Dumai Barat, Kota Dumaikemudian saksi Soufyan Sauri Als lan Bin Amirudin meminta saksi RianRamadan Als Rian Bin Indra Jaya mencarikan sepeda motor untuk menjual 1(satu) unit TV merk samsung 42 Inci warna hitam kemudian setelah saksiHalaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.SusAnak/2018/PN DumRian Ramadan Als Rian Bin Indra Jaya kembali menggunakan 1 (Satu) unitsepeda motor Yamaha Force One tanpa plat nomor warna hitam les biruyang dipinjam dari Sdr.

Putra (DPO) selanjutnya anak yang berkonflik denganhukum, saksi Soufyan Sauri Als lan Bin Amirudin dan saksi Rian RamadanAls Rian Bin Indra Jaya pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Force One tanpa plat nomor warna hitam les biru menjual 1 (Satu)unit TV merk samsung 42 Inci warna hitam kepada saksi Fauziah Als Uzi BintiAhmad Hasim di JI. Bahtera Kel. Laksamana Kec.

Putra (DPO)selanjutnya Anak bersama saksi Rian dan saksi Soufyan pergimenggunakan 1 (Satu) unit Ssepeda motor Yamaha Force One tanpa platnomor warna hitam les biru menjual 1 (Satu) unit TV merk samsung 42Inci warna hitam kepada sdr.

rinciberikut alasanalasannya yang bisa diterima akal mengenai dasarse sepenentuan katagori sangat mendesa ini, maka bisa dikatakanpertimbangan hukum semacam ini sama sekali tidak berdasar dan tidakmemiliki pijakan yuridis ;Bahwa berdasarkan akta perjanjian Pemberian Hak Pemakaian yangdiperbuat dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Notaris Di Medan,dalam salah satu pasalnya pada intinya menyatakan bahwa PemutusanPerjanjian hanya dikarenakan adanya kesepakatan kedua belahpihak atau karena adanya peristiwa force

Bahwa dalam salah satu pasal dari Perjanjian disebutkan : HakPemakaian para Pembanding atas ruangan atau kios di Deli Plazaadalah untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali karena ada pemutusanperjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanyaperistiwa force majeur ;c.

rekonpensi, dengan Terbanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugatdalam rekonpensi, adalah adanya pemberian hak pakai atas ruangan tempat usahadidalam komplek Deli Plaza sebagaimana ternyata dari bukti P.2, dan hakpemakaian tersebut telah dimanfaatkan oleh Pembanding/Penggugat dalamkonpensi/Tergugat dalam rekonpensi tersebut mulai tanggal 4 Oktober 1986sampai batas waktu yang tidak ditentukan, kecuali karena adanya pemutusanperjanjian ini atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya peristiwa Force

keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Medan,sehingga pengosongan terpaksa harus dilaksanakan tindakan itu bukanlahkebijakan dari Terbanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalamrekonpensi, tetapi adalah kebijakan Pemerintah Kota Medan yang menghendakikawasan tersebut dijadikan Kawasan Superblock Deli Grand City dalam rangkauntuk membangun image Kota Medan sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive,Convention dan Exibihition) yang menurut Pengadilan Tinggi dapat diartikansebagai pengertian Force

Kemudian Tani (DPO) memperlihatkan kunci T yangsudah dipersiapkan oleh Tani (DPO), lalu terdakwa ikut bersama samaArhani als Utuh (DPO) dan Tani (DPO) dengan cara membonceng dibelakang;e Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Force One warna kuning milikArhani als Utuh(DPO) mereka berangkat ke daerah Barabai Kab. Hulu SungaiTengah untuk melihat pameran/pasar malam.

