Ditemukan 1471 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tingkatnya tangkapannya tinggalannya
Pengadilan PN Parigi Pidana Umum Pembunuhan
Register : 15-12-2016 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN Parigi Nomor 194/Pid.B/2016/PN PRG
Tanggal 2 Mei 2017 — ANDI IFDAL alias IDAL VS JPU
104 — 11
  • pencabutantersebut dinyatakan tidak sah, maka BAP itu menjadi bukti surat.Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.PrgMenimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan merupakan akta authentikdan merupakan dokumen negara, dibuat oleh pejabat tertentu (dalam hal inipenyidik) yang terikat dengan sumpah jabatan, keabsahannya dapatdipertangung jawabkan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga untukmencabut akta outhentik ini, memerlukan suatu keadaan dan alat bukti yanglebih tinggi dan kuat tingkatannya
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Mad
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Runi Widiastuti
Tergugat:
1.PT. IMSS
2.PT. INKA Persero
3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara
155 — 65
  • Penggugatmenanggapinya dengan menyatakan hal tersebut tidak benar dan tidak tepatdalam memahami gugatan karena yang dimaksud adalah supaya adanyaputusan hakim dalam gugatan ini, Ssupaya Tergugat di Audit dari Akuntan SihWiryadi dan Rekan sebagai Akuntan Publik karena lebih obyektif dari pada auditinternal;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, Penggugatmenanggapinya dengan menyatakan hal tersebut tidak benar karena yang digugat adalah Lembaga bukan organ dari Lembaga tersebut, serta sesuaidengan tingkatannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 08-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2020
Tanggal 15 Desember 2020 — PT. KRAKATAU POSCO vs PRESIDEN RI;
389 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepatutan pembebasan BMAD di Kawasan Bebas,mengingat pembebasan tersebut faktanya (i) dilakukan hanyaberdasarkan ketentuan yang diatur dalam Penjelasan suatu PeraturanPemerintah, in casu Penjelasan Pasal 14 PP Nomor 10/2012,sedangkan pengaturan materi undangundang hanya melalui suatuketentuan penjelasan nyatanyata melanggar UndangUndang PPPU(mohon lihat penjelasan dalam Bagian C.6 Permohonan a quo); (ii)dilakukan hanya berdasarkan ketentuan yang melanggar PeraturanPerundangUndangan yang lebih tinggi tingkatannya
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 23-02-2011 — Putus : 28-09-2011 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 146/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM
Tanggal 28 September 2011 — PT. PERTAMINA (PERSERO) UNIT PENGELOLAAN V BALIKPAPAN VS PT. PRABU MUTU MULIA., Cs
83 — 13
  • Jkt.Tim, tanggal 7 Januari 2011.Bahwa Penetapan yang di keluarkan oleh Pengadilan, tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang mengeluarkan Penetapan itu sendiri,melainkan harus di batalkan oleh Pengadilan yang tingkatannya lebihtinggi dalam hal ini yang berhak membatalkan Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Timur No. 01/2011 Eks Jo.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 294/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 25 September 2018 — PT. RENDI PERMATA RAYA, DK VS BUDIMAN LAOLI, DK
64 — 209
  • . : 475.1/ 28902/BPSU/IV/1983 tanggal 3Nopember 1983, dimana secara hakiki tingkatannya lebih kuatdan mendasar serta diakui oleh Negara dan Sertifikat HGUdimaksud dikeluarkan/diterbitkan dan disahkan oleh LembagaPemerintahan yakni Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Mandailing Natal ;Bahwa dengan demikian sangat jelas Majelis Hakim padatingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak teliti dantidak cermat dalam memeriksa alatalat bukti dalam perkara aquo ,;Bahwa dari halhal tersebut diatas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
326 — 166
  • Bahwa sebagai Anggota Fraksi Perjuangan di DPRD KabupatenSamosir, Penggugat adalah petugas partai yang harus tunduk dan patuhterhadap aturan dan perintah Partai, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan yang berbunyi: SetiapAnggota Partai yang terpilin dan duduk dalam jabatan politik dan jabatanpublik adalah petugas partai yang harus tunduk dan patuh terhadap aturandan perintah Partai sesuai tingkatannya;6.
