dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Unaaha Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Una. tertanggal 01 Maret 2021, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan KetuaPengadilan Agama Andoolo Nomor 0036/Pdt.P/2019/PA Adl. tanggal 7Agustus 2019, jo Surat Keputusan Kuasa Pengguga Anggaran PengadilanAgama Andoolo Nomor W21A6/344/KU.01/V1I/2020 tanggal 10 Juni 2020,hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Judex facti tidak mempertimbangkandengan benar faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, denganpertimbangan sebagai berikut: Terdakwa sebagai Lurah Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassarselaku anggota Tim Tekhnis Pembebasan Lahan untuk StadionBarombong tahun 2011 bersama Ferdy Amin selaku Camat Tamalate danFirnandar Sabara selaku Sekretaris Camat Tamalate menyampaikankepada Drs. lham Gasaling selaku Ketua Komite Pembangunan StadionSepakbola Barombong menyatakan pembangunan tidak dilanjutkankarena

tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh KetuaPengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan AgamaAndoolo Nomor 0022/Pdt.P/2021/PA Adl. tanggal 15 Februari 2021, jo SuratKeputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama Andoolo Nomor W21A6/347/KU.01/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, hal mana telah sesuai denganmaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagiMasyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

UtamiSurabaya untuk menerima Bimtek (bimbingan tekhnis) pembicaranya dari Propensi dan Pusat,waktunya yang sebenamya adalah selama 4 han, akan tetapi di padatkan menjadi 3 hari; Bahwa benar saksi menerangkan yang menunjuk sebagai koordinator adalah temanteman dantahu uang dikumpulkan kepada Sugiyanto namun saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa ; Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada paksaan dari terdakwa HARIADI SE, SPd, M.Si sertaterdakwa Drs ACHMAD YASIN M.Si untuk menyerahkan uang 5 % dari

;Bahwa benar kepala Sekolah se Jawa Timur Penerima bantuan pemah di undang di HotelUtami Surabaya untuk menerima Bimtek ( bimbingan Tekhnis) pembicaranya dari Propensi danPusat, waktunya yang sebenamya adalah selama 4 han, akan tetapi di padatkan menjadi 3 hariApakah P.

Kepada semua Kepala Sekolah penerima bantuan rehab sekolah,Bahwa semua kepala Sekolah Timur Penerima bantuan pemah di undang di Hotel UtamiSurabaya untuk menerima Bimtek (bimbingan Tekhnis) pembicaranya dari Propensi dan Pusat,waktunya yang sebenamya adalah selama 4 hari, akan tetapi di padatkan menjadi 3 har.sedangkan P. Yasin dan Hariyadi datang juga saksi tidak tahu.

Kepada semua Kepala Sekolahpenerima bantuan rehab sekolah, Bahwa saksi menerangkan yang mengajak adanya perlemuan di Sukorambi adalah Sugiyanto dan dihadiri kurang lebih 100 (Seratus) kepala sekolah ; Bahwa saksi pemah hadir dan semua kepala Sekolah Jawa Timur Penerima bantuan pemah diundang di Hotel Utami Surabaya untuk menerima Bimtek ( bimbingan Tekhnis ) pembicaranyadari Propinsi dan Pusat, waktunya yang sebenamya adalah selama 4 hari, akan tetapi dipadatkan menjadi 3 hari. sedangkan P.

Kepada semua Kepala Sekolah penerima bantuan rehab sekolah,Bahwa benar semua kepala Sekolah se Jawa Timur Penerima bantuan pemah di undang diHotel Utami Surabaya untuk menerima Bimtek ( bimbingan Tekhnis ) pembicaranya dariPropinsi dan Pusat, waktunya yang sebenamya adalah selama 4 har, akan tetapi di padatkan menjadi 3 han;Setelan kepala Sekolah telah resmi terdaftar sebagai penerima bantuan, kemudian saksimembuat Proposal serta membuka Rekening di BRI, kKemudian Prosal dan Copy rekeningtersebut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Menteri Agraria Dan Tata ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan AtasPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5 tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah,sebagaimana diatur dalam:Pasal 53 :(1).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Menteri Agraria Dan Tata ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan AtasPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5 tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah,sebagaimana diatur dalam:Pasal 53:(1).

SusTPK/2017/PN.MndTentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah,sebagaimana diatur dalam:Pasal 53:(1).

Dwi Putera Adiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan hargaserta telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi tekhnis/ biaya, oleh karena itu selakuKetua Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap TahunAnggaran 2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor : 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal 11 April2011 yakni CV.

Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal disatukandalam surat dukungan, namun sesuai dengan Dokumen Pengadaan Kapal PenangkapIkan 5 GT dan Alat Tangkap dalam persyaratan tekhnis untuk dukungan galangankapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;2. Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas,perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah memenuhi syarat yang ditetapkanoleh LDP;3.

Melakukan evaluasi, administrasi, tekhnis, dan harga penawaran yang masuk;7. Menjawab sanggahan;8. Menetapkan penyedia barang/ jasa;9. Menyerahkan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/ jasa kepada PPK;10.

Sri Bilah, panitia pengadaan menyimpulkan hasil evaluasi tekhnissebagai berikut :1,4.Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapaldisatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan Dokumen Pengadaan KapalPenangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalam persyaratan tekhnis untukdukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal harusnyadipisah;Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas,perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.

Gusti Putu Eka Yudhana) yang notabene sebagai pihak Termohoneksekusi/Turut Tergugat dalam perkara a quo, sehingga terhadapperlawanan dari pelawan tersebut secara hukum harus dinyatakan tidakdapat diterima karena sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata,terhadap hartaharta bersama yang menjadi jaminan pembayaran utangmenjadi tanggung jawab dan tanggungan bersama antara suami dan istri(Vide, Pedoman Tekhnis Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Umum DanPerdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung

Gusti Putu EkaYudhana) sehingga terhadap perlawanan dari pelawan tersebutsudah sepatutnya tidak dapat diterima, karena sesuai ketentuandalam hukum acara perdata terhadap hartaharta bersama yangmenjadi jaminan pembayaran utang merupakan dtanggung jawabbersama suami dan istri (Vide, Pedoman Tekhnis Administrasi DanTekhnis Peradilan Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007,Mahkamah Agung RI, Jakarta 2008, hal. 101 103).Dan Konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10K/Pdt/1984 tanggal 31

OKU Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan dan Penggunaan Tanah Desa dan Tekhnis Pelaksanaannya Tanggal 24 Maret 2012 berikut Lampirannya.(7) 1 (satu) lembar Asli Rincian Penggunaan Biaya Pembuatan Surat Tanah (APH) sebesar Rp.37.000.000,- yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab SUGIANTO.(8) 1 (satu) lembar Asli kwitansi tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp.37.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan surat tanah (APH) yang ditanda tangani oleh

NUROKHMAN bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).(111) 1 (Satu) Bundel Asli Penyampaian peraturan Desa Marga Mulya Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan dan Penggunaan Tanah Desa dan Tekhnis Pelaksanaannya, yang terdiri dari :- Asli surat Plt.

Kepala Desa Marga Mulya DIDIK HARI PRASETYO Nomor : 140/177/MM/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Melalui Camat Sinar Peninjauan mengenai Penyampaian peraturan Desa Marga Mulya Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan dan Penggunaan Tanah Desa dan Tekhnis Pelaksanaannya.- Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Marga Mulya Kec. Sinar Peninjauan Kab.

OKU Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan dan Penggunaan Tanah Desa dan Tekhnis Pelaksanaannya Tanggal 24 Maret 2012 berikut Lampirannya.- Asli Peraturan Kepala Desa Marga Mulya Kec. Sinar Peninjauan Kab.

OKUNomor : 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan danPenggunaan Tanah Desa dan Tekhnis Pelaksanaannya Tanggal 24Maret 2012 berikut Lampirannya.Asli Peraturan Kepala Desa Marga Mulya Kec.

OKU Nomor : 3Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan dan Penggunaan Tanah Desadan Tekhnis Pelaksanaannya Tanggal 24 Maret 2012 berikut Lampirannyayang telah diubah dengan Peraturan Desa Marga Mulya Kec. SinarPeninjauan Kab.

OKUNomor : 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan danPenggunaan Tanah Desa dan Tekhnis Pelaksanaannya Tanggal 24Maret 2012 berikut Lampirannya.e = Asli Peraturan Kepala Desa Marga Mulya Kec.

,MSc (Sekretaris)3) Hudia, ST (Anggota)4) Awaluddin Saruman, ST (Anggota)5) Musdin (Anggota)Bahwa benar yang dipakai untuk acuan ada back up data yang diserahkan olehPejabat Pembuat Komitmen kepada panitia penerima hasil pekerjaan;Bahwa secara tekhnis dengan Buku yang dibuat penyedia yang disahkan olehKonsultan, disana sudah ada lebar dan panjang yang dilaksanakan inilah yangPutusan Nomor : 83/Pid.SusTpk/2018/PN Mks.

