Ditemukan 834 data
71 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuatu yang tidak dituntut(PKWTTnya) dalam petitum dalam perkara a quo, maka tidak dapatdipertimbangkan dalam putusan;Gugatan Para Penggugat adalah Prematur;Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada intinya adalah apa yangdijalankan Tergugat terkait sistem hubungan kerja Perjanjian Kerja WaktuTertentu/PKWT dianggap melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (7) UUNomor 13 Tahun 20038, maka demi hukum PKWT berubah menjadiPKWTT/Perjanjian Kerja Waktu. Tidak Tertentu.
78 — 22
selama iniPenggugat tinggal bersama isterinya di kebun ;Bahwa saksi menerangkan perempuan yang diduga tidur bersamaPenggugat adalah bawahannya, saksi menerangkan tidak adahubungan keluarga karena berdasarkan peraturan perusahaantidak diperbolehkan mempekerjakan karyawan yang masih adahubungan keluarganya ;Bahwa saksi menerangkan selama ini jika ada perbuatan karyawanmelakukan asusila langsung di PHK, dan perbuatan Penggugatadalah termasuk kesalahan berat sesuai Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 20038
69 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.Fakta di persidangan bahwa upaya yang dimaksud Surat Edaran MenteriTenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : Se907/Men/PhiPphi/X/2004sebagai aturan teknis dari pasal 164 UU No. 13 Tahun 20038, tidak ada buktitelah dilaksanakan oleh Termohon, akan tetapi judex facti tidakmempertimbangkannya, maka putusan aquo cacat hukum.Dengan demikian baik alasan perubahan kepemilikan dan alasan merugitidak terbukti dipersidangan, sehingga memperjelas PHK terhadap paraPemohon
86 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 415 K/Pdt.Sus/2010(enam) bulan berturutturut, sehingga memberikan hak bagi para Penggugatuntuk mengajukan PHK dengan uang pesangon 2 x Pasal 156, uangpenghargaan masa kerja, uang penggantian hak sebagaimana diatur dalamPasal 169 UndangUndang No. 13 Tahun 20038, dan pembayaran sisa upahyang belum dibayar ; Bahwa alasan tidak mampu membayar karena rugi, tidak dapat dibenarkansebab tidak didukung oleh hasil pemeriksaan dari Akuntan Publik Terdaftarsebagaimana ketentuan Pasal 164 Ayat (2) UndangUndang
51 — 42
Hafsah Binti La Canneke (isteri) yang telah meninggal dunia padatahun 20038 ;25.2. Pemohon XXVIII (anak perempuan kandung);25.3. Pemohon XXIX (anak lakilaki kKandung);Adalah ahli waris dari Lahapi bin Ambo Rema;26. Menetapkan bahwa, Pemohon IX telah meninggal dunia pada tahun 2005,sebagai pewaris;26.1. Hj. Suhaeba (isteri);26.2. Supriadi Bin Yodding (anak lakilaki kandung) ;26.3. Pemohon XXXIg (anak lakilaki kandung) ;26.4.
68 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
isinya memberitahu bahwa mogok yang akandilakukan atau sudah dilakukan adalah bersifat melawan hukum yangmemiliki konsekwensi hukum (ancaman hukuman bagi pelakunya),sehingga harus dicegah dan atau dibatalkan.Sikap Para Tergugat yangtidak memberitahu konsekwensi / ancaman hukum kepada anggotanya,merupakan kecurangan yang menjerumuskan anggota dan keluargannya.Bahwa Para Tergugat Rekonvensi, Merdies Rachmat Nurwancoko dkk 39orang,telah melanggar Pasal 43 angka 16, dan Pasal UndangUndangNomor 13 tahun 20038
100 — 49
Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (et) embar phoiccopy Surat Keoutsan Walkoia Pangkabinarng Nomor : 044Tahun 20038 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya AdministrasiKegiatan Yang Dibiayai Melalu! Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahkota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiranterlampir);2. 1 (satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor: 044Tahun 2003 Nomor :045.2804/Bappeda/2008 buan Jui 2003;3.
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
manatelah merupakan pelanggaran atas keselamatan kerja sebagaimana diaturdalam Perjanjian Kerja Bersama dan Pedoman Hubungan IndustrialPerusahaan Tahun 20112013, Pasal 17 ayat (87) dan Pasal 15 ayat (25)Pedoman Hubungan Industrial;Menimbang bahwa perbuatan pekerja tersebut masuk pelanggaranketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Pedoman HubunganIndustrial maka patut dan adil Pemutusan Huhubungan Kerja dijatuhkandengan mendasarkan kepada maksud ketentuan Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 20038
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan barang buktiberupa1) APBD Kabupaten Tana fToraja Tahun Anggaran20022) DASK DPRD Kabupaten Tana Toraja TahunAnggaran 20023) DASK Sekretariat DPRD Kabupaten Tana TorajaTahun Anggaran 20034) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentangPengelolaan dan Pertanggung Jawaban KeuanganDaerah5) SPMU~ dana bantuan Mobilitas/OperasionalPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten TanaToraja Tahun Anggaran 20026) SPMU dana Pemberdayaan Perempuan TahunAnggaran 200037) SPMU dana Belanja Barang Dan Jasa TahunAnggaran 20038
74 — 56
Hafsah Binti La Canneke (isteri) yang telah meninggal dunia padatahun 20038 ;25.2. Pemohon XXVIII (anak perempuan kandung);25.3. Pemohon XXIX (anak lakilaki kKandung);Adalah ahli waris dari Lahapi bin Ambo Rema;26. Menetapkan bahwa, Pemohon IX telah meninggal dunia pada tahun 2005,sebagai pewaris;26.1. Hj. Suhaeba (isteri);26.2. Supriadi Bin Yodding (anak lakilaki kandung) ;26.3. Pemohon XXXIg (anak lakilaki kandung) ;26.4.
