Ditemukan 9613 data
MUHSIN
Tergugat:
1.PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI
2.PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Pusat Cq PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Cabang Lampung Tengah
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
156 — 59
oleh notaris;Menimbang, bahwa merujuk kepada pengertian diatas dapat disimpulkanbahwa surat keterangan waris berfungsi hanya sebagai keterangan mengenaipewaris, para ahli waris, dan bagianbagian yang menjadi hak para ahli warisdan surat keterangan waris tidak menunjukkan adanya bukti kepemilikan ;Menimbang, bahwa UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agrariatelah mengatur beberapa jenis sertifikat tanah yang sah di mata hukumdiantaranya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB
393 — 113
Pbrkepemilikan SHGB dan untuk kredit tambahan sebesar Rp.23.000.000.000,00; Bahwa sesuai dokumen yang saksi pelajari bahwa SKT yang dijadikanjaminan oleh PT. BRJ tersebut di PT.BNI SKC Pekanbaru didukungdengan adanya covernote dari Notaris Hardiyanti Hoesodo,SH yangmenyatakan bahwa SKT seluas 1004 Ha tersebut sedang dalamproses pengurusan peningkatan status dari SKT menjadi SHGU atasnama PT.
Hasanuddin Pekanbaru denganBukti Kepemilikan berupa SHGB No.: 182 Tanggal: 11 Juli1992 atas nama ESRON NAPITUPULU. Pengikatan: Akandiikat Hak Tanggungan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah);Bahwa agunan yang diberikan oleh PT.
dengan bukti kepemilikan SHGB dan untuk kredittambahan sebesar Rp. 23.000.000.000,00; Halaman 291 dari 372 Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2014/PN.
Terbanding/Terdakwa : Muslem Syamaun, S.Sos Bin Syamaun
69 — 43
berikutbangunan di atasnya SHGB No. 597 an. MUSLEM SYAMMAUNsarjana sosial terletak di JI.
202 — 50
dengan buktikepemilikan SHGB dan untuk kredit tambahan sebesar Rp.23.000.000.000.; Bahwa sesuai dokumen yang ahli pelajari bahwa SKT yang dijadikanjaminan oleh PT. BRJ tersebut di PT.BNI SKC Pekanbaru didukungdengan adanya covernote dari Notaris Hardiyanti Hoesodo,SH yang menyatakan bahwa SKT seluas 1004 Ha tersebut sedang dalamproses pengurusan peningkatan status dari SKT menjadi SHGU atasnama PT.
dengan bukti kepemilikan SHGB dan untuk kredittambahan sebesar Rp. 23.000.000.000,; Bahwa SKT tidak termasuk jenis dokumen yang dijadikan sebagai jaminan, namun apabila dijadikan jaminan dilengkapi dengan kuasauntuk menjual/ menjaminkan dan juga itu tergantung pada ketentuanintern masingmasing bank, dimana kewajiban yang harus dilakukanoleh RO dan Penyelia RO memastikan bahwa SKT itu didukungdengan dokumen yang dapat diproses sehingga kepemilikan atas jaminan itu dapat dikuasai oleh bank nantinya
Hasanuddin Pekanbaru dengan BuktiKepemilikan berupa SHGB No.: 182 Tanggal: 11 Juli 1992 atas namaESRON NAPITUPULU. Pengikatan: Akan diikat Hak Tanggungansebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah); Bahwa agunan yang diberikan oleh PT. Barito Riau Jaya Pekanbaru untukpermohonan kredit tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000.000, (dua puluhtiga milyar rupiah) adalah :a) JAMINAN POKOK: Kebun kelapa sawit seluas 314 Ha yang berlokasi di Desa Batu langka Kecil Kec. Bangkinang barat kab.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Nelson Aprianus Tahik, S.H.
234 — 103
Menanda tangani Surat Permohonan Pemeriksaan KeabsahanSHM/SHGB kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surat PersetujuanPrinsip Pemberian Kredit (dana dan non dana) kepada calon debitur /debitur bank, Surat Permohonan Pemasangan Hak Tanggungan (PHT),Surat Permohonan Roya kepada BPN, Surat Somasi kepada debiturbermasalah / pihak ketiga, Surat Permohonan Pelelangan Agunan Kreditkepada Pengadilan, Surat Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan, danlain sebagainya.Menanda tangani Memorandum Permohonan Investigasi
Kewenangan inisekaligus kKewenangan menanda tangani cheque dan bilyet giro rekeningtersebut secara dual custodian dengan wakil pemimpin cabang bidangoperasional.Mengajukan permohonan permohonan khusus kepada Direksi dalamrangka pelaksanaan tindakan tindakan yang dianggap perlu yang belumtercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Cabang, namun memilikitingkat urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan.Menanda tangani Surat Permohonan Pemeriksaan KeabsahanSHM/SHGB kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)
62 — 32
Bahwa Tergugat juga meminta pemeriksaan hukum melalui PengadilanNegeri Jakarta Selatan, dalam Register Perkara Nomor : 570/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL tanggaln 7 September 2010, sehubungan terjadi kekhilafan dalamakta jual beli yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB)1.No.293 tanggal 25 Oktober 1995, yang dijadikan dasar oleh Para Penggugatmenguasai tanah peninggalan Alm.
