Ditemukan 1869 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Register : 13-07-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 48/PDT/2017/PT BTN
Tanggal 4 Juli 2017 — TEDDY. L A W A N 1. PT. Modernland Realty, Tbk. 2.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG, (dahulu Badan Pertanahan Nasional/BPN) Kota Tangerang.
125 — 53
  • Putusan No. 48/PDT/2017/PT.BTN.22.23.Teddy,sebagai dasar kepemilikan Hak atas atas tanah oleh Tergugatseluas 2.190 M2 Sukasari Kota Tangerang dan sampai saat ini tidakpernah dilepaskan kepada siapapun dalam arti peralihan hak ataumelepaskan hak atas bidang tanah dimaksud baik sebagian maupunseluruhnya yang bersifat selamalamanya.Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa sertipikat Hak MilikNomor 1980/Sukasari adalah tumpang tindin dengan sertipikat HGBNomor 135/Sukasari adalah merupakan argumentasi
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 12/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 10 Juni 2020 — Penggugat:
IRMA YUNINGSIH,
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI
107 — 101
  • Dimana, dalam prosesnya mengandung kecacatanhukum administrative, serta bertentangan dengan asas umumpemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu :Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perundangundangan,kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan pemerintah ;* Adanya tumpang tindin hak kepemilikan atas tanah akibatperbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak
Pengadilan PN JOMBANG Perdata
Register : 24-06-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN JOMBANG Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Jbg
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat:
NUR MUSYAFFA'
Tergugat:
SUKARMAN
215 — 80
  • Bahwa atas kontradiksi yang tertuang dalam dalil gugatan termasuk jugadalam petitum yang dimohonkan terkait keabsahan jual beli oleh Penggugatserta adanya permohonan menyatakan cidera janji Karena Penggugat tidakmembeli kembali obyek dimaksud telah menjadikan esensi gugatanmenjadi tumpang tindin sehingga patut apabila gugatan Penggugat dapatdinyatakan kabur (Obscuur Libel).Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi tersebut diatas makamohon kepada majelis Hakim yang menangani perkara a quo
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 174/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : PRAWOTO Diwakili Oleh : RAAF SANJA HALATTA, S.H.
Pembanding/Penggugat II : TOTOK SURYANTO Diwakili Oleh : RAAF SANJA HALATTA, S.H.
Pembanding/Penggugat III : ALOYSIA SUSWATINING ANDRIANI Diwakili Oleh : RAAF SANJA HALATTA, S.H.
Terbanding/Tergugat : ASRI RUKI RAHAYU
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN
136 — 76
  • Karang Joang, yang nota bene dibuatkan SuratKeterangan perbaikan letak objek pajak oleh Tergugat selaku Ketua RT.33Kelurahan Karang Joang yang diakuakui Para Penggugat sebagaitanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah Para Penggugatberdasarkan SHM.4119 / 2007 / Karang Joang;2.3. Jika bertitik tolak dari dalil Para Penggugat tersebut di atas,maka seharusnya menurut hukum HJ. SIT FATIMAH ditarik sebagaipihak tergugat dalam perkara ini.
    Bukanlah TERBANDING.Dihubungkan dengan Gugatan PARA PEMBANDING yang manasepanjang kalimat "PARA PENGGUGAT mengalami kerugian dengan adanyaSurat Keterangan Ketua RT 33 dijadikan salah satu dasar bukti oleh SitiFatimah untuk menggugat Para Penggugat perihal tumpang tindih tanah dalamperkara No. 65/Pdt/2014/PN.Bpp, dimana seolaholah dua bidang tanah SitiFatimah in casu SHM No. 1229/Karang Joang (bukti T5) & SHM No.1281/Karang Joang (bukti T6) tumpang tindin dengan dua bidang tanah ParaPenggugat in casu
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 27-02-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kag
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 29
  • Bahwa pada waktu tanah tersebut Penggugat beli dari Abdullah Halimpada tahun 2000 sudah ada tanda batasbatas yang dibuat secara Jelas olehpemilik tanah Asal Pak Abdullah Halim dan selain itu. masingmasingpembeli mendapatkan Peta Bidang Tanah tersebut, sehinga tidak mungkinterjadi tumpang tindin pada sertifikat hak milik karena sudah sangat jelasukuran masingmasing petak/persil tanah tersebut dan sesuai dengan Petayang ada pada Penggugat.