Hulu Sungai Tengah sedangkan Arhani als Utuh (DPO) dan Tani (DPO)berboncengan berdua menggunakan sepeda motor Force One warna kuningmilik Arhani als Utuh (DPO) menuju kerumah mereka masingmasing;Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 06.00 Witaterdakwa bersama dengan Arhani als Utuh (DPO) melepas nomorpolisisepeda motor saksi korban dan membawa sepeda motor tersebut keperumahan Desa Pamangkih dengan maksud akan ditawarkan kepadaseseorang dengan harga Rp. 1.500.000, (Satu juta

DA 4118 BP;Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekitar pukul 21.00Wita, terdakwa dihampiri oleh Arhani (DPO) dan Tani (DPO)denganmenggunakan sepeda motor Force One warna kuning milik Arhani(DPO), pada saat itu kKeduanya mengajak terdakwa untuk mengambil sepedamotor milik orang lain dengan tanpa izin;Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Force One tersebutterdakwa bersama kedua temannya tersebut berangkat menuju ke PasarMalam di daerah Barabai Kab.

Masingmasing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atasketerlambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban yang tercantumdalam Perjanajian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadiandiluar kekuasaan masingmasing pihak yang dapat digolongkansebagai Force Majeure: Peristiwa yang apat digolongkan sebagai Force Maejure adalahantara lain seperti bencana alam, seperti gempa bumi, taufan,banjir bandang, wabah penyakit, adanya perang, peledakan,sabotase revolusi, pemberontakan, huru hara; Keadan Force

berserikat dalam wadah Paguyuban WargaNegara RI dan Pandawa Institute dengan Musyawarahperwakilan kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945tertinggi berada pada Dewan Perwakilan Pemberdayaan (DPP)dan atau Fraksi Utusan Pemberdayaan MPR RI yang sahbertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia (DPR RI) dan = atau = MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) selakulembaga tertinggi Negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud uraian angka ii) c.q. dalam keadaan Force

Dengansebutan lain telah dan sedang terjadi keadaan force majeure dalamsiklus penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yangmewajibkan penggugat untuk mengajukan gugatan ini dengan sebutangugatan pembelaan negara.

NO POLIST 1;3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Force 1, warna Merah Hitam, No. Pol.

NO POLISI 1;1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Force 1, warna Merah Hitam, No. Pol.

ditetapbkannya 50 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)sebagai penerima bantuan P2FM yang beranggotakan 1 (satu) KUBEsebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris dan 1orang Bendahara serta 7 orang anggota, lalu terdakwa Drs.H.Maryusfiselaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan Surat PerjanjianPemberian Bantuan dengan masingmasing Ketua KUBE pada tanggal 6November 2006, di mana di dalam perjanjian tersebut berisikan KetentuanUmum, Tujuan, Ruang Lingkup, Tugas dan Tanggung Jawab, pelaksanaan,force

majeure, pendamping, pelaporan, lainlain dan penutup yang berjumlah15 pasal secara keseluruhannya ;> Bahwa dana bantuan yang diberikan kepada 50 KUBE untuk pembelianternak sapi tersebut caranya ditransfer ke rekening masingmasing KUBEyang ada di Bank BRI Cabang Sawahlunto, Talawi dan Silungkang melaluiKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Sijunjungberdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22 November2006 untuk 50 KUBE yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.H.Maryusfiselaku

ditetapbkannya 50 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)sebagai penerima bantuan P2FM yang beranggotakan 1 (satu) KUBEsebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris dan 1orang Bendahara serta 7 orang anggota, lalu terdakwa Drs.H.Maryusfiselaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan Surat PerjanjianPemberian Bantuan dengan masingmasing Ketua KUBE pada tanggal 6November 2006, di mana didalam perjanjian tersebut berisikan KetentuanUmum, Tujuan, Ruang Lingkup, Tugas dan Tanggung Jawab, pelaksanaan,force

majeure, pendamping, pelaporan, lainlain dan penutup yang berjumlah15 pasal secara keseluruhannya ;Hal. 12 dari 55 hal.