,MSc (Sekretaris)3) Hudia, ST (Anggota)4) Awaluddin Saruman, ST (Anggota)5) Musdin (Anggota)Bahwa benar yang dipakai untuk acuan ada back up data yang diserahkan dariPejabat Pembuat Komitmen kepada panitia penerima hasil pekerjaan;Bahwa secara tekhnis dengan Buku yang dibuat penyedia yang disahkan olehKonsultan, disana sudah ada lebar dan panjang yang dilaksanakan inilah yangkami ukur, lebar dan panjang dan tinggi sesuai dengan keadaan ketika kamilakukan pengukuran ;Bahwa hanya diukur begitu saja

Halaman 85Bahwa secara tekhnis dengan Buku yang dibuat penyedia yang disahkan olehKonsultan, disana sudah ada lebar dan panjang yang dilaksanakan inilah yangkami ukur, lebar dan panjang dan tinggi sesuai dengan keadaan ketika kamilakukan pengukuran ;Bahwa hanya diukur begitu saja, karena ini pekerjaan galian maka kamimelakukan pengukuran sesuai dengan back up data ;Bahwa cara memastikan volume galian Rp 1.000, (seribu rupiah) kubik secaravisual karena ini galian, kami hanya ukur lebar sesuai dengan

oleh ahliyang berwenang dan bisa kita terima mungkin saja bisa, sebatas adatoleransinya, kalau pendapat ahli tidak boleh diisampingi, tapi ada pointpointtertentu bisa berubah tapi harus ada kajian tekhnis, contoh waktu yangdigunakan sudah ditetapkan bahwa untuk angkut dan buang galian butuh 1menit ini bisa berubah kalau ada kajian tekhnis mengatakan kalau satu menittidak bisa dilaksanakan harus 1, 2, Sepanjang tidak ada tidak bisa ;Bahwa dalam meneliti atau mempelajari analisa ini karena sudah sifatnyaaturan

, dari hasil analisis kami, ternyata pemenang tidakmemenuhi syarat administrasi dan tekhnis, harusnya gugur karena tidakmemenuhi syarat, karena surat izin usaha sudah mati, kedua dia tidak memilikitenaga ahli, tenaga ahli yang dilaporkan sebagai syarat milik perusahaan atautenaga pinjaman, fakta setelan kami ke lapanagn namanama yang dilapangan lain dengan yang dilapangan ada pergantian, dan tanpa seizinPPKnya ;Putusan Nomor : 83/Pid.SusTpk/2018/PN Mks.

Menetapkan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) rangkap potokopi legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2011 nomor : 365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;
2. 1 (satu) rangkap surat pengesahan revisi ke 3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor : 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;
3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis dan harga CV .PUTRA BALAK MANDIRI;
4. 1

(satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi CV .PUTRA BALAK MANDIRI;

LIMA SEMBILAN;

NATASIA;

Bahwa dalam kontrak tersebut spesifikasi tekhnis pekerjaanmengatur sebagai berikut :PENJELASAN TEKNIS :1.

Mutiara Hati dalam melaksanakan pekerjaan pembangunanwater boom tahap I tidak berpegang pada kontrak dan spesifikasi tekhnis yang telahditentukan di dalam kontrak, karena pada kenyataannya terdapat kekurangan volume padahasil pekerjaan Pembangunan Water Boom Tahap I TA.2012.

Mutiara Hati dalam melaksanakan pekerjaanpembangunan water boom tahap I tidak berpegang pada kontrak dan spesifikasi tekhnis yangtelah ditentukan di dalam kontrak, karena pada kenyataannya terdapat kekurangan volumepada hasil pekerjaan Pembangunan Water Boom Tahap I TA.2012.

