Ditemukan 1471 data
FIKI MARDANI
Terdakwa:
TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA
107 — 29
Bahwa Ahli menjelaskan Rapat yang dilaksanakan untukmerekapitulasi hasil perolehan suara yang wajib dihadiri oleh para pihaksesuai dengan tingkatannya, yaitu untuk tingkat kecamatan wajib dihadirioleh PPK, Panwascam , Saksi dari tingkat kecamatan, kemudian untuktingkat Kabupaten/Kota, maka wajib dihadiri oleh KPU KAB, BawasluKabupaten / Kota, Saksi Kabupaten /Kota.
64 — 209
. : 475.1/ 28902/BPSU/IV/1983 tanggal 3Nopember 1983, dimana secara hakiki tingkatannya lebih kuatdan mendasar serta diakui oleh Negara dan Sertifikat HGUdimaksud dikeluarkan/diterbitkan dan disahkan oleh LembagaPemerintahan yakni Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Mandailing Natal ;Bahwa dengan demikian sangat jelas Majelis Hakim padatingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak teliti dantidak cermat dalam memeriksa alatalat bukti dalam perkara aquo ,;Bahwa dari halhal tersebut diatas
83 — 13
Jkt.Tim, tanggal 7 Januari 2011.Bahwa Penetapan yang di keluarkan oleh Pengadilan, tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang mengeluarkan Penetapan itu sendiri,melainkan harus di batalkan oleh Pengadilan yang tingkatannya lebihtinggi dalam hal ini yang berhak membatalkan Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Timur No. 01/2011 Eks Jo.
326 — 166
Bahwa sebagai Anggota Fraksi Perjuangan di DPRD KabupatenSamosir, Penggugat adalah petugas partai yang harus tunduk dan patuhterhadap aturan dan perintah Partai, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan yang berbunyi: SetiapAnggota Partai yang terpilin dan duduk dalam jabatan politik dan jabatanpublik adalah petugas partai yang harus tunduk dan patuh terhadap aturandan perintah Partai sesuai tingkatannya;6.
55 — 20
Goodyear Indonesia Tbk tersebut sejakTahun 1989 sampai dengan sekarang ;Tadi saksi menyatakan bekerja di bagian PGL, PGL itu tingkatannya diProduksi apa ?e Dimana dibagai saksi yaitu proses dari bahan mentah jadi ban dansudah jadi ban ( Sudah siap pakai ) ;Apa yang Saksi rasakan saat ini yang berkaitan dengan produksi ?
60 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 73 K/PID.SUS/2015peradilan di hampir semua lingkungan peradilan di berbagai tingkatannya,dengan melibatkan hampir semua pihak yang terkait dengan dunia peradilan :a. Eksekutif ;b. Legislatif ;c.
104 — 11
pencabutantersebut dinyatakan tidak sah, maka BAP itu menjadi bukti surat.Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.PrgMenimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan merupakan akta authentikdan merupakan dokumen negara, dibuat oleh pejabat tertentu (dalam hal inipenyidik) yang terikat dengan sumpah jabatan, keabsahannya dapatdipertangung jawabkan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga untukmencabut akta outhentik ini, memerlukan suatu keadaan dan alat bukti yanglebih tinggi dan kuat tingkatannya
Runi Widiastuti
Tergugat:
1.PT. IMSS
2.PT. INKA Persero
3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara
155 — 65
Penggugatmenanggapinya dengan menyatakan hal tersebut tidak benar dan tidak tepatdalam memahami gugatan karena yang dimaksud adalah supaya adanyaputusan hakim dalam gugatan ini, Ssupaya Tergugat di Audit dari Akuntan SihWiryadi dan Rekan sebagai Akuntan Publik karena lebih obyektif dari pada auditinternal;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, Penggugatmenanggapinya dengan menyatakan hal tersebut tidak benar karena yang digugat adalah Lembaga bukan organ dari Lembaga tersebut, serta sesuaidengan tingkatannya
