Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 14/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
SITI ZUBAIDAH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
2.Kantor Regional VII BKN Palembang
361 — 229
  • Terhadap alasan gugatan Penggugat angka 2 huruf gbahwa tidak benar Tergugat menjelaskan kepada Penggugatmelalui surat yang menjelaskan SK a quo menyatakan bahwaPenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakanpertimbangan teknis dari Tergugatll yang menyatakan bahwapenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakan memilikimasa kerja kurang dari 10 tahun pada saat menjadi PNS.Faktanya yaitu Tergugatl tidak pernah menyatakan bahwaPenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakanpertimbangan tekhnis
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 23-10-2008 — Putus : 27-07-2009 — Upload : 17-10-2012
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 114/G/2008/PTUN.SBY
Tanggal 27 Juli 2009 — Tuan Moch.Djasman, dkk melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
138 — 60
  • Permendagri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan DaerahKota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah dan sertaKeputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tata Cara PemberianIzin Pemakaian Tanah Pemrintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;Bahwa terkait dalih gugatan Nomor 6, maka berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka tidakserta merta seseorang mengajukan bukti
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN PALU Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 11 Februari 2016 — BAHRIN BIN YASIN
66 — 10
  • SindueTombusabora sejak tanggal 15 November 2011; Bahwa saksi menerangkan bantuan dana PNPMMP berasal dari BankDunia selanjutnya dialokasikan ke BPMD Provinsi dan turun lagi keBPMD Donggala selanjutnya ke kecamatan.Halaman 19 dari 103 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2015/PN PalBahwa sumber dana PNPMMP berasal dari pusat (APBN) sebanyak90% dan dana APBD sebanyak 10%;Bahwa tugas saksi secara khusus memfasilitasi membantu danmemberikan bimbingan secara tekhnis dilapangan terkait pelaksanaanPNPM mulai dari
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 23-11-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN BALIGE Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Blg
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
NOVA MARGARETTA, S.H
Terdakwa:
RIHARD SITANGGANG
168 — 91
  • ., dan Terdakwa sendiri padapokoknya Merencanakan, membuat program, melaksanakan danmengevaluasi pembinaan angkutan sungai danau dan penyeberangan,sarana dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan dan kepelabuhan sesuai dengan petunjuk tekhnis dan ketentuan ppraturan agarterwujud akses tranportasi angkutan sungai danau dan penyeberangan yangbaik dan lancar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik itumengenai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Surat Keputusanpengangkatan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 110/G/LH/2018/PTUN.MDN
Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA diwakili oleh NUR HIDAYAT
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
1119 — 673
  • . 110/G/LH/2018/PTUNMDN.tentang kerugian nyata yang Penggugat tersebut sedangkan alasanalasan akan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di karenakanlokasi pembangunan PLTA di sebutkan sangat rawan gempa barulahsekedar khawatiran belaka yang belum tentu akan terjadi, sedangkanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dengansunguhsunguh mempertimbangkan segala ketentuan hukumperaturan perundangudangan yang berlaku setelah melalui proseskajian dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Tekhnis
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 14-12-2017 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.HAMNI
2.SA'DIAH
3.AMAH
Tergugat:
1.PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
2.PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan c q Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Lurah Syamsudin Noor
120 — 54
  • melaluiLembaga Peradilan;Bahwa perlakuan pengukurannya sama antara perorangan dan kelompok;Bahwa tanda tangan dilakukan pada waktu peta Nominatif disetujui;Bahwa apabila selama 14 (empat belas) hari tidak ada keberatan berartisetuju dengan hasil pengukuran;Bahwa seharusnya tidak terjadi tumpang tindih karena semua yang hadirtanda tangan masingmasing pihak lalu tergambar bidangbidang tanahdan mengakui masingmasing pihak;Bahwa ada perbedaan senekfikan antara UndangUndang baru denganyang lama;Bahwa untuk tekhnis
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - ZUSTAMBENGI
107 — 21
  • KARUNIA ABADISENTOSA berdasarkan daftar hadir adalah ZUS TAMBENGI selaku Direkturperusahaan ;Bahwa sistem penilaian yang digunakan adalah sistem gugur dengan evaluasidata kualifikasi data administrasi, tekhnis dan harga ;Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang adalah CV. Karunia Abadi Sentosadengan nilai penawaran Rp. 1.027.000.000,00 (satu milyar dua puluh tujuh jutarupiah) ;Bahwa setelah Panitia Lelang menetapkan pemenang lelang, kemudiandilaporkan kepada PPK (Moh.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-12-2021 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 23 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
ANDI FADLI IRFANSYAH, ST BIN ARSYAD.
116 — 63
  • 1 (satu) Ekseplar Foto Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor : 68 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Kabupaten/ Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Tahun 2014 Kepala satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swaadaya.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-07-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 31 Juli 2012 —
40 — 5
  • .; 2 2922292 Bahwa saksi tahu dana UPK tahun 2007 adalah 1,5 Milyard yaitu dana dari APBN dantahun 2008 sebesar 2 Milyard dana dari APBN dan tahun 2009, 2010, 2011 masingmasing dapat dana 3 milyard dari APBN untuk Kecamatan Sumbermalang ; Bahwa sasaran PNPMMP adalah untuk menanggulangi kemiskinan ; Bahwa saksi sudah bekerja sesuai petunjuk tekhnis ; Bahwa Kabupaten hanya memfasilitasi saja ; Bahwa desa yang mengatur tentang pelaksanaannya ; Bahwa ada laporan tentang penetapan pinjaman ; Bahwa untuk
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/ Pid.Sus/TPK/2014/PN Bdg.
Tanggal 21 Agustus 2014 — Ir. ALAN SULAEMAN Bin H. IMAM SAFARI
63 — 13
  • Ahli Tekhnis H.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 7 Desember 2015 — ASEP HERDIANA, ST., M.Si BIN M. TARMEDI
125 — 10
  • dengan Terdakwa yang telah pula mengambil alih fungsi PPTK, karenaPPTK tidak dilibatkan oleh Terdakwa dan terhadap alat Multimedia tersebut angota PPHPtidak memeriksa kwalitas dan Quantitas barang, melainkan hanya menghitung jumlahnyasaja, karena semua anggota PPHP tidak mempunyai keahlian dan tidak memiliki sertifikasisebagai anggota PPHP, dan anggota PPHP juga telah menanda tangani Berita Acara serahterima barang yang dibuat oleh Yanheri padahal Berita acara tersebut merupakan tugas dariPelaksana Tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 26 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RIDWAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG
175 — 36
  • Takalar tidak terlibat secara tekhnis kecualidalam hal kepala Bapelitbang yang bertindak selaku penggunaanggaran telah mempertanggung jawabkan atas penggunaan anggarantersebut yang disampaikan kepada Kepala Daerah atau Bupati Takalarmelalui Sekretaris Daerah;Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran pada BapelitabangKab. Takalar pada tahun anggaran 2017 adalah Drs. H.
    Takalar mempunyai tugas pokokmembantu kepala bidang dalam hal melakukan penyiapan koordinasi,pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,Hal. 118 Putusan Nomor. 98/Pid.Sus.TP K/2019/PN.Mksserta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidangpenelitian dan pengembangan;Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi bertanggung jawabkepada Kepala bidang selaku penanggung jawab tekhnis atasanggaran program dan kegiatan yang di kelola oleh bidangperencanaan, evaluasi pembangunan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN.
159 — 41
  • Saleha, SKMselaku PPTK penyediaan operasional rapatrapat kantor ( belanja makanminum pasien dan petugas jaga sore) dan bendahara yang mencairkanterlebin dahulu memeriksa kelengkapan bukti pembelanjaan berupa notaHal 84 dari 201 Putusan Nomor 87/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mksataupun faktur pembelanjaan, yang melakukan pengurusan pencairan adalahbendahara pengeluaran RSUD lanto Dg Pasewang yaitu MuhammadSyamsil, MS,SKM dan setahu saksi berdasarkan SPP dan SPM bahwa PPTK(pejabat pelaksana Tekhnis kegiatan)
    (Delapan ratus enam puluh jutaseratus tiga puluh lima ribu rupiah);Bahwa yang bertanggung jawab dalam proses pengurusan pencairan adalahsecara tekhnis adalah saksi sebagai bendahara pengeluaran tetapi yangmenjalankan pengurusan dan membawa dokumen pencairan adalahKaharuddin (satf keuangan) atas' perintah dari H. Saharuddin,S.K.M.,.M.M.,.M.Kes. selaku Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang di manawaktu itu H.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-12-2017 — Upload : 20-07-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor '100/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks
Tanggal 28 Desember 2017 — - JPU Vs. - H.HAMKA, S.H. dan HARTAWAN TAHIR, S.H
91 — 0
  • Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal 12 April
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : FITROH R.
Terbanding/Terdakwa I : RITA WIDYASARI
Terbanding/Terdakwa II : KHAIRUDIN
261 — 182
  • Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan Tahun Jamak(Multiyears) Tahun 20112014 tanggal 24 Maret 2011 303.1 (Satu) bundel copy dokumen Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 912/SKBUP/HK/2012 Tentang Penetapan Kegiatan TahunJamak (Multiyears) Tahun 20132015 tanggal 31 Desember 2012 304.1 (Satu) bundel copy dokumen Pejabat Pengelola Keuangan DaerahSelaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0702/SPDBL/BINA/Tahun2014 Tentang Surat Penyediaan
    ASBS.1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24Maret 2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pedoman Tekhnis KegiatanTahun Jamak (Multi Years) Tahun 20112014 ASBO1 (satu) bundel konsep TELAAHAN STAF tanggal 25 Januari 2011Nomor : 600 Perihal : Usulan Paket Kegiatan Multiyears Tahun 20112014 dimana terdapat paraf Drs.Edi Damansyah, M.Si dan Ir.
    Satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan SatuanKerja Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten KutaiKartanegara Tahun Anggaran 2017. 437.1 (bundel) POST IT Berwarna Kuning pada lembar pertamatertulis tinta berwarna hitam terbaca 78.115.000, , 1.400.000,Titipan dst. 438.1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 Tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutalKartanegara Tentang Pedoman Tekhnis
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 19/PID.SUS.TPK/2019/PT PBR
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RULLY AFANDI, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : H. MISLAN S.E., M.P
158 — 73
  • pemeliharaan sarana danprasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2016sumber dana APBDP TA. 2016 yang menerima pembayaran tidak sesualdengan prestasi kerja riil di lapangan/ tidak sesuai SPK sebesar Rp.1.916.141.404, (satu milyar sembilan ratus enam belas juta seratus empatpuluh satu ribu empat ratus empat rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksidari Universitas Riau yang mencakup pemeriksaan secara teknis terhadapdokumen dokumen administrasi dan tekhnis
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 24-06-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 310/Pid.B/2021/PN Cbi
Tanggal 13 September 2021 — Penuntut Umum:
1.JESFRY AGUSTINUS, S.H
2.AGUNG SETIAWAN, SH
Terdakwa:
MUHAMAD ENDANG BIN NURMAN
100 — 51
  • Bin Nurman yang diajukan oleh Jaksa/PenuntutUmum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas terdakwa Muhamad Endang Bin Nurmansebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 03-05-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
2.ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, SH
Terdakwa:
SORMADI BIN HASAN SORI
212 — 35
  • berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor:821.2/459/KEPBKD.III/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentangpemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama,administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kab.OKI dan selakuanggota Pengelola Operasional Pembinaan Program Oleh Kader danPendistribusian Alokon berdasarkan SK Kepala Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Nomor: 04/KEP/DPPKB/2018 Tanggal08 Januari 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPengelola Tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-03-2013 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Maret 2013 — MUH. AMIN SALEH, SH
85 — 118
  • Rp.2 Milyard s/d 3 Milyard kepada mereka berlima yaitu Saksi,Terdakwa, Dede, Saksi Sutarna, Saksi Arif, surat panggilan tersebut yangmenandatangani Saksi atas nama Andri Kurnia, yang menulis di amplopnyaSaksi, sedangkan peranan Saksi Arif mengetik surat panggilan tersebut, SaksiSutarna yang menstempel pake logo kejaksaan.Bahwa sebelumnya Saksi Arief telah membuat telaahan sebelum SuratPanggilan tersebut dibuat (sekitar tanggal 0710 September 2012) sebanyak 2(dua) lembar sebelum mengikuti Diklat Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2021
Tanggal 28 Oktober 2021 — SUBOWO, DKK vs PRESIDEN RI;
1852 — 1790 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah (PP) Nomor 99Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata CaraPelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, saya masihmenjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan KementrianHukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia;Sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggungjawab secara langsung atas pelaksanaan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia (PP) Nomor 99 Tahun 2012, Direktur JenderalPemasyarakatan dan Unit Pelaksana Tekhnis