Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — Drs. Surya Djahisa, M.Si
80 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., sebagai Kepala BagianKeuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Terdakwaseharusnya mengetahui tekhnis pelaksanaan roda pemerintahan diPemkab. Langkat, yang pada kenyataan Terdakwa Drs. SuryaDjahisa, M.Si., tidak pernah berkoordinasi atau berkonsultasi dengansaksi Drs. Masri Zein selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Langkatdan selaku atasan langsung Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-01-2019 — Upload : 19-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 22 Januari 2019 — EDWAR MUKDIR, ST
198 — 113
  • Kendari, kemudian ahli menjalankan tugas belajardi ITB dan setelah selesai ahli kembali ke Kendari dan selanjutnyadiangkat sebagai pegawai tetap pada Dinas Pekerjaan Umum KotaKendari pada tahun 1992 dan bertugas pada bagian pengairan; Awalnya ahli tidak mengetahui adanya pekerjaan distribusi pengadaanair bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010,setelah mendapat perintah tugas dari Pimpinan Dinas PekerjaanUmum Propinsi Sulawesi Tenggara untuk menjadi tenaga ahli dalampemeriksaan tekhnis
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid. Sus. TPK /2015/PN.Tjk
Tanggal 11 Mei 2015 — - Purnomo Bin Sanwiraji (Alm)
59 — 10
  • atau kedudukan yang dipangku seseorang.Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan,kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan ataukedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan sarana juga hilang.Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, dariketerangan saksisaksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :Bahwa terdakwa Purnomo Bin Sanwiraji selaku anggota tim tekhnis
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 3 Februari 2015 — HADI SANTOSO,S.Pd Bin JAYUS
42 — 8
  • Pd dari bulanOktober 2012 s/d Maret 2013 (selama 6 (enam) bulan) dengan totalRp.5.100.000, (lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan honor KetuaPelaksana Tekhnis;Bahwa saksi menerima dari terdakwa Hadi Santoso, S.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2017 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.
Tanggal 6 Oktober 2017 — OLIVIA HALIM
122 — 81
  • /PT.Plk10.salah satu) kewenangannya adalah melakukan evaluasi administrasi,tekhnis dan harga penawaran masuk;Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah berkoordinasi kerkenaandengan penyusunan HPS, dengan demikian keliru pertimbangan MajelisHakim yang berkesimpulan bahwa antara Terdakwa dan saksi MarthinLuther telah bersamasama melakukan perbuatan pidana yang berakibatmerugikan keuangan negara;Bahwa kedudukan PT.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 23-04-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 12/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
Dasril S
261 — 1033
  • dipenuhi dan diajukan kepada BPN Pusat, salah satudeputi Kementrian Agraria di pusat memberitahu dengan menyurati Pemkodan PT.BA Tbk, bahwa proses sertifikasi HPL memerlukan persetujuanMenteri BUMN (pemegang saham) dan menindaklanjuti hal tersebut Pemkoberproses dengan PT.BA Tbk, dan untuk sekarang proses penerbitan HPLbelum selesai; Bahwa saksi menerangkan Bagian Pertanahan Pemko denganSHM Pak Dasri yang ada telah minta informasi Ke BPN Sawahlunto danberdasarkan titik koordinat dari BPN tersebut, tim tekhnis
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 33/Pdt.G/2014/PN Mad
Tanggal 18 Juni 2015 — - Agus Budi S - Bambang Sutarman - Bedjo - Didik Sujadi - Dilwan - Efendi Idris - Etha Karyatiningsing - FX. Sukamto - Gunawan Adi W - Gundarto - Harminingsih - Harumi Pangastuti - Hary Marendrayana - Hendang Hendrasti, SH - Hermien Istiawati - Karoman - Lilik Sugiharto - Lugiman - Marmi - Maryoto - Metty Ratna Mayawati Rr - Moenasir - Moertinah - Moch. Hasan Bisri - Muji Astuti - Purbojo Sugiharto - Sarwaji, SH - Sri Tustianingsih - Ir. Sukarno - Sukarsih - Sukini - Sunjoto - Supijah - Sutomo - Soewojo - Suwono - Teguh Widodo - Trimo - Untoro - Wahyudi - Warni - Suwartini - Endang Iriani - Budi Surojo - Djoko Teguh lm - Halimah - Hari Triono - Lily Andriany - Muryati - Rahayuningtyas Dwi Rochyanti - Siti Istijah - Sri Supatmi - Suswati - Yuli Sulistyo Dewi; - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Cq. Dirjen Perhubungan Darat Cq. Direktur Utama PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP VII PT.KAI Kota Madiun ; - Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun
153 — 38
  • dia mau di inbrengkan ke suatu BUMN hanya bisa rumah Negara dan Il tapi rumah Negara III tidak bisa karena didalam pasal 12 di PMK padaunit Keuangan Nomor 138 Tahun 2010 ayat 4 dan 5 jelas mengatur tidak bisakecuali memang dialinkan dulu menjadi rumah Negara II atau misalnya disinisudah dihuni lebih lebih tidak bisa di inbrengkan kepada BUMN ;Bahwa terhadap suatu aset negara yang belum dlinbrengkan telah dilakukansuatu tindakan hukum dimana pelakunya adalah klien dari Menteri Keuanganatau menteri tekhnis