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 15-05-2012 — Putus : 28-09-2012 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 33/PDT.G/2012/PN.MKL
Tanggal 28 September 2012 — YANCE TATO SULE @ YANCE, YULIUS RAPA’ @ RAPA’, PITHER ANDASO’ @ SAPAN, ADOLFINA LIMBONG ALLO @ LAI’ RAPA’ (PENGGUGAT) VS Y MALIMBONG TAULA’BI, ANTONIUS RORENG, LIUS RORENG, MARSELINUS TAPPI’, RIBKA RORENG, LUDIA TIKU RORENG, PIMPINAN PT TELKOMSEL INDONESIA U.P. REGIONAL MANAGER REGION SULAWESI MALUKU PAPUA (SUMAPUA) (TERGUGAT)
123 — 67
  • Upacara kematian itu pun ada tingkatannya;Anak yang ditinggal mati harus berupaya untuk memotong kerbaukarena tuntutan Aluk dan Adat; PN. Makale Putusan No. 33/Pdt.G/2012/PN. Mkl 69 Putusan No. 33/Pdt.G/2012/PN.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-01-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 6/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 28 Mei 2018 — Penggugat:
PURWOTO
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUAN BAKTI MAKMUR
2.BUPATI ROKAN HILIR
65 — 27
  • 1) Panwas bukanlah lembaga eksekutoryang dapat melakukan eksekusi terhadappelanggaran yang terjadi;(2) Panwas merupakan pintu. masukpenanganan terhadap pelanggaranpelaksanaan pemilihan penghulu;(3) Setelan melakukan kajian dan rapatpleno penetapan status laporan, maka PanwasHalaman 101 dari 182 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.PBRmelakukan penerusan pelanggaran denganketentuan:a.Untuk laporan pelanggaran administrasipelaksanaan pemilinan penghulu,diteruskan kepada panitia pemilihanpenghulu, sesuai tingkatannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1765 K/Pdt/2016
Tanggal 29 September 2016 — PT NOLIMAX JAYA VS PEMERINTAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
154 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Undangan tersebut dari Sekda, sedangkan janji dari Bapak Walikotaadalah lebih tinggi tingkatannya;3. Rapat tidak diperlukan lagi karena draft Addendum Ill yang akanditandatangani sudah final;Hingga Addendum berakhir 20 Desember 2014 (1 tahun 2 bulanberhenti operasi) masih juga Termohon Kasasi/dahulu PembandingHalaman 73 dari 10 hal. Put. Nomor 1765 K/Pdt./2016(Tergugat) belum mengosongkan lahan untuk pembangunan TempatPenampungan Sementara (TPS).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — 1. ARMAN LANY, S.H, dkk. VS 1. PT SWEET INDOLAMPUNG, dkk. dan 1. SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, dk.
