Ditemukan 8648 data
Terbanding/Terdakwa : RUDOLF IMAM SANTOSO
143 — 88
46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; selakuorang yang melakukan atau turut serta melakukan, memberi ataumenjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaradengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya, yang dilakukan terdakwa RUDOLF IMAM SANTOSOdengan cara sebagai berikut : Bahwa PT.
SUHERWANTO selaku Camat Cibadak danSUPRIATMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Tenjo Jaya masingmasing dalamkedudukannya selaku Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil telahbertentangan dengan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbuny! :Setiap PNS wajib :a. Mengucapkan sumpah/janji PNS;b. Mengucapkan sumpah /janji jabatan;c.
104 — 35
Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.3. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.Hal. 157 dari 237 Hal. Putusan No.: 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri.Ad. 1.
441 — 766
3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
631 — 921
Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;Halaman 25 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.b. Asas kecermatan yaitu dimana TERGUGAT dan TERGUGAT II harusdidasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untukmendukung legalitas keputusan tata usaha negara (beschikking)hingga tidak ditetapkan dan/atau tidak dikeluarkan;c.
137 — 60
siapa adalah Terdakwasebagai subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas,apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang tercantum dalam Pasal 2 ayat(1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai penyelenggara
negara atau Pegawai Negerisebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 ataupun bukan pegawai negeri ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 unsurnya berbeda sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiaporang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 UndangUndang
132 — 35
ATAUKEDUAPRIMAIR : Bahwa ia terdakwalRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku DirekturProgram dan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober2012, 05 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di Kantor LPP TVRIdiJalan Gerbang Pemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaktidaknyapada suatu tempat tertentu lainnya yang termasuk wilayah hukum PengadilanNegeri Jakarta Pusat Pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Dr. Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM. BIN A. KADIR
134 — 43
KADIRberdasarkan Pasal 2 angka (6) dan penjelasannya UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersin dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan penyelenggara Negara yaitu selakuBupati Kepahiang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor131.17614 tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu pada waktuHalaman 28 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN Bglyang tidak dapat
184 — 62
Direktur Utama besertaDirektur Keuangan PT Elnusa dan harus di tanda tangani oleh kedu belah pihak ; Bahwa yang berwenang membuka rekening atas nama PT Elnusa pada beberapabank adalah Direktur Keuangan bersama dengan Direktur Utama ; Bahwa sepengetahuan saksi bilyet deposito disimpan di brankas yang dikuasai olehDirektur Keuangan ; Bahwa yang bertanggung jawab atas bilyet deposito adalah Santun Nainggolanselaku Direktur Keuangan PT Elnusa ; Bahwa karyawan yang bekerja di PT Elnusaa bukan termasuk penyelenggara
negara Bahwa benar saksi berhenti sebagai Direktur Utama PT Elnusa melalui RUPS; Bahwa saksi tahu telah terjadi pencairan deposito PT Elnusa di Bank MegaJababeka pada saat saksi dipanggil ke Polda ; Keterangan saksi RONY THRAM MAULANA S.
184 — 759
B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesuai ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828,pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan dengan
Walet No. 91 Komplek(0817797799.TabungankomplekJenis(MandiriTabungan Bisnis), ditandatangani yangHankam SlipiRekeningbersangkutan tanggal 692013.Menikah, status pekerjaan82,Islam, pekerjaan sekarangtetap, Indonesia,Penyelenggara Negara,Jabar,Rp.Instansi Kejatisumber dana gaji100.000.000,00/bulan. Maksudberhubungan dengan bankdan tujuan(Penempatan dana). Identitas tambahan : Menandatangani permohonan untukdibuatkan fasilitas Sweep untukRekening Giro No. 12200567778999.
