Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan (SSPD BPHTB) tertanggal 6 Maret 2013 atas nama GUSTI PUTU GD WIDNYANA (Penggugat), diberi tanda bukti5. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama WAYANSUKARTA (Tergugat ), tertanggal 26 Pebruari diberi tandabukti6. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 193/DB/1991 tertanggal 9 Juli 1991atas nama WAYAN SUKARTA (Tergugat I!)

Akta jual Beli No.143/2013 tertanggal 2013 dan telahdinyatakan sah menurut hukum sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pemilik17yang sah dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2641 atas nama Gusti Putu Gd Widnyana (bukti P1),serta suratsurat yang berkaitan dengantanah dan bangunan sengketa sebagaimana bukti P3 berupa SPPTNo.0143911 atas nama Tergugat namun pajaknya dibayar oleh Penggugat,juga bukti bertanda P4 berupa Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan (SSPD

C;Foto Copy surat setoran Pajak Daerah (SSPD) tertanggal 23 Agustus 20Ildibayarkan di Bank Jeteng Jepara pada tanggal 22 Agustus 2011 dandiverifikasi DPPKAD. Bukti T.15.D;Foto Copy Tanda terima cek tertanggal 23 Agustus 2011 (AJB) and 5Juli 2011 (PPJB) dari PT.

CV956768 atas nama Sumiati tanggal 30 September20II bukti T.18.BFoto Copy foto foto penanda tanganan Akta pelepasan dan penyerahanhak no. 47 tanggal 30 September 2011 dan penerimaan cek, bukti T.18.C;Foto Copy surat setoran Pajak Daerah (SSPD) tertanggal 3 Oktober 20Ildibayarkan di Bank Jeteng Jepara pada tanggal 30 Setember 2011 dandiverifikasi DPPKAD.

C;Foto Copy surat setoran Pajak Daerah (SSPD) tertanggal 3 Oktober 20Ildibayarkan di Bank Jeteng Jepara pada tanggal 30 September 2011 dandiverifikasi DPPKAD. Bukti T.19.D;Foto Copy Tanda terima cek tertanggal 27 Oktober 2011 dari PT.

C;Foto Copy surat setoran Pajak Daerah (SSPD) tertanggal 28 Oktober 20Ildibayarkan di Bank Jeteng Jepara pada tanggal 27 Oktober 2011 dandiverifikasi DPPKAD.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI,tanggal 18 Juni 2014, (Bukti P2b);SSPD Tahun 2011, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2 NOP :510406000400100120 yang terletak di BR PAKUDUI DESAKEDISAN, Kab. Gianyar, atas nama LABA PURA PUSEH, yangdikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI,tanggal 18 Juni 2014, (Bukti P2c);SSPD Tahun 2012, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2 NOP :510406000400100120 yang terletak di BR PAKUDUI DESAKEDISAN, Kab. Gianyar, atas nama LABA PURA PUSEH, yangdikeluarkan oleh PT.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI,tanggal 18 Juni 2014, (Bukti P2d);SSPD Tahun 2013, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2 NOP :510406000400100120 yang terletak di BR PAKUDUI DESAKEDISAN, Kab. Gianyar, atas nama LABA PURA PUSEH, yangdikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI,tanggal 18 Juni 2014, (Bukti P2e);SSPD Tahun 2014, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2 NOP :510406000400100120, yang terletak di BR PAKUDUI DESAKEDISAN, Kab. Gianyar, atas nama LABA PURA PUSEH, yangdikeluarkan oleh PT.

Di samping itu juga SSPD tahun 2009, SSPD tahun2010, SSPD tahun 2011, SSPD tahun 2012, SSPD tahun 2013, danSSPD tahun 2014 bukanlah merupakan tanda bukti hak atas tanah,sedangkan kwitansi pembayaran rekening listrik dari Pt PLN No.940.0169.27925 dan seterusnya atas nama laba Pura Puseh sudahdigunakan sebagai bukti NOPUM dalam peninjauan kembali olehPara Penggugat dalam perkara terdahulu dan atas permohonanPeninjauan Kembali dari Para Penggugat terhadap perkara terdahuluoleh Mahkamah Agung Republik

Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2009, yang telahdisesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya,diberi tanda P2a;. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2010, yang telahdisesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya,diberi tanda P2b;. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2011, yang telahdisesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya,diberi tanda P12c.

Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2012, yang telahdisesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya,diberi tanda P2d;. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2013, yang telahdisesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya,diberi tanda P2e;.

,,telah dinazegelen dan diberi tanda Bukti T. asal/ T Intervensill. 40 ;41.Foto Copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2017(Bumi, seluas 20.000 m2), an. SAFIl.

Letak Objek Pajak Dusun Desa SeiBaharu, Hamparan Perak, Deli Serdang sebesar Rp.405.000,, telahdinazegelen dan diberi tanda Bukti T. asal/ T Intervensill. 44;45.Foto Copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2017(Bumi, seluas 20.000 m2), an. AHMAD.

Letak Objek Pajak Dusun Desa SeiBaharu, Hamparan Perak, Deli Serdang sebesar Rp.270.000,, telahdinazegelen dan diberi tanda Bukti T. asal/ T Intervensi ll. 46;47.Foto Copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2017(Bumi, seluas 12.700 m2), an. RAMLI.

,,telah dinazegelen dan diberi tanda Bukti T. asal/ T Intervensi ll. 49;50.Foto Copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan51Bangunan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2017(Bumi, seluas 10.000 m2), an. ABDURRAHMAN.

Letak Objek Pajak Dusun DesaSei Baharu, Hamparan Perak, Deli Serdang sebesar Rp.86.940,, telahdinazegelen dan diberi tanda Bukti T. asal/ T Intervensi Il. 56;57.Foto Copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2017(Bumi, seluas 6.971 m2), an. ZAINUN.

sebuah bangunan rumah permanen yang dibangun di atas tanahmilik Para Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberitanda P18;Asli dan Fotokopi Foto Patok Batas wilayah antara kabupaten Banjar denganKota Banjarbaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP19;Asli dan Fotokopi Skema (denah/gambar) batas wilayah antara KabupatenBanjar dengan Kota Banjarbaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P20;Asli dan Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD

Asli dan Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2016atas nama wajib Pajak NUN SURIANTI, letak objek pajak KecamatanLandasan Ulin Kelurahan Syamsudin Noor tertanggal 16 Maret 2017 danSurat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2015 atas nama wajibPajak NUN SURIANTI, letak objek pajak Kecamatan Landasan UlinKelurahan Syamsudin Noor tertanggal 16 Maret 2017, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T7;.

Asli dan Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2016atas nama wajib Pajak atas nama PARNA, letak objek pajak KecamatanLandasan Ulin Kelurahan Syamsudin Noor tertanggal 21 November 2016dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2015 atas nama wajibPajak PARNA, letak objek pajak Kecamatan Landasan Ulin KelurahanSyamsudin Noor tertanggal 21 November 2016, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda T8;.

Asli dan Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2016atas nama wajib Pajak atas nama PURWANTO, letak objek pajakKecamatan Landasan Ulin Kelurahan Syamsudin Noor tertanggal 17Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT9;Menimbang, bahwa Fotokopi buktibukti surat tersebut di atas telahdibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut di atas, TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi

Uang tersebut diperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi MARYAM SHAFIYYAH Als SOFIE Binti SUKASTOPO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

1. Copy form SSPD-BPHTB Periode 2015-2018 sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;
2. 6 (Enam) lembar data transaksi BPHTB melalui PPAT DEDEK YULIONA yang tidak disetorkan ke kas daerah Kota Samarinda (Bapenda ) mulai tahun 2015-2018 sebanyak 80 (delapan puluh) lembar BPHTB;
3. Surat

Nomor : 683/F-3/BPD-KCU/V/2021 tgl. 25 Mei 2021, beserta lampirannya perihal Data SSPD-BPHTB Tahun 2015-2018;

