struktural karena dalam pembentukan Panitia B diatur76oleh Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, sehingga setelah hasil rapat Panitia Bdituangkan dalam Risalah kemudian Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Btidak harus mengajukan Risalah tertanggal 12 Maret 2003 kepada saksiSukodi, S.H. meskipun dia atasan Terdakwa, karena untuk Risalah Panitia Bhanya diajukan kepada orangorang yang terlibat dalam Panitia B untukdikoreksi dan setelah tidak ada pembenahan

struktural karena dalam pembentukan Panitia B diaturoleh Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, sehingga setelah hasil rapat Panitia Bdituangkan dalam Risalah kemudian Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Btidak harus mengajukan Risalah tertanggal 12 Maret 2003 kepada saksiSukodi, S.H. meskipun dia atasan Terdakwa, karena untuk Risalah Panitia Bhanya diajukan kepada orangorang yang terlibat dalam Panitia B untukdikoreksi dan setelah tidak ada pembenahan

terkaitHalaman 39 dari 54 halaman putusan Nomor 368/Pdt/2020/PT BDGdengan sengketa atas kepemilikan berdasarkan suatu akta keteranganwaris);Bahwa Jurisprudensi yang dikutip oleh Judex Facti Tingkat Pertama tidakdapat diartikan bahwa Penggugat dapat seenaknya sendiri dalammenentukan siapasiapa yang hendak dijadikan pihak dalam gugatannya,namun pada akhirnya menghasilan suatu putusan yang cacat hukum.Peran hakim, dalam konteks ini adalah Judex Facti Tingkat Pertama,adalah melakukan suatu pembelajaran dan pembenahan

Samosir sesuai denganfungsi dan kewenangan masingmasing yang telah diatur oleh peraturanperundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia,termasuk juga pemilik kapal dan Nahkoda kapal;Bahwa adapun tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah KabupatenSamosir setelah adanya kejadian tenggelamnya kapal KM.Sinar Bangun 4pada tanggal 18 Juni 2018 dalam aspek pembenahan pengawasan dankeselamatan pelayaran adalah :a. Pemerintah Kab.

Samosir telah menunjuk tim khusus untukmelaksanakan pengawasan dan pembenahan aspek keselamatanpelayaran di Kab. Samosir;i. Bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan telah melaksanakanpengecekan kelayakan kapal:;j. Adanya pengawasan melekat setiap saat dari petugas perhubunganterhadap kapalkapal yang akan berlayar dari Kab. Samosir;k.

Akhirnya kami melakukan Penjualandengan Cara CicilAngsur kepada Konsumen yang berminat pada lahan tersisadengan tujuan pembayaran cicilan Konsumen bisa Penggugat (Pemodal)gunakan untuk membayar Angsuran Bank dan Angsuran Pinjaman pada PihakKetiga lainnya yang setiap bulannya harus tetap dibayar.Penggugat (Pemodal) masih terus membiayai Pekerjaan yang dilakukan olehPenggugat II (Pelaksana Lapangan) untuk Pekerjaan Pembenahan Tapak,Jalan Blok dan Parit hingga semua Tapak Layak untuk Dijual.

Bahwa fakta lain yang mendukung bahwa tanah yangdipersengketakan oleh Para Penggugat dahulunya sebelum dijualkepada Tergugat adalah benar milik Tergugat II s/d Tergugat VI adalahpada tahun 2018 Tergugat II s/d Tergugat VI mendapatkan informasidari Perangkat desa Kanci Kecamatan Astanajapura KabupatenCirebon bahwa khususnya di desa Kanci akan diadakanpemutihan/klantingan dari Dispenda Kabupaten Cirebon terkait PajakBumi dan Bangunan untuk pembenahan status kepemilikan tanahsebagai dasar pengenaan

Merenovasi dan pembangunan pagar sekolah PAUDKodim 1503/Tual dan pembenahan kantor PosyanduMakodim 1503/Tual dalam rangka kunjungan MenteriPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sertamembuat papan nama Kodim 1503/Tual,Cc. Merenovasi Koramil 150304/ Jerol Kodim 1503/Tual.d. Kegiatan rapat FKPD Kota Tual dan pengamanankunjungan Wakil Presiden RI ke Kota Tual.e. Kegiatan Bela Negara di sekolah SMA kota Tual.f.

