Desember 2010 dan yang terakhir dengan Surat Nomor010/SCC/V/17 tanggal 23 Mei 2017 serta terhadap permohonanperpanjangan izin reklamasi tersebut tidak pernah ditolak oleh MenteriPerhubungan, oleh karenanya Penggugat selaku pemegang izin reklamasiyang beriktikad baik sudah sepatutnya mendapatkan prioritas untukmemperoleh perpanjangan izin reklamasi; bahwa ternyata rencana reklamasi lahan seluas 22,0198 ha oleh PTPelabuhan Indonesia III (Persero) titik koordinat tapak reklamasi seluas22,0198 ha, tumpang tindin

telah diterbitkan terlebih dahulu, yaitu padatahun 1976 dan kemudian dibeli oleh Penggugat pada tahun 1995,berdasarkan tanggal 26 September 1995 Nomor 93/199596;Bahwa dengan demikian maka kepentingan Penggugat dalam hal ini yakniPenggugat mengalami kerugian secara materiil karena di atas tanah hakmiliknya, yaitu berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Sentul danSertipikat Hak Milik Nomor 3/Sentul, ternyata telah diterbitkan objeksengketa oleh Tergugat atas nama pihak lain yang mengakibatkantumpang tindin

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat makaPenggugat sangat dirugikan karena objek sengketa tersebuttumpang tindin dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Sentuldan Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Sentul. Perbuatan Tergugat jugamengakibatkan Penggugat kehilangan tanah tersebut dan tidakdapat menikmati manfaat dari kepemilikan tanah tersebut;c.

Tentang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 305/Sentul dan SHM Nomor295/Sentul tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Sentuldan Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Sentul masingmasing atas namaHendrawan Subiana (Penggugat);Bahwa Tergugat telah keliru dengan menerbitkan sertipikat objeksengketa, di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Sentul danSertipikat Hak Milik Nomor 3/Sentul, yang telah diterbitkan sejak tahun1976, dan telah dibeli oleh Penggugat berdasarkan Risalah Lelangtanggal 26 September

gugatan Penggugat pada bagian Illtentang pengajuan sesuai tenggang waktu, halaman 3 dan 4 serta padabagian V tentang alasan gugatan poin 3 huruf (e) yang intinya SuratTergugat kepada Penggugat tanggal 15 Juni 2012 perihal permohonanuntuk dikeluarkannya gambar hasil ploting yang isinya menyatakanbahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Sentul dan Sertipikat HakMilik Nomor 3/Sentul tersebut overlap dengan objek sengketa;Bahwa mengenai sengketa overlapping atau sengketa batasbatastanah yang tumpang tindin

mengajukan gugatan ke Pengadilan;Dengan demikian terbukti terdapat alasan kuat bagi Yang Mulia MajelisHakim Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung a quokarena pengetahuan Hakim pada pemeriksaan setempat karena pihakTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menunjuk lokasi yang samadengan lokasi tanah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensiyang dijadikan rujukan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskanadanya tumpang tindin

Bahwa, Tergugat dengan tidak dilakukan pengukuran, penelitian tentangkelengkapan data tanah baik data fisik dan data yuridis sehingga timbul 3(tiga) sertifikat yang tumpang tindin dalam satu obyek sengketa aliassertifikat ganda, maka Tergugat telan melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik yaitu : a) asas kepastian hukum yang artinya secara materiil menghalangi badanpemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnyayang menyebabkan kerugian yang berkepentingan, kecuali karena 4hal

Bahwa berkaitan dengan dalildalil Penggugat yang menyatakan dasardari kepemilikan hak atas tanahnya adalah bahwa Penggugat selakusalah satu ahli waris dari Levi Johanes Kimbal yang mempunyai Hak MilikNomor 680/Desa Janti, terbit tanggal 21 Oktober 2005 yang diuraikandalam Surat Ukur tanggal 19092005, Nomor 00051/18.14/2005, luas276 M2 yang mengklaim telah terjadi tumpang tindin dengan kedua HakMilik Obyek perkara a quo seyogyanya harus dibuktikan dengan adanyaBerita Acara Pengembalian Batas yang

danHalaman 38 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2018/PTUN.SBY.ditemukan fakta hukum bahwa letak bidang tanah sebagaimana yang tercatatdalam akta jual beli tersebut tumpang tindin sebagian dengan hak atas tanah yangtercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 721/Desa Janti,terbit tanggal 09 Juni 2006,Surat Ukur tanggal 27042006 No. 00023/18.14/2006, Luas 235 m?

Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi Aceh oleh BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan NasionalKabupaten Aceh Tamiang/Tergugat hanya dalam waktu 2 (dua) bulan sajayaitu pada tanggal 22 Juni 2010, jelas CACAT HUKUM ADMINISTRASIsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan, karena terdapat tumpang tindin

* (dua ratus tujuhpuluh dua meter persegi) tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor226 Tanggal 22 Juni 2010 atas nama Taliman yang berasal dari perubahanHak Guna Bangunan Nomor 697 Tanggal 22 April 2010 atas nama Taliman(Vide Bukti P7 dan Bukti P15);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa permasalahan hukum yang disengketakan beradadalam bidang tata usaha negara karena menyangkut pelaksanaan fungsipenyelenggaraan urusan pemerintahan terkait

(dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) di atas Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 571 tanggal 7 Juli 2001 atas nama Penggugatkarena terjadi tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 226tanggal 22 Juni 2010 atas nama Taliman, sehingga Tergugat hanya dapatmenerbitkan perpanjangan Hak Guna Bangunan yang dimohonkanPenggugat seluas 1654 m?

* (dua ratustujuh puluh dua meter persegi) tumpang tindin dengan Sertipikat Hak MilikNomor 226 tanggal 22 Juni 2010 atas nama Taliman, sehingga luas tanahPenggugat yang dapat diperpanjang menjadi 1654 m?

(dua ratus tujun puluh dua meter persegi) di atas Sertipikat Hak GunaHalaman 63 dari 76 Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN.BNABangunan Nomor 571 tanggal 7 Juli 2001 atas nama Penggugat karena terjaditumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 226 tanggal 22 Juni 2010atas nama Taliman, sehingga Tergugat hanya dapat menerbitkan perpanjanganHak Guna Bangunan yang dimohonkan Penggugat seluas 1654 m?

Bahwa setelah Saksi dan terdakwa ILHAM berada dikamar Saksi kemudianSaksi dan terdakwa ILHAM mengobrol, kemudian sekitar jam 22.00 Wib padaHalaman 7 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sbrsaat itu Saksi dan terdakwa ILHAM sedikit berantem gara gara Saksi maumutuskan hubungan pacaran terdakwa ILHAM dengan Saksi dan pada saat ituSaksi berdiri kemudian langsung di dorong oleh terdakwa ILHAM di atas kasurdan setelah itu Saksi di tindin oleh terdakwa ILHAM sambil di ciumi di bibir danleher setelah

NURJIHAN CHOIRUNISA sehingga jatuh di atas kasurdan kemudian terdakwa tindin dan kemudian terdakwa ILHAM langsungmelepas celana kolor warna kuning yang sdri. NURJIHAN CHOIRUNISA pakaibeserta celana dalam warna orange dan kemudian membuka kaos warna birudan BH warna hijau milik sdri.

NURJIHAN CHOIRUNISA sehinggajatuh di atas kasur dan kemudian terdakwa tindin dan kemudianterdakwa ILHAM langsung melepas celana kolor warna kuning yangsdri. NURJIHAN CHOIRUNISA pakai beserta celana dalam warnaorange dan kemudian membuka kaos warna biru dan BH warna hijaumilik sdri.

Objek Sengketa yang digugat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1725/DesaKuta atas nama Andy Lukman telah diketahui Penggugat setidaktidaknyapada tanggal 10 April 2014, sesuai pengakuan Penggugat sendiri padaangka 3 halaman 3 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugatmengetahui adanya tumpang tindin antara Sertipikat Hak Milik Nomor1725/Desa Kuta atas nama Andy Lukman dengan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 266/Kelurahan Kuta atas nama PT Ario Legian Cottageberdasarkan surat Tergugat No. 2/763/1351.03.600

Badan Pertanahan Nasional(PERKABAN) Nomor 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa:Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antaralain: Kesalahan prosedur dalam proses penetapan, dan/atau pendaftaranhak atas tanah, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan,hak dan/atau sertipikat pengganti, kesalahan prosedur dalam prosespendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milikadat, kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, dan/atauperhitungan luas, tumpang tindin

Kejanggalan mengenai informasi tumpang tindin antara SHM Nomor1725 dengan SHGB Nomor 266;Sekalipun Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang PemohonPeninjauan Kembali menerima Surat Nomor 2763/1351.03.600/ IV/2014tertanggal 10 April 2014, yang notabene baru diterima pada tanggal 5 Mei2014 atau + lewat 11 (sebelas) hari dari tanggal pelaksanaan Mediasi,namun surat tersebut sama sekali tidak menguraikan kronologis singkatduduk persoalannya terjadinya tumpang tindihn SHGB Nomor 266 denganSHM Nomor

Lanjani terjadi tumpang tindin dengan tanah hakPenggugat, dan atau Agus Paminto Raharjo, dan atau Tapsilison dan atauSri Rezeki ;c. Bahwa oleh karenanya Penggugat merasa sangat dirugikan ;Bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1285 Tahun 2000, 13Juli 2000 luas 18.000 M2 atas nama Suarni, adalah SKGR No.2383/SH/1994,20 Oktober 1994, surat ukur No.01/10.01/PS/2000, 07 Februari 2000, NIB00046 (Bukti P.4) :a.