,M.Kn. terkait SSPD-BPHTB dari 80 (delapan puluh) Wajib Pajak Tahun 2015-2018 yang Pengurusan serta Pembayarannya dititipkan pada Kantor PPAT Dedek YULIONA, S.H., M.Kn.;

Nomor 1144, persil Nomor 21 seluas + 1,020 ha Bukti bertanda P12 berupa C Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu,Kabupaten Kendal Nomor 1145, seluas + 2,035 ha Bukti bertanda P13 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) Nomor : 33.24.080.015.0040084.0 (untuk C Desa Nomor 1144 /Sarimah) Tahun 2014 ; Bukti bertanda P14 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) Nomor : 33.24.080.015.0040083.0 (untuk C Desa Nomor 1145 /Kamam) Tahun 2014 ; Bukti bertanda P15 berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD

) NomorSPPT (NOP) 33.24.080.015.0040084.0 Tahun 2014; Bukti bertanda P16 berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NomorSPPT (NOP) 33.24.080.015.0040084.0 Tahun 2015; Bukti bertanda P17 berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NomorSPPT (NOP) 33.24.080.015.0040084.0 Tahun 2016; Bukti bertanda P18 berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NomorSPPT (NOP) 33.24.080.015.0040083.0 Tahun 2014; Bukti bertanda P19 berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NomorSPPT (NOP) 33.24.080.015.0040083.0 Tahun 2015;

Bukti bertanda P20 berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NomorSPPT (NOP) 33.24.080.015.0040083.0 Tahun 2016; Bukti bertanda P21 berupa Putusan Perkara Nomor14/Pdt.G/2016/PN.Kdl ;Bahwa bukti surat P1 sampai dengan P21 telah diberi meteraisecukupnya, dan P1,P2, P3,P4, P5,P6,P7,P8,P9,P10,P13, P14,P15,P16,P17,P18,P19,P20,P21 telah dicocokan sesuai aslinya, dan buktisurat P11,P12 telah dicocokan sesuai dengan fotocopynya;Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor : 40/Pat.G/2016/PN.

Sunarti ;Bukti bertanda T.VI5 berupa Surat Pernyataan tidak sengketa dariSHOBIRIN atas tanah tercatat di buku C desa no.1145;Bukti bertanda T.VI6 berupa Surat Pernyataan tidak sengketa dariSHOBIRIN atas tanah tercatat di buku C desa no.1144;Bukti bertanda T.VI7 berupa Surat Pelepasan HakReg.No.210/V/Sekret.PPAT/2014 tanggal 16 Mei 2014 ;Bukti bertanda T.VI8 berupa Surat Pelepasan HakReg.No.211/V/Sekret.PPAT/2014 tanggal 16 Mei 2014 ;Bukti bertanda T.VIF9 berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)No

Jiwa Hartana, diberi tanda P 24 ;Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)Tahun 2014 Nomor : 51.71.040.010.01100930, Luas 453 m2, letak obyekpajak : JI. Blimbing No. 72 Denpasar, atas nama wajib pajak Nymn. JiwaHartana, diberi tanda P 25;Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Nomor : 51.71.040.010.01100930, Luas 453 m2, letak obyek pajak : JI. Blimbing No. 72 Denpasar,atas nama Nymn.

Jiwa Hartana, diberi tanda P 26 ;Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)Tahun 2014 Nomor : 51.71.040.010.01100930, Luas 453 m2, letak obyekpajak : JI. Blimbing No. 72 Denpasar, atas nama wajib pajak Nymn. JiwaHartana, diberi tanda P 27;Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor : 51.71.040.010.01100930, Luas 453 m2, letak obyek pajak : JI. Blimbing No. 72 Denpasar,atas nama Nymn.

Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)Tahun 2016 Nomor : 51.71.040.010.01100930, Luas 453 m2, letak obyekpajak : JI. Blimbing No. 72 Denpasar, atas nama wajib pajak Nymn. JiwaHartana, diberi tanda P 29;30. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor : 51.71.040.010.01100930, Luas 453 m2, letak obyek pajak : JI. Blimbing No. 72 Denpasar,atas nama Nymn. Jiwa Hartana, diberi tanda P 30 ;31.

Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)Tahun 2017 Nomor : 51.71.040.010.01100930, Luas 453 m2, letak obyekpajak : JI. Blimbing No. 72 Denpasar, atas nama wajib pajak Nymn. JiwaHartana, diberi tanda P 31;32. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Nomor : 51.71.040.010.01100930, Luas 453 m2, letak obyek pajak : JI. Blimbing No. 72 Denpasar,atas nama Nymn. Jiwa Hartana, diberi tanda P 32 ;33.

Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)Tahun 2020 Nomor : 51.71.040.010.01100930, Luas 453 m2, letak obyekpajak : JI. Blimbing No. 72 Denpasar, atas nama wajib pajak Nymn. JiwaHartana, diberi tanda P 35;Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksisaksi yang dihadirkandan memberi kesaksian dihadapan persidangan, keterangan saksisaksi manatermuat sepenuhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini. Saksisaksi tersebut antara lain sebagai berikut:1.

A yani km 22,5 SKT/143/1970 Rt.001 /RW O02 ,Landasan Ulin UtaraLiang Anggang Banjarbaru Tanah Seluas 10.710 miter Nilia pajak sebesarRp.8.439.480, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberiFotocopy Surat setoran pajak daerah SSPD PBB tahun 2018 NOP ;63.72.011.002.001.1566.0, atas nama M.Syahrani ,letak objek pajakJin.

Ayani km 22.5 SKT/143/1970 RT 001 /RWO0O2 Landasan Ulin Utara LiangAnggang Banjarbaru tanah seluas 10.710 miter nilai pajak sebesarRp. 8.439.480, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberiFotocopy Surat setoran pajak daerah (SSPD ) PBB tahun 2017 NOP ;63.72.011.002.001.1566.0 atas nama M.Syahrani ,letak obyak kjln.jlIn.A yanikm 22.5 . SKT/143/1970 RT 001/RW 02 Landasan Ulin Utara Liang AnggangBanjarbaru tanah seluas 10.710 miter.

T4;Fotocopy Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2014 NOP63.72.011.022.001 1566.0 atas nama M.Syahrani, letak obyek kjln.jln. Ayanikm.22,5 SKT/143/1970 RT.001/RW 02 Landasan Ulin Utara Liang AnggangBanjarbaru tanah Seluas 10.710 miter nilai pajak sebesar Rp. 8.439.480.,bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda .........

T5;Fotocopy Surat sKetoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2015 NOP63.72.011.002.001.1566.0 atas nama M.Syahrani ,letak obyek kjln.jln.Ayanikm 2,5 SKT/143/1970RTOO1/RW 02 Landasan Ulin Utara Liang AnggangBanjarbaru tanah seluas 10.710 miter ,nilai pajak sebesar Rp. 8.439.480,bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda.............. T6;Fotocopy Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2014 NOP63.72.011.022.001 1566.0 atas nama M.Syahrani, letak obyek kjln.jln.

yang akan didaftarkan PBBnya, dan saksi AMITHAN barumengetahui pada tanggal 3 Oktober 2018 ternyata yang dibuatkan PBB oleh M.SYAHRANI (Tergugat) adalah tanah milik YUSRAN, oleh karenanya selanjutnyaHalaman 47, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN Bjbsaksi AMITHAN melalui surat pernyataan ini mencabut surat pengantar No. 1424yang telah saksi AMITHAN buat.Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat, Penggugatmenanggapi terkait dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) PBB dan setorannya (SSPD

2018, tanggal 29 Januari 2018 dan Surat SetoranPajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 31 Oktober2018 atas nama Agnes Andriana (Pelawan I), yang dikeluarkan olehDinas Pendapatan Daerah Kota Madiun, oleh Ketua Majelis diberiparaf, tanggal dan ditandai dengan P.19;Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi danBangunan tanggal 28 April 2020 atas nama Agnes Andriana(Pelawan 1), yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah KotaMadiun, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan

Hasta Mulia Putra, olehKetua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2016, tanggal 09 Pebruari 2016 dan Surat SetoranPajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16Halaman 63 dari 99 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Mn30.31.32.33.34.Nopember 2016 atas nama H.

Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 dan Surat SetoranPajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 Juli 2018atas nama Wiwik Widowati (Pelawan II), yang dikeluarkan oleh DinasPendapatan Daerah Kota Madiun, oleh Ketua Majelis diberi paraf,tanggal dan ditandai dengan P.31;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2019, tanggal 08 Pebruari 2019 dan Surat SetoranPajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 3 Mei 2019atas

Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 dan Surat SetoranPajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27September 2018 atas nama Inan Supiyani (Pelawan Ill), yangdikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun, oleh KetuaMajelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.50;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2019, tanggal 08 Pebruari 2019 dan Surat SetoranPajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27September 2019 atas nama Inan Supiyani (Pelawan

Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi danBangunan Tahun 2019, tanggal 6 Mei 2020 atas nama Sukoharsono(Pelawan IV), yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah KotaMadiun, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai denganP.58;Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi danBangunan Tahun 2020, tanggal 6 Mei 2020 atas nama Sukoharsono(Pelawan IV), yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah KotaMadiun, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai denganP.59;Fotokopi

Surat Pajak Bumi tersebut hanya bukti awal(permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti bukti lainnya(vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret1971);Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJMMenimbang, bahwa dengan demikian, bukti P 1.a, P1.b, P1.c, P1.d,P1.e, P1.f, P 1.g, P 1.h, dan P 1.1 berupa Surat SetoranPajak Daerah (SSPD), hanya bukti permulaan, yang harus didukung danrelevan dengan bukti bukti lainnya; Tanggapan : Bahwa Termohon Banding sependapat

yang beritikad baikyang terbukti dengan membayar PBB tiap tahunnya dan berdasarkanPutusan Mahkamah Agung No. 112 K/Sip/1958, oleh karenanya patutlahdilindungi oleh Undang Undang;Tanggapan : bahwa Para Pemohon Banding bukanlah pembeli yangberitikad baik yang tidak patut dilindungi olen Undang Undang adalahmerupakan sekelompok penyerobot tanah hak milik Termohon Banding,berdasarkan fakta persidangan saksi Samsuddin yang menerangkanpada pokoknya bahwa sebelum penerbitan Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD

pada objek sengketatersebut antara Tergugat dengan Zabuding, dan bahkan Hendra JayadiSUDAH MENGETAHUI tanah pada objek sengketa tersebutkepemilikannya adalah Pihak Keluarga Tergugat, kKemudian Kepala DesaBarogah Hendra Jayadi menerbitkan Surat Keterangan Bebas Sengketasekitar pada tahun 2017, 2018 dan 2019 berdasarkan keterangan ParaPenggugat adalah merupakan Surat Keterangan rekayasa atau PalsuBebas Sengketa Atas Tanah pada Objek Sengketa untuk persyaratanpenerbitan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD

) milik Para Penggugatadalah dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum, maka SuratHalaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJMSetoran Pajak Daerah (SSPD) milik Para Penggugat adalah batal demihukum, bahwa keterangan saksi Samsuddin persesuaian dengan buktisurat T 11;Bahwa saksi Nurdin, saksi Bowo Suparman dan saksi Samsudin yangmenerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah melihat SURATTANDA TERIMA LAPORAN POLISI NomorSTTLP/60/V1I/2019/KALSEL/SPKT., Banjarmasin tanggal 24 Juni

tersebut seluruhnya telahdipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkatpertama dalam pertimbangan pokok perkara, oleh karena itu PengadilanTinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertamaHalaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJMyang menyatakan Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil daligugatan adalah telah tepat dan benar, sehingga gugatan Para penggugatditolak untuk seluruhnya dengan alasan bahwa Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD

kosong, 1 (Satu) unit Mobil SUZUKI ST150PICKUP warna hitamdengan Nomor Polisi DB 8408 CF, 1 (Satu) lebar STNK mobil SUZUKI ST150PICKUPdengan Nomor Polisi DB 8408 CF atas nama MARIA LAWRENS, 2 (Dua) lembar IzinUsaha Indrustri Kecil, 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan, 1 (Satu) lembarPutusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. 2Tanda Daftar Perusahaan Perorangan, 1 (Satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan, 1 (Satu)lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), 1 (Satu) lembar Surat Setoran PajakDaerah (SSPD