Bahwa atas rekomendasi DinasPU harus ditambah ketebalan top floor lantai 2 tersebut serta keterangan saksi Robertselaku bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa yang menyatakan bahwabenar waktu saksi datang kerumah sakit tersebut pintu pintu tidak ada dan terasagoyang berdiri di lantai;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaantertanggal 29 Februari 2012 dari Tim Tekhnis Dinas Pekerjaan Umum KabupatenMamasa yang merekomendasikan agar ditambah ketebalan top floor lantai

Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik dariPekerjaan Pembangunan Lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) MamasaKabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 oleh Ahli Teknik dari Politeknik NegeriUjung Pandang tanggal 7 September 2015 yang dilakukan Pemeriksaan pada tanggal16 Mei 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp151.963.459,72 ( seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribuempat ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen ) dan berdasarkan hasiltemuan Tim Tekhnis

Mamgoyang berdiri di lantai;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaantertanggal 29 Februari 2012 dari Tim Tekhnis Dinas Pekerjaan Umum KabupatenMamasa yang merekomendasikan agar ditambah ketebalan top floor lantai 2 karenaadanya kekurangan ketebalan dan akhirnya rekomendasi tersebut ditambah dalampengadaan lantai 3 senilai Rp 412.774.685 (empat ratus dua belas juta tujuh ratustujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa atas rekomendasi Dinas PU harusditambah ketebalan top floorlantai 2 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaantertanggal 29 Februari 2012 dari Tim Tekhnis Dinas Pekerjaan Umum KabupatenMamasa yang merekomendasikan agar ditambah ketebalan top floor lantai 2 karenaadanya kekurangan ketebalan dan akhirnya rekomendasi tersebut ditambah dalampengadaan lantai 3 senilai Rp 412.774.685 (empat ratus dua belas juta tujuh ratustujuh puluh empat ribu enam ratus delapan

Dimanadalam lay out itu ditandatangani oleh tekhnis PT. SiemenIndonesia yang bernama Masnawarman (mohon kiranya YMHakim Agung pada Mahkamah Agung meneliti dan memeriksasurat dukungan dari PT. SJL/Johanes Wijaya Putra dalamKontrak atau Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3Desember 2012). Fakta yang terungkap adalah pekerjaanruangan cathlab ini telah sesuai dengan Layout yang diberikanoleh PT. Surya Jaya Lestari/Johnanes Wijaya Putra dan/atauPT. Siemens Indonesia kepada CV.

Nomor 364 K/Pid.Sus/2016C.menyebutkan pelaksanaan uji coba dan uji fungsi tersebutbelum sempurna apabila dihubungkan lamanya pekerjaaanselama 42 (empat puluh dua) hari tersebut sangat tidak masukakal dan tidak ada berdasarkan hukum yang kuat dan sahserta meyakinkan untuk dapat dijadikan sebagai dasar untukmenghukum Terdakwa/ Pemohon Kasasi dalam perkara a quodengan menyatakan uji coba dan uji fungsi pada tanggal 18Februari 2013 tersebut tidak atau belum sempurna, karenakenyataannya tekhnis PT.

Kelebihan waktu pekerjaan instalasi alat cathlab iniapabila dilihat dalm timeshedule dimaksud, maka terdapat kelebihanwaktu pekerjaan selama 31 (tiga puluh satu) hari, maka alasanhukum yang menyebutkan pelaksanaan uji coba dan uji fungsitersebut belum sempurna sangat tidak logis dan argumentatif yuridis,sehingga dapat dijadkan sebagai dasar hukum yang kuat dan sahuntuk dapat menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkaraa quo, karena kenyataannya tekhnis PT.

Dimana dalam design atau /ay out ituditandatangani oleh tekhnis PT. Siemen Indonesia yang bernamaMasnawarman (mohon kiranya YM Hakim Agung pada MahkamahAgung meneliti dan memeriksa surat dukungan dari PT. SJL /Johanes Wijaya Putra dalam Kontrak atau Perjanjian NomorPL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012). Fakta yangterungkap adalah pekerjaan ruangan cathlab ini telah sesuaidengan Layout yang diberikan oleh PT. Surya JayaLestari/Johanes Wijaya Putra dan/atau PT. Siemens Indonesiakepada CV.

Nomor 364 K/Pid.Sus/2016tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak ada berdasarkan hukumyang kuat dan sah serta meyakinkan untuk dapat dijadikan sebagaidasar untuk menghukum Terdakwa/ Pemohon Kasasi dalam perkara aquo, karena kenyataannya tekhnis PT.