313 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian pertimbangan danamar Putusan dalam Putusan a quo yang menguatkan Putusan Akhiradalah pertimbangan dan amar Putusan yang sangat keliru, karenaPutusan a quo yang nyatanyata Putusan yang lebih rendah tingkatannya(Putusan PT) telah memberikan status yang sangat berbeda danbertentangan (kontradiktif) dengan status yang telah diberikan olehPutusan yang lebih tinggi tingkatannya (Putusan Kasasi) sehubungandengan pembuatan Akta Subrogasi/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06dan 07), yang mana
    Nomor 1698 K/Pdt/201563.adalah pertimbangan dan amar putusan yang sangat keliru, karenaPutusan a quo yang nyatanyata putusan yang lebih rendah tingkatannya(Putusan PT) telah memberikan status yang sangat berbeda danbertentangan (kontradiktif) dengan status yang telah diberikan olehputusan yang lebih tinggi tingkatannya (Putusan Kasasi) sehubungandengan pembuatan Akta Subrogasi/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06dan 07), yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia telahmenyatakan bahwa tidak ada Perbuatan
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tdn
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUSTAR, S.AP bin DERANI
2.MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR Alm
174 — 31
  • tersebut sebagaiantelah memenuhi unsur menjanjikan materi lainnya kepada pesertakampanye yaitu brosur berisi tentang : KARTU WAKIL RAKYAT PEDULIbergambar foto MUSTAR,S.AP dengan nomor Partai 9 (Sembilan) PartaiPerindo,Noor Caleg 2 (dua), DAPIL BabelNomor 4 (empat) dengan NomorHP 087896292555, brosur ayng berisi tentang penjelasan kepadapemegang kartu wakil rakyat peduli 5 tahun + Belitong sejahtera; Bahwa MUSTAR,S.AP dapat dikatakan sebagai Pelaksana Kampayeapabila ia sudah terdaftar di KPU sesuai tingkatannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-03-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — ASOSIASI DAUR ULANG PLASTIK INDONESIA, DKK VS GUBERNUR BALI;
485 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 29 P/HUM/201912.13.14.keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundangundanganyang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan(vide Bukti P20);Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni Pasal 7dan Pasal 9 ayat (1) Pergub, adalah termasuk dalam jenis kategoriperaturan perundangundangan yang tingkatannya di bawahundangundang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel
Tanggal 8 Agustus 2017 — Arman Sidharta Tjitrosoebono, berkedudukan di jalan Pondok Labu Indah B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai Penggugat I; 2. Arno Gautama Harjono, S.H, berkedudukan di jalan Margasatwa Raya Blok B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat II; 3. Arya Paramita, berkedudukan di jalan Margasatwa Raya Blok B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat III; 4. Nurul Mayafaiza Permita Leila, berkedudukan di jalan Camar V Blok AF No.10 RT.004 RW.008 Bintaro, Jaya Sektor 3, Tangerang Selatan, sebagai Penggugat IV; 5. Dewi Sariswati Permata Vitri, berkedudukan di jalan Mandar X DC 11/4. Sek 3 A RT/RW 003/010 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, sebagai Penggugat V; 6. Mounti Rigveda Putra, berkedudukan di Pesona Khayangan Blok EL No. 1 RT.008, RW. 028 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, sebagai Penggugat VI; 7. Dewi Saraswati Permata Suri, berkedudukan di Cluster Tiara Mimosa jalan Mimosa I Blok B, No.10 Komplek Buncit Indah, Warung Buncit, Jakarta Selatan , sebagai Penggugat VII; dalam hal ini Penggugat-Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, S.H.,M.H, dkk advokad dan Penasihat Hukum pada kantor “ANITA KOLOPAKING & PARTNERS”, beralamat di Sovereign Plaza, lantai 7, Jl. TB. Simatupang Kav. 36, Jakarta 12430 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 JUli 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai ……................Para Penggugat;
862 — 778
  • Kedudukan yangotonom dan bebas itu adalah suatu konsekuensi dari fungsiBANI sebagai Peradilan Arbiter atau Arbitration Court,kadangkadang disebut Peradilan Swasta di sampingperadilan umum, Peradilan Sipil atau lebih dikenal dengan namaPeradilan Negeri dengan segala tingkatannya.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 17-04-2018
Putusan PN SINGARAJA Nomor 401/Pdt.G/2016/PN Sgr
Tanggal 10 Agustus 2017 — - Putu Ridharta Kayua - Made Rai - Bendesa - Sempidi
85 — 38
  • Hak milik (property rights) merupakan suatu hak yang mempunyaiHalaman 69 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.hubungan kepemilikan yang tertinggi tingkatannya dibandingkan denganhakhak lainnya. Hubungan tanah dengan pemiliknya menimbulkan hak dankewajiban maupun wewenang atas tanah yang dihaki, Hak milik atas tanahmelekat pada pemiliknya selama mereka tidak melepaskan haknya(peralinan hak).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 12-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
131 — 64
  • Sesuai dengan pemikiran tersebut, transferkepada institusi oleh Pemerintah dapat diberikan kepada negara lain ataupunkepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendah (Local government).Sedangkan transfer kepada individu, SseSsuai namanya, diberikan olehPemerintah kepada perorangan, termasuk, dalam hal ini, organisasi nonpemerintah.Bahwa sesuai dengan sifat dan tujuannya, pengeluaran untuk transfertidak diimbangi dengan adanya prestasi yang diterima oleh Pemerintah daripihak lain.