dengan Nomor Polisi DB 8408 CF, 5 (Lima) Galon ukuran 19(Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang, 1 (Satu) lembar Nota Pembelian 5(Lima) Galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang dari KiosNURUL, 2 (Dua) lembar Izin Usaha Indrustri Kecil, 1 (Satu) lembar Surat Izin UsahaPerdagangan, 1 (Satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan, 1 (Satu)lembar BPJS Ketenagakerjaan, 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD), 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD

Nomor PolisiDB 8408 CF; 5 (Lima) Galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang; 1 (Satu) lembar Nota Pembelian 5 (Lima) Galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang dari Kios NURUL; 2(Dua) lembar Izin Usaha Indrustri Kecil; 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan; 1(Satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan; 1(Satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan; ; 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); ; 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD

CFatas nama MARIA LAWRENS,; Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. 22sebagai mana mestinya ;ongkos perkara;undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;2 (Dua) lembar Izin Usaha Indrustri Kecil, 1 (Satu) lembar Surat Izin UsahaPerdagangan, ; Satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan, ; Satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan, ;Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),; Satu) lembar Slip Setoran Bank Papua, ; 1 (Satu)1 (Satu)1 (Satu)1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD

Badung Propinsi Daerah Tingkat Bali tanggal 5 Pebruari 1987; 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)Pajak Bumu dan Bangunan Tahun 2013 NOP51.03.050.004.0080104.0. tanggal 22 April 2013 atas nama NYOMAN REWED ; " 10 (sepuluh) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PajakBumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan NOP51.03.050.004.0080104.0. atas nama NYOMAN REWED tahun2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2014;Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 4.

pada Kelompok Hutan Prapat Benoa(RTK.10) Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta KabupatenBadung Propinsi Bali;e 1 (satu) buku foto copy Berita Acara Tata Batas dari KelompokHutan Prapat Benoa (RTK.10) Wilayah Kabupaten Daerah TingkatI Badung Propinsi Daerah Tingkat Bali tanggal 5 Pebruari 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)Pajak Bumu dan Bangunan Tahun 2013 NOP51.03.050.004.0080104.0. tanggal 22 April 2013 atas nama NYOMAN REWED;; e 10 (sepuluh) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD

bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatanyang dilakukan secara berlanjut;

17T.T10T.T11T.T12T.T13T.T14T.T15T.T16T.T17T.T18T.T19T.T20T.T21T.T22T.T23T.T24Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6271034806660006 tanggal 01 Mei2013 an SITI ROKAYAH;Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6271032906100036 tanggal 26 Mei 2011an kepala keluarga SYARIFUDIN;Foto copy Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Nomor 970/64/Bid II/Dipenda/II/2015 atas nama wajib pajak HIMUKHYAR yang dikeluarkanoleh Dinas Pendapatan Daerah kota Palangka Raya tanggal 11 Februari2015;Foto copy dan foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD

PBB) tahun2014 an.H.MUKHYAR;Foto copy Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2015 yang ditanda tanganioleh SITI ROKAYAH;Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (SSPD BPHTB);Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), atas nama wajib pajak SITIROKAY AH;Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP);Foto copy Akta Jual Beli Nomor:65/2015 tanggal 12 Februari 2015 antaraTuan H.MUKHYAR dengan Tuan SYARIFUDIN;Foto copy Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2015, yang ditanda tanganioleh

keluarga HHMUKHYAR;T.T27 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6271030911630002 tanggal 24Desember 2013 an SYARIFUDIN;T.T28 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6271032906100036 tanggal 26 Mei 2011an kepala keluarga SYARIFUDIN;T.T29 : Foto copy dan foto copy surat keterangan nilai jual objek pajak (NJOP)Nomor 970/63/Bid II/Dipenda/II/2015 atas nama wajib pajak HMUKHYARyang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Palangka Raya tanggal11 Februari 2015;T.T30 : Foto copy Surat Setoran Pajak Saerah (SSPD