Bahwa akibat adanya perubahan penambahan luas tanahtersebutmenyebabkan tanah hak Suarni terjadi tumpang tindin dengan tanahHal. 3 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011Cc.hak Penggugat, dan atau Agus Paminto Raharjo, dan atau Tapsilison danatau Sri Rezeki ;Bahwa oleh karenanya Penggugat merasa sangat dirugikan;Bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000 atasnama Hj.

Dengan demikian,telah terjadi tumpang tindin sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / DesaHative Besar atas nama Tergugat Il diatas sertifikat atas objek sengketa.

G/2015 / PN Amb).10.tindin sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor: 700 a/n. Tergugat Il diatas objeksengketa, kemudian Tergugat ll melakukan kegiatan pembangunan dalambentuk penggusuran dan penimbunan tanah diatas objek sengketa,Penggugat telah mempersoalkannya kepada Tergugat Ill dan kepadaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon untuk dilakukanpenyelesaian secara damai melalui mediasi.

kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa sangat jelas dantelah sesuai dengan ketentuan hukum, sekitar tahun 2010/2011 ParaPenggugat mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat Il, setelahdilakukan pengukuran sesuai dengan batasbatas / patok serta dilakukanploting oleh Tergugat Il ternyata hanya sebagian luas dari bidangbidang tanahmilik Para Penggugat yang bisa diterbitkan SHM sedangkan sisanya tidak bisaditerbitkan SHM karena menurut Tergugat Il bidang tanah tersebut termasuk /tumpang tindin

Maka ParaPenggugat melalui kuasa hukum Penggugat mengajukan surat yang ditujukankepada Tergugatll dan ditembuskan juga kepada Tergugatl, tertanggal 11April 2016 perihal : Permohonan untuk tidak diterbitkan SHM atas nama pihaklain atau tidak melakukan proses pemecahan terhadap Sertifikat Hak Pakai No.30/15 Ulu tanggal 21 desember 2004 dengan Pemegang Hak PemerintahProvinsi Sumatera Selatan (Tergugat ) karena sebagian tanah yangditerangkan dalam SHP tersebut diduga tumpang tindin dengan milik kamiBapak

Ronald mengirim sms yang berisi alamat pengambilanshabu yaitu bangjo prambanan ke barat, bangjo kedua ka utara, dapat pertigaanpertama ke kanan, sebelum mentok pertigaan ke kanan, bahan 10 meter dibawah tanaman talas tindin batu kanan jalan yang secara tepatnya berada diDsn. Bogem, Tamanmartani, Kalasan, Sleman. Saksi Sandi kemudian menujuke tempat tersebut untuk mengambil shabu seberat 0,5 gram yang telahdipesan.

Raya By Pass Krian;Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2017/PN.Sda. bahwa di tempat yang sudah biasa, di pinggir jalan, saksi dan terdakwamelihat lembaran uang Rp.1.000, yang dipergunakan membungkus 1 (satu)paket sabu, di tindin dengan batu; bahwa Terdakwa segera mengambil lembaran uang berisi sabu tersebut,dan diganti dengan uang pembelian sejumlah Rp.175.000, bahwa kemudian saksi dan Terdakwa pulang ke rumah saksi untukmenyimpan sabu tersebut; bahwa kemudian saksi dan terdakwa pergi untuk

Judex Facti; ternyata paraPenggugat terlalu memaksakan materi dasar Gugatannya a quo (tidakmempunyai kerangka hukum jelas); sehingga substansi Posita dan Petitumdi dalam Gugatannya a quo telah terjadi tumpang tindin atas kewenanganhukum (kuasa mengadili) untuk yang ke2 (dua) kalinya; perihal ini dapatdilinat dalam isi cerita pada Posita (Gugatan) dan materi Petitumnya yaitu:2.1(Point 9): Menyatakan Tergugat 10 lalai meneliti (memeriksa) suratsuratpermohonan Tergugat 8 yang mengandung cacat/kepalsuanmenyebabkan

dalam Gugatan quo tidak sama(berbeda); yaitu: Positanya perihal riwayat asalmuasal tanah beserta susunan ahliwaris (asset harta peninggalan); sedangkan di Petitumnya perihalpembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan milik Tergugat 8;artinya materi Posita dalam (Gugatan a quo) bernuansakankarangan cerita versi para Penggugat; yang tidak ada titit tautnya(kausalitas) dengan Petitumnya; sehingga materi Gugatan(Petitum) a quo telah bertentangan (kontradiksi) antara yang satudengan yang lainnya (tumpang tindin

