Ditemukan 1039 data
99 — 51
Tpg.pihak yaitu pembuat langsung atau manus ministra / auctor physicus danpembuat tidak langsung atau manus domina, actor intelectualis untuk adanyasuatu (doen pleger) seperti yang diamaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP.Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal 55 (1) Ke1 KUHPtersebut diatas, dimana unsur unsurnya adalah bersifat alternative dan jikasalah satu terbukti maka terbuktilah Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP ini, danterhadap unsur ini yang dapat dihukum adalah tidak lain dari pada merekayaitu
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ADI FAKHRUDIN, SH. MH
134 — 112
Teori kehendak (wil/stheorie) yang menghendaki perbuatan dan akibatakibatnya teori kehendak ini dikenal dengan prinsip dolus manus.2. Teori membayangkan (voorstelingstheorie) yaitu suatu akibat tidakmungkin dikehendaki karena pada prinsipnya manusia hanya memilikikehendak untuk melaksanakan perbuatan tetapi tidak dapatmenghendaki akibatnya.Bahwa dalam praktek, tidak ada perbedaan dalam menerapkan teori ini, Kecuallhanya perbedaan istilan saja.
79 — 39
dengan pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasama melakukan tindak pidana dan denganmelihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut PenuntutUmum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas terdakwa bisa (1) sebagaiorang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut sertamelakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yangmenyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelasbahwa orang yang disuruh melakukan (manus
207 — 59
Pembentuk undangundang dalam menentukan orang yangbagaimana yang disebut perbuatannya menyuruh melakukan(doen plegen) (55 ayat 1 butir 1), yang orangnya disebutdengan pembuat penyuruh (doen pleger) itu adalah denganmenggunakan ukuran obyektif, yakni dengan melihat dariorang yang disuruh melakukan (manus minestra), yakni pelakumateriilnya itu haruslah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya.d.
151 — 208
denganpasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasama melakukan tindak pidana dandengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurutPenuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas terdakwabisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2)sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukansebagai orang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karenadalam hal ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (manus
Terbanding/Terdakwa : SULIQKAYATUN binti SUWARDI
84 — 42
Si pelaku semacam ini dalam ilmupengetahuan hukum dinamakan manus ministra (tangan yang dikuasai),dan orang yang menggerakkan (penyuruh) dinamakan manus domina(tangan yang menguasai).3) Turut serta/turut melakukan.
170 — 151
Pembentuk undangundang dalam menentukan orangyang bagaimana yang disebut perbuatannya menyuruhmelakukan (doen plegen) (55 ayat t butir 1), yang orangnyadisebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) itu adalahdengan menggunakan ukuran obyektif, yakni dengan melihatdari orang yang disuruh melakukan (manus minestra), yaknipelaku materiilnya itu haruslah orang yang tidak mampubertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.d.
110 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karyawan Perusahaan Daerah AirMinum Provinsi DKI Jakarta, Nomor Pokok Pegawai (NPP) :102148,AMAY, Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum ProvinsiDKI Jakarta, Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 201907,MUCHAMAD JATA, Karyawan Perusahaan Daerah AijrMinum Provinsi DKI Jakarta, Nomor Pokok Pegawai (NPP) :101895,WARTONO, Karyawan Perusahaan Daerah Air MinumProvinsi DKI Jakarta, Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 302184,EDY ROSADI, Karyawan Perusahaan Daerah Air MinumProvinsi DKI Jakarta, Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 101896,MANUS
43 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa saksi Arifin Ali dan Darul Hakim bukanlah willoos werktuigatau manus ministra dan karena itu Terpidana tidak dapat berposisisebagai pihak yang menyuruh melakukan, karena menurutjurisprudensi maka menyuruh melakukan adalah menyuruh orang lainuntuk melakukan sesuat perbuatan yang dapat dihukum (HR 15Januari 1912).
209 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa dengan demikiankedudukan Terdakwa hanya bersifat manus ministra (alat belaka) dari tanganyang memerintah/nemaksa dalam hal ini Antonius Manullang dan Terdakwatidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu Terdakwa tidakterbukti melanggar Dakwaan Kesatu Primair.
431 — 297
Olehkarena itu, penempatan TERDAKWA dalam kasus ini tidaklah beralasan dantidaklah berdasar, dimana TERDAKWA hanya dijadikan sebagai alat untukmelempar kesalahan dari Penuntut Umum (manus ministra) sehingga asasequality before the law tidak dapat ditegakkan dengan adanya diksriminasi dariPenuntut Umum untuk memaksakan perkara ini ke dalam persidangan. Denganmenempatkan THeintie A.
