Bahwa berdasarkan penjelasan pada pasal 8 ayat (1) dan (3) Tergugatmengeluarkan Objek Perkara berdasarkan peraturan perundangundangandan melibatkan tetua adat dikarenakan Objek Perkara tersebut menerangkanHalaman 31 Putusan Nomor : 69/G/2020/PTUNMDN.tentang keterangan tanah/lahan yang notabene terletak di Kabupaten Samosiryang daerah hukum adatnya masih kuat dan berdasarkan Pasal 61 ayat (1),(2), (3),(4) dan (5) Peraturan Menteri Agrarian /Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 tahun 1997 tentang

Objek yang diperjanjikan harus ada;Bahwa kalau syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum;Bahwa dalam hal perjanjian kredit dengan Bank ada syarat hukum adatnya;Bahwa utang piutang diselesaikan dengan jual beli diperkenankan sepanjang adaperjanjian dan kesepakatan ;Bahwa Notaris tidak turun ke lapangan tapi hanya mengecek administrasi;Bahwa hal tersebut hanya kronologis, unsurunsur melawan hukum, kerugian,hubungan clausal, kesimpulannya timbul perjanjian dan perikatan dan

mengatakan benar tanda tangannyaberbatasan sebelah Utara dari Objek sengketa ; Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya yang tinggaldiatas tanah miliknya adalah Opungnya namanyaManagara Simanjuntak ; Bahwa Saksi mengatakan pernah dengar nama OpungJongguk ; Bahwa Saksi menjelaskan Managara Nomor urut 14dalam keluarga Marga Simanjuntak, dan OpungJongguk dibawahnya ; Bahwa saksi mengatakan ia Nomor Urut 17 dalamMarga Simanjuntak ; Bahwa Saksi mengatakan ia tidak pernah melihatrumah Adat miliknya, rumah Adatnya

Hal itu sangat langka apabila dalammasyarakat gayo sangat kuat dengan adatnya. Terutama dalam halwarisan sama dengan adat Batak. Bahkan lebih keras lagi karena seoranganak perempuan yang telah menikah disebut Nge i Juel (bhs. Gayo) artinyaperempuan tidak dapat lagi harta warisan karena dia juga mendapatkanharta dari suaminya. Juga perobuatan yang sedemikian itu dilarang dalamsyariat islam karena Tgk.H.Abdul Rajak menjujung tinggi norma agama danadat istiadat ;. Bahwa tidak benar bapak alm.

Kuasa Pertambangan atau Izin Pertamabangan Daerah yangmerupakan tanah Negara yang penggunaannya secara langsung untuk usaha atauIzin Pertambangan Daerah, kepada pemegang Kuasa Pertambangan atau IzinPertambangan Daerah tidak diwajibkan untuk mengajukan permohonanmemperoleh hak atas tanah tersebut.Dalam hal pengusahaan areal Kuasa Pertambangan atau Izin Pertambangandaerah memerlukan penutupan areal itu sehingga mengakibatkan penduduk danatau masyarakat hukum setempat tidak dapat melaksanakan hak adatnya

mengingatyang berlaku secara hukum adat hanya satu mata rumah (sebagaiHalaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABNkepala pemerintah negeri) yang dilinat dari satu turunan dari garisketurunan lurus dari atas, hal ini sejalan apa yang termuat dalamUndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa yang juga memuat dalam ketentuan peralihan bahwa desayang sudah ada sebelum adanya undangundang ini tetap diakuisebagai desa dan pemerintah daerah menetapkan penetapandesa dan desa adatnya

Bahwa di Negeri Soya wilayah hukum Adatnya (Petuanannya) cukupluas sehingga terbagi atas beberapa wilayah dalam bahasa adatnyadisebut mata amang dan salah satu mata amangnya adalah Soyabahagian bawah yang diatur/diurus oleh seorang kewang yang saaatsebelum tahun 1950 adalah Petrus Latumalea dengan anaknya SimonLatumalea sebagai kewang Negeri Soya bahagian bawah terhitung dariKarang Panjang sampai ke Batu Meja dan Batu Gajah. .

