Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
CIPRIAN CAESAR, SH
Terdakwa:
SUHADAK bin H. ROMLI
127 — 39
  • DEWA KESUMA jugagagal memenuhi persyaratan tekhnis yaitu tenaga ahli dan peralatan(dump truck)2. PT. MEGA SEJATI GROUP tentang sanggahan bahwa terdapatindikasi persekongkolan / pengaturan bersama (kolusi) di antara parapeserta lelang berkaitan penentuan pemenang yaitu PT PANDANLANDUNG yang sesuai penelusuran PT.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 21-03-2011 — Putus : 09-11-2011 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 119/Pdt.G/2010/PN Pdg
Tanggal 9 Nopember 2011 — YUSRIL RAJO TIANSO CS melawan SUDIRMAN CS melawan ALI Glr RAJO TIANSO CS
81 — 1447
  • Tergugat Intervensi s/d 4 dalamjawabannya telah mengajukan eksepsi, dengan alasan tanggal pendaftaran gugatan intervensilebih dahulu dari pada tanggal dalam surat gugatan intervensi, di mana gugatan intervensi inididaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Maret 2011, sedangkan tangggaldalam surat gugatan intervensi adalah tangggal 24 Maret 2011 ;Menimbang, terhadap keadaan ini menurut Majelis tidaklah mengakibatkan gugatanPenggugat tidak dapat diterima, karena hanya menyangkut tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 04-12-2017 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 257/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 15 Mei 2018 — VIVA HANDAYANI ; KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKK
216 — 152
  • Izin Lingkungan Kegiatan Rencana Pembangunan No. 25452/7.2/31.75.00.000/1.774.15/2016 tanggal 31 Oktober 31 Oktober 2016;Halaman 25 dari 66 halaman, Putusan Nomor 257/G/2017/PTUNJKTSedangkan hasil penelitian secara tekhnis berdasarkan Letak TataBangunan yang disesuaikan dengan keterangan rencana kotadilapangan;.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-04-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Gto
Tanggal 1 April 2015 — AHMAD HASAN
108 — 15
  • AHMADHASAN dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Jalan Merdeka diKabupaten Boalemotidak memenuhi standar keselamatan, pemasangan yangdilakukan oleh Terdakwa AHMAD HASAN tidak sesuai dengan standarkeselamatan pengguna jembatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerjayang telah diperhitungkan secara tekhnis sehingga dapat menyebabkan bangunanroboh atau rusak yang dampaknya dapat membahayakan keselamatan penggunajembatan, yaitu :a.
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Register : 19-03-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pwt
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
YOSEF SIMBOLON
Terdakwa:
NGATINO Bin ATMOSUNARTO
94 — 14
  • Ciomas Adi Satwa Pusat di Jakarta sebagaiFinance Accounting; Bahwabenar, secara tekhnis DO bisa keluar atas perintah dari Sales;Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019./PN Pwr.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 31-08-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 61/PDT/2017/PT YYK
Tanggal 9 Oktober 2017 — Rhiesa Wijanarko dkk melawan Bank Danamon Pusat dkk
124 — 58
  • TIDAK TERBANTAHKANjika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketasebagaimana Risalah Lelang Nomor 215 /2015 tertanggal 30 Juli 2015yang kemudian ditindak ianjuti dengan eksekusi pengosongan atas ObyekSengketa berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor32/Pdt/E/2015/PN.Smn adalah telah sesuai telah sah dan tidakbemtentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehinggaterhadapnya tidaklah dapat dibatalkan dengan alasan apapun (VidePetunjuk Mahkamah Agung sebagaimana Buku Il Pedoman Tekhnis
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-03-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 20/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat:
Nuih Herpiandi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
Linda Sahara
225 — 125
  • .1118/Kelurahan Karanganyar, SHM No. 1119/ KelurahanKarangayar, SHM No. 1120/Astanaanyar, SHM No.1121/Astanaanyar, dan SHM No. 561/KelurahanBraga;Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan KotaBandung, tanggal 20032020;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat PengadilanNegeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor:W.11.U1/221/HK.02.02/IV/2018, tanggal 4 April2018, Hal: Penjelasan Pengesahan Status AbhliWaris;Fotokopi sesuai dengan Hasil Ketikan Penggugat,Lampiran Pedoman Tekhnis
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 27-01-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 20-K/PM III-16/AD/1/2014
Tanggal 13 Mei 2014 — SERTU NUR AMIN
165 — 81
  • Gowa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.Bahwa Saksi pada tanggal 5 Juli 2013, menjabat sebagaiPengawasan dan Bimbingan Tekhnis Pertambangan dan energiKab.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK Alm
128 — 67
  • Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat olehPPTK dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EEkegiatan Pengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27Oktober 2010.
    Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000.; Bahwa Yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.
    Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa Yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.
    Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa yang Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat danmenyusun HPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanHal 127 dari 233 Hal Putusan Nomor ; 32/Pid.SusTPK/2019/PN BglPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.
    Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000.; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.
Pengadilan PN CIANJUR Pidana Umum Lalu Lintas
Register : 12-10-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN CIANJUR Nomor 292 / Pid. B / 2016 / PN Cjr. (LLAJ)
Tanggal 31 Januari 2017 — Asep Suhandi Bin Nurjen
60 — 18
  • ., yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli hadir di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaanlalulintas;Bahwa ahli bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dari tahun2009 sampai dengan sekarang;Bahwa tugas pokok ahli di Dinas Perhubungan yaitu selaku pelaksanapengujian kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan angkutanpenumpang dari segi tekhnis sebagai penanggung jawab operator uji yangmemeriksa kendaraan yang dilakukan uji dan tanggung jawab kelulusan ujkendaraan
    Rusmana (Alm), menerangkan tugaspokok ahli di Dinas Perhubungan yaitu selaku pelaksana pengujiankendaraan bermotor untuk angkutan barang dan angkutan penumpangdari segi tekhnis sebagai penanggung jawab operator uji yang memeriksakendaraan yang dilakukan uji dan tanggung jawab kelulusan ujikendaraan sesuai hasil uji yang telah dilakukan oleh operator uji yangmana kelulusan tersebut di tuangkan dalam kartu uji berkala dan yangdiperiksa/diuji oleh ahli dari kendaraan tersebut sebelum memasukigedung
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-02-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Oktober 2013 — 1. SUSILAWATI WIJAYA NG. 2. ALI HANDOJO, 3. RUDY HANDOJO, 4. EFIE HANDOJO, 5. AGUS HANDOJO, Lawan 1. LIU DJAN SEN, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 3. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN, 4. SIDIK TANUDJAJA, 5. NOTARIS JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL, 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG,
58 — 33
  • Ditegaskan yang pada pokoknyabahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidakHal 99 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selhanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan padahakhak lainnya, seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, danlainlain.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR danbuku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus, Buku Il, Edisi 2007, dapat ditarik
    diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 September 2009 joPutusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI, tertanggal 27Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tertanggal 5Juli 2011 (bukti T14 s/d bukti T16), adalah Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka Para Pembantahbukanlah merupakan pihak ketiga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 195ayat (6) HIR dan buku Pedoman Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-12-2016 — Upload : 10-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1041 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 27 Desember 2016 — SAHARI VS PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (PT TELKOMSEL), DK
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah ditetapbkan dan memberikan manfaat yangsebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;Kompetitif,Artinya, Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi PenyediaBarang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukanmelalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang danJasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;Transparan,Artinya, semua ketentuan dan informasi mengenai PengadaanBarang dan Jasa, termasuk syarat tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-04-2009 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 027 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 30 April 2009 — PT. BHINEKA USADA RAYA VS. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
551 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa spesifikasi Mobile XRay, Infusion Pump + stand,curret suction, Fetal Doppler, Suction Pump (Baby), SyringPump + Stand Patient Monitor (ICU infant), Ventilator ICU,Pulse Oxymeter, Tens dan Traksi Cervico Lumba Sacral,milik Terlapor V telah digunakan oleh Terlapor sebagaipersyaratan di dalam RKS (vide C32,C37);Bahwa pertimbangan Termohon dimaksud adalah tidak benar karenapeserta tender yang lain gagal dalam evalusi tekhnis, bukan karenaspesifikasi yang diajukan, akan tetapi karena tidak disertai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 28-01-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1486 K/PID/2015
Tanggal 28 Januari 2016 — SYAHDAT SURBAKTI ;
61 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Tinggi Medan.Namun pada kenyataannya dalam pertimbangan Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan menyebutkan jika Penuntut Umum tidak mengajukan kontramemori banding dan tidak mempertimbangkan kontra memori banding tersebut, walaupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan belum menerimakontra memori banding tersebut pada saat sudah memulai memeriksaperkara a quo maka seharusnya majelis hakim dapat lebih bijak dalam memberikan keputusan, karena kesalahan bukanlah dari Penuntut Umum melainkan tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2538 K/Pdt/2012
Tanggal 10 Juli 2013 —
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2538 K/Pdt/20122222Yurisprudensi MARI Nomor 1816 K/Pdt/1989;Mengandung Kesalahan tekhnis, Sertipikat tanah dapat di batalkan;Yurisprudensi MARI Nomor 327 K/Sip/1976., Tanggal 22 November 1976;Ketentuan mengenai Sertipikat tanah sebagai tanda atau bukti hak miliktidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa Sertipikatyang bersangkutan adalah tidak benar;Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 21-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 313/Pid.B/2020/PN Pgp
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
MAULIANA RACHMAWATI, SH.
