Ditemukan 1870 data
41 — 23
Desa Putrapinggan, seluas 4540 M2 atas nama RazakWahab;SHM No. 552/ Desa Putrapinggan, seluas 923 M2 atas nama RazakWahab;SHM No. 567/ Desa Putrapinggan, seluas 980 M2 atas nama KimmySosianti;SHM No. 668/ Desa Putrapinggan, seluas 1615 M2 atas nama Turiah;SHM No. 658/ Desa Putrapinggan, seluas 1100 M2 atas nama Turiah/Ponimin;SHM No. 757/ Desa Putrapinggan, seluas 597 M2 atas nama RosiahNusser;SHM No. 497/ Desa Putrapinggan, seluas 2450 M2 atas nama Andi/Dinarsih;Bahwa, agar tidak terjadi tumpang tindin
531 — 68
atas nama HAMZAH (Tergugat ).Halaman 72Dari 154 Halaman Putusan Nomor 148/PDT/2018/PT BTNBahwa dari persoalan hukum atas permasalahan tersebut, Penggugatmengajukan gugatannya dalam sengketa hak keperdataan atas kepemilikandari bidang tanah, selanjutnya dari persoalan hukum ini dari bidang tanahtersebut disebut juga objek perkara.Bahwa berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat , dari bidang tanahobjek perkara, telah terjadi tumpang tindin (overlapping) status hakkepemilikan atas tanahnya, yaitu
1.EMMIE T.H.A. WINOKAN
2.ALBERTUS STEFANUS MARIANUS
3.ADRIANA MARIA ALTE BAYA
4.ALFONSUS T.F.BAYA
5.ANGELA THERSIA HERMINA BAYA
6.ANTONIUS BAYA
Tergugat:
6.BUPATI BULUNGAN
7.YOHANIS RURUK
8.DEBORA MISI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN
151 — 57
BAYA APOEY dari mendengar cerita saja;Bahwa tanah milik Saksi tidak tumpang tindin dengan tanah milik Sdr.BAYA APOEY;Bahwa Saksi mendengar dari cerita orang, DEBORA MISI (Tergugat III)berasal dari Tana Toraja;Bahwa DEBORA MISI (Tergugat III) tidak pernah menyampaikan kepadaSaksi kapan tanah tersebut selesai digarap;Bahwa Saksi tidak mengetahul apakah di daerah tanah milik Sdr.
184 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 253 K/TUN/2014tumpang tindin dengan HGU PT Belunkut, sehingga harus dibatalkan, quodnon. ltu penarikan kesimpulan yang kasar, ridiculos, unjust dan semena mena;Para saksi fakta (Nur Salim, Hasibuan, Ahmad dan Ali, Ahmad Ahyar) yangadalah kepala desa dan rakyat di lokasi tanah terperkara, menyatakan padapokoknya :Nur Salim Hasibuan menyatakan bahwa setahu saksi sebelum masyarakatmenjual obyek sengketa kepada Aheng masyarakat telah menguasai lahansejak tahun 1980.Saksi Ahmad Kanali menyatakan
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
323 — 196
.;7: Bahwa apabila dicermati dalam perkara a quo senyatanya telahterjadi tumpang tindin kepemilikan antara bidang tanah yang diklaimdimiliki oleh PENGGUGAT dengan bidang tanah yang dimiliki olehTERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2berdasarkan bukti kepemilikan yang telah diterbitkan oleh TERGUGATyakni objek sengketa perkara a quo sehingga sudah sepatutnya atassengketa tumpang tindih kepemilikan tersebut diselesaikan dulu melaluigugatan perdata di peradilan umum dimana mengenai sengketakepemilikan
91 — 17
pencairan anggaran APBD yang diterbitkan SPMnyaolehYUDHI EKWANTO,M.M. yaitu. pada tanggal 11 Mei 2011sebesarRp.288.702.500,00sebelum Terdakwa menjabat sebagai kepala BKPPD danpenggunaannya ada yang tidak sesuai ketentuan, namun pengelolaan anggarantersebut dilaksanakan oleh Terdakwa, kecuali pembayaran honorarium kepadaSuryanto Tabanal sebesar Rp.2.945.250,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh limaribu dua ratus lima puluh rupiah) terjadi pada tanggal 19 Mei 2011, pembayaranhonorarium yang tumpang tindin
182 — 109
TSK ada bataswaktu ini tidak status bebas bukan tersangka mungkin tidak merasatersangka mungkin dia bukan tersangka misalnya harus aktif orangmemerlukan keterangan ;Bahwa pencegahan keluar negeri itu kalau dilihat dari UU KPKpenyelidikan itu upaya paksa bukan tersangka setiap orang bisadicegah karena tahu karena tidak dilakukan sulit lagi kalau cari orangsudah keluar negeri masalah kerja sama dsb jadi lain persoalanmemanggil mencegah boleh harus diganti dengan caracara lain;Bahwa Pasal 50 tumpang tindin
1.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
2.Aguslan, S.H.
