Agung Bogor Persada; (copy)1 (satu) lembar Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal14 Mei 2014; (Copy)1 (satu) lembar surat Pernyataan Mematuhi Ketentuan Tekhnis danmenanggung Resiko Konstruksi Bangunan; (copy)3 (tiga) lembar surat Hasil Penilaian Analisis Dampak Lalu LintasHotel ART MARRIOTT dari Kepala Dinas Lalu Lintas Dan AngkutanJalan Kota Bogor Nomor: 503/194Lalin tanggal 27 Februari 2014dan tiga lembar lampiran gambar; (copy)2 (dua) lembar surat Rekomendasi atas UKLUPL KegiatanPembangunan

Sidrap dalamRangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi SulawesiSelatan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian setelahitu terbit kKeputusan panitia pemilu Kab.Sidrap No.002 / Kep / Panwaskab /SDP / VIII / 2012 tentang pengangkatan kepala Sekretariat dan bendaharaPanwaslu Pilgub di Kab.Sidrap tahun 200122013 ; Bahwa tugas dan wewenang terdakwa II selaku kepala sekretariat Memberikandukungan tekhnis dan administratif kepada panwaslu kabupaten sidrap antara2.

Bahwa di samping itu pada saat Tergugat melakukan pengukuran,Tergugat secara tekhnis harus dan wajib untuk melakukan titik ikat padaSertipikat Hak Guna Usaha Penggugat yang terlebin dahulumendapatkan Hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha dan hal ini jelastidak dapat dibenarkan jika di atas lahan yang telah ada alas haknyaberupa Sertipikat Hak Guna Usaha diterbitkan lagi alas hak berupaSertipikat Hak Milik (objek sengketa) oleh Tergugat atas lahan yangsama untuk pihak lain (Herawani dan kawankawan)

MerdekaSarana Usaha dan saksi tidak tahu apakah sudah ada penyelesaian ataubelum ;Bahwa tujuan pendirian Bangka Botanical Garden (BBG)Untuk pelestarianlingkungan di wilayah Bangka Belitung, sarana penelitian dibidanglingkungan hidup, pendidikan, dan wisata;Bahwa saksi sebagai ahli staf tekhnis sebelum di Bangka Botanical Garden(BBG), Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IIl adalah pemilik dankaryawan PT.Donna Kembara Jaya dan jabatan sekarang Tergugat danTergugat II adalah pendiri dan pembina Bangka

Bahwa tersangka di gaji dari Dana PNPM Mandiri Perdesaan yang keluaryaitu sebesar 2% dari jumlah total dana yang dikeluarkan Pemerintah ; Bahwa petunjuk teknis tata cara pengelolaan dana Simpan PinjamPerempuan (SPP) maupun Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PNPM Mandiriyaitu berupa Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dari kementrian dalamnegeri ; Bahwa cara pengajuan bantuan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)53dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), kelompok usaha mengajukanproposal ke kantor PNPM Mandiri Kecamatan

BalaiPengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan Ill Dinas BinaMarga Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Nomor : 821.2/Keputusan18/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangPerubahan pertama atas keputusan Kepala Dinas Bina MargaProvinsi Jawa Barat Nomor : 821.2/Keputusan06/2013Tentang penunjukan Pejabat / Pelaksana PenatausahaanKeuangan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat TahunAnggaran 2013, dalam hal ini Tugas dan KewenanganPerjabat Pelaksana Tekhnis

yang bersifat hampa tanpa didukung oleh fakta fakta hukumdan buktibukti yang bersifat authentic, oleh karenanya demi hukum patutuntuk ditolak;10.Bahwa petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat IIIdinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)patut untuk ditolak, oleh karena tidak terbukti ada satupun perbuatanTergugat Ill yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.Demikian pula petitum lainnya sangat tidak layak untuk diterima, oleh karenaseluruh procedure tekhnis

Tugas ini sematadilakukan atas dasar panggilan tugas, melayani dengan baik dengansepenuh hati berdasarkan norma atau petunjuk tekhnis yangberlaku. Tidak ada perobuatan mengganti foto atau menempel fotoorang lain pada skep pemohon. Skep Veteran yang ditunjukan olehSaksi 2 Abidin adalah valid.

Mataram dan secara tekhnis dilakukan oleh MacabLVRI Bima dalam hal ini oleh Lalu Muhyiddin Abdullah,Pensiunan PNS selaku Sekretaris Macab LVRI Bima.6. Bahwa benar Sekira tahun 2000/2001 SaksiIV datangke Kanminvetcad IX/15 untuk mengurus pengajuanpermohonan tunjangan veteran orang tuanya yang bernamaJamien A. Bidin alias Abidin Jamien.7.

