Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 September 2016 — Agustinus Yudi Riberu
86 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melalui Surat Nomor046/CV.TB/VIIV2014 untuk melakukan penyesuaian/perubahan volumepekerjaan tambah/kurang (CCO) dalam Pembangunan Gedung TerminalReo yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan, kemudian saksiKanisius Jani, S.lo selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakonuntuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KonsultanPengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CVDesakon dan Kontraktor Pelaksana, dan dituangkan dalam Berita AcaraPembahasan Kajian Tekhnis
    melalui Surat Nomor046/CV.TB/VIIV2014 untuk melakukan penyesuaian/Perubahan VolumePekerjaan tambah/kurang (CCO) dalam Pembangunan Gedung TerminalReo yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan, kemudian saksiKanisius Jani, S.lp selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakonuntuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KonsultanPengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CVDesakon dan Kontraktor pelaksana, dan dituangkan dalam Berita AcaraPembahasan Kajian Tekhnis
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 41/PID.SUS-TPK/2015/PN.Pal
Tanggal 1 September 2015 — HAMKA, S.Pd
50 — 14
  • ANWAR, ST sebagai Tim Perencana.Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pengawas atau tenaga tekhnis untukkegiatan pelaksanaan program pengembangan daerah 3T di SMA Negeri Paleleh.Bahwa benar tugas saksi dan lelaki MOH.
    negosiasi penawaran harga karenasetelahmengajukan penawaran dan Rencana Anggaran Biaya yang saksi masukan melalui emailkemudian muncul surat perintah kerja (SPK)/Surat Permtah Mulai Kerja yang tertandatanganlangsung oleh terdakwa HAMKA, S.Pd selaku kepala sekolah.Bahwa benar saksi melakukan penawaran langsung kepada terdakwa HAMKA, S.Pd selakukepala sekolah, karena sepengetahuan saksi bahwa terdakwa HAMKA, S.Pd yang merupakankepala sekolah selaku penanggungjawab kegiatan.Bahwa benar spesifikasi tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — SYARIF HIDAYAT, SE Alias SYARIF HIDAYAT Alias SYARIF KENTUNG
91 — 67
  • . = Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). = Buku J, Buku II dan Buku HI Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatanJalan Badami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku I DPA SKPD). = Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan DaerahKabupaten
    Karawang Tahun Anggaran2010 tanggal 28 Januari 2010.SK Bupati Karawang No. : 903/Kep.661Huk/2010 tentang Penetapan Kembali Pejabat KuasaPengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Bina Marga dan Pengairan KabupatenKarawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 18 Oktober 2010.Surat Keputusan Bupati Karawang No. : 910/ Kep.608Huk/2009 tentang Standar Satuan HargaBarang dan Jasa dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2010.Harga Perkiraan Sendiri Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang Tahun 2010.Buku Bimbingan Tekhnis
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-09-2011 — Upload : 05-03-2012
Putusan PN KETAPANG Nomor 48/Pid.B/2011/PN. KTP
Tanggal 12 September 2011 — HERRY SUHARDIANSYAH, AMd Bin A.R SAMSUDIN
149 — 35
  • Tekhnik, namunterdakwa mengatakan bahwa dana Tahap I = (pertama)tersebut sudah habis dibagikan untuk desa desalainnya, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untukmenunda pencairan dana Tahap I (pertama) di DesaLegong tersebut ;Bahwa pencairan dana yang dilakukan~ oleh terdakwatersebut sudah diketahui UPK Kecamatan, sedangkanpencairan dana PNPM.MP untuk Pembangunan PenampunganAir Bersih di Dusun Kreka Desa Legong yang dilakukanoleh terdakwa selaku Fasilitator Tekhnik tidak sesuaidengan Petunjuk Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-10-2015 — Upload : 02-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1272 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 5 Oktober 2015 — TONGGUNG NAPITUPULU