3.GIDEON GULTOM, SH
4.FITRIANI HASAN, SH.
5.ARBIN NU'MAN, SH
6.IRWAN BAHARUDDIN, SH
7.Syahrianto Subuki, SH
Terdakwa:
PT. Bososi Pratama
1182 — 1869
Jalu Emas) kepada instansiisntansi terkait; Pihak pertama menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnyasecara moral dan materil terhadap masalah gugatam dari pihakmanapun juga yang berhubungan dengan kegiatan penambangan pihakkedua; Pihak pertama menyediakan lokasi 10 (Sepuluh) hektar dalambentuk peta blok yang masuk dalam areal Izin Pinjam Pakai KawasanHutan (IPPKH) serta menjamin tidak tumpeng tindin dengan peta bloklain; Pihak pertama menjamin pengembangan areal lokasi yang diJoint Operation (JO)
128 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Samsul Rizal, M.Eng.sebagai Ketua Program dan Pengelolaan Dana Hibah/BantuanBeasiswa untuk Jalur Pengembangan Daerah (JPD) serta sebagaiWakil Penanggung Jawab Program Cagurdacil, sehingga telahmenimbulkan tumpang tindih atau pertentangan hukum pada setiappertimbangan hukumnya Judex Facti Tingkat Pertama tersebut ;Tumpang tindin atau pertentangan hukum dalam pertimbanganhukum Judex Facti Tingkat Pertama mengakibatkan terjadipenggelapan hukum yang berlanjut hingga tingkat kasasi, sehinggaakibatnya
mempertanggung jawabkan penggunaan danayang telah diserahkan oleh Terdakwa sesuai dengan usulanrencana penggunaan dana ;Kemudian terhadap pertentangan hukum tersebut dikuatkannyadengan dikesampingkannya perhitungan kerugian kKeuangan Negaraoleh BPKP Perwakilan Provinsi Aceh oleh Judex Facti TingkatPertama sebagaimana yang termuat di dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 259 sampai dengan halaman 263,sehingga membuktikan pertimbangan hukum Judex Facti telahterjadi penggelapan hukum dan saling tumpang tindin
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2265 — 1219
Bahwa sesuai keterangan saksi Annas Maamun dimana atas saran GulatMedali Emas Manurung saksi Annas Maamun menanyakan Areal DutaPalma dan supaya tidak tumpang tindin dengan usulan revisi RTRW dariKabupaten Inhul dan Cecep menjelaskan dengan membuka peta,bahwa areal Duta Palma tidak tumpeng tindin dengan usulan dariKabupaten Inhul. kKemudian saksi Annas Maamun meminta Cecep Iskandarmemasukkan PT.Duta Palma kedalam revisi RTRW Propinsi Riau.
121 — 28
Nanang Mulkani) untuk membantumenyelesaikan masalah ini, namun sampai dengan mutasinya bapak NanangMulkani ke dinas pertambangan hanya berhasil memastikan bahwa rencanalahan pengganti di Desa Kadaman bermasalah dimana lahan yang sudah dibelidan diukur oleh Tergugat Ill ternyata tumpang tindin dengan masyarakat lain.
201 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seluruh Kerugian keuangan Negara Pembangunan Pasar AntasariBanjarmasin Rp 7.332.361.516,00 Pernyataan telah terbukti atas keempat terpidana tersebut tidak jelas, tumpang tindin seolaholahperkaranya berbeda ;Hal. 116 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/20162.
