Ditemukan 1138 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-09-2008 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 110/Pid.B/2008/PN.Jbr.
Tanggal 25 September 2008 — Drs. ACHMAD SAHURI S, Msi
93 — 13
  • uang yangditerima tidak cukup ;Bahwa sebenarnya para camat memang diperintahkan untuk buat SPJ, namun daripada ngarang nanti salah maka lebih baik saksi tidak buat SPJ ;Bahwa reaksi atau tanggapan para camat atas potonganpotongan tersebut pada saatitu tidak ada karena itu merupakan kebijakan Bupati maka para camat tidak beranikarena takut dipecat ;Bahwa atas pemotongan dana tersebut, saksi tidak keberatan (setuju) ;Bahwa saksi pernah mengikuti arahan Bupati di mana beliau dalam arahannyapernah singgung
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2014 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 533/Pdt.G/2014/PN.Bdg,.,
Tanggal 13 Agustus 2015 — HENRY TANJUNG dahulu LIE KENG SOEY LAWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, Cq GUBERNUR JAWA BARAT Cq KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, DKK
97 — 27
  • Demikian halnya, Tergugat mohon kiranya Yang MuliaMajelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadiliperkara in casu untuk pula dapat menolak dan mengesampingkandalil yang berupa asumsi dari para Penggugat sebagaimanadimaksud.Bahwa selebinnya terhadap dalildalil dari para Penggugat padabagian posita angka 3 halaman 26 sampai dengan halaman 29,Tergugat tidak akan menanggapinya lagi karena hal tersebutmerupakan bagian dari rezim hukum kontrak yang telah Tergugat singgung sebelumnya di dalam angka
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 03-05-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 5 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
314 — 321
  • Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur yang merupakanwilayah hukum kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha NegaraSANTA NC) ssc ere eee neice rnin neni enemaMenimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan penggugat yang padapokoknya penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menguji mengenai halprosedur penerbitan kedua objek sengketa a quo apakah bertentangan atau tidakdengan peraturan perundangundangan dan asas umum pemerintahan yang baikatau bukan dan untuk mengetahui adanya titik singgung
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 26-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 08/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PN.Bjm.
Tanggal 26 Mei 2014 — YOI BASORI Als. JOI BASORI Bin (Alm) Simon
64 — 16
  • HILMI.Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik danketerangan yang dituangkan didalam BAP adalah benar.Bahwa saksi pernah menjadi bendahara Desa Sumber Mulia mulaisekitar tahun 2007 sampai dengan awal tahun 2009 persisnya saksi lupa;Bahwa saksi membenarkan adanya pungutan fee desa kepada pelakupertambangan dengan besaranRp.17.000, /ret ;Bahwa tidak ada Perdes yang secara knusus mengatur mengenai feeDesa tetapi di singgung di Peraturan Desa (PERDES) Sumber MuliaNo.02/PEM/SM/I/20072011
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-03-2012 — Upload : 15-05-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 60/Pid.B/2011/PN-BK
Tanggal 27 Maret 2012 — Ridwan Bin Abdul Muin
93 — 23
  • Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua Halaman 389), Sedang dalam dakwaanSubsidairitas biasanya disusun secara berurutan dari yang terberat sampai yang teringandalam pasal yang serumpun;Menimbang, bahwa Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaanSubsidair diajukan, apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat,dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasalpidana yang hampir
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks.
Tanggal 20 Juli 2017 — - GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA Vs. - JPU
161 — 41
  • Bahwa saat itu saksi tidak tahu kalau bantuan tersebut cair.Bahwa saksi tidak tahu apakah Kadis pernah singgung tentang bantuantersebut atau tidak. Bahwa saksi tidak tahu tentang keberadaan Koperasi Cempka Raya sampaistatus hukumnya sebab yang menangani masalah itu adalah Kepala Seksikelembagaan. Bahwa saksi tidak tahu apakah Koperasi Cempaka Raya statusnya sudahberbadan hukum atau tidak.Bahwa saksi tidak tahu apakah rekomendasi tersebut drafnya sudah adadalam komputer atau dibuat draf baru.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 20/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 10 Juli 2013 — HENDRIK HAKIM Cs lawan GUSTI SJAIFUDDIN, S.H Cs
89 — 26
  • Para Penggugat tidak jelas (obscuur libels) dan Gugatan Para Penggugat bercampur aduk berkenaan dengan (adanya dua) PerbuatanMelawan Hukum.Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libels) danGugatan Para Penggugat bercampur aduk berkenaan dengan (adanya)Perobuatan Melawan Hukum, halmana setelah Turut Tergugat mencermati ternyata ada dua Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi,yang mana kedua Perbuatan Melawan Hukum tersebut merupakanmasingmasing peristiwa hukum tersendiri dan tidak ada titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
257 — 132
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa sertipikat Hak Atas Tanah, yaitu:Halaman 22 dari 138 Halaman Putusan Nomor
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 26-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 36/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
TUKRAN, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
Usep Heriyanto, Dkk
421 — 583
  • Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, dengan pembatasan tertentu. karena lahirnyaperaturan perundangundangan yang baru dan pembatasan karenayurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknyamenyatakan dalam hal ini sengketa pertanahan yang diadili diPeradilan Tata Usaha Negara adalah terkait administrasi penerbitankeputusan tata usaha negara berupa sertipikat hak atas tanah ataukeputusankeputusan pejabat tata usaha negara yang berhubungandengan tanah;Menimbang, bahwa dengan adanya titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1242 K/PID.SUS/2014
Tanggal 25 Juni 2015 — Drs. M. SALEH YUNUS, M.Si
