Ditemukan 6241 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip teknik tehnik tenis tekhnik tekhnisi tehnis technik
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 08-01-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 / PDT.SUS-PHI / 2015 / PN.BDG
Tanggal 13 Juli 2015 — 1.DJOHAN WAHYUDHI, SE ;2.NUR FAHMI FUAD ;3.EDI SOEWARDOJO ;4.JUSUF ARIFANDY ;5.VERRE C. M BOESTAMI ,DKK; L A W A N; PT INDOFARMA (Persero) Tbk; PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IGM),;
97 — 31
  • Indofarma (Persero) Tbk.Halaman 205 dari 227 halaman Putusan Nomor 29/ Pdt.SusPHI/2015/PN.BdgBeserta anak perusaahaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 49/Auditama VII/PDTT/07/2014 tertanggal 21 Juli 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala BadanPengawas Obat Dan Makanan Nomor : HK.031.34.11.12.7542 Tahun 2012tentang Pedoman Tekhnis Cara Distribusi Obat Yang Baik menyatakanbahwa cara distribusi obat yang baik adalah cara distribusi/penyaluran obatdan atau bahan obat yang bertujuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA Ir. RASYIDIN, M. Eng bin ZAINUL ABIDIN
84 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sinaga kepada kas daerah, karena tidakdihitung oleh audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, karenamuncul pertanyaan kemanakah larinya uang pengembalian tersebut;Bahwa hasil audit BPKP mengenyampingkan alasanalasan dilakukanperubahan spesifikasi itemitem pekerjaan yang sematamata dilkakukankarena adanya kondisi lapangan yang tidak bisa dipaksakan denganmenggunakan bahan serta itemitem susai dengan rencana awal.Karena berdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuaidengan spesifikasi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 36 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Plg.
Tanggal 9 Februari 2017 — I. Zonial Pajri, SH. Bin Jak Umar ; II. Mardalena, SE. Binti Markoni Idris ;
526 — 171
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.Bahwa tugas dan kewenangan Kepala UPTD dalam pengadaandan penyaluran pupuk bersubsidi adalah melakukan pembinaansecara tekhnis tentang pemupukan tanaman kepada Kelompok TaniHalaman 51 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.di wilayah Kecamatan, menyetujui dan menandatangani RencanaDefenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi selakuKepala UPTD, serta membuat Rekapitulasi RDKK TingkatKecamatan ;Bahwa saksi menyetujui dan menandatangani
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
HO HARIATY
698 — 586
  • Akte perusahaan danperubahannya terakhir / profil perusahaan, Nomor Wajib Pajak,Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi kesesuai denganRencana Tataruang wilayah kab/kota dari Bupati/ walikota (UntukIUPB dari Gubernur), Rekomendasi kesesuaian dengan renacanaMakro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur ( UntukIUPB yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota), Izin Lokasi dariBupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi denganSkala 1:100.000 atau 1:50.000, Pertimbangan tekhnis ketersediaanlahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
913 — 577 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • Karenaberdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuai denganspesifikasi dalam kontrak awal maka akan beresiko terhadap Kualitas dankekokohan struktur bangungan yang sudah pasti akan menimbulkandampak terhadap keselematan manusia yang menggunakannya dikemudianhari;Bahwa patut diduga hasil perhitungan dari BPKP merupakan hasil copypaste dari hasil pemeriksaan ahli Drs. Zahrul Harmen, ST.MM tanpamelakukan pemeriksaan kelapangan lebih lanjut.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-01-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 27 April 2015 — UNANG JUARSAH
67 — 13
  • Ketigamelaksanakan kebijakan tekhnis dibidangpelayanan publik, komersil administrasi dankeuangan. Dan Keempat melaksanakankerjasama dengan badan usaha lain atauinstansi pemerintah.Struktur organisasi Sub Divre Cianjur adalah sebagai berikut : KepalaSub Divre yaitu saya sendiri Drs. H. Nurdin Ali, membawahi satu orangWakil Kepala Sub Divre yaitu awal sampai dengan bulan Maret tahun2011 Sdr.
