Ditemukan 1040 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemiliknya pemiliknanya pemilihannya pemiliknnya pemilikanya pemilikinya
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 1/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 22 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : Drs Bambang Slamet Riyadi SH MH MM
Terbanding/Penggugat I : Rizky Amelia
Terbanding/Penggugat II : Ratna Juwita
Terbanding/Penggugat III : Siti Rahayu
Terbanding/Penggugat IV : Lukman Prihandika
Terbanding/Penggugat V : Fadhila
Terbanding/Penggugat VI : Hermawan Tjakradiwira
Terbanding/Penggugat VII : Gughi Gumielar SH
Terbanding/Penggugat VIII : Abi Dwi Pramono
Terbanding/Penggugat IX : Iman Sulaiman
Terbanding/Penggugat X : Herrizal Febrian
Terbanding/Penggugat XI : Dinda Fauzia Anindar
Terbanding/Penggugat XII : Adam Radiman
Terbanding/Penggugat XIII : Dino Ayudya Wibowo
Terbanding/Penggugat XIV : Ari Prasetiyo
Terbanding/Penggugat XV : Yuanita Aristona
Terbanding/Penggugat XVI : Febri Reni Sri Wahyuni
Terbanding/Penggugat XVII : Arie Hangga Fitriansyah
Terbanding/Penggugat XVIII : Finno Fuadi Saputro
Terbanding/Penggugat XIX : Dion Alismir Azwin
Terbanding/Penggugat XX : Hernawan Rihadi
Terbanding/Penggugat XXI : Shanty RSB Hutauruk
Terbanding/Penggugat XXII : Anna Indah Sofiyani
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Duta Tunas Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat II : Zakariah
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok
Terbanding/Turut Tergugat IV : Hanariah SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat V : Siswadji SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : Mega Shinta Tjahja Putri SH
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk cabang Jakarta Harmoni
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk cabang Syariah
Turut Terbanding/Tergugat II : Dudit Dharmawan
Turut Terbanding/Tergugat III : Setiawan
Turut Terbanding/Tergugat IV : M Arief Rachman
206 — 134
  • ., Maka dalam kasus Ini:(2) Jual beli dianggap batal demi hukum atau jualbeli itu dianggap tidak sah(illegal) dan(3) Selanjutnya pihak ketiga sebagai pembeli, tidak dibenarkanmempergunakan upaya derdenverzet untuk mempertahankan keabsahanhak pemilikannya atas barang itu berdasarkan titel jualbelli;(4) Pelanggaran terhadap Pasal 199 ayat (1) HIR Dapat DipidanaBerdasarkan Pasal 231 KUHP, perbuatan itu diancam pidana penjaraHalaman45dari 261 Putusan Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BDGmaksimal empat tahun
    larangan yang digariskan Pasal 199 ayat (1) HIR tidak dapatdijadikan dalin atau dasar alasan mengajukan derdenverzet atas sita eksekusi(executorial beslag) atau eksekusi sitaan, oleh karena itu, sekiranya pihak ketigamembeli barang sitaan yang telah diumumkan,...., maka dalam kasus ini:c.Jual beli dianggap batal demi hukum atau jualbeli itu dianggap tidak sah (illegal)dand.Selanjutnya pihak ketiga sebagai pembeli, tidak dibenarkan mempergunakanupaya derdenverzet untuk mempertahankan keabashan hak pemilikannya
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 07-09-2015 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 218/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 24 Maret 2016 — A.M WENNY TRIASTUTI, dkk., vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO, 2. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 9 JEMBER
169 — 75
  • Dalam ayat (2), berbunyi antara lain : Tanahtanahtersebut ayat (1), ditata kembali penggunaannya, penguasaandan pemilikannya dengan memperhatikan: a. masalah tata gunatanahnya; dan, e. kepentingankepentingan bekas pemegang hakdan penggarap tanah/penghuni bangunan.Dengan demikian hubungan hukum antara pemilik (bekaspemegang hak) dengan tanahnya terputus, namun masihmempunyai hubungan keperdataan dengan bendabenda lain diatasnya (tanaman dan bangunan);Prinsip dasar :Pertama, hukum mengatur bahwa sejak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1837 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Ir. H. SYAHRASADDIN, MSi Bin H.M. THAIB, RH;
