terang Judex Facti telah salah menerapkan hokum,karena membenarkan tindakan pelampauan batas wewenangyang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam kasus perkaraini dalam bentuk tindakan kriminalisasi perkara perdata menjaditindak pidana korupsi, sehingga berdasar alasan ini cukup dasarbagi Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkanputusan Judex Facti dan menyatakan dakwaan terhadapPemohon' Kasasi/Terdakwa tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard) atau menyatakan PemohonKasasi/Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan ;12.

alangkah tidak adilnyabagi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menjalani hukuman selama 12 tahunpenjara dan membayar uang pengganti, dalam kasus ini PemohonKasasi/Terdakwa benarbenar merasa sangat terdzolimi oleh para penegakhukum, terutama oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan melakukan rekayasahukum dan berlaku culas/licik (achterbaks) serta tidak jujur/oanyak tipu daya(malafide) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, oleh karena berdasarkan buktibukti dan fakta di persidangan jelas dan terang bahwa PemohonKasasi/Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdakwaakan oleh Penuntut Umum, dan buktibukti yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti TingkatPertama yang kemudian dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding, ini semuamerupakan ulah dari Jaksa/Penuntut Umum dengan melakukan rekayasahukum dan berlaku culas/licik (achterbaks) serta tidak jujur/oanyak tipu daya(malafide) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa agar Pemohon Kasasi/Terdakwadapat dijerat

Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah);Telah mendengar pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa yangdibacakan di persidangan pada tanggal 9 Pebruari 2015, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsiyang didakwakan Penuntut Umum.

nama10.6281377520446Unknown SantoniRegister Barang Bukti Nomor Urut 138 s/d 148, terlampir dalam berkas perkara;Membebankan kepada terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa llSAFRlagar membayar biaya perkara masingmasing sebesarRp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Halaman 23 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl Telah mendengar pembacaan nota pembelaan dari PenasihatHukum terdakwa EDI SANTONI dan terdakwa Il SAFRI yang dibacakandalam persidangan tertanggal 17 November 2016 yang pada pokoknyaberkesimpulan:"terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi" dan olehkarenanya penasihat hukum para terdakwa tersebut mohon kepadamajelish hakim yang mulia untuk menyatakan Terdakwa EDI SANTONIdan terdakwa SAFRI dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum(ONSLAG VANRECHT VERVOLGING), dalam hal majelis berpendapatlain mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam pembelaan inihendaknya dijadikan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusanseadiladilnya;Telah mendengar nota pembelaan dari terdakwa EDISANTONI

Sehinggaberdasar alasan ini cukup dasar bagi Judex Juris dalam tingkat kasasi untukmembatalkan Putusan Judex Facti dan menyatakan dakwaan terhadapMohammad Bahalwan tidak dapat diterima (niet onvankelijke bewijskracht)atau menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan;Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Yang Berkaitan DenganPenentuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Karena Judex FactiMembenarkan Cara/Metode Penghitungan Maksimum Daya Mampu GT. 2.1dan GT.

No. 621 K/PID.SUS/2016salah dan tidak cermat dalam mempertimbangkan dan memutus PerkaraNomor 269/PID/2015/PT.DKI juncto Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Selkarena terdapat kesalahan/kekhilafan dalam penerapan hukum yangdilakukan oleh Majelis Hakim Judex Facti;Oleh karena itu, sebagaimana segala uraian di atas PemohonKasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uangsebagaimana Dakwaan Keempat Penuntut Umum sebagaimana ketentuanPasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

No. 2860 K/PID.SUS/2015Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat diterima (niet onvankelijkebewijsktacht) atau menyatakan para Pemohon Kasasi/para PemohonKasasi/para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan;:4. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) Salan Menerapkan Atau MelanggarHukum Yang Berlaku Dengan Tidak Menerapkan Unsur MenyalahgunakanKewenangan, Kesempatan Atau SaranaSarana Yang Ada Padanya KarenaJabatan Atau Kedudukan Secara Benar Dalam Memutus Perkara;4.1. Bahwa Prof.

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum ;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa PenuntutUmum ;3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan ataumembebaskan Terdakwa dari tahanan ;4. Memulihkan nama baik Terdakwa sebagaimana sedia kala ;Halaman 8Putusan Nomor 115 /Pid.SusTPK/2017/PN.Mdn5.

Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang,karena tidak ada bukti yang kuat tentang adanya peralihan uang yangdiperoleh dari hasil Korupsi digunakan untuk membeli tanah dan bangunanmilik SULAIMAN alm.;4. Dalam perkara ini Majelis Hakim mengesampingkan pendapat Ahli TindakPidana Pencucian uang (DR.

kerugianyang dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Hakim Tipikor, Unsur ke 4 (empat) dari dakwaan Primair Penuntut Umumtersebut telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannyamenyatakan dalam kesimpulan dan permohonannya yakni tidak sependapat denganPenuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair,melainkan Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalamsurat dakwaan; Membebaskan Terdakwa dari dakwakan Primair dan dakwakanSubsidair tersebut; Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabatTerdakwa ke dalam kedudukan semula; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat seperti telah diuraikan dalam