103 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • effisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*.b) Pasal 12 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut, Hemat, Tidak mewah, Effisien, dan sesuai dengan kebutuhan tekhnis
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 20 Maret 2014 — Ir. RAHANSI Bin Suludin
59 — 11
  • Paiman karena kelompoktani mereka yang layak untuk mendapat proyek tersebut;Bahwa untuk lahan tersebut tidak mesti ada sertipikat, asal adapengelola lahan tersebut;Bahwa untuk pengelolaan lahan tersebut ada Tim Pendamping,yaitu Tim Tekhnis;Bahwa saksi tidak tahu lagi untuk pengajuan tahap keduapencairan yang 100%;Bahwa menurut peraturan menteri kehutanan untuk proyek inibersifat swakelola;Bahwa sebelum proyek dilaksanakan ada dilakukan survey olehUniversitas Jambi;Bahwa saksi tahu ada tandatangan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR
118 — 161
  • Kolaka Utara sampai bulan Juli 2017;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pembangunan DesaBatu Api yaitu Membantu kepala Desa dibidang tekhnis dan administratifpelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa, melaksanakanHalaman 49 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PN.Kditugastugas pembangunan yang diperintahkan oleh kepala desa danpendataan perkembangan pembangunan desa;Bahwa sebagai Kaur Pembangunan Desa Batu Api, saksi menerimatunjangan sejak TA. 2015 sampai dengan
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN
Upload : 23-02-2016
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 108/Pid.B/2015/PN.PrP
48 — 45
  • Budi Murni Panca Jaya tidak pernah menggugat ke PTUN ataspencabutan izin tersebut ;Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;Saksi AGOES SOETIYONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kemitraan dan Pengembangan Usahasejak tanggal 22 Juli 2014 di Dinas Kehutanan Rokan Hulu dengan TUPOKSImembuat secara tekhnis kelengkapan Izin Usaha Perkebunan antara lain IUPB (IzinUsaha Perkebunan dan Budidaya), IUPP (Izin
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 2/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II SULAWESI TENGGARA
Terbanding/Penggugat I : SONNY JIE
Terbanding/Penggugat II : EDDY CHANDRA
Terbanding/Penggugat V : Silvia Chandra
Terbanding/Penggugat VI : Katrina Maito
Turut Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK SIH Wiryadi dan Rekan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Turut Terbanding/Tergugat V : Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi & Rekan
114 — 54
  • memperhitungkan dan mendeskripsikan kerugian Non Fisik meliputibiaya transaksi yang terdiri dari biaya pindah, biaya pengosongan, biayaBPHTB dana biaya PPAT, masa tunggu, solatium, kerusakan fisik lainnya danfactor lainnya, kerugian/premi lainnya dikarenakan atribut knusus, meskipunnilai yang muncul bersifat Tunggal include dengan nilai fisik tanah danbangunan milik Para Penggugat.Dengan tidak dirinci nilai ganti kerugian non fisik bukan berarti non fisik tidakdinilai, tetapi hal tersebut hanya masalah tekhnis
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Tanah
Register : 15-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 91/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : ANDI TJORA
Pembanding/Penggugat II : Hj. SITTI DARNA
Pembanding/Penggugat III : MUH. ARMI, SH, M.Si
Terbanding/Tergugat I : YUSUF MUKHTAR
Terbanding/Tergugat II : TANGSA
Terbanding/Tergugat III : MAIMUNAH
Terbanding/Tergugat IV : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat V : BABA Alias ROSDIANA
Terbanding/Tergugat VI : LISA
Terbanding/Tergugat VII : SARA
Terbanding/Tergugat VIII : SUMARNI
Terbanding/Tergugat IX : BORAK
Terbanding/Tergugat X : Dra. RAHMINI
46 — 31