Pengadilan PN PASURUAN Perdata
Putus : 20-09-2010 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 9/Pdt.G/2009/PN.Psr
Tanggal 20 September 2010 — H. MOCHAMMAD EDDY Alias H.MOCHAMMAD EDDY SUTANTO lawan SRI LESTI SUSANI TEGUH
48 — 14
  • Gugatan Penggugat tumpang tindin dengan perkara no. 10 /Pdt.G/2010/PN. PSR;noneeene Menimbang, terhadap eksepsi/ keberatan terrsebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut: wonoee Menimbang bahwa untuk eksepsi / keberatan pada point 1 tersebutTergugat menyatakan bahwa tidak menyebutkan secara jelas siapa yangmenjadi PENGGUGAT apakah pribadi H. MOCHAMMAD EDDY alias H.MOCHAMMAD EDDY SUTANTO dengan pekerjaan Direktur Utama PT.PUCANG INDAH LESTARI atau badan hukum PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-01-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 4/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 23 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat : KUSNO
Terbanding/Penggugat : EKO SATRIO
Terbanding/Turut Tergugat I : SAMIN R
Terbanding/Turut Tergugat II : MUKHTAR NASUTION
Terbanding/Turut Tergugat III : SUKIRMAN Alias SUKIR
32 — 23
  • atauseluas + 10 Ha (artinya atas klaim Tergugat menjadi lebih lebar danjustru semakin lebih tumpang tindin dengan hak atas tanah milikPenggugat dan Turut Tergugat 1);d. Kwitansi milik Tergugat tanggal 29 Agustus 2004 tentang buktiPenyerahan Tanah dari Wagimen kepada Tergugat menggunakanmaterai 20102015 dane. Kwitansi milik Tergugat tertanggal 5 April 2014 tentang pengembalianuang Turut Tergugat III oleh Tergugat menggunakan materai 2015;f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Register : 13-10-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/TUN/PILKADA/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — 1. Drs. H. ZAMBRI., 2. Ir. YULISMAN, MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PASAMAN BARAT;
102 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diumumkanpada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 dengan surat pengumuman Nomor206/KPUKab.003.435070/VIII/2015;Tindakan Komisi Pemilihnan Umum menerbitkan surat a quo, merupakanPutusan Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking) yang penetapan tertulis,dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, berisikan tindakan hukum,berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret,individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata, keliru dan tumpang tindin
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 28-08-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin
Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat:
Anak Agung Rai Agung Kusuma Dewi, SE, M.Si
Tergugat:
1.Anak Agung Gede Raka als Anak Agung Gede Raka Saba
2.Anak Agung Gede Ngurah Jenek als Anak Agung Ngurah Kenak
3.Anak Agung Gede Dwija Putra als Anak Agung Gede Kolet
4.Ni Luh Indri Miranti
5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
Turut Tergugat:
I Made Dwita SH
48 — 41
  • Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dari aturanaturan hukum tersebut di atas, setiapbadan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung diantaranya adalahlingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan tata usaha negara telahmempunyai kompetensi atau kewenangan masingmasing, sehingga tidakterjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452/B/PK/PJK/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT WINDU SATRIA SENTOSA
21 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding Nomor KEP00003/WPUJ.22/KP.0503/2010 tanggal 1Oktober 2010;Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00003/WPuJ.22/KP.0503/2010diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2010 yang mana memutuskan yangsemula tertulis Masa Pajak Desember 2007 menjadi Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2007, sedangkan pada saat itu masih berlakuSurat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Nomor00013/507/07/436/09 tanggal 30 Juli 2009 Masa Pajak Januari sampaidengan November 2007, sehingga telah terjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 26-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530 PK/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — PRASETYO alias YUSUF EDY PRASETYO ; PT SURYA KUTTIM MINING,
84 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Peninjuan Kembali vide bukti PLW3; yang dikeluarkan olehDinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,tertanggal 22 Februari 2005, sampai saat ini Ploting Area tersebut masihatas nama PT Mulia Surya Bara, sehingga adalah keliru apabila Judex Factimenyebuutkan bahwa terhadap lokasi Pertambangan in litis obyek a quoadalah milik PT Indexim Coalindo, karena letak dan posisi Koordinatnyaberbeda dengan milik dari Pemohon Peninjuan Kembali:Bahwa terhadap areal yang terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN POSO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-09-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN POSO Nomor 157/PID.B/2013/PN.PSO
Tanggal 17 September 2013 —
25 — 3
  • Kabupaten Poso, tepatnya di Jalan Tengah PasarSentral Poso;Bahwa ceritanya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan, pada hariSenin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 07.10 Wita, di KelurahanKayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, saksi sementaramembuka tempat jualan saksi, saksi mendengar suara motor terdakwa danmemarkir di depan jualan saksi, setelah itu saksi menyusun jualan saksiyang berada didalam toko saksi, tidak lama kemudian tibatiba saksimelihat terdakwa terjatunh dengan posisi di tindin