Terdakwa Drs.H.ALlHADIYANTO,M.Si kepada pemilik tanah yang bernama MELLY LEONORA SARLIM, uangtersebut tidak ada serupiah pun yang dipergunakan oleh Terdakwa, sepenuhnyadiserahkannya kepada pemilik tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti;Halaman 159 dari 213 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgMenimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaanprimair tidak terbukti, maka terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana dalamdakwaan primair, dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primairtersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaansubsidair, yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 3 jo Pasal18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

terbukti menikmatiuang ataupun harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut, sehingga menurutpertimbangan Majelis Hakim adalah tidak adil apabila terdakwa harus dijatuhi pidana tambahanuntuk membayar uang pengganti sebagaimana disebutkan didalam pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharuidengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair,sehingga membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya menyatakanterdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa tindak pidna korupsi selama ini menjadi meluas, tidak hanyamerugikan keuanganh negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hakhak sosialdan ekonomi masyarakat secara meluas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkansebagai kejahatan yang pemberantasannya

berpendapatPara Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TindakPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang telah diuraikan di atas,maka Pembelaan/Pledoi Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebutmenjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan/Pledoi Para Terdakwamelalui Penasehat Hukumnya lainnya yang tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim dalam pembuktian unsur pasal diatas, yang pada pokoknya menyatakanPara Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana dan harus dibebaskan,Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primairyang telah diuraikan di atas, maka Pembelaan/Pledoi Para Terdakwa melaluiPenasehat Hukumnya tersebut menjadi sudah tidak relevan lagi untukdipertimbangkan dan haruslah ditolak;Halaman 211 dari 218 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN BjwMenimbang, bahwa mengenai Keberatan(Eksepsi) dalam NotaPembelaan/Pledoi Para

lebar berdasarkan keterangan saksi yang salingberkaitan dan berkorelasi dengan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta Pemohon Kasasi/ Terdakwa juga telah mengaitkandengan unsurunsur Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, yang telah dijelaskan diatas, dimana Pemohon Kasasi/Terdakwa

tidak terbukti melakukan Tindak Pidana karena telah jelas danterbukti bahwa kebijakan Ruislag/ tukar guling yang dilakukan olehPemohon Kasasi/ Terdakwa TIDAK MEMENUHI unsurunsur dalam Pasal 3UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengandemikian Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut

masingmasingada hubungannya sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka perbuatan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan kesatu primair ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, makadakwaan kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa,yang menyatakan perbuatan Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dalil sebagai berikut :1) Terdakwa benar telah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) padapencairan dana sejumlah Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh jutarupiah)selaku Pengguna Anggaran, namun secara yuridis karena telah171melimpahkan kekuasaanya kepada Moh.

sertifikat tanah dan bangunan dimana biaya yangditansper saksisaksi adalah biaya yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada Negarabaik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 2% dari nilai jual obyekpajak, biaya adminitrasi pertanahan, biaya pengukuran dan biaya transportasipengukuran yang merupakan biaya resmi sesuai dengan ketentuan perudangundangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Tim Penasihat Hukum Terdakwadalam pembelaan (peldoi) tersebut diatas, maka Tim Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Dakwaan Kesatu, Dakwaa Kedua, Dakwaan Ketiga dan DakwaanKeempat dari Jaksa Penuntut Umum, oleh kareta tidak terbukti maka memohonagar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu, Dakwaa Kedua, DakwaanKetiga dan Dakwaan Keempat Jaksa Penuntut Umum tersebut, serta memulihkanHarkat dan martabatnya dari Terdakwa ;Menimbang, bahwa dari uraian pembelaan (plaidoi) dari Terdakwa dan TimPenasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, dengan terbuktinya

sertifikat tanah dan bangunan dimana biaya yangditansper saksisaksi adalah biaya yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada Negarabaik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 2% dari nilai jual obyekpajak, biaya adminitrasi pertanahan, biaya pengukuran dan biaya transportasipengukuran yang merupakan biaya resmi sesuai dengan ketentuan perudangundangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Tim Penasihat Hukum Terdakwadalam pembelaan (peldoi) tersebut diatas, maka Tim Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Dakwaan Kesatu, Dakwaa Kedua, Dakwaan Ketiga dan DakwaanKeempat dari Jaksa Penuntut Umum, oleh kareta tidak terbukti maka memohonagar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu, Dakwaa Kedua, DakwaanKetiga dan Dakwaan Keempat Jaksa Penuntut Umum tersebut, serta memulihkanHarkat dan martabatnya dari Terdakwa ;Menimbang, bahwa dari uraian pembelaan (plaidoi) dari Terdakwa dan TimPenasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, dengan terbuktinya

Selanjutnya Para PenasihatHukum dan Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yangseringanringannya bagi Terdakwa;Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dimukaperbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam dakwaan PERTAMA, makaHal. 247 Putusan Perkara Nomor: 200/Pid.susTPK/2018/PN Sby.Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Para Penasihat Hukum yangmenyatakan Terdakwa tidak terbukti

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanaterdapat dalam dakwaan PERTAMA tersebut;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;Halhal yang memberatkan:1.

Aripin Ahmad, sehingga menurut Majelis perbuatanTerdakwa Aripin Ahmad tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, dengandemikian unsur secara melawan hukum tidaklah terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu Primairtersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwa dalam dakwaan Kesatu Primer, oleh karenanya Terdakwa Aripin Ahmad harusdibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena

Penuntut Umum dan olehkarenanya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut;Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya mengemukakan bahwaperbuatan terdakwa adalah merupakan pelanggaran atas perjanjian Pinjaman/Pembiayaanbukan dan tidak merupakan kejahatan korupsi baik secara melawan hukum maupunpenyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehinggadengan demikian maka terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsisebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair, dan oleh karenanyadibebaskan dari dakwaanSetelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan yangdiajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada tuntutan pidananya; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atastanggapan jaksa Penuntut Umum tersebut yang diajukan secara lisan di persidangan danyang pada pokoknya