389 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepatutan pembebasan BMAD di Kawasan Bebas,mengingat pembebasan tersebut faktanya (i) dilakukan hanyaberdasarkan ketentuan yang diatur dalam Penjelasan suatu PeraturanPemerintah, in casu Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012,sedangkan pengaturan materi undangundang hanya melalui suatuketentuan penjelasan nyatanyata melanggar UndangUndang PPPU(mohon lihat penjelasan dalam Bagian C.6 Permohonan a quo); (ii)dilakukan hanya berdasarkan ketentuan yang melanggar PeraturanPerundangUndangan yang lebih tinggi tingkatannya
313 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian pertimbangan danamar Putusan dalam Putusan a quo yang menguatkan Putusan Akhiradalah pertimbangan dan amar Putusan yang sangat keliru, karenaPutusan a quo yang nyatanyata Putusan yang lebih rendah tingkatannya(Putusan PT) telah memberikan status yang sangat berbeda danbertentangan (kontradiktif) dengan status yang telah diberikan olehPutusan yang lebih tinggi tingkatannya (Putusan Kasasi) sehubungandengan pembuatan Akta Subrogasi/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06dan 07), yang mana
Nomor 1698 K/Pdt/201563.adalah pertimbangan dan amar putusan yang sangat keliru, karenaPutusan a quo yang nyatanyata putusan yang lebih rendah tingkatannya(Putusan PT) telah memberikan status yang sangat berbeda danbertentangan (kontradiktif) dengan status yang telah diberikan olehputusan yang lebih tinggi tingkatannya (Putusan Kasasi) sehubungandengan pembuatan Akta Subrogasi/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06dan 07), yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia telahmenyatakan bahwa tidak ada Perbuatan
485 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 29 P/HUM/201912.13.14.keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundangundanganyang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan(vide Bukti P20);Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni Pasal 7dan Pasal 9 ayat (1) Pergub, adalah termasuk dalam jenis kategoriperaturan perundangundangan yang tingkatannya di bawahundangundang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUSTAR, S.AP bin DERANI
2.MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR Alm
174 — 31
tersebut sebagaiantelah memenuhi unsur menjanjikan materi lainnya kepada pesertakampanye yaitu brosur berisi tentang : KARTU WAKIL RAKYAT PEDULIbergambar foto MUSTAR,S.AP dengan nomor Partai 9 (Sembilan) PartaiPerindo,Noor Caleg 2 (dua), DAPIL BabelNomor 4 (empat) dengan NomorHP 087896292555, brosur ayng berisi tentang penjelasan kepadapemegang kartu wakil rakyat peduli 5 tahun + Belitong sejahtera; Bahwa MUSTAR,S.AP dapat dikatakan sebagai Pelaksana Kampayeapabila ia sudah terdaftar di KPU sesuai tingkatannya
862 — 778
Kedudukan yangotonom dan bebas itu adalah suatu konsekuensi dari fungsiBANI sebagai Peradilan Arbiter atau Arbitration Court,kadangkadang disebut Peradilan Swasta di sampingperadilan umum, Peradilan Sipil atau lebih dikenal dengan namaPeradilan Negeri dengan segala tingkatannya.
85 — 38
Hak milik (property rights) merupakan suatu hak yang mempunyaiHalaman 69 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.hubungan kepemilikan yang tertinggi tingkatannya dibandingkan denganhakhak lainnya. Hubungan tanah dengan pemiliknya menimbulkan hak dankewajiban maupun wewenang atas tanah yang dihaki, Hak milik atas tanahmelekat pada pemiliknya selama mereka tidak melepaskan haknya(peralinan hak).
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
131 — 64
Sesuai dengan pemikiran tersebut, transferkepada institusi oleh Pemerintah dapat diberikan kepada negara lain ataupunkepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendah (Local government).Sedangkan transfer kepada individu, SseSsuai namanya, diberikan olehPemerintah kepada perorangan, termasuk, dalam hal ini, organisasi nonpemerintah.Bahwa sesuai dengan sifat dan tujuannya, pengeluaran untuk transfertidak diimbangi dengan adanya prestasi yang diterima oleh Pemerintah daripihak lain.