93 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H. yang menerangkan dalam persidangan:Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai oleh Negara, dikuasaibukan berarti dimiliki, tetapi Negara memberikan kewenanganuntuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaandan pemilikannya; Mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, danruang angkasa;Jika Negara dalam hal ini Pemerintah ingin memiliki tanah makaharus mengajukan permohonan untuk mendapat hak atas tanah.Apabila Pemerintah mendapat hak atas tanah, maka menjadi asetPemerintah
Pengadilan PN SEMARANG
Putus : 04-06-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 434/Pdt.G/2019/PN Smg
Tanggal 4 Juni 2020 —
118 — 21
  • itu petitum ke2 sudah selayaknya dikabulkan.Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke3:menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap paraPenggugat.Menimbang, bahwa para Tergugat mendalinkan mempunyai sebagian tanahgarapan diatas tanah obyek sengketa akan tetapi tidak pernah menguasaisebagian tanah obyek sengketa tersebut dan telah mengajukan permohonanketerangan rencana kota dan sertifikat hak guna bangunannya, sedangkan tanahobyek sengketa terbukti sah pemilikannya
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Register : 21-02-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 151/PDT/2016/PT.BTN
Tanggal 14 Februari 2017 — Tn. JEFRRY KURNIAWAN Dkk LAWAN P.T. BHANDAWIBAWA ASIH dkk
51 — 28
  • Bahwa dalam surat tersebut butir no. 3disampaikan sebagai berikut : bahwa terhadap beberapa bidang tanah yangsaat ini dikuasai atau diklaim pemilikannya oleh P.T. Libros Derap Abadidimaksud telah diterbitkan ijin lokasinyaolehPemerintah KabupatenTangerang Nomor : 591/102/IL.BP2T/2011tanggal 30 Desember 2011 atasnama PT. Bhandawibawa Asih dalam rangka pembangunan perumahanHal. 17 dari 132 hal. Putusan Perdata Nomor 151/PDT/2016/PT BTN23.24.25,dan berdasarkan dokumen yang kami terima bahwa PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Putus : 20-12-2013 — Upload : 25-06-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 339/PDT/2013/PT-MDN
Tanggal 20 Desember 2013 — PT. BUMI MANSUR PERMAI X PILIAN
95 — 134
  • Bahwa oleh karena itu dalam perkara aquo, Para Penggugatsecara hukum diwajibkan untuk membuktikan di hadapanPengadilan, dengan menunjukkan asli semua alat bukti yangdijadikan Penggugat sebagai dasar hukum pemilikannya ;Dari jawaban Tergugat di atas, telah secara terang dan tegas yangdisertai dengan faktafakta hukum, terbukti tanah terperkara yang di klaimPara Penggugat adalah miliknya atas dasar Sertipikat tanah Hak MilikNo.4884, No.4885, No.4886, No.4887, No.4888, Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan
Restatement Kebatalan Perjanjian
Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;
Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian
7294 — 21783
  • Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1.    kebatalan ... [Selengkapnya]
  • Sertifikat tanah yang berasaldari distribusi yang melanggar ketentuanketentuanlandreform tidak mengikatdan tidak mempunyaikekuatan hukum. buku5.indd 9090 Laporan Penelitian12/13/2010 11:00:08 PM Sewa menyewa1994Putusan MA RI No. 613K/Pdt/1991 Tanggal 26Februari 1994Adanya itikad tidak baik daripihak pemberi sewa di manapemberi sewa bukanlah pihakyang berwenang atas tanahtersebut karena proses pemilikannya melalui hibah tidakmemenuhi syarat objektif sehingga tindakan pemberi sewamenyewakan objek kepadapihak
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PT AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT AMB
Tanggal 16 Juni 2017 — PETRO RIDOLF TENTUA, S.E
122 — 46
  • Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapanPejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau Notaris atauCamat, dan sebelumnya harus dipastikan kembali bahwasuratsurat pemilikannya lengkap dan tidak mengandungmasalah jika dibeli oleh Bank Maluku.a.3.4. Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalahHak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata
Register : 28-10-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 43/Pdt.G/2016/PN PBU
Tanggal 31 Mei 2017 — PENGGUGAT : MARHANI. SYAHRANI. HARTINI. KURHANI. RUSLANI .DIAH INTAN SARI. LINDA HERAWATI. YASRANI . MARDIANSYAH. MELAWAN : TERGUGAT : NADRANIAH. SYAHDARI . ANTON SISWANTO. SUKARDI.H.M. KARIYANTO . KISMAN.JUMIATI/JUMRATUL AISYAH. KASIANI. DEDY Bin SANI KAMIS. KARYADI Bin SANI KAMIS. JONI. ANOI. ANTONI. UJANG.AHMAD PUATJEN.