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terkaitoleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatupersekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupunatas dasar keturunan;Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 6 PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebutdisebutkan pula;Pasal 5;(1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan olehPemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para Pakarhukum adat,

orang saksisaksi Tergugattergugat dan Kedudukan TergugatlV sebagi BadabHukum Yayasan Rumah Tanggal dengan tegas di akui keberadaanyasebagai Pengelola ke 2 (dua ) ojek hak Ulayat Masyarakat SILALAHISITUNGKIR RAJA yang berada di Kecamatan Silahisabungan.Bahwa apalagi amar keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeritersebut,sangatsangat berlebihan yang akan menimbulkan KONPLIKHORIZONTAL dan PARTIKAL ditengahtengah masyrakat KlaemSITUNGKIR RAJA ,karena masyarakat BATAK pada umumya tidakterkepas dari adatnya

Pada tahun 2007, terbit PermenhutNomor 37 Tahun 2007 juncto Permenhut Nomor 18 Tahun 2009,Permenhut Nomor 13 Tahun 2010, Permenhut Nomor 52 Tahun 2011tentang Hutan Kemasyarakatan, dan Permenhut Nomor 49 Tahun2008, Permenhut Nomor 14 Tahun 2010, Permenhut Nomor 53 Tahun2011 tentang Hutan Desa;Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak dan Subjek Hukumatas Wilayah Adatnya;Bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara yang berada dibawah penguasaan Kementerian Kehutanan, tetapi hutan adat adalahhutan

Ralat itu menegaskan norma konstitusional tertinggi bahwanegara mengakui masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak(rightsbearer/rightsholder), dan subjek hukum atas wilayah adatnya;Putusan Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan bahwa memasukkanwilayah adat sebagai bagian dari hutan negara tidak dapat dibenarkansecara konstitusional. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memasukkanhutan adat itu dalam status hutan hak.

Atas permohonan a quo, hak milik adatnya menjadihapus dan kepada bekas pemegang hak yang bersangkutandiberikan Hak Guna Bangunan yang berlaku sampai dengantanggal 24 September tahun ketiga puluh terhitung sejaktahun penerbitan izin lokasi yang bersangkutan.

Indonesia masih ada atau tidak secararealistis dalam praktek kehidupan masyarakat seharihari;Bahwa untuk menertibkan keberadaan hak ulayat di Indonesia,Pemerintah telah mengaturnya, dimana Pasal 2 ayat (2) PeraturanMenteri Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) No. 5Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak UlayatMasyarakat Hukum Adat, menyebutkan Hak Ulayat Masyarakat hukumadat dianggap masih ada apabila :a.Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat olehtatanan hukum adatnya

kewenangan untuk melakukantatanan hukum adat tersebut, maka dikatakan hak ulayat sudah tidakada lagi;Menimbang, bahwa dari ketiga syarat hak ulayat sebagaimanatersebut diatas, dihubungkan dengan dalildalil gugatan Penggugat yangdidukung dengan bukti surat dan saksisaksi, maka dapat diperoleh suatufakta hukum, bahwa:a.Tidak terdapat sekelompok orang yang dalam hal ini adalahmasyarakat hukum adat menurut garis keturunan Sultan NegeriSerdang ataupun DATUK PUTIH BIN MEGAT yang terikat olehtatanan hukum adatnya

tentangPedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat MasyarakatHukum Adat, dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan danPerlindungan Masyarakat Hukum Adat ;Berdasarkan ketentuan Pasal 67 UndangUndang No. 41Tahun 1999 tentang Kehutanan dan penjelasannya diatur(1) Masyarakat hukum adat diakui keberadaanya, jikamenurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain : Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban(rechtsgemeenschap); Ada kelembagaan dalam bentuk perangkatpenguasa adatnya