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
210 — 271
Kaidah hukumnya menyatakan bahwa : perlu dipahami oleh pihakpihak yang bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa batalnyaKeputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Hak tanah(SHM/SHGB dan lainlain) tidak serta merta menghilangkan hak pemegangnyaterhadap tanah tersebut.
HADIMAN, SH. MH
Terdakwa:
GEORGE PETER HERBERTT HEHUWAT
50 — 7
li>Foto copy Akta No. 61 tanggal 9 Agustus 1993 tentang Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Pengikatan Jual Beli Bangunan yang distempel Kantor Pos;
- Foto copy Akta No.86 tanggal 24 Juni 1996 tentang Jual beli dan Pelepasan Hak yang distempel Kantor Pos;
- Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 300/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dihadapan PPAT MARLON SILITONGA, SH di Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang distempel Kantor Pos;
- Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB
121 — 61
INTV134 : Foto foto kondisi fisik tanah terkini SHGB Nomor: 3533dan 3534/ Kalisuren milik Tergugat I Intervensi.
Terbanding/Tergugat I : Gunawan Yulianto
Terbanding/Tergugat II : Linasarie Handojo
166 — 431
Nomor 785,787, 788, dan 2061 berikut bangunanbangunan, mesinmesin(yang tidak ada tanda GGI dimesinnya) dan semua peralatanHalaman 2 dari 134 halaman Putusan Nomor 555Pdt/2021/PT SMGserta perlengkapannya kecuali barangbarang antik yang adadidalam showroom kepada pihak Penggugat ;Halaman 3 dari 134 halaman Putusan Nomor 555Pdt/2021/PT SMG Bahwa Nilai peralinan kepemilikan dari CV Cahyo Nugroho Jati danpelepasan tanah seluas 8.211 M2 yang berada di Jalan SoloBaki Km.3GedanganSukoharjo dengan SHM atau SHGB
60 — 20
DatukKancil ukuran : 16 M, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sitam/Ijahukuran : 16 M, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sijon ukuran : 23 M,sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wahap ukuran : 23 M,Penggugattidak ada mengajukan bukti secara tertulis baik berupa Sertifikat Hak GunaBangunan (SHGB) sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Pokokpokok Agraria, dan berdasarkan ketiga SaksiPenggugat hanya menerangkan tentang kondisi rumah yang sejak dibangunHal. 107 dari
965 — 1112
Sudirman Yogyakarta 2) Tanah dan Bangunan di Jl.Jayengprawiran No 15 RT 20 RW 04 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta ,dikembalikan kepada Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta 3) Tanah dan Bangunan di Jl.Surokarsan Nomor 11 Gunungketur Pakualaman Yogyakarta dengan SHGB Nomor 87 dan 88,dikembalikan kepada Bank Danamon Cabang Diponegoro Yogyakarta 4) Tanah dan bangunan di Jl.AM Sangaji Nomor 89 A-C Jetis Yogyakarta, dikembalikan kepada Bank Mandiri Cab Sudirman Yogyakarta 5) Kendaraan Roda
1.Samuel Pangaribuan, S.H
2.RUSMIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.HARRY SEPTIAWAN
2.KHAIRUL FADHLI Bin ARSYAD AHMAD
3.FURQON Bin SUPARMAN
75 — 92
dengan dengan serial number C39VP5EPJCL8 dengan kapasitas 256 GB dengan IMEI 359407084468945 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082319068187
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BRI warna Abu-Abu dengan nomor rekening 8119-01-002259-50-7 atas nama HELISHA DAMAYANTI berserta 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221842196522772 dengan total saldo Rp.1.025.000.000,00
- 1 (satu) bundel SHGB
108 — 21
Saras Perkasa sejumlah 39Ruko dengan nilai sebesar Rp. 250 jutahanyalah sebagai pemenuhanperhitungan untuk standar plafonpimpinan cabang. 51) Kwitansi Pembayaran Atas Alat bukti tersebut menjelaskan bahwaPenjualan Ruko tanggal 3 terhadap ruko yang dilakukan take overSeptember 2003 untuk SHGB sudah ada pembeli yang melakukanNo.5432 an.Tjhin Adianto pelunasan sebagai pembayaran kreditPT.
Saras Perkasa sebesar Rp. 250 juta.52 Kwitansi Pembayaran Atas Alat bukti tersebut menjelaskan bahwaPenjualan Ruko tanggal 4 terhadap ruko yang dilakukan take overSeptember 2003 untuk SHGB sudah ada pembeli yang melakukanNo.5437 an.Hersin Tanata pelunasan sebagai pembayaran kredittanggal 4 September 2003 PT.