62 — 9
  • Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.Menimbang, bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garisgarisketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan warisserta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewariskepada ahli waris;Menimbang, bahwa hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerusanhartakekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, yang mana menurut Prof.
Pengadilan PA PASIR PANGARAYAN Perdata Agama
Register : 06-03-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Ppg
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 13
  • Wiraswasta,bertempat Tinggal di Kabupaten RokanHulu, menerangkan saksi adalah tetangga Penggugat, dan telahmemberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun,sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sudahbercerai;Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat ada memilikiharta, tetapi saksi tidak tahu mana saja yang menjadi harta bersamaPenggugat dan Tergugat;Bahwa setahu saksi tanah dengan sertifikat 48 atas nama Kusmin,awal pemilikannya
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 62/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Wawan Moch.Anwar dKK
2.PT PLN Persero transmisi Jawa bagian Tengah
133 — 98
  • Tanahtanah tersebut dalam ayat (1) ditata kembali penggunaannya,penguasaan, dan pemilikannya dengan memperhatikan : a....dSt ......c. kepentingankepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah /penghuni bangunan ; 13. Bahwa sementara itu, dengan berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun1960, tentang Peraturan Dasar Ketentuan PokokPokok Agraria, menurutProf Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756 K/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Desember 2014 — Drs. RADIYASTO
87 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Barangbarang/aktiva yang dibiayai dan bukti pemilikannya ;Persyaratan umum permohonan kredit, diantaranya adalah : Bankwajib meminta foto copy laporan keuangan yang merupakanlampiran SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir dan bertandaterima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat ;Penggunaan appraisal (penilai) independen dalam menilai jaminankredit berupa harta tetap diwajibkan untuk seluruh segmen, denganketentuan bagi debitur baru dengan fasilitas kredit di atasRp 5.000.000.000,00 ;Dalam rangka penilaian
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
96 — 48
  • .; 2) Tanahtanah tersebut dalam ayat (1) ditata kernbali penggunaannya,penguasaan, dan pemilikannya dengan memperhatikan : a..... dstbeeaes c. kepentingankepentingan bekas pemegang hak danpenggarap tanah /penghuni bangunan ; Bahwa sementara itu, dengan berlakunya UndangUndang Nomor 5Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Ketentuan PokokPokok Agraria,menurut Prof Dr.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-11-2020 — Putus : 26-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 634/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 26 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd. Diwakili Oleh : DANIEL OCTAVIANUS, S.H.
Terbanding/Tergugat : PT.Putra Pandawa Asli dahulu PT.PPA Consultans
657 — 607
  • Bahwa pada dalil Pembanding vide halaman 11 alinea terakhir, halaman12 alinea ke 1 dan halaman 12 alinea terakhir s/d halaman 13Pembanding menyatakan: (kutipan)Halaman 11 alinea terakhirBahwa ganti rugi yang diajukan PEMBANDING terkait dengansaham ini adalah disebabkan karena TERBANDING secaramelawan hukum telah menghilangkan kepemilikan sahamPEMBANDING sebanyak 3%, hilangnya 3% saham secaramelawan hukum tersebut adalah kerugian tersendiri bagiPEMBANDING karena itu berarti PEMBANDING kehilanganke Pemilikannya
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 24-05-2018 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 258/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Olga Ch Jafar
2.Drs. Riyanda Taswar
3.Ir. Ambar Pratoto
4.Bintang Suryandaru Risakotta, ST
5.Armanto Joedono
6.Satrio Wibowo
7.Sihol Halomoan
8.Inne Augustina Singawiria
9.Chaeriyah
10.Hendra Ardiwinata, BSC
11.Elsie Priyantini Y.