Kerugian atas tidak dilaksanakannya prestasi oleh Tergugat dalamhal Turut Menanggung Biaya Perbaikan Bangunan AkibatGempa(Vide Pasal 7), sehingga mengakibatkan tidak beroperasinyausaha sarang burung wallet selama 2 (dua) tahun: Sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama, apabila terjadikerusakan bangunan akibat Force Majeure maka biaya perbaikanatas kerusakan ditanggung secara bersamasama oleh kedua belahpihak, adapun total biaya perbaikan bangunan yang telahdi keluarkanoleh Penggugat sendiri(tanpa

untukmemperbaiki bagunanan itu;Bahwa Saksi pernah mengajak Tergugat untuk bersama memperbaikibagunan itu akan tetapi jawaban tergugat tidak mau;Bahwa Tahun 2019 masih ada perbaikan gedung sarang walet;Bahwa Tahun 2020 Saksi masih kontak dengan Penggugat, tiada adapanen tahun 2020 karena gedung baru jadi, Saksi juga sudah tidakmengelola tahun 2020 tersebut;Bahwa Yang meminta Saksi mengelola kandang walet tersebut adalah EkoWidianto;Bahwa Dalam perjanjian tersebut jika terjadi kerusakan bagunan akibatbencana (force

bulan November 2016 untuk di gondangpenjualannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkandikarang anyar sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya, PenggugatKonvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi tidak melaksanakan sesuaidengan isi perjanjian seperti disebutkan dalam pasal 7 menyebutkan bahwakerusakan kecil atas rumah yang dipakai usaha ditanggung pihak kedua,sedangkan kerusakan oleh sebab diluar kemampuan (force

majeure)ditanggung bersama atas kesepakatan;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi menyatakanbahwa dari penguasaan usaha sarang burung wallet yang dikuasai olehPenggugat dari bulan Januari 2018 sampai terjadinya musibah gempa bumipada tanggal 5 Agustus 2018 maka usaha sarang burung wallet tersebut telahdilakukan panen sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Maret 2018 dan bulan Juli2018 maka merujuk dalil Penggugat angka 10 hurup a yaitu 1 (Satu) kali panensejumlah 8 kg dan harga per kg adalah

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kena terhadapPekernja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), denganketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)2.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan Efisiensi, dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).8.

. : 111/Pdt.G/2016/PN.Dps. dalam perkaraantata :PENGGUGAT, laki ,laki, umr 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal diDenpasar, NIK. 517101051270XXXX, yang selanjutnya disebut sebagai ; MELAWAN;TERGUGAT, Perempuan, Umur 37 tahun, Agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal diDenpasar NIK. 517101450778XXXX, yang selanjutnya, disebutsebagai force rence nen nnn nnn nnn ne nn nnn nnn nn nn nnnTERGUGAT ;Telah mendengar permohonan Penggugat secara tertulis yang diajukan dipersidanganyang

Batu merah dengan nomorrekening : 1101006521;=> Pasal 7: Mengatur mengenai peristiwaperistiwa yang dikategorikansebagai suatu Keadaan yang memaksa (Force Majore) dalam pelaksanaankontrak kerja tersebut; No Uraian Volume Harga(Rp)1 2 3 41. MECHANICAL 1 Unit 154.000.000,00CONVECTIONRZ05012352. BINDER VACUM 1 Unit 252.700.000,00OVENS RZ33959133. SALVIS 1 Unit 140.500.000,00VACUCENTEROVENS RZ 52402054.

Waihaong dengan nomor rekening056201000243309;Pasal 7: Mengatur mengenai peristiwaperistiwa yang dikategorikansebagai suatu keadaan yang memaksa (Force Majeure) dalam pelaksanaankontrak kerja tersebut;Dan berdasarkan kontrak kerja tersebut Abdul Irfin Latuconsina, SE., M.Si,selaku kuasa Dari PT. Citra Mulia yang melaksanakan pekerjaan pengadaantersebut diketahui bahwa itemItem barang alat laboratorium kemaritiman yangdilaksanakannya adalah sebagai berikut : No Uraian Volume1 2 31.

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telahsalah menerapkan hukum karena hanya menyetujui pertimbangan hukumPutusan Pengadilan Negeri Denpasar, dimana Judex Facti Pengadilan tingkatpertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 40 alenia 2, 3 dan 4 jugatidak benar dan salah karena semua buktibukti yang dijadikan dasarpertimbangan hukum Hakim Majelis untuk menjatuhkan putusan dalamperkara a quo sudah tidak mempunyai daya mengikat (binding force) karenasemua buktibukti tersebut

dengan Penggugat adalah cacat yuridisdan tidak mempunyai daya mengikat (binding force);.