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 14 Februari 2017 — AJRISA WINDRA, S.T., M.M. Vs. KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
399 — 256
  • (selanjutnya disebut sebagai Tim Pemeriksa);Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut diatas, maka pada hari Jumat, tanggal 8April 2016 Tim Pemeriksa mulai melakukan rangkaian tindakan pemeriksaanterhadap kinerja UPCA Kota Jambi dengan mendatangi kantor PENGGUGAT tanpadidahului dengan serangkaian prosedur pendahuluan sebelum dimulainyapemeriksaan terhadap Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Kota Jambi khususnya UPCAkota Jambi, sebagaimana diatur di dalam ketentuan PerundangUndangan tentangStandar Pemeriksaan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-11-2016 — Putus : 07-02-3017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 7 Februari 3017 — HUSNI TAMRIN BIN MASHUR
311 — 182
  • Banyuasin pada tahun 2013 mendapatkanDana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Program NasionalPemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMP) dari KabupatenBanyuasin yang bersumber dari dana APBN sebesar 80 % dan dari dana APBDsebesar 20 % sebesar Rp. 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah);Bahwakegiatan ini berpedoman pada PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPN MP);Bahwa terdakwa HUSNI TAMRIN Bin MASHUR selaku Ketua UPK
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 39/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 18 Agustus 2014 — - H. HERMANSYAH
65 — 21
  • kerugian keuangan negara ;Halaman 52 dari 103 halamanPutusan Tipikor No. 39/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnBahwa besar kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) ;Bahwa menurut data yang ahli terima memang ada dibelikanlembu/sapi sebanyak 11 (Sebelas) ekor ;Bahwa menurut keterangan memang diambil dari dana BLM PUAP ;Bahwa ada beberapa kwitansikwitansi yang merupakan cicilanpenerima sapi tersebut ;Bahwa tidak ada ditemukan data mengenai pembelian sapi ;Bahwa didalam petunjuk tekhnis
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-01-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Psb
Tanggal 1 Oktober 2015 — -WIRDAN DATUK RAJO MANGGODANG, Cs LAWAN -KETUA KERAPTAN ADAT NAGARI AIR BANGIS, Cs
246 — 146
  • Bahwa sebelum izin lokasi tersebut diterbitkan sebelumnya juga telahdiperoleh Pertimbangan Tekhnis dari Kantor Pertanahan KabupatenPasaman barat No. 03.400.9.1/V/2011, tanggal 26 Mei 2011, danBerita Acara Peninjauan Lokasi dari Dinas Kehutanan KabupatenPasaman Barat, bulan Maret 2011;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-04-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2381 K/PID.SUS/2013
Tanggal 23 April 2014 — ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR dan T. MAKMUN RIZA, S.P. Bin T. MUCHSIN
69 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MABRURbertanggung Jawab atas Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Kegiatan sebagaimanayang telah tercantum dalam DIPA pada Tahun Anggaran 2006 yang dibantu olehPenguji dan Pembuat SPM, Bendaharawan, Tim Tekhnis, Panitia PelelanganPekerjaan, Staf adminitrasi lainnya; Bahwa yang menunjuk Terdakwa Il. T.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 49/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 27 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : DIAN MARHAENY
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN cq PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM CABANG BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : HANGKY RIBOWO,SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN
110 — 73
  • Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor:140/PDT.G/2016/PN.SMR halaman 62 dan 63, menyatakan:"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanyamengajukan gugatan untuk mewakili Kepentingan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-03-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Tipikor /2012/PN.Smda
Tanggal 5 Maret 2013 — H. RAHMAT IDRIS alias RAHMAT BIN H. IDRIS;
58 — 13
  • Kutim dan juga diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pencegahan PenanggulanganKebakaran (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur,berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKutai Timur Nomor : 818/12/DPU/II/2010 tanggal 1 Februari 2010.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada UPT PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur,adalah menyusun perencanaan, kemudian menentukan Harga PerkiraanSendiri
Pengadilan PN KALABAHI Perdata Tanah
Putus : 05-11-2014 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Klb
Tanggal 5 Nopember 2014 — - LEONARDUS SEDAMA, DKK - SELFANUS S. MODENA, DKK
88 — 35