Mataram dan secara tekhnis dilakukan oleh Macab LVRIBima dalam hal ini oleh Lalu Muhyiddin Abdullah, Pensiunan PNSselaku Sekretaris Macab LVRI Bima.13. Bahwa benar Sekira tahun 2000/2001 Saksi2 datang keKanminvetcad X/15 untuk mengurus pengajuan permohonantunjangan veteran orang tuanya yang bernama Jamien A. Bidin aliasAbidin Jamien.14.

Tenaga Ahli Tekhnis : Weko, Wino, Iskandar, Roni, David.Direktur Pengawasan : M. Farid.1. Tenaga Ahli Tekhnik : Weko, Wino, Iskandar, Roni, David.2. Tenaga Ahli Keuangan : Davirman, Pak Nur dan Iqbal.Direktur Marketing : Rina Melati.Direktur Keuangan : Kasmodiard.Pengangkatan para pejabat struktural PT. Hasta Mulya Tata Konsultanadalah berdasarkan Akta Nomor 24 Tanggal 16 Juni 2004 tentangPendirian.Bahwa pada tahun 2007 PT. Hasta Mulya Tata Konsultanpernah melakukan kerja sama dengan PT.

HastaMulya Tata Konsultan adalah membuat surat penugasankepada Tim Tenaga Ahli Keuangan dan Tekhnis yang isinyapelaksanaan pengawasan pembangunan pabrik latexconcentrate dan pabrik sarung tangan karet yang berlokasi diPropinsi Kalimantan Selatan, yang dibuat oleh Sekretaris danditandatangani bisa oleh saksi sendiri selaku DirekturPengawasan juga bisa oleh Direktur Utama.e Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan olehPT.

FIG yang meliputi company profile, studi kelayakan, legalitasyang menyangkut akte pendirian, legalitas proyek, kontrak dengan pihakketiga, persetujuan kredit dari Bank, lay out bangunan pabrik dan mesin,progress pekerjaan kontraktor, rekaptulasi biaya berikut bukti buktipendukung pembiayaan yang berupa invoice, kuitansi, faktur dan buktibayar serta rekening Koran pencairan kalau sudah ada pencairan.Selanjutnya tenaga ahli tekhnis maupun keuangan melaksankan surveylapangan sambil melengkapi data data

Hastamulya TataKonsultan yakni RD Weko Atgiawan selaku AsistenManager untuk Tenaga Ahli Tekhnis dan terdakwaMohammad Iqbal selaku Asisten Manager untuk TenagaAhli Keuangan, untuk turun ke lapangan / lokasi pabrik diDesa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang,Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yangmana dalam setiap melaksanakan tugas pengawasantenaga ahli pengawas selalu dibuatkan Surat Tugas untukmelakukan konfirmasi kepada PT. FIG selaku pemberitugas bahwa PT.

Hastamulya TataKonsultan yakni Saksi RD Weko Atgiawan selaku AsistenManager untuk Tenaga Ahli Tekhnis dan terdakwaMuhammad Iqbal selaku Asisten Manager untuk TenagaAhli Keuangan, untuk turun ke lapangan / lokasi pabrik diDesa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang,Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yangmana dalam setiap melaksanakan tugas pengawasantenaga ahli pengawas selalu dibuatkan Surat Tugas untukmelakukan konfirmasi kepada PT. FIG selaku pemberitugas bahwa PT.

berdasarkan Perpres Nomor 04 tahun 2015 tentangPerubahan KeEmpat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 TentangPengadaan barang Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:> Menyusun rencana pemilihnan penyedia barang dan jasa;> Menetapkan dokumen pengadaan;> Menyusun jadwal tentatif pelelangan;> Mengumumkan pelaksanaan Barang dan Jasa melalui LPSE;Halaman 48 dari 193 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Bna> Menilai kualifikasi penyedia barang /Jasa melalui sistim PascaKualifikasi;> Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis

Aceh Selatan Tahun2016 berdasarkan Perpres Nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan KeEmpat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barangJasa Pemerintah adalah sebagai berikut:> Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;> Menetapkan dokumen pengadaan;> Menyusun jadwal tentatif pelelangan;> Mengumumkan pelaksanaan Barang dan Jasa melalui LPSE;> Menilai kualifikasi penyedia barang /Jasa melalui sistim PascaKualifikasi;> Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran

Aceh SelatanTahun 2016 berdasarkan Perpres Nomor 04 tahun 2015 tentangPerubahan KeEmpat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 TentangPengadaan barang Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:> Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;> Menetapkan dokumen pengadaan;> Menyusun jadwal tentatif pelelangan;> Mengumumkan pelaksanaan Barang dan Jasa melalui LPSE;> Menilai kualifikasi penyedia barang /Jasa melalui sistim PascaKualifikasi;> Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran

Dalam merealisasikan Layak danAdil Standar Penilaian Indonesia (SPI) merumuskan secara bakuTentang Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum yang yang dimuat dalam SPI 2013, seri 306 sertaPetunjuk Tekhnis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dikeluarkan oleh olehKomite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) MasyarakatProfesi Penilai Indonesia MAPPI) diterbitkan 1 Oktober 2014 danberlaku efekti 1 Januari 2015 serta perubahannya

*"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebutdi maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatHalaman 52 sampai dengan Hal. 79 Putusan Perkara Perdata NO. 370/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Timpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.7.

(satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluhlima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 80 harikalender dari tanggal 02 Oktober 2006 s/d tanggal 20 Desember 2006 ;sedangkan jenis kegiatan pekerjaannya dalam pelaksanaan peremajaanKebun Karet Rakyat Tahun 2006 pada masingmasing lokasi dimaksudberdasarkan Petunjuk Tekhnis pelaksanaan sesuai dengan PerjanjianKontraknya masing masing adalah :1.

LPKSM untukmengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungankonsumen"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku Il PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga SwadayaHalaman 51 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pat.G/2018/PN Mks10.ll.Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentinganmasyarakat.Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis

SAKSI SUNARDI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi menjelaskan dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tidakterdapat dalam rujukan surat tentang aturan ataupun petunjuk tekhnis yangmengatur pencantuman Laporan Hasil Penyelidikan (LHP). Bahwa saksi menjelaskan telah memenuhi kriteria sebagai penyidik pembantudibuktikan dengan memiliki Sertifikat pengembangan fungsi reskrim.

Oktober 2010

Oktober 2010

Oktober 2010

Oktober 2010

Data spesifikasi tekhnis peralatan

12. Daftar populasi mesin

1. Surat Pernyataan Levering Barang kurun waktu 45 hari nomor : S0414/EMP-PST/SM/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010

17.1 (satu) bundel print softcopy asli surat dukungan kepada PT.

terbukti bahwa yang melakukan serah terimapekerjaan untuk dilakukan pembayaran retensi adalah PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh Ali Nurain bukanKuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh PemohonKasasi;Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimanadalam pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang01/PID.SUSTPK/2016/PN.PDG halaman 432 alinea ke2 yangpada pokoknya menyatakan: Ali Nurain selaku PejabatPelaksana Tekhnis

No. 2421 K/PID.SUS/2016Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahdan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Bahwa yang mengangkat PPK/PPTK sebagai Otak atauIntelektual Dader timbulnya perkara Tindak Pidana Korupsi iniadalah Ali Nurain selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) sebagaimana pertimbangan Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang 01/PID.SUSTPK/2016/PN.PDG halaman 432 adalah PA (Terdakwa 1)berdasarkan

Bahwa putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan, karena JaksaPenuntut Umum tidak membawa dader intelektual yaitu PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sebagaimana pertimbangan HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang01/PID.SUSTPK/2016/PN.PDG halaman 432 yang menerangkan :bahwa berdasarkan kepada faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksisaksi, buktibukti surat yangditampilkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah terbuktibahwa

Sudirman yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaiTerdakwadipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuaidengan identitas Terdakwa Yondi als Jono als Bapak Niki Bin Sudirmansebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas, maka Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis

Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUNJKTBahwa hasilnya telah Saksi dituangkan dalam laporan rekomendasi dantelah disampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan dan GedungPemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;Bahwa Saksi pada saat itu posisinya adalah pengawas tekhnis dan yangbertugas memeriksa ada dibagian lain.

BuruSelatan, saksi menjabat selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkanSurat Keputusan Sekretariat DPRD kabupaten Buru Selatan Nomor 19 / KPTSPlt. SEKWAN/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan yang mengangkat saksi adalah Sekwanyaitu sdr ABBAS LESNUSSA,SH,MH ; Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ( PPTK ) adalah :a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;b. Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan ;c.