49 — 20
Seseorangyang bertindak di luar kKewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen)dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,20038, hal 187); 292 non nn nn nnn nn nnn nnn nen nnnMenimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah melawanhukum (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpoa hak (zonder eigen recht). Untuksuatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan denganhukum (in striid met het recht) (linat P.A.F.
73 — 23
SARASPERKASA periode 01 Juli 2003 s/d 16 September 2009 ; 29)Foto copy yang sudah dilegalisir Rincian penggunaan / penarikan kredit PT.SARAS PERKASA, tanggal 23 September 20038 ; 30)Foto copy yang sudah dilegalisir Akta Pengakuan Hutang no. 467 tanggal 30ma 8 631)Foto copy yang sudah dilegalisir Akta Kuasa untuk Menjual, Mengalinkan Hak,Menyewakan, Menggunakan dan Mengelola no. 468 tanggal 30 Juli 2003 ; 32)Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Bank PembangunanDaerah Riau No. 35
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam PJB tersebut tidak disebutkan batas waktu TergugatRekonvensi untuk menyelesaikan pengurusan tanah dan bangunantersebut, walaupun secara lisan Tergugat Rekonvensi menyatakankepada Para Penggugat Rekonvensi akan menyelesaikannya dalamjangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditanda tangani PJB dan atau palinglama selesai pada bulan Desember 20038.
65 — 43
Hafsah Binti La Canneke (sebagai isteri ) yang telah meninggal duniapada tahun 20038 ;b. Pemohon XXVIII (Sebagai anak perempuan kandung);c. Pemohon XXIX (sebagai anak lakilaki kandung);17. Bahwa, Pewaris Pemohon IX telah meninggal dunia pada tahun 2005,meninggalkan ahli waris sebagai berikut :Hj. Suhaeba (Sebagai ister!)Supriadi Bin Yodding (Sebagai anak lakilaki kandung) ;Pemohon XXXlg (sebagai anak lakilaki kandung) ;a9 5 @Mutmainnah Binti Yodding (sebagai anak perempuan kandung) ;18.
166 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukandalam pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkaradibebankan kepada Para Pemohon Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038
105 — 14
sesuai Akta HibahNomor : 1014/HIB/STG/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan didaftarkanperalihannya kepemilikan menjadi milik Penggugat atas sertifikat HakMilik Nomor : 114 tanggal 31 Desember 20038 ;Bahwa Penggugat memperoleh kebun Sawit tersebut berdasarkanhibah dari Bapak Lasiyun (Mertua Penggugat !)
56 — 7
ANIES CHOIRUN NISA selaku Ketua PengurusYayasan Universitas Darul Ulum Jombang yang kemudian disebut bukti T.I s/d TI BRR OR NO eRSuiat Ketua Pengurus Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang No. 30/Y Ys.Undar/IV/2014, Perihal Undangan Pelantikan Rektor Universitas Darul Ulum Jombang MasaJabatan 20142018 yang kemudian disebut bukti T.I s/d T.II 14; STATUTA Universitas Darul Ulum 20102014 yang kemudian disebut bukti T.I s/dTHI 15; Surat Koordinator Kopertis Wilayah VII, No. 20038/K7/2014, perihal PermohonanPelayanan
170 — 48
Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia No.19 Tahun 2012 Jo Surat EdaranMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:SE.04/MEN/VIIV2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 Tahun 2012tentang syaratsyarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaankepada perusahaan lain Bab Il huruf b angka 3, dengan demikian telahterobukti Tergugat melanggar Pasal 65 dan Pasal 66 Undang undangNo.13 Tahun 20038
114 — 47
segenap alat alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupaketerangan saksi saksi, Surat Surat dan keterangan Anak, dinilai berdasarkanpedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal hal,keadaan keadaan serta peristiwa peristiwa yang bersesuaian dan salingmenunjang satu dengan lainnya, maka Hakim dapat menyimpulkan terbuktinyafakta fakta hukum yang bersangkut paut dengan perbuatan yang didakwakankepada anak adalah sebagai berikut : Bahwa benar Anak Lahir di LONG IRAM tanggal 30 Mei 20038
114 — 66
Hafsah Binti La Canneke (isteri) yang telah meninggal dunia padatahun 20038 ;25.2. Pemohon XXVIII (anak perempuan kandung);25.3. Pemohon XXIX (anak lakilaki kKandung);Adalah ahli waris dari Lahapi bin Ambo Rema;26. Menetapkan bahwa, Pemohon IX telah meninggal dunia pada tahun 2005,sebagai pewaris;26.1. Hj. Suhaeba (isteri);26.2. Supriadi Bin Yodding (anak lakilaki kandung) ;26.3. Pemohon XXXIg (anak lakilaki kandung) ;26.4.