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukumkarena hanya menyetujui pertimbangan hukum Putusan Pengadilan NegeriDenpasar, dimana Judex Facti Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbanganhukumnya halaman 41 sampai dengan 48 juga tidak benar dan salah karenayang dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara a quoadalah didasarkan atas buktibukti yang sudah cacat yuridis dan tidakmempunyai daya mengikat (binding force), maka dengan demikianpertimbangan hukum Hakim Majelis

Kendaraan Bermotor; - 1 (satu) unit Mobil jenis Pickup merk Toyota Hylux, BD 9677 D tahun 2009; - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio BD 5764 PF tahun 2009; - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z BD 4839 P tahun 2007; - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Force One BD 7899 AD tahun 1994; 2.

Kendaraan Bermotor; (satu) unit Mobil jenis Pickup merk Toyota Hylux, BD 9677 D tahun 2009; (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio BD 5764 PF tahun 2009; (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z BD 4839 P tahun 2007; (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Force One BD 7899 AD tahun 1994;2.

Kendaraan Bermotor; 1 (satu) unit Mobil jenis Pickup merk Toyota Hylux, BD 9677 D tahun2009; (Satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio BD 5764 PF tahun 2009; (Satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z BD 4839 P tahun 2007; (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Force One BD 7899 AD tahun1994;2.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DA 4387 GR warna 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z DA 4387GR warna bir; 2222 222 on eee 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z DA(telah dikembalikan kepada saksi koroban Muhammad Rusni dalamperkara terdahulu atas nama terdakwa AHMAD SAINI Als AMAT bin4.

Perouatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut: 22 nonnnnenn= Pada waku dan tempat tersebut diatas, bermula ketika tedakwabersama terdakwa AHMAD SAINI (perkara terpisah) sekitar jam 15,00wita berangkat kearah batulicin dergan sepeda motor Force one warnahitam variasi putih dan sesampainya di batulicin terdakwa bersamaHal 4 dari 21 halaman, No. 62/Pid.B/2013/PN.Ktb.terdakwa AHMAD SAINI (perkara terpisah) nembeli minuman alkohol dicampur kuku bima, setelah selesai minum terdakwa

Apabila Objek Gugatan TUN tidak diterbitkan, maka PemerintahRepublik Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah denda kepadaTergugat II Intervensi;62 Bahwa urgensi dari Tergugat untuk mengeluarkan Objek Gugatan TUN dalamperkara ini terbukti berdasarkan:aSurat PT PLN (Persero) Nomor 0968/125/DIRUT/2013, tertanggal 1 Juli2013 kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia perihal PemberitahuanPotensi Terjadinya Peristiwa Government Force Majeur Pada Proyek PLTPRajabasa (2x110) MW (Surat PLN15120

Namundidalam proses pencapaian Nomortice of Resource Confirmation(NOMORRC), PT SERB terkendala untuk melaksanakan explorasi sumurdikarenakan belum terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)yang sudah diajukan sejak November 2011.Tertundanya penerbitan IPPKH yang sudah lebih dari 1 tahun ini dapatberpotensi terjadinya peristiwa Government Force Majeure (GFM) yangmengakibatkan potensi keharusan penggantian biaya pembangunan proyekyang sudah dikeluarkan PT SERB yang menjadi beban pemerintah.Hal

Majeure (GFM) yang mengakibatkanadanya potensi keharusan penggantian biaya proyek yang sudahdikeluarkan PT SERB sebesar USD 14 juta oleh Pemerintah dankerugian peningkatan subsidi listrik oleh Pemerintah kepada PTPLN (Persero) sekitar Rp 2,35 Triliun/tahun akibat keterlambatanproyek.

(Cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)d Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor6659/30/MEM.E/2013 tertanggal 13 September 2013 kepada WakilPresiden Republik Indonesia perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden UntukPenanganan Proyek Investasi Strategis Nasional Terjadinya PeristiwaKeadaan Kahar (Event of Force Majeur) PLTP Rajabasa 2 x 110 MW(Surat ESDM 6659/2013)Adapun Surat ESDM 6659/2013 pada intinya menyatakan halhalsebagaimana Tergugat II Intervensi

Bukti T.II.Intv 29Arahan Presiden untuk Penanganan Proyek InvestasiStrategis Nasionalterjadinya peristiwa Keadaan Kahar(event of Force Majeur) PLTP Rajabasa 2 x 110 MW(fotokopi dari fotokopi);Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor6665/04/MEM.E/2013, tertanggal 13 September 2013,perihal Permohonan Bantuan Koordinasi dengan MuspidaLampung (fotokopi darifotokopi);Surat Jaminan Kelayakan Usaha Nomor: S151/MK.011/2012, dari Menteri Keuangan Republik Indonesiakepada PT Supreme Energy Rajabasa

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Force One tanpa TNKB,Dikembalikan kepada terdakwa.4.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:Berawal dari terdakwa dengan mengemudikan 1(satu) unit Sepeda MotorYamaha Force One tanpa TNKB yang terdakwa kemudikan datang dari arahPangkalan Susu menuju Medan sedangkan kedua korban yaitu Ridwan Lubisdan Satri Halgifsa Bijaksana sedang berjalan kaki dan hendak menyebrangjalan dari sebelah kanan ke kiri menuju arah Medan, setibanya di TKP yangmerupakan jalan lurus terdakwa tidak melihat kedua korban dan dari jarak + 12meter barulah terdakwa

Perbuatan terdakwa dilakukandengan cara, sebagai berikut:Halaman 3 dari 15 Putusan No.921/Pid.Sus/2017/PN Stb.Berawal dari terdakwa dengan mengemudikan 1(satu) unit Sepeda MotorYamaha Force One tanpa TNKB yang terdakwa kemudikan datang dari arahPangkalan Susu menuju Medan sedangkan kedua korban yaitu Ridwan Lubisdan Satri Halgifsa Bijaksana sedang berjalan kaki dan hendak menyebrangjalan dari sebelah kanan ke kiri menuju aran Medan, setibanya di TKP yangmerupakan jalan lurus terdakwa tidak melihat

• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna merah BG-5786-TR, Noka MH3UE1240HJ026529 Nosin : E3R8E-0043933 dan kunci kontak Asli spm ;
• 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha Vega Force warna merah BG-5786-TR, Noka MH3UE1240HJ026529 Nosin : E3R8E-0043933 An. RIO RIZKA SALAM lingkungan V No.50 RT.010 Ogan Ilir;

dikembalikan kepada terdakwa Subeno Bin Kamsin;

5.

tiga) buah Asbes/Atap rumah (dalam keadaan hangus terbakar);- 1(satu) buah Kulkas/Lemari Pendingin (dalam keadaan hangus terbakar);- 1 (satu) buah Kursi Plastik warna biru (dalam keadaan hangus terbakar);- 1 (satu) buah Rak Piring warna merah dan putih (dalam keadaan hangus terbakar);- 1 (satu) buah Pintu Plastik WC warna biru muda (dalam keadaaan hangus terbakar);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yanti Mala binti H.Makrun Samil;- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Type Force

warna merah;- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Force warna Merah dengan Nomor Polisi BN 7447 KN, Nomor Rangka MH31FD001DJ018632 dan Nomor Mesin 1 FD-018638 atas nama Suniara;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Mirwanto als Mirwan bin H.Hasan- 1 (satu) buah korek api gas merk?

huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, makapara pthak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianperselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri setempat; Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

Penggugat menuntut hakhaknya sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat(1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapatHalaman 12 dari 21 halaman Putusan No. 142/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdnmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (Satu) kali ketentuan

Sari Mutiara yang telah dimutasikan;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dan pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karenakarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraterusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat (1) Undangundang No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;

hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon danatau. uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnyaditerima.Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No. 142/Pdt.SusPHI/2021/PN MdnMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalahPemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force