Terdakwa:
RAMADHAN AMANDA als. ADAN Bin MARBAWI
157 — 12
  • karena terdapat kata atau diantara subunsur dalam unsur pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja subunsur dari unsur pasal tersebut berdasarkan fakta di persidangan, makaunsur ini terpenuhi;Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dilakukan sesuaikwalifikasi yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;Menimbang, bahwa dalam menjawab hal tersebut di atas, MajelisHakim terlebih dahulu perlu menegaskan bahwa istilah tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 28-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bdg
Tanggal 28 Januari 2019 — Ruly Sidarta,SH LAWAN Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung, DKK
162 — 83
  • bahwa prosesnya sudah dilaksanakan sesuai denganprosedur dan ketentuan yang ada sehingga hasil penilaiannya dapatdipergunakan sebagai Nilai Penggantian Wajar yang menjadi dasarnilai ganti Kerugian kepada Pemohon atas bidang tanah yang terkenaproyek Kereta Cepat JakartaBandung..Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai penghitungan nilaiPenggantian Wajar yang sepatutnya diterima oleh pemohon, makakami tidak akan menanggapinya terlalu jauh mengingat hal tersebutadalah merupakan hal yang termasuk kedalam tekhnis
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-02-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 314/Pid.B/2010/PN.KSP
Tanggal 21 Februari 2011 — SAID HASAN Bin SAID JAFAR
93 — 11
  • Aceh Tamiang adalahSaksi YUSHAMDI, ST ;Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) terhadap proyekpekerjaan pengaspalan jalan Desa suka Mulia Suka Damai 6000. M2 Kec. Banda MuliaKab.
    Karya Muda Rantau mengajukan surat permohonanpembayaran 95 % kepada Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) dengansurat tanpa nomor tanggal 4 April 2008.2 Pada tanggal 30 April 2008 Konsultan pengawas menerbitkan berita acarapemeriksaan pekerjaan lapangan dengan surat nomor :51/BAPPL/BLBM/2008.3 Pada tanggal 30 April PPTK (saksi NASRUDDIN,ST) menerbitkan beritaacara penyelesaian lapangan nomor : 46 / BMJL/BAPPL/2008 tanggal 30april 2008.4 PPTK menerbitkan berita acara pemeriksaan pekerjaan lapangan
    Karya Muda Rantau, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Bendaharawan Pengelauran dan Pengguna anggaran saksiYUSHAMDI dan diparaf Verifikasi.Tanda penerimaan tanggal 23 Desember 2008, ditanda tangani olehterdakwa SAID HASAN Direktur PT.
    Karya Muda Rantau, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Bendaharawan Pengelauran dan Pengguna anggaranYUSHAMDI dan diparaf Verifikasi.j Tanda penerimaan tanggal 23 Desember 2008, ditanda tangani olehterdakwa SAID HASAN Direktur PT.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 14-08-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 27 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
Terdakwa:
Drs. HAJAMUDDIN MM.
78 — 57
  • 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Pembayaran , tanggal 9 Januari 2016
  • 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat Nomor: 02 Tahun 2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A 2013, yang telah dilegalisir.
  • 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Meneteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 03 Tahun 2013 , tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
  • 1 (satu) bendel Laporan Triwulan III Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Pedesaan Kab.Sumbawa Barat Tahun 2013.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 19-07-2024 — Putus : 06-11-2024 — Upload : 18-11-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
Tanggal 6 Nopember 2024 — Penuntut Umum:
1.FATHIR BAKKARANG, S.H.
2.FAISAL, S.H.
3.JAPAR PILA, S.H.
Terdakwa:
MOH. IRFAN SYARIEF, S.E BIN SYARIFUDDIN (TERDUGA)
101 — 102
  • Surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 18/ 2022 tentang penetapan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan lingkup secretariat daerah Tahun anggaran 2022;
  • Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 77/ 2022 Tentang pelimpahan Sebagian kewenangan pengguna anggaran lingkup secretariat daerah Kab. Jeneponto
  • Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto Nomor : 900/ 2/ 2022, Tentang penetapan pejabat penatausahaan keuangan sekrearait daerah kab.
    Jeneponto Nomor : 900/ 01/ 2022, tentang penetapan pejabat pelaksana tekhnis Kegiatan lingkup secretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022
  • Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821/524/2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi melalui penyetaraan dari jabatan administrasi dilingkungan pemerintah Daerah.