12.Aa Auliasa Ariawan
Tergugat:
1.Tentara Nasional Indonesia C.q. Panglima TNI C.q Komandan Denma Mabes TNI
2.Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI
3.Menteri Pertahanan RI
4.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Dirjen Kekayaan Negara
5.Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq Direktorat Jendral Cipta Karya
199 — 472
  • Sertifikat hak pakai No.362/Palmerah Tahun 1993 atas nama Kemhan cqMabes TNI;b. terdaftar dan tercatat dalam kartu Identitas barang (KIB) nomor ;2.01.01.01.002.14..Ketentuan mengenai Sertifikat tanah merupakan bukti otentik dan mutlaktentang pemilikannya adalah Putusan makamah Agung RI No.3176K/PDT/1988 tanggal 19 April 1990 yang menyatakan ; Tanah yang sudah jelas ada Sertifikatnya tidak dapat diperjual belikanbegiyu saja berdasarkan surat girik, selain harus didasarkan atas sertifikattanah yang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-08-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 445/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat:
1.H. ZAINAL ARIFIN
2.IRWANSYAH
3.TUTI AMINAH
4.ENDEH SUKARSIH
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
2.PT. INDOFICA HOUSING
3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq KEPALA BPN Cq KAKANWIL BPN JAKARTA
4.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Cq SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAKARTA UTARA
5.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq KOPERASI PEMBINA PROFESI DAN OLAHRAGA PERAIRAN DANAU SUNTER JAKARTA SUNTER
6.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
7.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
95 — 140
  • danhak guna bangunan hanya berlaku untuk sementara waktu hak hak tersebut denganjangka waktu paling lama 20 tahun, dihubungkan dengan keputusan PresidenRepublik Indonesia No. 32 Tahun 1979 ( Tentang Pokok Pokok Kebijaksaanaandalam rangka pemberian Hak baru atas tanah Konversi Hak Barat) pasal 1 ayat (1)dan (2) selambat lambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saatberakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara,tanah tanah tersebut ditata kembali penggunaan dan pemilikannya
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 20-12-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 2655/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum: MUH. RIZA PAHLAWAN, SH Terdakwa: H. MULYADI Bin Almarhum H. ROJALI
173 — 40
  • menerangkan terkait pertama kali diberitahu lokasi saksiterkena perluasan bandara sejak 2013, saksi tidak tahu apakah pernahdiundang atau tidak.Bahwa benar saksi menerangkan sebelum adanya surat pemberitahuanpeta tanah dan NUB saksi tidak pernah diundang tibatiba saja keluarpemberitahuan peta tanah dan NUB yang menyerahkan supriyadi, darimanasupriyadi mendapatkan saksi tidak tahu.Bahwa benar saksi menerangkan saksi pernah dimintakan data data terkaitmisalnya nama pemilik siapa, alamatnya dimana bukti pemilikannya
Pengadilan PN KALIANDA Perdata Tanah
Register : 23-03-2016 — Putus : 10-03-2017 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN KALIANDA Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Kla
Tanggal 10 Maret 2017 — Penggugat: 1.Tn. OEY ALBERT 2.SANTOSO 3.Ny. YULIANA 4.Tn. ALFRED Tergugat: 1.Tn. MADE INDRA 2.DAYA KURNIA Turut Tergugat: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL .BPN.
111 — 9
  • Asmin tidak pernah membuat sertifikat ini di KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan; Pembuatan Peta tidak sesuai dengan fakta di lapangan;Maka Tergugat dan Tergugat Il yang mendasarkan pemilikannya padaSertifikat yang diduga palsu, tidak sepatutnya mendapatkan perlindunganhukum;.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pencurian
Putus : 26-09-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 334/Pid.B/2014/PN/Smg
Tanggal 26 September 2015 — I YULI SUKOSARI Als KUCIR Bin HENDRIK SUBAGIYO;terdakwa II VICKY DIMAS SETYO Bin EDY SULISTYANTO; terdakwa III PIPIT NOVIANTO Als PITIK Bin SUKARLAN ; terdakwa IV KUSWANTO Als PESEK Bin TEGO WAHYONO
75 — 19
  • senjata tajam untuk menakuti saksi RICOHARI ADIJAYA, saksi YANUARDI, dan saksi MASKUR.Dengan demikian unsur tersebut diatas dapat kami buktikan secara sah danmeyakinkan menurut hukum.3.Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertaikekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untukmempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabilakepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lainlain peserta didalamkejahatan melarikkan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 375/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 30 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. SINAR KARTASURA
Terbanding/Tergugat I : PT KERETA API INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR WILAYAH KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
132 — 176
  • UndangUndang No 19 Tahun 2003Tentang Badan Usaha Milik Negara, sehingga terhadap penguasaandan pemilikannya atas tanah obyek sengketa dikatakan sebagai Assetmilik Negara.bahwa terhadap dalil Penguggat i.c. PT Sinar Kartasura yangmenyatakan Keputusan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasionaltanggal 29 Januari 2001 Nomor 6V2001 telah dibatalkan oleh PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Juni 2001 Nomor022/G.TUN/2001/PTUN.JKT jis.