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Roy Robert Hutubessy (Manus Domina), oleh karena itupertanggungjawaban pidana (mens rea) ada pada Kepala Dinas Kehutanan KotaAmbon, Ir. Roy Robert Hutubessy, dan bukan pada Terpidana, apalagi faktadipersidangan ternyata Kepala Dinas Kehutanan Kota Ambon, Ir.
145 — 29
sehingga dari susunan dakwaan tersebutmaka terdakwa dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dan dengan melihat konstruksidakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalammelakukan tindak pidana tersebut kapasitas terdakwa bisa (1) sebagai orang yangmelakukan (pembuat pelaksana/pleger) atau (2) sebagai yang turut serta melakukan(pembuat penyuruh/doen pleger) karena dalam hal ini orang yang disuruh melakukan(manus
37 — 49
tindak pidana dandengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurutPenuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas Terdakwa bisa(1) sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagaiyang turut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagaiorang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam halHalaman 65 dari 79 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna.ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (manus
48 — 58
Bahwa oleh karena itu, penempatan TERBANDING/TERDAKWA dalamkasus ini tidaklahberalasan dan tidaklah berdasar, dimana 49 TERBANDING/TERDAKWA hanya dijadikan sebagai lat untukmelemparkesalahan dari Penuntut Umum (manus ministra) sehingga asas equalitybefore the law tidak dapat ditegakkan dengan adanya diksriminasi dariPembanding/Sdr. Penuntut Umum untuk memaksakan perkara ini kedalam persidangan. Terbanding/Terdakwa Sdr. Drs.
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DJINO D. TALAKUA, SH
4.IRKHAN OHOIULUN, SH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.EKA YACOB HAYER, SH
7.NOVANEMA DUHA, SH. MH
Terdakwa:
RIO KHORMEIN AMSYAH, SE ALIAS RIO
100 — 50
Rp, 500.000, sebesar Rp.Halaman 145 dari 213 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPkK/2017/PN Amb6.7.8.9.10.112.13.14.15.16.17.18.19.20.21.6.000.000 (enam juta rupiah), tanggal O02 Desember 2014, yangditandatangani oleh RIO KHORMEIN AMSYAH, SE (BendaharaPengeluaran), MANSUR TUHAREA, SH (Kepala Satker) dan M.RUTUMALESSY (yang menerima).1 (satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Iklan Ucapan Selamat Natal &Tahun Baru Oleh, MANUS TUHAREA, SH., sebesar Rp. 500.000, (lima ratusribu rupiah), Desember 2014 yang ditandatangani
RUTUMALESSY.1 (satu) eksemplar Tabloid Mingguan NUSA ELAK, edisi : 8 13 Desember2014.1 (satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Iklan Hut PGRI ke 69 Tahun2014, Oleh JACUBUS PUTTILEIHALAT, S.Sos, sebesar Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah), Desember 2014 yang ditandatangani oleh M.RUTUMALESSY.1 (satu) eksemplar Tabloid Mingguan NUSA ELAK, edisi : 8 13 Desember2014.1 (satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Iklan Hut PGRI ke 69 Tahun2014, Oleh MANUS TUAREA, SH, sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah
105 — 216
Tenaga Kerja untuk aktivitas mendapatkan keuntungan dimanaSDM tersebutdari hasil negara melestarikan,budidaya negarayang melindungi, menjaga, merawat,dengan tujuanSDM sebagaipangsa pasar ekonomiBagan H. hasil budi daya Negara melestarikan dan menjaga SDMsebagai pangsa pasar ekonomiCIKAL BAKAL SUMBER DAYA MANUS!
152 — 18
dengan pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasama melakukan tindak pidana dan denganmelihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut PenuntutUmum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas terdakwa bisa (1) sebagaiorang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut sertamelakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yangmenyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelasbahwa orang yang disuruh melakukan (manus
32 — 6
Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH Pidana, yaitu bersamasama melakukan tindak pidana dan denganmelihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut PenuntutUmum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas terdakwa bisa (1)sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagai yangturut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagaiorang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam halini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (manus
85 — 28
Si pelaku semacamini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan manus ministra (tangan yangdikuasai), dan orang yang menggerakkan (penyuruh) dinamakan manus domina(tangan yang menguasai).c.