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
292 — 416
Bahwa TERGUGAT VII menerbitkan sertifikat untuk PENGGUGAT.Sewaktu persoalan penggunaan lahan secara melawan hukumoleh TERGUGAT mencuat ke permukaan, PENGGUGAT telahmengajukan permohonan kepada TERGUGAT VII agar melakukanklarifiksi mengenai sengketa tanah antara PENGGUGAT danTERGUGAT . apakah TERGUGAT mempunyai hak atas tanahPENGGUGAT atau apakah TERGUGAT VII ada menerbitkansertifikat yang tumpang tindin dengan sertifikat TERGUGAT I.PENGGUGAT juga telah memohon agar dibuat plotting tanahPENGGUGAT
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Madu Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
188 — 143
kepemilikan Turut Terlawan IlatasTanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk ObjekSita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal secara jelas Surat Sub Balai Tata HutanTanjungkarang Lampung tersebut hanya memuat informasi telah dilakukannyapeninjauan lapangan pada bulan Februari sampai bulan Maret 1981 atas arealhutan yang dimohon pelepasan oleh Turut Terlawan Il, dan dari peninjauanlapangan ditemukan terjadinya tumpang tindin
SOPIAN Alias BAMBANG
Tergugat:
1.AIDI Bin LIMBAR
2.MASYUMI
3.BRIAN JONATHAN
4.KEPALA DESA BAKIT
5.CAMAT KECAMATAN PARIT TIGA
102 — 59
putusan yangdijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun adabantahan (Verzet), banding atau kasasi (Uit Voerbaar Bij voorrad);Berdasarkan Posita gugatan PENGGUGAT cukup beralasanberdasarkan alat bukti yang ada dan telah diperiksa di Pengadilan ini Mohonkiranya kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadil Perkara A qou inidapat menjatuhkan amar Putusan yang berbunyi:DALAM PROVISI:1.Memerintahkan Para Pihak dalam Perkara Agou ini, di atas bidang Tanahsengketa atau tumpang tindin
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
IMAM PUJI SANTOSO, BSc
193 — 33
Yaitu,merupakan tujuan yang tidak berbeda dengan unitunit pemerintah lainnya.Bila demikian halnya, program yang dikembangkan untuk kegiatan CSR,nantinya akan tumpang tindin dengan kegiatan pokok (core business) badanusaha itu sendiri. Atau pun bila tidak, akan tumpang tindih (overlap) dengankegiatan lain yang pada hakikatnya tertuju untuk penyelenggaraan layananpublik yang menjadi tugas pemerintah.
155 — 30
ASRUL dan gagalnya pembangunan KantorCamat tersebut disebabkan adanya tumpang tindin lahan tempatpembangunan Kantor Camat tersebut serta cairnya uang muka tanpaadanya pertanggung jawaban kegiatan pembangunan adalah bertentangandengan tugas dan jabatan Terdakwa sebagai Direktur CV.
90 — 10
Pak Yusufdan yang menerima adalah Dikmas;Bahwa saksi tidak pernah menerima langsung proposal karenapenerimaan proposal hanya di Kasi Dikmas;Bahwa saksi pernah ketemu dengan orangorang yangmenyerahkan proposal;e Bahwa bentuk kongkrit dari Program Keaksaraan Fungsionaladalah untuk membebaskan buta aksara;e Bahwa kaitannya dengan mesjid yaitu adalah program Disdikdan DKM yang merupakan satuan pendidikan non formal karenaDKM memberikan pelajaran di mesjidmesjid;e Bahwa kegiatan tersebut tidak tumpang tindin
672 — 666 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
Dalam risalahpembahasan amandemen UUD 1945 (BAB II hal. 130135) secarategas disebutkan fungsi BPKP dalam hal "audit kKeuangan" telahdihilangkan bahkan secara instansional disarankan dihilangkan untukmenghindari tumpang tindin pelaksanaan audit atau pemeriksaankeuangan negara di Indonesia.Bahwa selain itu, menurut PEMOHON KASASI, Nota Kesepahamanantara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian RI dan BPKP Nomor :KEP109/A/JA/09/2007, Nomor.
BUDI PRIHALDA, SH
Terdakwa:
SYAFLINDA
204 — 40
MM selaku PPK IAIN Imam Bonjol Padang tersebut,karena ternyata hampir keseluruhan dari bidang tanah seluas 3.352 M2tersebut berdempet atau tumpang tindin seluas + 2.393 M2 yangmerupakan bagian dari bidang tanah dengan SHM Nomor : 183 tahun1991 An.