  • .; Keberatan /Alasan Banding Kelima beeeeeaeeeees Bahwa Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.2/Pdt.G/2018/Pn.Enr tertanggal 6 september 2018 telah amat salah dan kelirudalam menilai, memahami, dan memaknai pedoman tekhnis Administrasi danTekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Knusus Mahkamah Agung RepublikIndonesia seperti yang tertuang pada Halaman lima puluh Ill huruf F tentangKuasa / Wakil Kuasa.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
318 — 210
  • ., M.Hdipersidangan menyatakan bahwa benar keputusan objek sengketa termasukdalam ketentuan pasal 2 hurup d Undangundang Peradilan Tata Usaha Negaraakan tetapi ketentuan tersebut secara tekhnis drafting dirumus secara tidak telitidan tidak tegas dan menimbulkan banyak penafsiran dalam implementasinyakarena yang termasuk dalam sistim peradilan pidana adalah proses penegakanhukum dari saat ditetapbkan sebagai tersangka sampai dengan penjatuhan vonispidana yang berkekuatan hukum tetap sedangkan setelah
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2010 — Upload : 28-11-2011
Putusan PN SERANG Nomor 252/Pid.B/2010/PN.Srg
Tanggal 25 Nopember 2010 — Ir. SJACHPUTRA BIN MIAZ ANWAR Cs
258 — 69
  • Pulau Panjang terhadapkegiatan budidaya rumput laut yang dilakukan oleh KWDHarapan Maju dan ternyata disana tidak ada kegiatanbudidaya rumput laut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebutdiatas, para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangansaksi yang menyatakan tidak mengetahui tentang PedomanTekhnis Nomor: 56/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal 11 Agustus2004 dan Penetapan Nomor: 79/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal25 Agustus 2004 karena seluruh dokumen tentang pencairanmerujuk kepada Pedoman Tekhnis
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Umum Penipuan
Register : 12-11-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BAUBAU Nomor 265/Pid.B/2015/PN.Bau
Tanggal 3 Februari 2016 — - ABADI MAKMUR, S.IP Bin MAKMUR - MUHAMMAD SYAMRIZAL KAPITA Als. ATAM - JUNADI
121 — 58
  • RI dalam bentuk pertimbangan tekhnis dandaftar Nominative nama, lalu jika disetujui oleh Menpan akan dikeluarkanpersetujuan penetapan alokasi formasinya dengan lampiran daftar Nominativedari BKN, yang diserahkan kepada instansi pusat atau daerah sabagai dasaruntuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke BKN (Kanreg) ; Bahwa terkait dengan penjelasan ahli tentang prosedur pengangkatanHonorer KI menjadi PNS, maka 171 (seratus tujuh puluh satu) orang di Kab.Bombana menurut aturan sesuai dengan PP No
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 12-08-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn
Tanggal 12 Agustus 2015 —
67 — 129
  • Nias Selatan tahunanggaran 2012, kemudian BPK (badan Pengelolah Keuangan) dankekayaan daerah Kabupaten Nias Selatan, Perubahan APBD NiasSelatan tahun anggaran 2012, ada surat permohonan Kepala DinasPertanian dan Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten NiasSelatan ada surat perintah tugas No. 16 tahun 2012;Bahwa semua dokumen ahli terima dari penyidik ;Bahwa untuk melakukan audit kami ada tim ahli sebagai ketua panitia,kemudian ada anggota tim namanya Andre Pradikto, kemudian adapengendali tekhnis
    pihak ketiga ;Bahwa memang suatu keharusan menurut peraturan perundangundangan memang harus ada SK itu tadi, kapasitas kepala daerah ituPutusan No. 116/Pid.SusTPK/2014/PNMdn, hal. 105 dari 172 hal.tadi sekedar hanya membantu setelah di limpahkan wewenang itumaka tanggung jawabnya hanya sekedar menerbitkan SK itu tadi,kecuali wakil kepala daerah itu atas inisiatif sendiri meng SK kansendiri itu salah ;Bahwa bergeser pelimpahan tanggung jawab itu sesuai yangdisebutkan didalam SK itu tadi, secara tekhnis
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum Pencurian
Register : 06-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN KEBUMEN Nomor 27/Pid.B/2019/PN Kbm
Tanggal 2 April 2019 — MARYADI OKTA Als BADU Bin MUHIDIN, Dkk
92 — 11
  • seorang berusaha melepaskan kekuasaanatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atauHalaman 53 dari 74 Putusan Nomor 27/ Pid.B/ 2019 / PN.Kobmsebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-03-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 19-06-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 16/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI DIWAKILI OLEH SAMSUAR ADI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BANGKA BELITUNG DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. CIPTA MARGA NUSANTARA DIWAKILI OLEH NOVIZAR FITRINTO
239 — 162
  • Bahwa dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dalam Point 3.2 mengenaiPENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA disebutkan bahwaHalaman 13 dari 129 Halaman Putusan Perkara Nomor 16/G/2020/PTUN.PLGPokja Pemilihan menetapkan Metode Pemilihan Penyediadengan memperhatikan jenis barang/jasa, spesifikasi Tekhnis/KAKdan Kompleksitas pekerjaa, Pagu Anggaran/HPS, RancanganKontrak, hasil analisis pasar dan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 30/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 28 Januari 2013 — IMRAN ABDULLAH Bin ABDULLAH
89 — 25
  • MUNARHADI yang hanyaberpendidikan SMA dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian atauSertifikat Ketrampilan Kerja sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasitenaga jasa konstruksi dan selain itu juga tidak ada persetujuan secaratertulis dari PPTK / KPA pergantian tenaga tekhnis khusus untukPembangunan Gedung Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) AcehBesar tahun 2009 tersebut hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak sesuaidengan Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia, Bahwa sampai denganberakhirnya Kontrak
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 11 Februari 2016 — Ir. RR. SRI RAHAYU SW., MM ; KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
62 — 13
  • Bahwa Terhadap pekerjaan rehabilitasi waduk tanjungan sudah pernahdilakukan survey yang dilakukan sekitar bulan Agustus 2011 yang terdiridari 3 (tiga) orang yaitu Kasi Perencanaan Tekhnis (Dian Sugeng), StafPerencanaan Tekhnis (AGUS MINTARKO) dan staf dari UPT PengairanCab. Gedek (MANSYUR).
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
URAY ANDRIZAR, S.Sos.,MT
198 — 22
  • 72 dari hal 165 Putusan No. 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Ptktersebut setelah diperiksa kemudian dilakukan penyerahan barang dari PPK Sdr.MUHAMMAD ILYAS kepada saya selaku Petugas Penyimpan dan Pengurus Barangdengan menanda tangani Berita Acara Penyerahan Barang .Bahwa dalam Berita Acara Penyerahan jumlah barang yang saya terimakesemuanya dalam keadaan baik dan lengkap namun secara spesifikasi sayaapakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau tidak saya tidak mengetahui karenasaya tidak mengerti secara tekhnis
    keluarga dengannya, baik karena hubungan darahmaupun hubungan pekerjaan.Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya di BAPPenyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.Bahwa saksi sebagai Bendahara pada Dinas Perindagkop dan UKM KotaSingkawang sejak Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan WalikotaSingkawang Nomor 212 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012;Halaman 77 dari hal 165 Putusan No. 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.PtkBahwa tata cara pembayaran tersebut pada awalnya PPTK (PejabatPelaksanaan Tekhnis
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 324/Pid.B/2015/PN Grt
Tanggal 21 Maret 2016 — AJID bin (alm) SARIDI, dkk
83 — 37
  • HalamanBahwa pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan jawaban langsungdatang dari para saksi dan terdakwa sendiri dan pemeriksaansistemnya tanya jawab jadi tidak ada BAP diarahan oleh Penyidik .Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa yangdimengerti oleh para saksi.Bahwa setelah selesai dibuat BAP kemudian BAP tersebut dibacakanlagi kepada para saksi dan setelah selesai dibaca kemudian para saksimembubuhkan paraf pada tiap lembarnya selanjutnya BAP tersebutditandatangani para saksi.Bahwa tekhnis