69 — 26
merupakan kewenangan kepala sekolah/madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yangdikelolanya dalam bidang manajemen yang meliputi : a. rencana strategis dan operasional ; b. struktur organisasi dan tata kerja ; c. sistem audit dan pengawasan internal, dan d. sistem penjaminan mutu internal ; bahwa dengan demikian Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokohmasyarakat yang peduli pendidikan, dan bukanlah lembaga penyelenggara
negara atau bukanlah lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan ;bahwa sesuai fakta hukum yang menentukan besarnya dana komite yang dipungut dari para anggota adalah rapat pleno komite tersebut sesuaikebutuhan kegiatan sekolah yang dituangkan dalam RAPBS atau RKAS ; bahwa yang melakukan pungutan dana komite tersebut adalah Komite Sekolah yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada pihak sekolahdibawah pimpinan Kepala Sekolah ; bahwa penggunaan dana komite juga ada dalam tanggung jawab komite sekolah
71 — 30
Mdntahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 ;Menimbang, bahwa dari sudut sejarah perundang undangan,pembentukan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejakdiberlakukannya Undang Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 sampai denganperubahan terakhir Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, memiliki sasaranutama adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 karenadianggap kurang memadai dengan perkembangan masyarakat
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
ABDUL HARIS SH.M.Si
146 — 32
Sutomo, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara dimana terdakwa selaku Pegawai NegeriSipil (PNS) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau,baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja atau turut sertadalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukanperbuatan, dalam hal
125 — 24
Srg.dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaktidaknya dalam waktulain dalam tahun 2011, bertempat suatu tempat yang tidak dapat di ingatlagi dengan pasti di kota Serang atau setidaktidaknya di suatu tempattempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa danmengadilinya, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengansesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
128 — 43
Menurut penjelasan pasal 6 Undangundang nomor 30tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsidisebutkan bahwa yang dimaksud dengan Instansi yangberwenang* termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektoratpada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen.b.
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
87 — 32
komisi pemberantasantindak pidana korupsi (KPK), pasal 6 menyatakan,KomisiPemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) Koordinasidengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi, (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,,kemudian dalampenjelasan pasal 6 menyatakan yang dimaksud dengan Instansiyang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara
Negara (KPKPN), InspektoratNegara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND);b.
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
225 — 424
tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaanBBM dalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas LingkunganHidup Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019Dil.bahwa Dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP yaitumelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diaturdalam :aUndangUndang RI nomor 30 tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu:yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP,Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
Negara (KPKPN),inspektorat pada depertemen atau LPND.Nota Kesepakatan bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian NegaraRl, dan BPKP nomor: KEP109/A/JA/09/2007, Nomor:B/2718/X1I/2007 dan KEP1093/K/06/2007, tanggal 28 September2007 tentang kerjasama dalam Penanganan Kasus PenyimpanganPengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi merugikanKeuangan Negara termasuk dana Non Bugeter (anggaran).Keputusan bersama antara Kepolisian Negara RI dengan KepalaBPKP Nomor: KEP/12/IV/2002 dan No.
150 — 82
Negaraterhadap pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sula tapi tidak adaHalaman 195 dari 331 Putusan Nomor 1 /Pid.SusTPK/2017/PN Tte.kerugian Negara sesuai laporan perhitungan dari ahli Dinas pekerjaanUmum Propinsi Maluku Utara tersebut;Bahwa sesuai penjelasan pasal 6 (a) UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyaitu Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang termasukBadan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
Negara,inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen itulah landasan hukumnya;Bahwa perhitungan terhadap phisik yang belum selesai dikerjakantergantung periode Kontrak yang dipakai, bila kontrak sudah selesaiphisik belum selesai dikerjakan bisa dilakukan perhitungan tersebut;Bahwa dokumen dan datadata yang dijadikan acuan untukmenghitung kerugian keuangan Negara terhadap pekerjaanpembangunan Mesjid Raya adalah Keputusan Bupati Sula, KeputusanKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Berita
75 — 25
Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan dapatmenimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap amanat yang diberikankepada penyelenggara Negara yang diserahi tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran danselaku Pengguna Anggaran dalam menangani pekerjaan Pemerintah;4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan manusia yang adadisekitar dan dilokasi Puskesmas Flamboyan tersebut ;Hal Hal Yang Meringankan : 1. Terdakwa belum pernah dihukum ;2.
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
130 — 39
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAMSUL YAHEMI,SH BIN Alm H. SYAUKANI
137 — 66
Pemerintahan Umum SekretariatDaerah Kabupaten Kepahiang T.A 2015 berdasarkan Surat Keputusan BupatiKepahiang Nomor: 90010 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang SatuanUnit Kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, BendaharaPengeluaran Pembantu dan Juru Bayar Gaji Pembantu di LingkunganPemerintah Kabupaten Kepahiang berdasarkan Pasal 2 angka (7) danpenjelasannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme merupakan penyelenggara
Negara yaitu Pejabat lain yang memilikifungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu sebagaiPemimpin dalam kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp.8.944.225.000, (delapan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta duaratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD KabupatenKepahiang Tahun Anggaran 2015, pada waktu yang tidak dapat ditentukansecara pasti antara tanggal 22 Juli 2014 sampai