosial pendidikan), dan pengawasannyabukan pada PPK, apalagi pencairan danya sekaligus (bukan pertermynsebagaimana dimaksud dalam Perpres RI No. 8 Tahun 2006) ;3) Bahwa tindak pidana koropsi dapat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
999 — 1777
  • Kepala BPIP Sebut Agama Jadi Musuh TerbesarPancasila, tanggal 12 Februari 2020 (fotokopi dari print out);: cnnindonesia, KPK: Harun Masiku Tak Main Medsos dan HP JadiSulit Ditemukan (fotokopi dari print out);: Kompas.com, LP3ES Catat 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soalCovid19, tanggal 6 April 2020 (fotokopi dari print out);: kompasiana.com, Menjadi Bodoh Mendengar Pernyataan PejabatPublik, tanggal 21 Februari 2020 (fotokopi dari print out);: Tribunnews, Viral Menkes Terawan Salahkan Pembeli Masker,Singgung
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-03-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 06/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 17 Juni 2014 — Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS
60 — 36
  • Dakwaan subsidairdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidair tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudahterbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaansubsidair.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 21-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 51/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DWI BUDIANTO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
883 — 276
  • Namun olehkarena tidak terdapat jumlah yang pasti berdasarkan hasil perhitungan lembagaakuntan publik yang kredibel dan dapat dipedomani perhitungan taksiran barangbarang jaminan dimaksud, maka Mejelis hakim Pengadilan Tingkat Bandingberpendapat perhitungannya dapat dilakukan pada saat melakukan eksekusi terhadappidana tambahan membayar Uang Pengganti terhadap Terdakwa;Ketiga, bahwa dalam praktek senantiasa dijumpai titik singgung antara ketentuanundangundang tindak pidana korupsi dengan ranah hukum
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 12-10-2018 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 238/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 1 April 2019 — Tn. H. ABDUL HALIM : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, dkk
642 — 495
  • Kalau murni masalah material substansi yang menjadipokok perselisinan maka Hakim bisa memutuskan untuk kasus ini tidak dapatditerima dan diajukan ke Peradilan Perdata;Bahwa menurut pendapat Ahli, mensinergikan antara Hukum Perdata denganHukum Administrasi apabila ada titik singgung antara keduanya. Kalau secaraformalistik melihatnya bahwa secara positif apabila Hukum Perdata dibawa keHukum Administrasi tentang tenggang waktu maka tidak dapat di proseskarena telah lewat waktu.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 29 April 2014 — HANDIR ; HARIYANTO
71 — 17
  • Bahwa dalam kontrak kerja konstruksi (U U No. 18 tahun 1999) adanya dokumen masukdalam ranah kontraktor kalau cacat mutu bisa dilakukan wanprestasi, kalau penyedia jasasalah itu bisa digugat secara wanprestasi/ melawan hukum; Bahwa bila penyedia jasa tidak berpredikat baik, masuk ranah perbuatan melawan hukum,apabila bisa dibuktikan dalam suatu perjanjian salah satu pihak ada unsur kontrak,perjanjian bisa dibatalkan, dan kalau ada dimensi fisik bisa ada pidananya; Bahwa dalam satu perkara ada titik singgung
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-03-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2019 — Penuntut Umum:
LUTFI NOOR ROSIDA, SH
Terdakwa:
1.THE SUNG SENG Alias RONNI
2.YUSRI
218 — 126
  • Prajudisial lafsiong.... makadisitu dikatakan jika terjadi titik singgung pidana dan perdata pada prinsipnyahentikanlah proses meskipun rumusan pidananya tidak tegas mengatakansebaiknya hentikanlah. Tetapi kKemudian dia juga merujuk pada perma, tetapidisitu lakukanlah pertimbangan yang sebaikbaiknya. Jadi pada akhirnya semuaHalaman 82 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1007 — 1620
  • memang dalam kondisi ada "Perselisihnan Partai politik" baikperselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; pelanggaran terhadaphak anggota Partai Politik; pemecatan tanpa alasan yang Jjelas; sertapenyalahgunaan kewenangan yang dilakukan P3B, namun perselisihantersebut belum diselesaikan melalui mekanisme Pasal 32 UU Parpol, dengandemikian sepanjang tidak ada penyelesaian secara internal melaluiMahkamah Partai maka secara dejure haruslah dianggap tidak terdapatperselisinan;Menimbang, bahwa titik singgung
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2013/PN.SMG
Tanggal 29 April 2014 — HARIYANTO Bin GIARTO
94 — 17
  • Bahwa dalam kontrak kerja konstruksi (U U No. 18 tahun 1999) adanya dokumen masukdalam ranah kontraktor kalau cacat mutu bisa dilakukan wanprestasi, kalau penyedia jasasalah itu bisa digugat secara wanprestasi/ melawan hukum; Bahwa bila penyedia jasa tidak berpredikat baik, masuk ranah perbuatan melawan hukum,apabila bisa dibuktikan dalam suatu perjanjian salah satu pihak ada unsur kontrak,perjanjian bisa dibatalkan, dan kalau ada dimensi fisik bisa ada pidananya; Bahwa dalam satu perkara ada titik singgung
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-12-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 6 April 2016 — MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi
89 — 31
  • Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabila dakwaanprimer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkanHal. 111 dari
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
111 — 74
  • Putusan Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUNBDGdibayarnya kewajiban kepada Negara sehubungan penerbitan sertipikatobyek sengketa; dBahwa oleh karena itu telah secara jelas dan terang benderang tersiratbahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalahmerupakan gugatan yang menitik beratkan pada titik singgung dalamperistiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaan dengan hak hakkeperdataan yang diakui / diklaim adalah merupakan milik Penggugat,yang mana hal ini adalah merupakan Kewenangan
    LR 19/D/VIH/52/1974, terhadap sebagian bekastanah partikelir tersebut/tanah terperkara telah dilakukan redistribusi landreformkepada para pemegang hak, serta telah dipenuhi/dibayarnya kewajiban kepadaNegara sehubungan penerbitan sertipikat obyek sengketa, oleh karena itu telahsecara jelas dan terang benderang tersirat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat dalam perkara ini adalah merupakan gugatan yang menitik beratkanpada titik singgung dalam peristiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaandengan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 05/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 12 Juni 2014 — MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN
67 — 42
  • Dakwaan subsidairdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidair tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudahterbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaansubsidair.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 29 April 2014 — HANDIR, DKK.
85 — 19
  • dalam kontrak kerja konstruksi (U U No. 18 tahun 1999) adanya dokumen masukdalam ranah kontraktor kalau cacat mutu bisa dilakukan wanprestasi, kalau penyedia jasasalah itu bisa digugat secara wanprestasi/ melawan hukum; Bahwa bila penyedia jasa tidak berpredikat baik, masuk ranah perbuatan melawan hukum,apabila bisa dibuktikan dalam suatu perjanjian salah satu pihak ada unsur kontrak,perjanjian bisa dibatalkan, dan kalau ada dimensi fisik bisa ada pidananya;e Bahwa dalam satu perkara ada titik singgung