  • Bahwa pertemuan ke2(dua) dengan sukusuku dan waktu itu Kornelis Mopia hadir,Leonardus Sedama hadir sedangkan Meleyaki Modena saksi lupa;Bahwa yang hadir pada waktu pertemuan ada puluhan orang;Bahwa Leonardus Sedama (Penggugat I) membubuhi cap jempol, kalau Meleyaki tidaktahu, tetapi Kornelis Mopia tidak hadir pada waktu revisi;Bahwa usulan ke Jakarta dan anggaran turun terima DIPA Desember 2011Bahwa saksi tidak pernah turun ke lapangan namun tim Teknis yang turun, saksi hanyamemantau saja;Bahwa Tim tekhnis
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 61/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 19 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Sankei Gohsyu Indutries Diwakili Oleh : Asep Komarudin SH
Pembanding/Tergugat II : CV. Karya Mandiri Diwakili Oleh : Asep Komarudin SH
Terbanding/Penggugat : CV. ADR
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Sinar Agung Kreasi Utama
202 — 109
  • daftar ulang;Cc. pencabutan izin oleh Bupati.(2) Izin dicabut apabila:a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (Satu) tahunsejak izin dikeluarkan;b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasalpasal dalamPeraturan Daerah ini;35.Bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2a)Perda Kabupaten Bekasi No.09 Tahun 2007 tentang Izin PemanfaatanLimbah Non B3 yang Bernilai ekonomis mengatur tentang tekhnis
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 27-02-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 41/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 28 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : Sahat Pardede
Terbanding/Tergugat I : GUNAWAN MAKMUR
Terbanding/Tergugat II : MISNAWATI alias ATIK binti S. NAWAWI
Terbanding/Tergugat III : Ny. NURMA NK
Terbanding/Tergugat IV : Jauhari Chandra
Terbanding/Tergugat V : H. Adnan
Terbanding/Tergugat VI : Camat Tampan
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kelurahan Simpang Baru
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Kelurahan Bandaraya
Terbanding/Tergugat IX : Camat Payung Sekaki
Terbanding/Tergugat X : Walikota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat XI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Terbanding/Turut Tergugat I : SINGGIH SUSILO,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : H. warman SH
Terbanding/Turut Tergugat III : THERESIA LUSIATISITI RAHAYU,SH
156 — 88
  • Wahyono Sumardi tersebut harus ada aslinyatersimpan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagaiperawatan data tekhnis harus ada untuk mempertegas letakwilayah, batas dan ukuran bidang tanah. Dengan terbuktinya tidakada aslinya SKGR No. 1347/KT/X/1990 An. Herry Purnomo danSKGR No. 1213/KT/IX/1990 An. Wahyono Sumardi sebagai buktihak dasar / alas hak dalam penerbitan SHM No. 768/ Ds SimpangBaru An.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-02-2010 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 355/Pid.B/2009/PN.KSP
Tanggal 22 Februari 2010 — SUBAGIO SLAMET, S.T. BIN TRUBUS
74 — 10
  • Dan dalam hal ini Bupati Aceh Tamiang telah memberikan Persetujuanuntuk dilakukan Penunjukkan langsung;Benar bahwa yang membuat Konsep Dokumen Pengadaan barang dan jasa berupa HargaPerkiraan Sendiri (HPS) adalah Penitia Pengadaan sedangkan Spesifikasi Teknis adalahKonsultan Perencana yang disetujui Pejabat Pembuat Tekhnis Kegiatan (PPTK) saksiBustami, ST;Benar bahwa benar gambar rencana yang ada didalam Kontrak Nomor600.630/4838/2008, tanggal September 2008 adalah benar gambar rencana untukPekerjaan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS
Tanggal 2 Mei 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan HAMSIA Binti JABIR Dg. ITUNG
139 — 10
  • Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiriPedesaan (PNPMMP) pada Kecamatan Tompobulu Kabupaten MarosTahun 2010 s/d 2013 ;Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Fasilitator KecamatanTompobulu Kab.Maros yaitu ;Mempasilitasi proses perencanaan kegiatan sampai dengan serahterima kegian fisik maupun simpan pinjam ;Memfasitisasi penyaluran dana fisik dan dana simpan pinjam kelompokperempuan (SPP) dari UPK ke masyarakat ;Memvalidasi laporan keuangan yang dibuat oleh UPK ;Yang menjadi acuan adalah Petunjuk tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.PH;
134 — 45
  • 2014, bertempat di KantorBKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, secara melawan hukum, yaitu; pertama, terdakwa selakuPPK Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dalammenyusun dan menetapkan spesifikasi tekhnis
    sertamelakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yaitu saksiLUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT.DJAJA BIMA AGUNG selaku pelaksana pengadaan Susuk KB Il/Implan TigaTahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yaitu; pertama, terdakwa selaku PPK Pengadaan susuk KB II Batang Tiga TahunanPlus Inserter T.A 2014 dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi tekhnis