PBB) tahun 2014an.H.MUKHYAR;T.T31 : Foto copy Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2015, yang ditanda tanganioleh SYARIFUDIN;T.T32 : Foto copy surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah danbangunan (SSPD BPHTB);T.T33 : Foto copy surat setoran pajak daerah (SSPD), atas nama wajib pajakSYARIFUDIN;T.T34 : Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP);Bukti foto copy suratsurat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telahditunjukkan surat yang asli, setelah dicocokkan dengan surat yang asli ternyata

Bahwa dalam Bukti P 9 Majelis Hakim pemeriksa perkara ini tidakmempertimbangkannya dengan utuh dimana hingga saat sekarang iniPembanding/Penggugat masih tetap melakukan pembayaran SSPD/ PBBatas nama Pembanding/Penggugat;2. Bahwa Bukti P 11 Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini pada PTUNJayapura tidaklah mempertimbangkan dan tidak memahami tentang buktisurat dari Pembanding/Penggugat dimana sdr Ir Syamsul ANSAR MUIS telahmembuat surat kepada Direktur PT.

Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan buktiP9 dengan utuh sehingga sampai sekarang Pembanding dahuluPenggugat masih tetap melakukan pembayaran SSPD/PBB atas namaPembanding dahulu Penggugat;2. Bahwa terkait bukti P11 yaitu. surat permohonan perpanjanganpenyelesaian pembiayaan bermasalah, yang faktanya Ir. Syamsul AnsarMuis yang telah membuat masalah di PT Bank Syariah Mandiri denganmelakukan balik nama obyek sengketa secara sepihak kepadaNotaris/PPAT Yuliati. ,SH.3.

Fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD) dan bukti lunas PBB tahun2020 atas nama Warimpu, selanjutnya diberi tanda bukti T2;3. Fotocopy Akta jual beli atas nama Abdul Halim tanggal 18 April 2016 yangdikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara KecamatanMandonga Kota Kendari, selanjutnya diberi tanda bukti T3;4. Fotocopy Surat setoran pajak daerah (SSPD) tahun 2017 atas nama AbdulHalim, selanjutnya diberi tanda bukti T4;5.

Fotocopy Surat setoran pajak daerah (SSPD) tahun 2020 atas namaAbdul Halim, selanjutnya diberi tanda bukti T6;7. Fotocopy Akta jual beli atas nama Handri Kaaro tanggal 18 April 2016 yangdikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) KecamatanMandonga Kota Kendari, selanjutnya diberi tanda bukti T7;8.

Fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD) dan bukti lunas PBB tahun2017 atas nama Handri Kaaro, selanjutnya diberi tanda bukti T8;Bahwa bukti T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, telah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai dengan aslinya. dan selurun surat bukti telahbermaterai cukup;Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahsebagai berikut :1.

Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2020 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBBTahun 2020 atas nama wajib pajak Tukiran, diberi tanda P5;6.

Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2021 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBBTahun 2021 atas nama wajib pajak Tukiran, diberi tanda P6;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawahsumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

HADRANyang Gambut160105/00/00435 tanggal 30 Mei 2000;Surat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tentangdikeluarkan oleh Camat NomorPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan BangunanTahun 2018 HADRAN NOP63.03.030.012.008.1549.0 tanggal 10 Oktober 2018;Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayarantahun 2014 atas nama H. HADRAN Nomor SPPT (NOP)63.03.030.012.008.1549.0 tanggal 10 Oktober 2018;Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayarantahun 2015 atas nama H.

HADRAN Nomor SPPT (NOP)63.03.030.012.008.1549.0 tanggal 10 Oktober 2018;Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayarantahun 2016 atas nama H. HADRAN Nomor SPPT (NOP)63.03.030.012.008.1549.0 tanggal 10 Oktober 2018;Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayarantahun 2017 atas nama H. HADRAN Nomor SPPT (NOP)63.03.030.012.008.1549.0 tanggal 10 Oktober 2018;Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayarantahun 2018 atas nama H.