Bahwa sesungguhnya subyek hukum atas Gugatan (para Penggugat)tumpang tindin kepentingan; bagaimana mungkin Kelurahan (lurah) danKecamatan (camat) telah dijadikan satu rangkaian subyek hukumsebagai Tergugat 1 padahal Kecamatan dan Kelurahan adalah 2 (dua)instansi yang berbeda tugas; fungsi dan kewenangannya; sehinggaqualifikasi hukumnya (/ega/ standing) tidak dapat digabung menjadisatu pihak; maka YM.

Hak gunaBangunan, dan Hak pakai atas Tanah pasal 54 Ayat (8) " BahwaPeralihan Hak Pakai atas Tanah Negara harus dilakukan dengan izinPejabat yang berwenang"; 222 2n none nn nn nn nn nn ne ne nce10.Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :Pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 mewajibkan bahwa dalam setiap pengukuranbidang tanah wajib menghadirkan pihak yang berbatasan, juga setiapbidang tanah yang telah diukur tetapi belum didaftarkan, wajib diplot padapeta kerja, agar tidak tumpang tindin

Juga apakah benar terjadi tumpang tindin hak atas tanah ? ;nonce nen ne ene nnnnnne 3. Siapa yang salah / lemah atas sengketa tanah ini dan siapayang benar/kuat ?

yangtumpah tindin seluas + 2.640 m* dengan tanah milik Penggugat denganHalaman 9 dari 56 halaman, Putusan No. 48/G/2014/PTUNSRGSertipikat Hak Milik No. 00493/Desa Kutajaya telah menimbulkanketidakpastian dan ketiadaan perlindungan hukum kepada Penggugat.Maka telah jelas sekali penerbitan Sertipikat HGB No.571/Desa Kutajayatersebut dan perpanjangannya pada tanggal 06 Desember 2013 sampaidengan 11 Oktober 2033 dengan sisa luas tanah 29.043 m? di mana tanahseluas + 2.640 m?

Akan tetapi apabila kerugian itu timbulkarena adanya masalah nonteknis seperti adanya tumpang tindin Kewenangan antara pusat dan daerah,dan/atau adanya inkonsistensi serta kesalahan dari pembuat kebijakan, maka tidaklah adil apabila kerugianitu ditimpakan kepada PENGGUGAT dan dikatakan sebagai resiko bisnis.Untuk menghindari masalah yang bersifat nonteknis tersebut, PENGGUGAT menunggu kejelasandari TERGUGAT berupa penetapan status Clear and Clean (CnC) terhadap IUP Eksplorasi yangtelah diterbitkan

IUP Penggugat selama 6(enam) tahun, sejak Desember 2009 sampai dengan tahun 2015;Bahwa IUP milik Penggugat tersebut hanya ijin eksplorasi yaitu suatu proses persiapan berupapenyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dengan mengeluarkan dana (Bukti P20 s.d P23);e Bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi permasalahan hukum adalah dari serah terima data IUPpada bulan Mei 2011 antara Tergugat dengan Turut Tergugat Il, yang menyatakan 4 (empat) Ijin UsahaPertambangan Penggugat adalah tumpang tindin

dengan wilayah perjanjian karya pengusahaanpertambangan batubara Turut Tergugat ;Hal 42 putusan perkara No. 96/Pdt.G/2014/PN.Jkt.PstBahwa Penggugat kemudian menyatakan keberatannya kepada Bupati Batanghari atas data tersebutdan Bupati Batanghari (melalui Turut Tergugat II) Kemudian menyatakan lokasi IUP eksplorasiPenggugat tidak tumpang tindin dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara(PK2PB) Turut Tergugat I;Bahwa Penggugal mendalilkan pada bulan Oktober 2013, Tergugat menyatakan

Dengan adanya surat Tergugat tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih antaraIUP Penggugat dengan IUP Turut Tergugat ;Bahwa Tergugat menolak penilaian Penggugat yang telah menilai titik kordinat Turut Tergugat tumpang tindin dengan Penggugat, karena yang berwenang adalah Tergugat ataupun BupatiSorolangun Cq Turut Tergugat Il.