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 05-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 19-06-2013
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 65 -K / PM.II-10 / AD / XI / 2012
Tanggal 16 April 2013 — - Kapten Cpn Supriyadi 21960098290775 - Lettu Cpn Abdi Darnain 12080103610687
123 — 42
  • Dengan demikian penyebab jatuhnyapesawat Helly Bell 412 tersebut adalah karena angin kencang secaratibatiba dari arah kiri dan belakang adalah fakta yang sebenarnya dan61tidak terbantahkan, andai saja pengadilan dapat menghadirkan 11 orangpenumpang yang diangkut pada saat itu, pasti akan memberikan keteranganyang sama dengan Saksi 1.Menurut tekhnis penerbangan apabila pesawat pada saat akanmelakukan pendaratan secara tibatiba dihempaskan oleh anginkencang yang datang dari arah tidak terduga maka
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 30-06-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 23 Februari 2017 — PT. SRIWIJAYA BINTANG TIGA ENERGI, dkk ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
195 — 145
  • kami dan klientkami merasa sudah mendapat konfirmasi dari BKPM dan tidak perlulagi bertemu dengan lbu Lestari;Halaman 231 dari 272 halaman Putusan No. 162/G/2016/PT UNJ KT Bahwa kebijakan BKPM adalah ada ijin prinsip yang diperoleh padasaat perusahaan mulai didirikan atau pada saat dirubah statusnyamenjadi perusahaan Penanaman Modal Asing dan yang kedua adaijin usaha yang harus didapatkan sebelum beroperasi secarakomersial, karena pada saat itu sudah ada ijin usaha yangditerbitkan oleh instansi tekhnis
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANGGA FERDIAN, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin Alm MOHAMAD SURI.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H.
200 — 106
  • KeuanganKhusus dan dipermudah pencairannya karena itemitem persyaratan tidakdilakukan penelitian kKeabsahannya;Bahwa ada penunjukan saksi Roby Henryawan untuk melakukansosialisasi pakan ternak kambing ke beberapa kecamatan di Bangkalan;Bahwa Roby Henryawan tidak memiliki Keahlian / Kemampuan dalambidang pakan ternak kambing etawa dan juga tidak memiliki pelatihanmaupun sertifikasi tentang hal tersebut;Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Il tidak mengeluarkan /menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS-TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - SYAIFOEL ARIEF
551 — 1125
  • September 2011sebagaimana surat SekKab nomor :R131/Seskab/IX/2011 tanggal 20September 2011 menyampaikan latar belakang kondisi penyerapanKementerian ESDM dan permasalahan yang dihadapi terkait kondisi izinmulti years sebagaimana persyaratan dalam PMK nomor :56 dan persyaratanPerpres nomor 54 tahun 2010 dan menyampaikan upaya yang telahdilakukan serta rekomendasi saran tindak.Pada tanggal 28 Oktober 2011 Dirjen Ketenagalistrikan memberikan suratrekomendasi dukungan kelayakan multi years secara kajian tekhnis
    barang/jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;Mengumumkan pelaksanaan pengadaan/jasa dimedia cetak/elektronik dan/ataupengumuman resmi untuk penerangan umum serta menyampaikan ke LPSE(layanan pengadaan secara elekronik) untuk diumumkan dalam portalpengadaan nasional;Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa;Menilai kwalifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 30 / Pid.Sus -TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Juli 2015 — RAHMADI NAFARIN als BOY Bin H.M.HUSAINI.
56 — 16
  • Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatandan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban PengeluaranPelaksanaan Kegiatan. Bahwatugas pokok saksi selaku Pejabat Teknis Kegiatan sesuaidengan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretariat DPRDKabupaten Tapin No.175/17/SK/set.DPRDTPN/2012 TentangPenunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan barang danJasa/pada tahun anggaran 2012, dalam bidang perjalanan dinasadalah sebagai berikut :a.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 18 Januari 2019 — Penggugat:
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
374 — 284
  • Bahwa selama proses pemenuhan syarat syarat permohonan jjinlokasi tersebut, Penggugat telah memenuhi syarat syarat terkaitpermohonan ijin yang diminta Tergugat sebagaimana ketentuan yangberlaku dan mengeluarkan biaya biaya terkait proses untuk memenuhisyarat yang diminta Tergugat seperti biaya peninjauan lokasi, biayapengukuran, advis tekhnis dan lain lain yang apabila diperhitungankantelah cukup besar yang telah dikeluarkan Penggugat;3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
978 — 1752
  • masyarakathukum dan due proces of law dengan yang normanya secara mandatorimaka hakim bisa menilai Perpres itu untuk dikesampingkan manakalaaturan pokoknya mengharuskan ada suatu proses mandatori harusdilakukan karena itu menegakkan rule of law dan hakim itu benteng terakhirdari hukum untuk mencari keadilan dan tidak boleh menyatakan Perpres itubatal atau tidak bisa;Bahwa menurut Ahli kedudukan dari Peraturan Presiden ini dikaitkandengan UndangUndang ketentuan lebih lanjut itu harus ketentuan lanjutanatau tekhnis
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 25-04-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 26 Oktober 2015 — - NINA FITRIATI,S,T.