Hal ini terkait dengan peran strukturalnya (formalnya)sebagai kepala satuan kerja yang secara hierarchies membawahi pejabatstruktural lainnya yang tingkatannya lebih rendah.
340 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
jaminankebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan sertaperjanjianperjanjian terkait lainnya adalah sah secara hukum;bahwa pertimbangan dan amar Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baikjaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan sertaperjanjianperjanjian terkait lainnya tersebut adalah pertimbangan dan amaryang sangat keliru, karena putusan akhir yang nyatanyata putusan yang lebihrendah tingkatannya
(putusan PT yang menguatkan putusan PN) telahmemberikan status yang sangat berbeda dan bertentangan (kontradiktif)dengan status yang telah diberikan oleh putusan yang lebih tinggi tingkatannya(putusan kasasi) mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan(baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahanserta perjanjianperjanjian terkait lainnya, sehingga dengan demikian jelasputusan akhir menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukumyang luar biasa sebagaimana
Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan sertaperjanjianperjanjian terkait lainnya tersebut adalah pertimbangan dan amaryang sangat keliru, karena Putusan Akhir yang nyatanyata putusan yang lebihrendah tingkatannya (Putusan PT yang menguatkan Putusan PN) telahmemberikan status yang sangat berbeda dan bertentangan (kontradiktif)dengan status yang telah diberikan oleh putusan yang lebih tinggi tingkatannya(Putusan Kasasi) mengenai perjanjian kredit
- Tentang : PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
menetapkan calon pengganti antar waktu anggotaDPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyakkelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yangbersangkutan.BAB XIVPEMBERITAHUAN CALON TERPILIHPasal 216(1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRDprovinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelahditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPUkabupaten/kota.(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan secara tertulis kepada pengurus PartaiPolitik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
EDISON NAPITUPULU
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
352 — 834
tertentu yang ditunjuk dan atauditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannyasebagai hutan tetap.Bahwa penggunaan kata dan/atau pada ketentuan di atas sangatmerugikan kepentingan masyarakat dan menimbulkan ketidakpastianhukum, terutama ketika kedua jenis keputusan tersebut dihubungkandengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan karena menurutketentuan ini kKedua jenis keputusan di atas masingmasing merupakanbagian dari proses pengukuhan Kawasan Hutan yang secara gradualberbeda tingkatannya
157 — 92
tindakan sewenangwenangpotensial terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang karena itumerupakan unsur dari penyalahgunaan wewenang setidaknya itu menurutHalaman 111 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUNJKTketentuan Pasal 17 UndangUndang No. 30 tahun 2014, jadi ada, kalaudikaitkan dengan ketentuan Pasal 17, sekali lagi yang menyatakan bahwasuatu peraturan itu adalah cacat yuridis berkaitan dengan yang sudah ahlisebutkan, legalitas, wewenang, prosedur dan substansi ini aturan yanglebih tinggi tingkatannya
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
233 — 115
huruf d :(1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan,pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraanyang layak bagi pekerja/ouruh dan keluarganya;(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)serikat pekerja/Serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh mempunyai fungsi : b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya
Pekerja Metal Indonesia Periode 20162021 pada Pasal 9ayat (3) menyebutkan Tujuan Organisasi adalah mewujudkan kehidupan danpenghidupan pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusian yang adildan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hakhakdan kepentingan kaum pekerja dan selanjutnya pada Pasal 21 angka 5 huruf amenyebutkan Wewenang Pimpinan Pusat, Pimpinan Cabang dan Pimpinan UnitKerja antara lain adalah menangani masalah ketenagakerjaan yang seluasluasnya sesuai dengan tingkatannya