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 04-07-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 120/B/2017/PT.TUN.SBY
Tanggal 12 September 2017 — PT. BUKIT PERAK vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG. II. PT. PLN (Persero)
90 — 25
  • halaman, PUTUSAN NO. 120/B/2017/PTTUN.SBYAyat (2) : Cacad Hukum Administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) antara lain : a. kesalahan prosedur dalam proses penetapandan/atau pendaftaran hak atas tanah ; b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranperalihan hak dan/atau sertipikat pengganti ; c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranpenegasan dan/atau pengakuan hak atas tanahbekas milik adat ; d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran,pemetaan dan/atau perhitungan luas ; e. tumpang tindin
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-07-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 75/Pdt/2015/PT.KPG
Tanggal 6 Juli 2015 — - HENDRIK CHANDRA vs - HUTAMA CHANDRA
117 — 76
  • No. 1, khususnya batas sebelah selatannya, yaitu berbatasandengan tanah milik Hendrik Chandra (Tergugat ) yang sekarangmenjadi objek sengketa, sehingga tidak ada keraguan bagi Tergugat IIketika menerbitkan SHM No. 01284, karena berdasarkan data yang adapadanya tidak terjadi tumpang tindin antara bidang tanah dalamsertipikat HPL No. 1, dengan SHM No. 01284 (ic.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 28-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 K/Ag/2015
Tanggal 28 September 2015 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
45 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingmemandang perlu untuk melengkapi pertimbangan tersebut sertamemperbaiki amar putusan tersebut;Menimbang, bahwa selama proses perkara tidak ada pihak lainyang merasa keberatan atas gugatan tersebut dengan mengajukanperlawanan/intervensi di dalamnya, sehingga dengan demikian hartayang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara a quo terdapattumpang tindin antara diktum 2.1 dengan 2.4, sehingga perludisempurnakan
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-07-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 778/Pid.B/2010/PN.TTD
Tanggal 18 Juli 2011 — An LINDA TIAR SANNY PURBA Als. LINDA
113 — 7
  • atas tanah tersebut adakarena terdakwa memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dariseorang yang bernama Sarma Lumban Raja;Bahwa, terdakwa ada mengajak saksi Saman Manik untuk melakukanpengukuran terhadap tanah tersebut, akan tetapi saksi Saman Manik tidakdatang pada waktu hendak mengukur tanah tersebut;Bahwa, terdakwa ada menjualkan tanah tersebut kepada orang lain yaitu saksiLuhut Situmorang karena terdakwa ada mendengar dari saksi Saman Manikyang mengatakan kalau tanah tersebut tumpang tindin
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-02-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 27 Agustus 2015 — 1. SARINAH; 2. M. FAZLUR RAHMAN; 3. NUR FITRI UMAMI; 4. INDAH PERMATA SARI; Melawan ARDIONO
108 — 11
  • Tanah tersebut digarap sejak tahun 1982 dan tidakpernah tumpang tindin dengan penggarap lain, sampai dibuatnya suratini.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — HARTONO THOMAS VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. SALLY SINGGIH;
31 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 141 K/TUN/2016tanggal 18 Februari 2015, Surat Ukur No. 00001/Darat/2014 tanggal 11Februari 2015 atas nama Sally Singgih luas 2.094 m2, sehingga telahterjadi tumpang tindin (over lapping) Surat Keputusan penerbitansertipikat atas lokasi tanah yang sama, namun Judex Facti tidakmenjadikannya sebagai pertimbangan Hukum dalam memeriksa danmengadili perkara a quo, sehingga sangat jelas pertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo telahbertentangan dengan hukum pembuktian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 27-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — 1. HARRY MUCHARAM SADIKIN., 2. DENNT MUCHAMAD SADIKIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASAR., II. LETJEN (PURN) SOLIHIN, GP;
56 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mandai, Kab Marosatas nama Gunadi;13.Bahwa adanya tumpang tindin hak atau sertipikat hak milik dapatdikategorikan sebagai cacat administrasi sebagaimana ketentuan Pasal62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2017Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahanoleh karenanya SHM No. 33986 tersebut harus dibatalkan ;C. TIDAK TERPENUHINYA PROSEDUR SHM NO. 33986 TERSEBUT JELASMELANGGAR AAUPEB ;14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-03-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3531 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — LIE KIE TJWAN, DJIEN NJOO VS Reza Hamim, DKK
150 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lampung Selatan (Sekarang Kantor PertanahanKota Bandar Lampung) tersebut, maka seyogiyanya Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan Kota BandarLampung) ikut digugat, agar dapat menunjukkan tanah yang di maksuddalam masingmasing sertifikat yang telah di terbitkannya, dan KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan KotaBandar Lampung bertanggung jawab atas akibat dari salah satu Sertifikatyang harus dibatalkan jika betulbetul terjadi tumpang tindin