143 — 87
  • TPK/2015/PN.Mtr.Landscape Dan Pemasangan Lampu Anjungan NTB Taman MiniIndonesia Indah ;Bahwa Ke3 program proyek di Anjungan NTB di Taman Mini IndonesiaIndah tersebut sebelumnya berhubungan langsung dengan Dinas PU di BidangCipta Karya ;Bahwa saksi sebagai pengelola Tehnis Pekerjaan (PTP) dan bertugas sertabertanggungjawab dalam kegiatan yang ada di Anjungan NTB di TMII tersebutantara lain membantu) PPK dan KPA dengan memberikan Advis,masukan/saran, serta koreksi administrasi maupun tekhnis sejak
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1291 — 2077
  • seller and fruiten ini kebakaran yangterjadi di lokasi itu akan mengasilkan emisi gas rumah kaca padawilayah itu, jadi artinya sebanyak bahan bakar yang dihasilkan apakahdia didalam gambut atau di kawasan hutan maka sebesar itulahsesuai dengan seller and fruiten itulah dihasilkan emisi gas rumahkaca;Bahwa yang pertama ada pengumuman untuk melihat apakah sawityang seperti ini baik atau tidak (baca yang dikeluarkan Ditjen BunKementerian Pertanian), yang kedua ada caracara ahli ada datanyayaitu Pedoman Tekhnis
    Pengolahan lahan tanpa bakar yangdikeluarkan Ditjen Pengolahan lahan dan Air Depertemen Pertanianpada 2009, kemudian ada lagi Revisi 1 pedoman tekhnis pembukaanpenyiapan lahan tanpa bakar dan pembuatan limbah pembukaanlahan di areal perkebunan dan sebagainya;Bahwa beberapa pedoman tadi ahli gunakan sebagai tuls untukmelihat kondisi di lapangan, sama seperti saya mengatakan bahwa ohsarpras tidak baik, kKemudian yang kedua ahli kelokasi kemudianditunjukkan inilah pak tanaman kelapa sawit kami, ada
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 25-01-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 03-10-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 31 Juli 2017 — Penuntut Umum:
1.SANDI ROZALI NURSUBHAN, SH
2.ANDI MULIA FITRI, SH
3.MUHAMMAD NASRAN SH MH
4.MUHAMMAD EDRIADI DJUFRI, SH
Terdakwa:
H. AGUNG, S.Sos
48 — 15
  • Sicense tingkat SMP
    1. Surat Keputusa Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 60 / DIKORDA LU / VIII / 2011, tanggal 26 Agustus 2011, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 09 / DIKORDA-LU / II / 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) Pejabat yang menanda tangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti lainnya, Pejabat Pelaksanan Tekhnis
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 24-01-2014 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 31/Tipikor/2013/PT PBR
Tanggal 24 Januari 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO Diwakili Oleh : WIRA GUNAWAN. SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ENDRA ANDRI PARWOTO, SH
51 — 33
  • Foto Copy Daftar Tanda Terima Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;

    52. Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;

    53.

Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-05-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
YAHDI ANDRIADI
89 — 29
  • Sufi bahari lines yangdianggap lebih menguntungkan daerah dan atas dasar tersebut saksi lalumendisposisi kepada Sekertaris Daerah dengan bunyi Tindak lanjuti sesuaiaturan dan ketentuan, fungsional dan manfaat; Bahwa saksi selaku Bupati membetuk Tim Tekhnis dengan menerbitkanSurat Keputusan tanggal 23 Februari 2012 tentang Penunjukan TinmTeknis Penyewaan Barang Milik Daerah kepada Pihak Ketiga Tahun 2012selanjutnya saksi tidak mengikuti perkembangan Tim tersebut dan TimTeknis juga tidak melaporkan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 24 Juli 2014 — Dra. FIDA APRIANA Als PIPIT BINTI SOFA KURIS
74 — 47
  • terdakwa Dra.Fida Apriana als Pipit Binti Sofa Kuris selakupenyedia jasa/pelaksana kegiatan pekerjaan cleaning service di Rumah SakitDaerah Besemah (RSD Basemah) Kota Pagar Alam baik secara sendirisendirimaupun bersamasama dengan saksi dr.Eddy Kenedy, SpB.Fisa Bin H.SoekeriWasip (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur dan PengggunaAnggaran Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam dan saksiDrs.Anton Riadi Bin Mahadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selakuPejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 31 Januari 2018 — EDUARD LOASARI Alias EDO
103 — 39
  • Halmahera Barat tersebut sudahsesual;Bahwa dengan berakhirnya pelelangan dengan Pengumumanpemenang maka Tugas Panitia lelang sudah berakhir dan sudah tidakmencampuri urusan tekhnis lagi ;Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Abunawas adalah PPK yangditunjuk dari pusat ;Bahwa saat Proses anwijing jika ada surat kuasa bisa diwakilkan olehorang lain;Bahwa lokasi proyek talud beton penahan ombak di desa Baja tersebutberada di Kec.Loloda ;Bahwa saksi tidak tahu jarak antara desa baja Kec.