) PBB untuk pembayarantahun 2014 atas nama MARKAMAH Nomor SPPT (NOP)63.03.030.012.008.1550.0 tanggal 10 Oktober 2018;Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayarantahun 2015 atas nama MARKAMAH Nomor SPPT (NOP)63.03.030.012.008.1550.0 tanggal 10 Oktober 2018;Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayarantahun 2016 atas nama MARKAMAH Nomor SPPT (NOP)63.03.030.012.008.1550.0 tanggal 10 Oktober 2018;Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayarantahun 2017 atas nama MARKAMAH Nomor

Kependudukan Dan catatanHalaman 27 dari 93 Nomor 17/Pat.G/2018/PN MtpBukti P.III43 :Bukti P.III44 :Bukti P.III45 :Bukti P.III46 :Bukti P.III47 :Bukti P.III48 :Bukti PP49 :Bukti PP50 :Bukti PP51 :Bukti PP52 :Bukti PP53 :Sipil Kabupaten Banjar Nomor 6303030601110015 tanggal25 September 2012;Surat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tentangPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan BangunanTahun 2018 SARMANS YAH NOP63.03.030.012.008.1551.0 tanggal 10 Oktober 2018;Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD

) PBB untuk pembayarantahun 2014 atas nama SARMANSYAH Nomor SPPT (NOP)63.03.030.012.008.1551.0 tanggal 10 Oktober 2018;Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayarantahun 2015 atas nama SARMANSYAH Nomor SPPT (NOP)63.03.030.012.008.1551.0 tanggal 10 Oktober 2018;Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayarantahun 2016 atas nama SARMANSYAH Nomor SPPT (NOP)63.03.030.012.008.1551.0 tanggal 10 Oktober 2018;Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayarantahun 2017 atas nama SARMANSYAH

Bahwa Para Pemohon PK telah mendapatkan/menemukan suratbukti baru (novum) yang bersifat sangat menentukan, dimana padawakiu perkara a quo diperiksa tidak dapat ditemukan dan belumpernah diajukan sebagai alat bukti, yaitu berupa : Asli, 6 (enam) lembar surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)sebagai bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, masingmasing :a. SSPD Tahun 2009, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2NOP : 510406000400100120 yang terletak di BR PakuduiDesa Kedisan, Kab.

SSPD Tahun 2010, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2NOP : 510406000400100120 yang terletak di BR PakuduiDesa Kedisan, Kab. Gianyar, atas nama Laba Pura Puseh,yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali,tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti PK2;c. SSPD Tahun 2011, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2NOP : 510406000400100120 yang terletak di BR PakuduiHalaman 10 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016Desa Kedisan, Kab.

SSPD Tahun 2012, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2NOP : 510406000400100120 yang terletak di BR PakuduiDesa Kedisan, Kab. Gianyar, atas nama Laba Pura Puseh,yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali,tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti PK4;e. SSPD Tahun 2013, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2NOP : 510406000400100120 yang terletak di BR PakuduiDesa Kedisan, Kab.

SSPD Tahun 2014, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2NOP : 510406000400100120, yang terletak di BR PakuduiDesa Kedisan, Kab. Gianyar, atas nama Laba Pura Puseh,yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali,tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti PK6;Bukti PK1 s.d.

Nomor 429 PK/Pdt/2016ii)disucikan) secara turun temurun oleh Krama Pekraman Pakudui Timur(Kangin);Seluruh Laba Pura Puseh tersebut (Tanah Sengketa 1 sampai denganTanah Sengketa 8), masih berstatus tanah girik yang hanya dibuktikandari batasbatas tradisional dan secara fisik dikuasai secara sporadikoleh penyungsung/pengempon yaitu Krama (Warga) Pekraman PakuduiTimur (Kangin);Pembayaran Pajak Laba Pure Puseh, dilakukan oleh Para PemohonPK, hal ini dapat dibuktikan dari dokumen Setoran Pajak Daerah(SSPD