85 — 77
Kampung Melayu, Kec.Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki bukti suratkepemilikan atas tanah berdasarkan Verponding Indonesia, Jual Beli,Waris, Hibah, SHGB dan SHM, atas pengakuan yang didalilkan olehPARA PENGGUGAT tersebut TERGUGAT mensommir dalildalil PARAPENGGUGAT yang demikian;6.
Terbanding/Penggugat : PT KIDECO JAYA AGUNG,
Turut Terbanding/Tergugat II : SDR. ISKANDAR HARDJO
93 — 53
No. 77/PDT/2017/PT.SMR3)4)termasuk kedalam barang Milik Negara karena batu bara adalahObjek Vital, padahal dalam persidangan Saksi ahli Zaenal Arifintidak dapat menunjukan apakah lahan SHGB No.20 telahditetapkan sebagai barang Milik Negara oleh Menteri Keuangan RIselaku pengelola Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalamUU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.
280 — 69
Bahwa, saksi menerangkan tanah perkara yang diterbitkan SHGB No.3397 sebelumnya tidak ada catatan yang menjelaskan tanah perkaratersebut milik orang lain, Pemda DKI Jakarta atau PT. Permata Hijau. Bahwa, setahu saksi tidak ada pengumuman dan BPN tidak pernahmenerima laporan mengenai serah terima fasos fasum dari PT.Permata Hijau kepada Pemda DKI Jakarta. Bahwa, saksi menerangkan tidak tahu mengenai BAST No. 1484,karena saksi dimutasi keluar provinsi.26.Saksi Ir.
Tetapi saksi pernahhal 108mendengar setelah terbit Sertifikat HGB No. 3397 terdapat keberatandari pihak Pemda DKI Jakarta.Bahwa, saksi menerangkan tanah perkara yang diterbitkan SHGB No.3397 sebelumnya tidak ada catatan yang menjelaskan tanah perkaratersebut milik orang lain, Pemda DKI Jakarta atau PT.
82 — 33
Sertifikat Hak Milik (SHM) / Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)(NJOP + Harga Taksiran Setempat) x 100 % = Plafond kredit .2 F. Batas Wewenang Pejabat dalam Memutus Besarnya Plafond Kredit :1.Pejabat yang terlibat dalam memutus pemberian kredit antara lain :a. Dewan Pengawas .b. Direksi .c. Kepala Bidang Kredit .d. Pemimpin Cabang / Pemimpin Kantor Pusat Operasional .e.
BPKB Mobil / Motor(harga atau nilai pasar pada saat permohonan kredit x 60 % ) = plafond kredit .b...Sertifikat Hak Milik (GHM) / Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)(NJOP + Harga Taksiran Setempat) x 100 % = Plafond kredit .2 F. Batas Wewenang Pejabat dalam Memutus Besarnya Plafond Kredit .1.2.Pejabat yang terlibat dalam memutus pemberian kredit antara lain :a. Dewan Pengawas .b. Direksi .c. Kepala Bidang Kredit .d. Pemimpin Cabang / Pemimpin Kantor Pusat Operasional .e.
252 — 92
binti Sata, sebelum pernikahanPenggugat dengan H.Masrani;12.21 Bahwa benar objek sengketa ini milik almarhum H.Masrani, yangdiperolehn H.Masrani pada tahun 1995 sesuai SHM No. 2560 yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaBanjarmasin, tanggal 13 Maret 1995 ketika masih bersama denganisteri beliau bernama Hj.Saniah binti H.Sata, sebelum pernikahanPenggugat dengan H.Masrani;12.22 Bahwa benar objek sengketa ini milik almarhum H.Masrani, yangdiperoleh H.Masrani pada tahun 1989 sesuai SHGB
No. 2/1/102yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaBanjarmasin, tanggal 21 Nopember 1989 ketika masih bersamadengan isteri beliau bernama Hj.Saniah binti H.Sata, sebelumpernikahan Penggugat dengan H.Masrani;Halaman 32 dari 258 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 308/Pdt.G/2020/PA Mtp12.23 Bahwa benar objek sengketa ini milik almarhum H.Masrani, yangdiperoleh H.Masrani pada tahun 1989 sesuai SHGB No. 2/1/160yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaBanjarmasin,
884 — 812 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa di dalam fakta persidangan Tim Penasihat Hukum Terdakwa adamenyampaikan; kegiatan di pabrik dalam kawasan hutan HPK tersebut,ada didasari alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat;" Mengingat berdasarkan ketentuan yang berhak mengeluarkan perizinan didalam penggunaan kawasan hutan menurut tata cara sebagaimanadiuraikan di atas adalah hanya merupakan kewenangan dan domeinMenteri Kehutanan Republik Indonesia, maka terhadap SHGB