Bahwa sebagai perbandingan, sesuai dengan peraturanperundangundangan masyarakat hukum adat beserta hakulayatnya dan wilayah adatnya yang telah diakui adalah hak ulayatmasyarakat hukum adat Papua yang tertuang dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papuadan hak ulayat masyarakat hukum adat Sumatera Barat yangtertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari danPeraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16

yang berasal dari nenekmonyang yang turun temurun yang dikuasai oleh anak batino ; Bahwa tanah Pusako rendah adalah tanah yang berasal dari Pencarianoleh kedua suami isteri dan dikuasai oleh anak jantan dan anak batino ; Bahwa tanah sawah yang sudah dibagibagikan oleh anak jantan dengananak batino itu termasuk harta pusako ; Bahwa wilayah Kecamatan Siulak Mukai tidak termasuk ke dalam wilayahAdat yang Saksi pimpin ; Bahwa adat di Kecamatan Siulak Mukai dengan adat Kecamatan Siulak itutidak sama adatnya

hal ini pihak transmigrasimengakui dan menghargai keberadaan masyarakat adat yang merupakan pendudukasli serta telah menguasai lahan tersebut terlebih dahulu;Bahwa masyarakat adat di wilayah Desa Kujau sampai saat ini masih hidup danketentuanketentuan hukum adat disana memang masih sangat berjalan, termasukketentuan mengenai lahan;Bahwa masyarakat adat yang ada di wilayah Desa Kujau adalah masyarakat DayakBrusu, dimana dalam masyarakat adat tersebut terdapat struktur organisasi dan aturanaturan adatnya

Hakim berpendapat bahwaterhadap pembelaan tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan secara khususdidalam pembelaan ini dan haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa merupakan masyarakatawam yang berusia lanjut dan tidak mengerti serta tidak memahami akibat dariperbuatan yang telah dilakukannya karena Terdakwa melakukan tindak pidanatersebut berpedoman dengan suratsurat yang Terdakwa miliki yang menurutTerdakwa merupakan batin atau kepala adat dilingkungan masyarakat adatnya

yang berlaku di Indonesia,hukum adat merupakan falsafah dasar dari jati diri bangsa ini, dan hukum adattersebut tumbuh dan hidup serta berkembang di tengah masyarakat sertakeberadaannya diakui oleh Negara, apalagi hukum adat yang ada di daerahMinangkabau yang masih kental dan kuat memegang hukum adat tersebut, dimana keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) selain diakui oleh Negara jugamerupakan garda terdepan dalam penyelesaian masalahmasalah atau sengketa54yang timbul di lingkungan masyarakat adatnya

ditunjukkan asli suratnya sedangkan pada bukti surat P.2 berupaSurat pernyataan kaum yang hanya ditandatangani oleh anggota keluargaPenggugat saja dalam hal ini adalah anakanak dari Miah tanpa penjelasanalasan pengangkatannya dan mengapa ia diangkat sebagai Mamak KepalaWaris dalam kaumnya tersebut;Menimbang, bahwa terkait bukti surat P12 yang membuktikankedudukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dengansurat yang diketahui oleh pihak Nagari dan Kerapatan Adat Nagari selakufungsionaris adatnya

Bahwa syaratsyarat pengangkatan anak menurut Hukum Adatadalah persetujuan dari orang tua sendiri kepada orang tua angkatmelalui upacara adat di masingmasing desa dan persetujuan daridua anggota keluarga dari yang mengangkat dan diangkat ;Proses pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat antardaerah satu dengan daerah lain terdapat perbedaan sesuai denganhukum adatnya masing masing ;Biasanya diadakan selamatan setelah adanya persetujuan antaraorang tua kandung dengan calon orang tua angkat,

tidak melarang pengadilan perdatamencari dan menemukan kebenaran materil;Menimbang, bahwa saksi Tonggo Panjaitan telah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa sepengetahuan saksi yang berada dekat dengan Tugu RajaSijorat adalah makam Bapak dari Bistok Panjaitan yang bernama BoniPanjaitan; Bahwa saksi mengetahul yang berada di dalam makam yang terletakdisamping rumah Tiodor boru Siagian adalah Boni Panjaitan, Rihat, BistokPanjaitan dan Tahan, karena saksi ikut serta dalam acara adatnya