Merenovasi dan pembangunan pagar sekolah PAUDKodim 1503/Tual dan pembenahan kantor PosyanduHal 83 dari 91 halaman Putusan Nomor 12K/PMT. III/AD/VI/2017Makodim 1503/Tual dalam rangka kunjungan MenteriPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sertamembuat papan nama Kodim 1503/Tual,Cc. Merenovasi Koramil 150304/ Jerol Kodim 1503/Tual.d. Kegiatan rapat FKPD Kota Tual dan pengamanankunjungan Wakil Presiden RI ke Kota Tual.e. Kegiatan Bela Negara di sekolah SMA kota Tual.f.

Bermuda Konsultan ;Bahwa pekerjaan gedung rektorat IAIN dilaksanakan setelah rapat MCO padatanggal 2 Juni 2014 ;Bahwa pekerjaan telah selesai 100% hanya saja ada pembenahan dikarenakandipengaruhi adanya pekerjaan lain dan belum terkondisikan instalasi listrik padatitiktitik pekerjaan karena masih ada pekerjaan tahap berikutnya;139Bahwa sudah dilakukan pembayaran 100% sesuai kontrak baik terhadap PT.PT.RELIS SAPINDO UTAMA,maupun terhadap Konsultan Pengawas PT.BERMUDA KONSULTAN;Bahwa saksi ikut menandatangani

Relis Sapindo sepakat mau menyelesaikan pembenahan, namunterhalang oleh Penyidikan dari kejaksaan ;Bahwa saksi tahu ada ademdum waktu pekerjaan selama 20 hari pekerjaanselesai tanggal 15 Desember 2014 dan tidak tahu PT.RELIS SAPINDO UTAMAmasuk daftar hitam ;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup ;15419.Saksi MOH ERWAN FITRI TONE,ST ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupunpekerjaan ;Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi

Risma Sejahtra adalah sebesarRp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan telah175dibayarkan sebesar Rp.360.000.000,00, namun bobot pekerjaannya barumencapai Rp.320.000.000,00 ; Bahwa serah terima pekerjaan (PHO) dilaksanakan pada tanggal 15 Desember2014, kondisi pekerjaan sudah 100%, namun ada beberapa catatan yang perludibenahi dan akan dilaksanakan dalam masa pemeliharaan ; Bahwa pembenahan tersebut sedang dikerjakan dan nanti akan dioptimalkansetelah ada pemeriksaan BPK dan

bersalah dandijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara inisesuai dengan Pasal 222 KUHAP;Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak sematamatamenghukum diri Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadapdiri Terdakwa, karena merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;Menimbang, bahwa setiap penggua Narkotika adalah pelaku tindakpidana sekaligus menjadi korban tindak pidana (Crime Without Victim), makaperlu meringankan suatu pemidanaan adalah upaya pembenahan

Notaris Kabupaten Kediri, hutang/pinjaman tersebut akan digunakan untuk modal kerja dan investasi pembenahan kandang(vide bukti T.I 3 dan T.I 4) ;Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan Pasal 4 perjanjian kredit Nomor : 046/PKUlaMM/WTKD/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011, Debitur/ Penjamin menyerahkan jaminanyang terdiri atas sebidang tanah pertanian berdasarkan APHT No. 336/APHT/418.73/IH/2008 atas nama Siti Taslimah (proses sertifikasi) seluas 1.138 m2, di Desa Klanderan,Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten

Bahwa tampak jelas pihak TERGUGAT yaitu perusahaanmenggunakan caracara yang licik dan semenamena dalam melakukanPHK sepihak terhadap PENGGUGAT, namun demikian di saat terakhirseolaholah pihak TERGUGAT sedang melakukan pembenahan diriagar tampak PHK sepihak ini kelinatannya telah dilakukan dengan caracara yang benar dan prosedural dengan memanggil pihakPENGGUGAT untuk duduk Bersama membicarakan persoalan PHKtersebut; namun demikian secara bersamaan tindakan nyata yangbertentangan dan melanggar aturan

Sri Pudyatmoko dalam buku Perizinan, Problemdan Upaya Pembenahan, klausula tersebut dari sisi hukum administrasi bertentangandengan asas kepercayaan. Pemerintah seakanakan tidak dapat dipercaya ataumemposisikan diri untuk sulit dipercaya.