Lebung Gajah, GS, No.47/Lb.Gajah/2002 atas nama (alm)William Sunardi;e) Titik g, h, i, j, k, , m, n dan Titik o adalah batas dari sebagian SHM No.61 GS, No.49/2002 yang tumpang tindin dengan sertifikat Hak MilikNo.60/kelurahan lebung gajah dengan luas 20.380 M?. SHM No.61/Kel.

A.Aziz Madjid, Nomor: 06/16.71/BPN/2013 tanggal 17 April 2013 ataspermohonan TERGUGAT , yang pada intinya menyatakan:telah tumpang tindin Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 887/LebongGajah (dh. Gasing) tanggal 29 Maret 2011, luas 125.150 M? (seratusdua puluh lima ribu seratus lima puluh meter persegi) SertipikatPengganti Karena Hilang SHM 60 GS No. 217/1976, Kel. Gasing atasnama A. AZIZ MADJID (orang tua TERGUGAT ) dengan SHM No.59/Kel.

Azis Majid dengan Ronald Lesly yangsertifikatnya tumpang tindin dimana tanah tersebut mempunyai 2(dua) sertifikat;Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Lebong gajah KecamatanSako Palembang seluas 12 hektar;Bahwa saksi tinggal ditanah tersebut sejak tahun 1980 dahulu tanahtersebut tadinya rawarawa dan sidah ditumbun oleh Ronald Lesly(Penggugat) dan sudah menjadi daratan;Bahwa setahu saksi tanah tersebut atas nama A.

Gajah/2002 tanggal 23 Mei 2002 atas nama WilliamSunardi;Yang terletak dalam peta Sako nomor peta pendaftaran No.140/INV/1999 lembar 2 A Kotak GHI/1234 adalah beda letak dantidak tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik No. 887/Lebong Gajah(dahulu Gasing) atas nama A. Azis Majid (Orang Tua Tergugat ) yangterletak dalam Peta Desa Sako/Perumnas No. Peta 1B Kotak DEF/56;4. Menyatakan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat HakMilik No. 60 GS No. 217/1976 atas nama A.

Bahwa setelah Saksi dan terdakwa ILHAM berada dikamar Saksi kemudianSaksi dan terdakwa ILHAM mengobrol, kemudian sekitar jam 22.00 Wib padaHalaman 7 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sbrsaat itu Saksi dan terdakwa ILHAM sedikit berantem gara gara Saksi maumutuskan hubungan pacaran terdakwa ILHAM dengan Saksi dan pada saat ituSaksi berdiri kemudian langsung di dorong oleh terdakwa ILHAM di atas kasurdan setelah itu Saksi di tindin oleh terdakwa ILHAM sambil di ciumi di bibir danleher setelah

NURJIHAN CHOIRUNISA sehingga jatuh di atas kasurdan kemudian terdakwa tindin dan kemudian terdakwa ILHAM langsungmelepas celana kolor warna kuning yang sdri. NURJIHAN CHOIRUNISA pakaibeserta celana dalam warna orange dan kemudian membuka kaos warna birudan BH warna hijau milik sdri.

NURJIHAN CHOIRUNISA sehinggajatuh di atas kasur dan kemudian terdakwa tindin dan kemudianterdakwa ILHAM langsung melepas celana kolor warna kuning yangsdri. NURJIHAN CHOIRUNISA pakai beserta celana dalam warnaorange dan kemudian membuka kaos warna biru dan BH warna hijaumilik sdri.

yang berperkara terutama bukti T.2 = T.ll5 yaitu Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiGorontalo,tanggal 3 Juni 2009, Tentang Pencabutan Dan Pembatalan Hak MilikNomor 307/Padebuolo,tanggal 6 April 1994 Tercatat atas nama Suntje Nteseo,Terletak di Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur (Dahulu Kota Selatan)Kota Gorontal Provinsi Gorontalo, Dahulu Provinsi Daerah Tingkat SulawesiUtara) terbukti Fakta hukum bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalamgugatannya tumpang tindin

15 November2010, yang terletak di Desa Cibiru Hilir Persil Nomor : 153S.IIl Blok Bagja Kohir Nomor : 422/1309 seluas 1.498 m2(seribu empat ratus sembilan puluh delapan) ; dan Akta Jual Beli Nomor : 451/2010 tanggal 15 November2010, yang terletak di Desa Cibiru Hilir Persil Nomor : 153S.II Blok Bagja Kohir Nomor : 1731 seluas 2.562 m2 (dua ribulima ratus enam puluh dua meter perseg)) ;yang menurut Pihak Kedua objek tanah sebagaimana 3 (tiga) AktaJual Beli tersebut diatas terletak diatas/tumpang tindin