    Hal ini terkait dengan peran strukturalnya (formalnya)sebagai kepala satuan kerja yang secara hierarchies membawahi pejabatstruktural lainnya yang tingkatannya lebih rendah.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-04-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
157 — 92
  • tindakan sewenangwenangpotensial terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang karena itumerupakan unsur dari penyalahgunaan wewenang setidaknya itu menurutHalaman 111 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUNJKTketentuan Pasal 17 UndangUndang No. 30 tahun 2014, jadi ada, kalaudikaitkan dengan ketentuan Pasal 17, sekali lagi yang menyatakan bahwasuatu peraturan itu adalah cacat yuridis berkaitan dengan yang sudah ahlisebutkan, legalitas, wewenang, prosedur dan substansi ini aturan yanglebih tinggi tingkatannya
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 12-01-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
EDISON NAPITUPULU
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
352 — 834
  • tertentu yang ditunjuk dan atauditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannyasebagai hutan tetap.Bahwa penggunaan kata dan/atau pada ketentuan di atas sangatmerugikan kepentingan masyarakat dan menimbulkan ketidakpastianhukum, terutama ketika kedua jenis keputusan tersebut dihubungkandengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan karena menurutketentuan ini kKedua jenis keputusan di atas masingmasing merupakanbagian dari proses pengukuhan Kawasan Hutan yang secara gradualberbeda tingkatannya
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Pemilihan Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tahun 2008
398 — 131
  • Tentang : PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
  • menetapkan calon pengganti antar waktu anggotaDPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyakkelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yangbersangkutan.BAB XIVPEMBERITAHUAN CALON TERPILIHPasal 216(1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRDprovinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelahditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPUkabupaten/kota.(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan secara tertulis kepada pengurus PartaiPolitik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1699 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO. LTD. SINGAPORE BRANCH VS PT. INDO LAMPUNG PERKASA, dkk.
340 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • jaminankebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan sertaperjanjianperjanjian terkait lainnya adalah sah secara hukum;bahwa pertimbangan dan amar Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmengenai status perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baikjaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan sertaperjanjianperjanjian terkait lainnya tersebut adalah pertimbangan dan amaryang sangat keliru, karena putusan akhir yang nyatanyata putusan yang lebihrendah tingkatannya
    (putusan PT yang menguatkan putusan PN) telahmemberikan status yang sangat berbeda dan bertentangan (kontradiktif)dengan status yang telah diberikan oleh putusan yang lebih tinggi tingkatannya(putusan kasasi) mengenai perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan(baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahanserta perjanjianperjanjian terkait lainnya, sehingga dengan demikian jelasputusan akhir menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukumyang luar biasa sebagaimana
    Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan sertaperjanjianperjanjian terkait lainnya tersebut adalah pertimbangan dan amaryang sangat keliru, karena Putusan Akhir yang nyatanyata putusan yang lebihrendah tingkatannya (Putusan PT yang menguatkan Putusan PN) telahmemberikan status yang sangat berbeda dan bertentangan (kontradiktif)dengan status yang telah diberikan oleh putusan yang lebih tinggi tingkatannya(Putusan Kasasi) mengenai perjanjian kredit
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
233 — 115
  • huruf d :(1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan,pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraanyang layak bagi pekerja/ouruh dan keluarganya;(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)serikat pekerja/Serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh mempunyai fungsi : b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya
    Pekerja Metal Indonesia Periode 20162021 pada Pasal 9ayat (3) menyebutkan Tujuan Organisasi adalah mewujudkan kehidupan danpenghidupan pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusian yang adildan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hakhakdan kepentingan kaum pekerja dan selanjutnya pada Pasal 21 angka 5 huruf amenyebutkan Wewenang Pimpinan Pusat, Pimpinan Cabang dan Pimpinan UnitKerja antara lain adalah menangani masalah ketenagakerjaan yang seluasluasnya sesuai dengan tingkatannya