Saksi ZUNIATI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi kasus tawuran2 (dua) Desa, yakni Dusun Branjang dan Dusun Pengalangan yang terjadipada tanggal 6 Juni 2016 ;Bahwa setelah kejadian itu, saksi bersama dengan Pak Kepala Dusunmenfasilitasi sebagai upaya perdamaian mendatangi Kepala DusunBranjang ;Bahwa pada hari ke4 setelah kejadian, saksi bersama dengan PakKepala Dusun sudah siap pembenahan dan silaturrahmi ke rumahmasingmasing warga

Kawasan Berikat);Bahwa tidak ada pengajuan permohonan ijin Perusahaan Kawasan Berikat PT.IL JIN SUN GARMENT mengajukan permohonan ijin untuk mengeluarkanbarang impor berupa kain pada tanggal 5 November 2017;Bahwa kalau tidak ada ijin ternyata barang keluar seperti ini berartipenyelundupan;Bahwa perusahaan tidak mungkin tidak tahu karena dia punya stok;Bahwa terjadinya pencurian ini kerugian Negara beralhir ke sipelaku danperusahaannya akan dikenakan peninjauan stok, kelemahannya dimana agarada pembenahan

berlokasi di Desa Kedondong, Kecamatan Dukupuntang,Kabupaten Cirebon, dimana Penggugat selaku Pembeli, sedangkanTergugat selaku Penjual, dengan masa akhir perjanjian sampai padatanggal 4 Mei 2016;Bahwa, baru saja beberapa bulan kerjasama antara Penggugat danTergugat berjalan, pada tanggal 12 September 2015 Tergugatmengirimkan Surat No. 0386/KPPB/IX/2015 kepada Penggugat, denganmaksud dan tujuan surat Tergugat adalah agar Penggugatmenghentikan segala aktifitas penambangan, dengan alasan untukkepentingan pembenahan

inisebagaimana telah diatur dalam pasal 151 ayat (1) UU No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yang dengan tegas menyatakan:(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan kerja.Penjelasan :Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yag positif yang pada akhirnya dapat menghindariterjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktukerja, penghematan, pembenahan

Dengandemikian, demi mewujudkan pembenahan tata kelolapersepakbolaan nasional yang melalui penegakan Statuta FIFA danStatuta PSSI, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim untukmenolak permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya (nietontvankelijke verklaard).2. Gugatan PENGGUGAT Salah Alamat2.1.BOPI sebagai Pembantu = Menteri untuk melaksanakantanggungjawab pembinaan dan pengembangan serta pengawasandan pengendalian olahraga profesional.

Nomor 32/Pdt.SusPHI/2020/PN Sby30.31.32.33.15penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikanpembinaan kepada pekerja/buruh.Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PHK dengan caramemerintahkan para penggugat untuk melaksanakan pekerjaan di luaryang diperjanjikan kepada Para Penggugat tanpa melakukanperundingan bipartit terlebin dahulu, hal ini jelas tindakan yang demikianbertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003menyebutkan:Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusanhubungan

Pembenahan/perbaikan kembali lingkungan = sekitardan pembersihan iokasi.3. Seluruh pekerjaan hams dilaksanakan benarbenar sesuai denganspesifikasi dan gambar desain yang telah diapprove oleh PT PLN(Persero) Wiiayah Sulsel, Sultra dan Sulbar.

., SKC Pekanbaru memberikan disposisi dalam PAKReview tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi riil antara lain kondisikedua kebun yang akan dibiayai secara umum cukup baik, namun masihperlu normalisasi dan pembenahan infrastruktur seperti jalan kebun, jalurpanen dan perumahan bagi pegawainya namun dalam PAK Review tidakada uraian yang memadai dan terinci yang disertal nominal mengenairencana penggunaan fasilitas KIR Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tigamiliar rupiah); Bahwa pada tanggal 21 September

No. 212 PK/PID.SUS/2016perlu normalisasi dan pembenahan infrastruktur seperti jalan kebun, jalurpanen dan perumahan bagi pegawainya namun dalam PAK Review tidakada uraian yang memadai dan terinci yang disertal nominal mengenairencana penggunaan fasilitas Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliarrupiah);Bahwa pada tanggal 21 September 2008 Mulya Warman Muis selakuPimpinan Wilayah Kantor Wilayah 02 Padang atas dasar disposisi dalamPAK Review yang dibuat oleh Terdakwa memberikan disposisi : "Setujudiberikan

19 Januari 2017; Selain itu untuk membuktikan antara Mujinanik dengan Mujiastutikadalah orang yang berbeda sehingga perubahan nama dalamgugatan penggugat yang semula dari Mujiastutik dirubah menjadiMujinanik adalah merubah para pihak dalam perkara ini sehinggaperubahan gugatan penbggugat tersebut termasuk perubahandalam pokok perkara; selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T35;Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Kdr36.37.38.39.Fotokopi, foto Pavingisasi Jalan, Pembenahan