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana telah kami singgung baik dalam Plaidoi maupun padaawal memori ini, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perpres RI No. 8 Tahun2006 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/Jasa Pemerintahtidak tepat diterapbkan dalam kasus a quo karena dana proyek ini bersumberpada Mata Anggaran 57 (bantuan sosial pendidikan), dan pengawasannyabukan pada PPK, apalagi pencairan danya sekaligus (bukan pertermynsebagaimana dimaksud dalam Perpres RI No. 8 Tahun 2006) ;3) Bahwa tindak pidana koropsi dapat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 03-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 28 Mei 2019 — HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG >< TEDDY TAN ; DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
920 — 615
  • Ada 12 kriteria yang lain, termasuk putusan pengadilan yang pernahmengukuhkan sebelumnya atau juga karena pendaftaran dibeberapanegara, tadi sudah ahli singgung, yang menjadi perdebatan berapanegara; 10 tapi negaranya kecilkecil atau 3 tetapi negara besar,bagaimana, ukurannya bukan kuantitative tetapi kualitative.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 12-10-2018 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 238/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 1 April 2019 — Tn. H. ABDUL HALIM : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, dkk
632 — 491
  • Kalau murni masalah material substansi yang menjadipokok perselisinan maka Hakim bisa memutuskan untuk kasus ini tidak dapatditerima dan diajukan ke Peradilan Perdata;Bahwa menurut pendapat Ahli, mensinergikan antara Hukum Perdata denganHukum Administrasi apabila ada titik singgung antara keduanya. Kalau secaraformalistik melihatnya bahwa secara positif apabila Hukum Perdata dibawa keHukum Administrasi tentang tenggang waktu maka tidak dapat di proseskarena telah lewat waktu.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-03-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 06/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 17 Juni 2014 — Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS
52 — 30
  • Dakwaan subsidairdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidair tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudahterbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaansubsidair.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 21-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 51/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DWI BUDIANTO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
789 — 244
  • Namun olehkarena tidak terdapat jumlah yang pasti berdasarkan hasil perhitungan lembagaakuntan publik yang kredibel dan dapat dipedomani perhitungan taksiran barangbarang jaminan dimaksud, maka Mejelis hakim Pengadilan Tingkat Bandingberpendapat perhitungannya dapat dilakukan pada saat melakukan eksekusi terhadappidana tambahan membayar Uang Pengganti terhadap Terdakwa;Ketiga, bahwa dalam praktek senantiasa dijumpai titik singgung antara ketentuanundangundang tindak pidana korupsi dengan ranah hukum
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
974 — 1748
  • Kepala BPIP Sebut Agama Jadi Musuh TerbesarPancasila, tanggal 12 Februari 2020 (fotokopi dari print out);: cnnindonesia, KPK: Harun Masiku Tak Main Medsos dan HP JadiSulit Ditemukan (fotokopi dari print out);: Kompas.com, LP3ES Catat 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soalCovid19, tanggal 6 April 2020 (fotokopi dari print out);: kompasiana.com, Menjadi Bodoh Mendengar Pernyataan PejabatPublik, tanggal 21 Februari 2020 (fotokopi dari print out);: Tribunnews, Viral Menkes Terawan Salahkan Pembeli Masker,Singgung
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
109 — 72
  • Putusan Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUNBDGdibayarnya kewajiban kepada Negara sehubungan penerbitan sertipikatobyek sengketa; dBahwa oleh karena itu telah secara jelas dan terang benderang tersiratbahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalahmerupakan gugatan yang menitik beratkan pada titik singgung dalamperistiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaan dengan hak hakkeperdataan yang diakui / diklaim adalah merupakan milik Penggugat,yang mana hal ini adalah merupakan Kewenangan
    LR 19/D/VIH/52/1974, terhadap sebagian bekastanah partikelir tersebut/tanah terperkara telah dilakukan redistribusi landreformkepada para pemegang hak, serta telah dipenuhi/dibayarnya kewajiban kepadaNegara sehubungan penerbitan sertipikat obyek sengketa, oleh karena itu telahsecara jelas dan terang benderang tersirat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat dalam perkara ini adalah merupakan gugatan yang menitik beratkanpada titik singgung dalam peristiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaandengan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
996 — 1610
  • memang dalam kondisi ada "Perselisihnan Partai politik" baikperselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; pelanggaran terhadaphak anggota Partai Politik; pemecatan tanpa alasan yang Jjelas; sertapenyalahgunaan kewenangan yang dilakukan P3B, namun perselisihantersebut belum diselesaikan melalui mekanisme Pasal 32 UU Parpol, dengandemikian sepanjang tidak ada penyelesaian secara internal melaluiMahkamah Partai maka secara dejure haruslah dianggap tidak terdapatperselisinan;Menimbang, bahwa titik singgung
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-03-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2019 — Penuntut Umum:
LUTFI NOOR ROSIDA, SH
Terdakwa:
1.THE SUNG SENG Alias RONNI
2.YUSRI
207 — 111
  • Prajudisial lafsiong.... makadisitu dikatakan jika terjadi titik singgung pidana dan perdata pada prinsipnyahentikanlah proses meskipun rumusan pidananya tidak tegas mengatakansebaiknya hentikanlah. Tetapi kKemudian dia juga merujuk pada perma, tetapidisitu lakukanlah pertimbangan yang sebaikbaiknya. Jadi pada akhirnya semuaHalaman 82 dari 159 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 05/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 12 Juni 2014 — MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN
61 — 35
  • Dakwaan subsidairdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidair tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudahterbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaansubsidair.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-12-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 6 April 2016 — MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi
85 — 28
  • Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabila dakwaanprimer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkanHal. 111 dari