Bahwa disamping itu pada saat Tergugat melakukan pengukuran,Tergugat secara tekhnis harus dan wajib untuk melakukan titikikat pada Sertipikat Hak Guna Usaha Penggugat yang terlebihdahulu mendapatkan Hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha dan halini jelas tidak dapat dibenarkan jika diatas lahan yang telah ada alashaknya berupa Sertipikat Hak Guna Usaha diterbitkan lagi alas hakberupa Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) oleh Tergugat ataslahan yang sama untuk pihak lain (Togar Lumbantobing dkk) ;7

Terlebih lagibahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggaldi wilayah yang masih terjangkau dengan alat transportasi sederhana,sehingga secara geografis dan secara tekhnis keduanya tidak mengalamikesulitan untuk tetap saling mengunjungi dan mempertahankan intensitaskomunikasinya sebagai suami istri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai sebab pokokperselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu seringnyaTergugat minum minuman keras sampai mabuk,

KEP/SET.DPRD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

lemabar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 05/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;

Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;

Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;6. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat KeputusanSekretariat DPRD Kabupaten Padang PariamanNo.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran KeputusanSekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasionalpada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman Tahun 2013;107.

Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;6) 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat KeputusanSekretariat DPRD Kabupaten Padang PariamanNo.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran KeputusanSekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasionalpada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman Tahun 2013;Halaman 64 dari 115 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2015/PT.PDG107) (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati PadangPariaman No. 04/KEP/BPP2013 Tentang Penunjukan Pejabat PenggunaAnggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat PenataUsahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran

Padang Pariaman No.O1/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) BelanjaModal/Operasional pada Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;2.8.107.

memberikanrekomendasi tekhnis terkait penerbitan izin lingkungan sesuai PeraturanGubernur Sulawesi Tenggara Nomor 324 Tahun 2018 tentangPendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara; Bahwa adapun persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan sesuaiPeraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 324 Tahun 2018 yaitu :Pemohon mengajukan permohonan izin lingkungan kepada DinasPenanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Provinsi(DPMPTSP) Sulawesi Tenggara dengan melengkapi :a.

Data tekhnis kegiatan;b. IZin prinsip;C. Pertimbangan tekhnis Penetapan Lokasi Terminal Khusus dariDinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara;d. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang;e. Rekomendasi Penetapan Lokasi dari DPMPTSP ProvinsiSulawesi Tenggara;f.

Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Penempatan LokasiTerminal Khusus dari Distrik Navigasi Kelas 3 Kendari;Halaman 33 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Unhkalau semua persyaratan tersebut lengkap barulah kemudian DPMPTSPmengirimkan surat permintaan Kajian Tekhnis kepada Dinas LingkunganHidup Provinsi Sulawesi Tenggara; Bahwa tahapan kedua atau selanjutnya jika persyaratan Penerbitan IzinLingkungan telah dipenuhi adalah Dinas Lingkungan Hidup ProvinsiSulawesi Tenggara melakukan kajian tekhnis

Roshini Indonesia mengajukan panjang dermaga 199 m sementaraberdasarkan lampiran surat dari DPMPTSP kepada Dinas LingkunganHidup pada tanggal 11 Juni 2019 perihal permintaan kajian tekhnis izinlingkungan, PT. Roshini Indonesia menyebutkan rencana panjangdermaga 60 m lebar 60 m, sehingga Dinas Lingkungan Hidup tidak dapatmelakukan penapisan jenis dokumen lingkungan yang harus disusunapakah itu berupa AMDAL ataukah UKL UPL; Bahwa sampai saat ini proses pengajuan izin lingkungan PT.

Roshini Indonesia adalah Amiruddin Sami sesuaikontrak perjanjian kerja Sama dengan yang bersangkutan; Bahwa Saksi tidak mengetahui tekhnis tahapan pembangunan TerminalHalaman 37 dari 132 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN UnhKhusus PT. Roshini Indonesia karena saat pertama kali Saksi datangsekitar bulan November 2018 di lokasi WIUP PT. Roshini Indonesia,Terminal Khusus tersebut sudah ada/telah terbangun; Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa Kontraktor Mining yangbekerja di WIUP PT.

ataumembahayakan kepentingan umum;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 103 PP Nomor 36 Tahun 2015Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang BangunanGedung, disebutkan jika masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilanapabila dari hasil penyelenggaraan bangunan gedung telah terjadi dampak yangmengganggu/merugikan yang tidak diperkirakan pada saat perencanaan,pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan;Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

gedung.Pasal 1 ayat 38: Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan denganpenyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yangmewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiridan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta ataudasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.Menimbang, bahwa kemudian dalam Bagian V huruf C Lampiran PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedungmenyatakan bahwa yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedungadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupater/Kota kepada pemilikbangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

yangmenjadi kewenangan daerah otonom;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 TentangBangunan Gedung, menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerahadalah kepala daerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yanglain sebagai badan eksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khususloukota Jakarta adalah gubernur;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah daerahmenurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis