Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 31 Januari 2018 — ISKANDAR W. GOROTOMOLE
109 — 75
  • Halmahera Barat tersebut sudahsesual;Halaman 58 dari 168 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2017/PN.Ttee Bahwa dengan berakhirnya pelelangan dengan Pengumuman pemenangmaka Tugas Panitia lelang sudah berakhir dan sudah tidak mencampuriurusan tekhnis lagi ;e Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 04-05-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Tpg
Tanggal 24 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Dani K Daulay, S.H
2.Nolly Wijaya, SH., MH
Terdakwa:
Hendrisin, ST
426 — 21
  • Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUPOperasi Produksi kepada Gubernur Kepulauan Riau dengantembusan kepada Menteri Energi dan Sumber DayaMineral;Menyampaikan proposal yang sekurangkurangnyamenggambarkan aspek tekhnis, Keuangan, produksi dan pemasaranserta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonanperpanjangan IUP Operasi Produksi;34. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dantegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;35.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
706 — 1181
  • kecuali seluas diatas 25 (duapuluh lima) hektar, jika luas yang dimiliki melebihi yang sudah ditetapkanperkebunan tersebut harus memiliki Izin Usaha Perkebunan/ IUP ;Bahwa ada tata cara untuk mengatur IUP (Izin Usaha Perkebunan) diHalaman 101 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwpertanian ;Bahwa setiap usaha kebun seluas lebih 25 (dua puluh lima) hektar harusmengurus IUP (Izin Usaha Perkebunan) ;Bahwa dasar hukum KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) ada diKementrian Koperasi ;Bahwa tekhnis
    Peputra Supra JayaHalaman 204 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwberdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris;Bahwa benar pembagian TBS terhadap koperasi yang sudah lunas hutangkreditnya yaitu mendapat 98 % dan 2 % untuk penempatan tenaga tekhnis,kemudian bagi koperasi yang belum lunas mendapat 63 % dan 35 % untukcicilan hutang dan 2 % lagi untuk perusahaan sebagai penempatan tenagateknisnya ;Bahwa benar tidak ada dipasang tandatanda/ plang yang menunjukkan bahwalahan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1333 — 239
  • sebagai pengarah, dengan Ketua PakAndreau Misanta Pribadi dan Pak Safri yang sepengetahuan Saksi adalahsebagai Staf Knusus Menteri.Bahwa tujuan dibentuknya Tim Due Diligence adalah untuk mempermudahperijinan, sedangkan yang menentukan Pak Andreau Misanta Pribadi danPak Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim adalah Pak Menteri KKP.Bahwa tugas pengarah, mengarahkan didalam jalanya Tim Due Diligence,sedangkan tugas pelaksana yaitu melakukan identifikasi dokumen, verifikasidan pelaksaanaan didalam tekhnis
    Calon Eksportir sebagai DirjenTangkap sudah menandatangai hingga selesai ada 35 perusahaan sejaktanggal 19 Mei 2020, bahwa untuk diterbitkannya Surat Penetepan CalonEksportir, sebelumnya setelah ada arahan untuk melakukan verifikasi dariStaf Khusus ke Tim Due Diligence dirjen budiddaya sesuai tupoksinyamelakukan proses verifikasi terhadap calon eksportir, selanjutnya diajukankepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk penetapan calon eksportir denganmemenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan tekhnis
    terkait penunjukan PT.ACK Saksi juga tidak mengetahuinya.Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Saksi menginisiasi membuat group WAdengan nama Usaha Lobster dan mendorong dibentuk tim yangmelakukan proses terkait eksport, karena belum adanya juknis dan jugabelum ada Permen untuk dijadikan patokan terkait kegiatan eksport,selanjutnya Saksi mengetahui dibentuknya Tim Due Diligence, untuk DirjenPerikanan Tangkap Saksi diminta nama untuk menduduki Tim Due Diligencedan mengirimkan dua direktur dan beberapa staf tekhnis
    Sebelum Saksimenandatangani Penetapan Calon Eksportir, verifikasi sebelumnyadialakukan oleh tim DJPT, selain Tim Due Diligence tim DJPT jugamelakukakan verifikasi yang diketahui oleh Direktur PengelolaanSumberdaya Ikan, selain masuk dalam tim DJPT Dir PengelolaanSumberdaya Ikan juga masuk Tim Due Diligance.Oo Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Tim DJBP, ada Persyaratan Umumyaitu terkait administrasi (legalitas perusahaan), Persyaratan Tekhnis yaitusudah ditetapbkan sebagai pembudidaya, selanjutnya
    Kemudian dibentuk tim yang terdiri dari semua unsur yang adadi Kementrian Kelautan dan Perikanan dan dalam waktu 3 (tiga) hari setelahdilakukan evaluasi dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang sudahditetapbkan sebagai calon eksportir, yang memenuhi syarat baik syaratadministrative maupun syarat tekhnis yang meneuhi hanya 8 (delapan)perusahaan. Delapan perusahaan sebagaimana disebutkan dalam BAP No.50 yaitu :PT. Pelangi Maritim Jaya,PT. Kreasi Bahari Mandiri,PT. Maradeka Karya Semesta,CV.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2015 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 11 Mei 2015 — Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd.(TERDAKWA)
95 — 138
  • pengadaan kepadapengguna barang/jasa.Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa.e Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas tersebut, karena pada saatitu saksi belum tahu mengenai adanya Surat Keputusan (SK), saksibaru tahu adanya SK tersebut setelah akhirakhir ada masalah ini.e Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu siapa inisiator ataupenggagas penunjukan langsung dalam proyek pengadaan bukutersebut, tetapi berdasarkan keterangan Sekretaris PanitiaPengadaan, dan Pengendali tekhnis
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
242 — 38
  • Penyediasebagaimana dinyatakan kepada PA memiliki keahlian professional,personil dan sumber daya tekhnis serta telah menyetujui untukmenyediakan pekerjaan konstruksi Sesuai dengan persyaratan danketentuan dalam kontrak ini.Bahwa Kesepakatannya adalah secara lisan yang saksi sampaikanbahwa pekerjaan ini harus dilakukan secara serius karenanyajaraknya jauh, sehingga ketika itu ada ditunjuk stafnya yang tinggal diNatuna yang bernama saksi NUR SYAMSI.Bahwa terkait peninjauan lokasi saksi jelaskan sebagai
    Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 10 Agustus2015 (kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasidan Pemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar ModernKab. Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014.Dengan penjelasan sebagai berikut:1.
    Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (Satu) berkas, tanggal 10 Agustus 2015(kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasi danPemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar Modern Kab.Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014. Denganpenjelasan sebagai berikut:1.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 18 Januari 2019 — Penggugat:
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
430 — 316
  • Bahwa selama proses pemenuhan syarat syarat permohonan jjinlokasi tersebut, Penggugat telah memenuhi syarat syarat terkaitpermohonan ijin yang diminta Tergugat sebagaimana ketentuan yangberlaku dan mengeluarkan biaya biaya terkait proses untuk memenuhisyarat yang diminta Tergugat seperti biaya peninjauan lokasi, biayapengukuran, advis tekhnis dan lain lain yang apabila diperhitungankantelah cukup besar yang telah dikeluarkan Penggugat;3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1080 — 1837
  • masyarakathukum dan due proces of law dengan yang normanya secara mandatorimaka hakim bisa menilai Perpres itu untuk dikesampingkan manakalaaturan pokoknya mengharuskan ada suatu proses mandatori harusdilakukan karena itu menegakkan rule of law dan hakim itu benteng terakhirdari hukum untuk mencari keadilan dan tidak boleh menyatakan Perpres itubatal atau tidak bisa;Bahwa menurut Ahli kedudukan dari Peraturan Presiden ini dikaitkandengan UndangUndang ketentuan lebih lanjut itu harus ketentuan lanjutanatau tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 30 / Pid.Sus -TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Juli 2015 — RAHMADI NAFARIN als BOY Bin H.M.HUSAINI.
70 — 16
  • Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatandan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban PengeluaranPelaksanaan Kegiatan. Bahwatugas pokok saksi selaku Pejabat Teknis Kegiatan sesuaidengan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretariat DPRDKabupaten Tapin No.175/17/SK/set.DPRDTPN/2012 TentangPenunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan barang danJasa/pada tahun anggaran 2012, dalam bidang perjalanan dinasadalah sebagai berikut :a.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — HENI LORWENS alias HENI
139 — 55
  • 2012 saya diangkat menjadi Kepalapada BPMD Kabupaten Pulau Morotai, namun pada Bulan AgustusTahun 2013 posisi saya sebagai Kepala BPMD digantikan olehTerdakwa, keterkaitan saya dengan ADD Tahun 2013 memang ada,yakni ADD Tahun 2013 dianggarkan oleh saya di Tahun 2012,mengingat jabatan dan kapasitas saya sebagai Kepala BPMD saatitu ; Bahwa tugas pokok saksi selaku kepala BPMD Kabupaten PulauMorotai adalah memimpin, memberi arahan dan mengkoordinasikankepada staf menyangkut tugastugas yang bersifat tekhnis
    ; Bahwa tugas saya sehubungan dengan pelaksanaan anggaran ADDPulau Morotai Tahun 2013 adalah :* Menyusun rencana pengalokasian ADDTahun 2013 ;* Mengkonsultasikan dengan pimpinan (Bupati) dan melakukankoordinasi dengan instansi tekhnis dalam rangka perumusankebijakan tentang penetapan besaran mekanisme penyaluranADD untuk masingmasing Desa ;* Melakukan verifikasi administrasi dalam rangka pencairan ADDTahun 2013 ; Bahwa mekanisme pencairan ADD Tahun 2013 yaitu :* Terlebih dahulu melakukan verifikasi
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 22-05-2024 — Putus : 15-08-2024 — Upload : 20-08-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap
Tanggal 15 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD ARIFIN, S.H.
Terdakwa:
RISKI ADRIADI
64 — 54
  • Bupati Jayapura nomor 188.4/179/tahun 2021 tentang penunjukan dan penetapan kuasa penguna anggaran, pejabat pembuat Komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan;
  • 1 (satu) bundel Kontrak pekerjaan Rekonstruksi Talud Sungai Kali Nembu Distrik Nambong Kabupaten Jayapura Nomor: 360/99/KONTRAK-KONS/RR/2021 tanggal 07 Juli 2021
  • 1 (satu) bundel addendum perpanjangan kontrak Nomor : 360/174/KONTRAK-KONS/RR/2021 tanggal 29 Juli 2021
  • 1 ( satu ) bundel Foto Copy Dokumen Justifikasi Tekhnis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 05-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 98/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
Intervensi:
1.Zuliadi, S.H
2.DARINI
3.I Dewa Nyoman Budi Suryana, S.E.,
4.I Ketut Tri Lokantara,
5.Nani Ariati
6.Endang P Handayani
7.Hilda Fitriana, S.E.,
8.Alan Rhapsodi
9.Nurhayati
10.Hendra Saputra
11.Rahayu Suliati
12.Nuning Indriani
13.Siti Umuhani
14.Desak Made Murtini
15.Esti Chandra Purnamasari
16.Wahyuni Eka Kusumati
17.Wahdiyat Candra
18.H.M IZZUL ISLAM, S.Mn
19.Emillia Ermasari
20.I Gede Subadra
21.Sahli
22.I Komang Wiasa
23.I Gusti Lanang Mahendra
24.1 Gusti Ayu Nyoman Lismawati
366 — 348
  • Haji Muhammad Izzul Islam diberikanrisalah pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi diDesa Gegelang,Kecamatan Lingsar,Kabupaten Lombok Barat Nomor:43/2016 tanggal 22 April 2016 untuk dilakukan pemecahan secarasempurna;C. Selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor 3002/Lingsar tanggal 03April 2013, Surat Ukur Nomor: 1348/Lingsar tanggal 13 Februari 2013,luas 25.390 m2 An.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — GATOT SUGENG WIDODO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
156 — 186
  • yangdituangkan di dalam Berita Acara No : 04/BA/BAWASLUPROV/JTM/I/2013,tanggal 2 Januari 2013 dikarenakan untuk menyesuaikan kegiatan di Bawaslu ProvJatim yang mana sejak awal Bulan Januari 2013 sudah berjalan;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :e Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; e Menetapkan dokumen pengadaan;e Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;e Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi; e Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis
    3 MAXIMA CO 30.313.910 2.756.000 413.350JUMLAH 5.415.752.400 5.192.153.16223.599.2 246.694.0 37.430.4695 35 0096% 284.124.469 e Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan sesuai dengan prosedursemestinya adalah menjalankan proses pengadaan harus sesuaidengan tahapan pengadaan barang/jasa Pengadaan langsung (PL)Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi; Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1919 K/PID.SUS/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA
339 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan putusan Majelis Hakim Judex Facti, Majelis HakimJudex Facti telah mengabaikan, acuh dengan tidak menggunakan faktafakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidanganberdasarkan alatalat bukti yang sah dalam ketentuan UndangUndangKitab Hukum Acara Pidana antara lain, keterangan saksi, keteranganahli, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan petunjukyang ada bahwa saksi HAIRIL ANWAR, S.P. bin MUHAMMA HATTAdalam perkara ini adalah subjek hukum yang bertindak sebagai KetuaTim Tekhnis
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-12-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 129/Pid.B/2011/PN. Mab
Tanggal 1 Desember 2011 — FATIMAH als PAT Binti ABDULLAH KARIM (alm)
149 — 11
  • Bungo dan dengan terdakwa Fatimah tidak ada hubungankeluarga.Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil memiliki NIP. 1970070720021201004, dansaksi bertugas sebagai Kasi Tenaga Tekhnis bidang TK/SD pada Kantor Dinas PendidikanKab.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 78/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 8 Nopember 2013 — ABDUR ROCHIM
70 — 24
  • didalam kontrak, akan tetapi siapa orang yang mengerjakannya saksi tidak tahu ;Bahwa saksi mengecek sendiri penelitian kelengkapan dokumen SPP selanjutnya saksibaru menandatangani SPP yang disodorkan oleh bendahara pengeluaran dan bendahara3adalah sebagai berikut :Bahwa Pemeliharaan jalan untuk Tahun 2009 maupun Tahun 2010 diborongkankepada penyedia jasa dan tidak dikerjakan sendiri oleh DPU Kabupaten Jepara ;Bahwa setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selalu diketahui oleh PejabatPelaksana Tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 03-06-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 14 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 3 Juni 2014 — MUKHTAR Bin H.HASAN.
51 — 6
  • aspek manfaat sudah dirasakanoleh masyarakat ataupun Pemerintah Daerah dengan adanya bantuan kapalkepada masyarakat tersebut yaitu masyakarat akan meningkat pendapatannyasedangkan Pemerintah daerah mendapat pemasukan dari sewa kapal tersebut Bahwa dari perjanjian kapal ini dengan para nelayan sampai dengan masajabatan Bupati, kKemudian ada diperpanjang, setelah itu akan ditinjau oleh timapakah masih layak, apabila masih layak maka itu akan ditinjau ulang lagi,akan tetapi apabila tim menilai secara tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 12-03-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg
Tanggal 26 Maret 2020 — ERLIE SUSILOWATI ; SUWARDI ; DEASY FAIZATY
709 — 724
  • Arbaini Yusuf selalumenyampaikan alasan yang bersifat tekhnis karena persyaratan dari Pemohon yang belumlengkap (KTP nya habis masa berlakunya, IMBnya belum dilegalisir, pengecekan sertifikattertunda di BPN) yang memerlukan waktu beberapa hari bukan alasan karena ketidak mampuannasabah dan Sdr.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
Tanggal 25 April 2013 — Drs.M.H. Thomas Alfa Edison, M.M bin H.M Yusuf
84 — 15
  • .); Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, Terdakwa dan bukti surat sertabarang bukti dipersidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa sebagaiPlt.Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) DinasPendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Nunukan berdasarkanSurat Perintah Kepala dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timurnomor: 821/502/Pen 1/2009, tertanggal 04 Mei 2009;e Bahwa sebelumnya saksi Jemmygo telah melakukan pembicaraan denganTerdakwa melalui telepon mengenai
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 8 Februari 2017 — SOLIKHAH Binti ABDUL WAHID
93 — 20
  • Dari hasil pemeriksaan dan pengukuran lapangan yang dilakukanoleh Petugas tekhnis Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utarayang akan ditetapkan sebagai lokasi Bendungan Jamut seluas 60 ha;3. Hasil pemeriksaan/pengukuran dan data di lapangan dituangkandalam peta bidang tanah/peta lokasi dengan jumlah luas 60 ha;4. Hasil inventarisasi dari tanah seluas 60 ha dimiliki oleh Simamoradkk;Halaman 75 dari 171 Putusan Nomor 56/Pid.SusTpk/2016/PN Pik5.